DO'A IBU 02.1 (satu) lembar Pas Kecil Penangkap Ikan dengan No. 550/0132Hubla/X/2015, tanggal 25 Mei 2015. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengukuran Nomor: 552/113/LD/Hubla/2015, Tanggal 30 Nopember 2015. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) (30 Mil) tanggal 10Maret 2006 atas nama SANIP. Dikembalikan kepada Terdakwa. 1 (satu) lembar nota lelang. Terlampir dalam berkas perkara.

DO'A IBU 02.1 (satu) lembar Pas Kecil Penangkap Ikan dengan No. 550/0132Hubla/X/2015, tanggal 25 Mei 2015.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengukuran Nomor: 552/113/LD/Hubla/2015, Tanggal 30 Nopember 2015.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) (30 Mil) tanggal 10Maret 2006 atas nama SANIP.Dikembalikan kepada Terdakwa. 1 (satu) lembar nota lelang.Terlampir dalam berkas perkara.

AMIR MAKBUL, MT, M.Mar,buku pelaut yang dimiliki Dirjen Hubla tidak pernah menerbitkan buku pelautuntuk dan atas nama Sdr. HERIYANTO karena :1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2008tentang Dokumen Identitas Pelaut (manual) dengan persyaratan :a. Surat pernyataan belum pernah memiliki buku pelaut;b.

Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK. 103/3/18/DJPL16 tentang PelayananPublik bidang kepelautan dengan menggunakan sistem informasi bukupelaut (online) dengan persyaratan pelaut yang menggunakan sisteminformasi buku pelaut wajib melakukan registrasi pada aplikasi untukmendapatkan user name dan password;Bahwa sesuai halaman lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan untuk pembuatanBuku

Pelaut dikenakan tarif PNBP sebesar Rp. 100.000, (Seratus riburupiah) per buku;Bahwa penyaluran buku pelaut terdata dan teregistrasi di database DitkapelDirjen Hubla, sedangkan pengunaan buku pelaut terdata dan tergistrasi diUPT yang menerbitkan buku pelaut dan dapat dijelaskan bahwa buku pelautnomor FO05324 bukan diperuntukkan untuk Kantor Kesyabandar UtamaTanjung Priok; Adapun letak kepalsuan buku pelaut dengan nomor F005324 atas namaSdr.

Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK. 103/3/18/DJPL16 tentangPelayanan Publik bidang kepelautan dengan menggunakan sisteminformasi buku pelaut (Online); Bahwa untuk penyalurannya Buku Pelaut terdata dan terregristrasi didatabase Ditkapel Dirjen Hubla, sedangkan penggunaan Buku Pelautterdata dan terregristrasi di UPT yang menerbitkan Buku Pelaut; Bahwa berdasarkan data penyaluran Buku Pelaut yang dimiliki DirjenHubla, bahwa Dirjen Hubla tidak pernah menerbitkan Buku Pelaut untukdan atasnama Heriyanto;

HASORI bin ARBAI;Tempat Lahir : Lampung ;Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 14 Desember 1957 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jalan Baruna Nomor A.3 KomplekDitjen Hubla, Kelurahan Bukit Datuk,Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS Distrik Navigasi Kelas Dumai ;Terdakwa berada di dalam tahanan :1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengantanggal 17 November 2012 ;2.

SULAIMAN Jalan Tegalega Komplek Hubla No.36 A Dumaiuntuk pembayaran PPh Pasal 22 Final atas Pengadaan Tanah diMedang Kampai sebesar Rp.99.855.525, (Sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 708672E/120/114tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMAN Jalan TegalegaKomplek Hubla No.36 A Dumai sebesar Rp.1.906.375.866, (satu milyarsembilan ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratusenam

SULAIMAN Jalan Tegalega Komplek Hubla No.36 A Dumaiuntuk pembayaran PPh Pasal 22 Final atas Pengadaan Tanah diHal. 48 dari 77 hal. Put.

No. 1539 K/Pid.Sus/201317)18)19)20)21)22)23)24)25)26)Medang Kampai sebesar Rp.99.855.525, (Sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 708672E/120/114tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMAN Jalan TegalegaKomplek Hubla No.36 A Dumai sebesar Rp.1.906.375.866, (satu milyarsembilan ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratusenam puluh enam rupiah) ;Surat Perintah Membayar Nomor SPM :

SULAIMAN Jalan Tegalega Komplek Hubla No.36 ADumai untuk pembayaran PPh Pasal 22 Final atas PengadaanTanah di Medang Kampai sebesar Rp.99.855.525, (Sembilan puluhHal. 55 dari 77 hal. Put.

., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan KSLNSetditjen Hubla;SARMAN SIHOMBING, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum dan Pendokumentasian Produk HukumBagianHukum dan KSLN Setditjen Hubla;EMI KANTI REJEKSI, B.A., Jabatan Analis Kepegawaian PenyeliaBagian Kepegawaian Setditjen Hubla;WANDES T.

., Jabatan Penyusun Bahan BantuanHukumBagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;RICARDO ALFRED S&., S.H., Jabatan Jabatan Penyusun BahanBantuan HukumBagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;JAMES JENEFER, S.H., Jabatan Pemroses Disiplin PegawaiBagianKepegawaian Setditjen Hubla;EKA KRISNAWATI, S.H., Jabatan Pemroses Disiplin PegawaiBagianKepegawaian Setditjen Hubla;Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt8.

., Jabatan Penyusun Bahan BantuanHukumBagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaDirektur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.006/1/12/DJPL17, tanggal 19 Mei 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Membaca:1.

(Kepala Sub BagianAdvokasi dan Perjanjian NasionalBagian Hukum dan KSLNDitjen Hubla).6. M. Zainal Abidin, S.Sos. (Kepala Sub Bagian MutasiBagianKepegawaian Ditjen Hubla).7. Agustinus Firlianto, S.H. (Penyusun Peraturan PerundangUndanganBiro Hukum Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan).8. Ricardo Alfred S., S.H. (Penyusun Bahan Bantuan HukumBagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla).9. Capt. Didik Yulianto, S.H., M.Mar. (Penyusun NaskahPerjanjianBagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla).10.

(Penyusun Bahan Bantuan HukumBagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla).12.Reynaldi Sulthan Adilla, S.H. (Penyusun Peraturan PerundangUndanganBiro Hukum Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan).13.Filka Sari, S.H. (Penyusun Naskah PerjanjianBagian Hukumdan KSLN Ditjen Hubla).Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat 10110.Selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :1.

Bahwa jabatan Saksi sebagai Operator COG, COE dan COP dengantugas dan tanggung jawab melakukan ferifikasi pengajuan profil persetujuansertifikat; Bahwa Sertifikat Keterampilan atau Basic Safety Training adalah sertifikatdasar yang wajib/harus dimiliki semua Pelaut (pekerja yang berada di ataskapal); Bahwa orang yang berhak memiliki Sertifikat Keterampilan atau BasicSafety Training adalah orang yang telah melalui Pelatihnan atau Training disekolahsekolah yang sudah mendapat persetujuan dari Ditjen Hubla

Pencegahan kebakaran;2 Tanggung jawab Sosial dan keselamatan Perorangan; Bahwa Proses untuk mendapatkan Sertifikat Keterampilan atau BasicSafety Training dari Ditjen Hubla, sbb : Lembaga Diklat yang sudahmendapatkan persetujuan dari DitJen Hubla dengan melengkapiHalaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1510/Pid.B/2018/PN Jkt.

Kelengkapan Administrasi; Bahwa Blangko Sertifikat Keterampilan atau Basic Safety Training yangdimiliki oleh Ditjen Hubla diperoleh melalui bagian umum yang dipesan dariPeruri sejak tahun 2014; Bahwa selain kepada STIP Jakarta, Ditjen Hubla juga mendistribusikanBlangko Sertifikat Keterampilan kepada Diklat yang sudah mendapatpersetujuan dari Ditjen Hubla tergantung permintaan dari Lemdiklat yangmengajukan diantaranya BP3IP dan Pertamina, sedangkan untukmengetahui ciriciri yang membedakan Diklat satu

SK DIRJEN HUBLA NO: UM. 008/9/20/DJPL-12.

SK DIRJEN HUBLA NO: UM. 008/9/20/DJPL12 ; 1 (satu) buah Surat PAS KECIL No. PK. 001/28/XI/UUP. Tsr17Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 57 Permenhub Nomor. 39tahun 2017 ; 1 (satu) buah Surat IZIN OPERASI ANGKUTAN SUNGAI DANPENYEBRANGAN No.551.1/1062/HUBLA. II/XII/2016 ;Halaman 2dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PNTjs1 (satu) buah Surat PENGAWASAN IZIN TRAYEK NOMOR757/026/K.

SK DIRJEN HUBLA NO: UM. 008/9/20/DJUPL12 ;1 (satu) buah Surat PAS KECIL No. PK. 001/28/XVUUP.

SK DIRJEN HUBLA NO: UM. 008/9/20/DJPL12. 1 (satu) buah Surat PAS KECIL No. PK. 001/28/XI/UUP.

SK DIRJEN HUBLA NO: UM. 008/9/20/DJUPL12.1 (satu) buah Surat PAS KECIL No. PK. 001/28/XI/UUP. Tsr17Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 57 Permenhub Nomor. 39 tahun2017.1 (satu) buah Surat IZIN OPERASI ANGKUTAN SUNGAI DANPENYEBRANGAN No.551.1/1062/HUBLA.

;Halaman 1 Putusan Nomor: 107/G/2019/PTUN.MtrJabatan Kepala Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla, beralamatdi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat;ANUNG TRIJOKO WASONO, S.H. M.H.Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian NasionalBagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat; KETUT MULIANA, S.E.

;Jabatan Petugas Keselamatan Pelayaran Muda KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ill Lembar,beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Lembar, Lombok Barat;FERDINAN TITING ;Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Anggaran Bagian Hukumdan KSLN Setditjen Hubla, beralamat di Jalan Medan Merdeka BaratNomor 8, Jakarta Pusat;RICARDO ALFRED S. S.H.

;Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum dan KSLNSetditjen Hubla, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta Pusat;BHAYU INDRA KUSUMA, S.H. ;Jabatan Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum BagianHukum dan KSLN Setditjen Hubla, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat;HADI SOLEKHAN ARIF, S.T.

;Jabatan Pengevaluasi Tata Guna Tanah dan Perairan UsahaKepelabuhan Direktorat Kepelabuhan Ditjen Hubla, beralamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat;Halaman 2 Putusan Nomor: 107/G/2019/PTUN.Mtr9. ANISYAH KUMALA DEWI;Jabatan Pengevaluasi Perencanaan Pengembangan PelabuhanDirektorat Kepelabuhan Ditjen Hubla, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat;10. Capt. DIDIK YULIANTO, S.H. M.Mar.

;Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum dan KSLNSetditjen Hubla, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta Pusat;11. KANDIK KURNIAWAN, S.H. ;Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum dan KSLNSetditjen Hubla, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta Pusat;12.

sertifikat tetapi dengan syaratsyarat tertentu danharus terdaftar untuk dapat menerbitkan sertifikat; Bahwa Kurang lebih 70 (tujuh puluh) Yayasan diseluruhIndonesia yang dapat menerbitkan sertifikat dengan berdasarkanpada kriteria atau spesifik tertentu dan harus terdaftar di DirektoratPerkapalan dan Pelautan; Bahwa Yayasan meminta blanko ke Direktorat dan blankotersebut sudah masuk kedalam data base Direktorat; Bahwa yang membedakan sertifikat asli atau palu adalahUntuk yang asli ada tertulis nama HUBLA

(hologram) Kotak pasphoto pas/sesual, ada kode entri dari Peruri dan terdapat titik duasedangkan untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak pototidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua; Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;3.

(hologram) Kotak pasphoto pas/sesual, ada kode entri dari Peruri dan terdapat titik duasedangkan untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak pototidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua; Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;4.

untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak pototidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua; Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;5.

BERKAH MINA SEJATI ; 14. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III No. 6201501468N9FV09 atas nama DARYADI yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember 2009 ; 15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. D1.002/254/XX/P.JWN-2006 atas nama DARYADI yang dikeluarkan di Juwana tanggal 09 Agustus 2006 ; 16. 1 (satu) buah buku Laporan Pangkalan Kapal Perikanan KMN.

BERKAH MINA SEJATI ; 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat IllNo. 6201501468n9fv09 atas nama DARYADI yang dikeluarkan olehDirjen Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember 2009 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No.D1.002/254/XX/P.JWN2006 atas nama DARYADI yang dikeluarkan diJuwana tanggal 09 Agustus 2006 ;1 (satu) buah buku Laporan Pangkalan Kapal Perikanan KMN. BERKAHMINA SEJATI No. 000953 tertanggal Juwana 07 Mei 2013 ; 1 (satu) unit KMN.

Berkah Mina Sejati ; Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Pti.14) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat Ill No6201501468N9FVO9 atas nama DARYADI yang di keluarkan olehDirje Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember 2009 ; 15) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat Ill No6201501467N9FVO9 atas nama AGUS SANTOSO yang dikeluarkanoleh Dirje Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember 2009 ; 16) Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : D1.002/254/XX/P.JWN2006 atas nama DARYADI

Berkah Mina Sejati ;Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat Ill No6201501468N9FVO9 atas nama DARYADI yang di keluarkan olehDirje Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember 2009 ; Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat Ill No6201501467N9FVO9 atas nama AGUS SANTOSO yang dikeluarkanoleh Dirje Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember 2009 ; Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No : D1.002/254/XX/P.JWN2006 atas nama DARYADI yang dikeluarkan di Juwana tanggal 09Agustus 2006 ; Halaman 8

BERKAH MINA SEJATI ; 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap IkanTingkat Ill No. 6201501468N9FVO9 atas nama DARYADI yangdikeluarkan oleh Dirjen Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember2009 ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No.D1.002/254/XX/P.JWN2006 atas nama DARYADI yangdikeluarkan di Juwana tanggal 09 Agustus 2006 ; 1 (satu) buah buku Laporan Pangkalan Kapal Perikanan KMN.BERKAH MINA SEJATI No. 000953 tertanggal Juwana 07 Mei2013 ; Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (MURSAN SYAFI I Bin USMAN) terhadap Penggugat (EMA SALAMATUL HUBLA Binti WAWAN) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436000,00

rapat pembahasan reklamasi di dalam DaerahLingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Undangan RapatDirektur Kepelabuhanan Ditjen Hubla Nomor UM.00/27/2/DP17tanggal 20 Juli 2017 ;Bahwa yang menjadi pokok bahasan dalam Rapat 26 Juli 2017tersebut yaitu :a.

Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) cabangTanjung Emas Semarang tanggal 13 April 2017 yang dihadiriAsisten ll Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan HidupKota Semarang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kepelabuhanan, BagianHukum dan KSLN Ditjen Hubla, Distrik Navigasi Kelas IlSemarang, PT.

Pada tanggal 26 Juli 2017, diadakan rapatpembahasan reklamasi di dalam DaerahLingkungan Kerja dan Daerah LingkunganKepentingan Pelabuhan Tanjung Emas Semarangyang dihadiri perwakilan Direktorat JenderalHubungan Laut (Ditjen Hubla), PerwakilanTERGUGAT, Kepala KSOP Kelas Tanjung EmasHal. 131 dari 237 Hal.

B3196/Dep.VLH/PDAL/04/2015 tanggal 9 April 2015yang ditujukan kepada Ditjen Hubla (Surat 9 April2015)yang menyatakan sebagai berikut :2. Dalam rapat pembahasan AdendumANDAL, RKLRPL tersebut didapatkaninformasi bahwa :a. Lokasi seluas 22,0198 Hektar yangdirencanakan direklamasi olehHal. 151 dari 237 Hal.

Surat Ditjen Hubla Nomor UM.002/58/12/DJPL17 tanggal 7 Agustus 2017 yang ditujukankepada TERGUGAT , pada Butir 2 Surattersebut, Ditjen Hubla menyatakan sebagaiberikut :Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun2009 tentang Kepelabuhanan, KepalaKSOP Kelas Tanjung Emas selakuPenyelenggara Pelabuhan telahmenunjuk TERGUGAT Il INTERVENSIsebagai Badan Usaha Pelabuhan(BUP) yang melakukan konsesipengembangan Pelabuhan TanjungEmas Semarang dan menyatakanbahwa TERGUGAT Il INTERVENSItelah

.: AT 562/424/14/102/08 tanggal 19 Mei 2008 yang di keluarkanKantor Departemen Perhubungan Dirjen Hubla;w. 1 (satu) buah Buku Kesehatan No. : BK.08 yang dikeluarkan KepalaPelabuhan Batam;x. 1 (Satu) buah Buku Catatan Posisi Kapal MT. Aqua Marine. Dirampasuntuk Negara;5.

Wasaka Sudarma Putera;1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA)No. : AT 562/424/14/102/08 tanggal 19 Mei 2008 yang di keluarkanKantor Departemen Perhubungan Dirjen Hubla;1 (satu) buah Buku Kesehatan No. : BK.08 yang dikeluarkan KepalaPelabuhan Batam;1 (satu) buah Buku Catatan Posisi Kapal MT. Aqua Marine;Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1708 K//PID.SUS/2010Dikembalikan kepada Terdakwa :PITOJO TANAMAN ALS APING ;3.

Wasaka Sudarma Putera;1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing(PPKA) No. : AT 562/424/ 14/ 102/08 tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Departemen Perhubungan Dirjen Hubla;1 (satu) buah Buku Kesehatan No. : BK.08 yang dikeluarkan KepalaPelabuhan Batam;1 (satu) buah Buku Catatan Posisi Kapal MT. Aqua Marine;Hal. 17 dari 22 hal. Put.

Wasaka Sudarma Putera;1 (satu) lembar Copy Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing(PPKA) No. : AT 562/424/14/102/08 tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Departemen Perhubungan Ditjen Hubla;1 (satu) buah Buku Kesehatan No. Bk.08 dikeluarkan KepalaPelabuhan Batam;1 (satu) buah Buku Catatan Posisi Kapal MT. Aqua Marine;.

Pada kenyataannya, meskipun gambar rencanatersebut tidakditandatangani oleh konsultan perencana, tetapi disahkan oleh DirekturPelabuhan dan Pengerukan (Pelpeng) Ditjen Perhubungan Laut (Hubla)Kementerian Perhubungan sebagaimana surat Direktur Pelabuhan danPengerukan nomor : PC.08/16/8/Dp.11 tanggal 19 Desember 2011 tentangPengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Fasilitas Pelabuhan PulauBaai Bengkulu Tahun Anggaran 2012.

Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan AndiHardianto, S.Kom (Staf Ditpelpeng Ditjen Hubla).Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti kontrak menyetujui pelaksanaanaddendum (CCO) tersebut, namun demikian Panitia Peneliti Kontrak tidakpernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dilokasi pekerjaan diBengkulu serta tidak pernah melakukan rapatrapat terkait.

Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom(Staf Ditpelpeng Ditjen Hubla).Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti kontrak menyetujui pelaksanaanaddendum (CCO) tersebut, namun demikian Panitia Peneliti Kontrak tidakpernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dilokasi pekerjaan diBengkulu serta tidak pernah melakukan rapatrapat terkait.

sertifikat tetapi dengan syaratsyarat tertentu danharus terdaftar untuk dapat menerbitkan sertifikat; Bahwa Kurang lebih 70 (tujuh puluh) Yayasan diseluruhIndonesia yang dapat menerbitkan sertifikat dengan berdasarkanpada kriteria atau spesifik tertentu dan harus terdaftar di DirektoratPerkapalan dan Pelautan; Bahwa Yayasan meminta blanko ke Direktorat dan blankotersebut sudah masuk kedalam data base Direktorat; Bahwa yang membedakan sertifikat asli atau palu adalahUntuk yang asli ada tertulis nama HUBLA

(hologram) Kotak pasphoto pas/sesual, ada kode entri dari Peruri dan terdapat titik duasedangkan untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak pototidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua; Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;3.

(hologram) Kotak pasphoto pas/sesual, ada kode entri dari Peruri dan terdapat titik duasedangkan untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak pototidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua; Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;4.

Utr Bahwa Yayasan meminta blanko ke Direktorat dan blankotersebut sudah masuk kedalam data base Direktorat; Bahwa yang membedakan sertifikat asli atau palu adalahUntuk yang asli ada tertulis nama HUBLA (hologram) Kotak pasphoto pas/sesual, ada kode entri dari Peruri dan terdapat titik duasedangkan untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak pototidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua; Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;5.

Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Cbnmemiliki Ijin SIUPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan AwakKapal) dari Ditjen Hubla.

Maritim Samudera Indonesia tidakmengkontrol, memastikan hakhak dan kewajiban ABK yang ditempatkanterpenuhi sesuai dengan PKL (perjanjian Kerja Laut) dan melaporkan keDitjen Hubla Per tiga bulan.

Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Cbn Bahwa yang berhak mengeluarkan Basic Safety Training (BST) untukABK adalah Lembaga Pendidikan Profesi Pelaut baik negeri maupunswasta yang sudah diapprove oleh Ditjen Hubla Kemenhub RI; Bahwa bentuk approve yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla yaitu SertifikatApproval yang berlaku selama lembaga pendidikan berjalan denganketentuan annual survelance setiap tahun; Bahwa saat ini terdapat 96 (Sembilan puluh enam) lembaga pendidikanyang diapprove oleh Ditjen Hubla dan

Lembaga Pendidikan yang tidakdiapprove oleh Ditjen Hubla tidak diperbolehkan mengeluarkan BST (BasicSafety Training); Bahwa manfaat dari BST supaya ABK mengetahui cara menggunakandan melindung!

Kuitansi dengan nomor BKU No. 49/535111 untuk pembayaran pembebasan sebidang tanah termasuk tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai dengan luas 10.000 meter persegi sejumlah Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh DUL MANAB dari Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai tanggal 27 April 2007;

SULAIMAN Jalan Tegalega Komplek Hubla No. 36 A Dumai untuk pembayaran PPh.

Pasal 22 Final atas Pengadaan Tanah di Medang Kampai sebesar Rp. 99.855.525,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

tanggal 22 November 2007;

Baruna Nomor A.3 Komplek Ditjen Hubla Kel.Bukit Datuk Kec. Dumai Barat Kota Dumai;Agama > Islam;Pekerjaan : PNS Distrik Navigasi Kelas Dumai;Pendidikan : Sarjana (S1);Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :1. Penyidik tidak ditahan;2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17Nopember 2012;3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampaildengan 17 Desember 2012;4.

SULAIMAN Jalan Tegalega Komplek Hubla No. 36 A Dumaiuntuk pembayaran PPh.

Pasal 22 Final atas Pengadaan Tanah diMedang Kampai sebesar Rp. 99.855.525, (Sembilan puluh sembilanjuta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 708672E/120/114tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMAN Jalan TegalegaKomplek Hubla No. 36 A Dumai sebesar Rp. 1.906.375.866, (Satumilyar sembilan ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapanratus enam puluh enam rupiah);Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00246/413225/

SULAIMAN Jalan Tegalega Komplek Hubla No. 36 A Dumai untukpembayaran PPh.

., jabatan Kepala Bagian Hukum danKSLNSetditien Hubla, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorUM.008/01/04/KSOP.Lbr2020, tanggal 2 Januari2020;Pemohon Kasasi;LawanPT MARINE SERVICE ENGINEERING., tempatKedudukan di Dusun Puyahan, RT 003, RW 000,Desa Lembar Selatan, Kecamatan LembarKabupaten Lombok Barat, yang diwakili olehSteven George Knudson, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilham, S.

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit kapal Motor Pesiar Naruto-2 ; 1 ( satu ) lembar Pas kecil Kapal Motor Pesiar Nomor 651.21/174.B/dishub/2013 tanggal 23 September 2013 ; 1 ( satu ) lembar sertifikat kesempurnaan Nomor : 551.21/145.D/Dishub/2013 tanggal 23 September 2013 ; 1 ( satu ) lembar Surat keterangan Nomor 44/Hubla/05/2014 tanggal 05 Mei 2014 ; 1 ( satu ) lembar Surat keterangan Nomor 44/Hubla/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 ; 1 ( satu

AlboinNainggolan disitus resmi Dirjen Hubla, terdapat perbedaan foto padasertifikat yang diserahkan Terdakwa dengan sertifikat yang ada dalam situs tersebut;Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) Certificate Of Competency an. AlboinNainggolan, 1 (satu) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V an. AlboinNainggolan, 1 (satu) Sertifikat Pengangkutan an. Alboin Nainggolan, 1(satu) sertifikat Keterampilan an.

ALBOIN NAINGGOLAN sementara di KTP namanya adalah NASARUDDIN;Bahwa saksi menerangkan, seolaholah sertifikat tersebut adalah miliksaksi MIRZA Bin MUZIRI dan Terdakwa NASARUDDIN setelah nomorsertifikatnya dicek disitus resmi DIRJEN HUBLA yaitu www. pelaut. go. idternyata sertifikat yang digunakannya untuk bekerja sebagai awak di TB.ERINAIII adalah sertifikat palsu; Bahwa saksi menerangkan, sertifikat yang saksi periksa dan yang saksiduga adalah sertifikat palsu yang digunakan oleh saksi MIRZA Bin MUZIRIdan

ALBOIN NAINGGOLAN sementara di KTP namanya adalah NASARUDDIN;Bahwa saksi menerangkan, seolaholah sertifikat tersebut adalah miliksaksi MIRZA Bin MUZIRI dan Terdakwa NASARUDDIN setelah nomorsertifikatnya dicek disitus resmi DIRJEN HUBLA yaitu www. pelaut. go. idternyata sertifikat yang digunakannya untuk bekerja sebagai awak di TB.

ERINAIII yang sedang berlayarsambil menarik TK SANTAN 188 dari Perawang menuju Bukit Batu; Bahwa Ahli menerangkan, tugas dan tanggung jawab saksi ahli sebagai KasiStandarisasi dan Sertlfikasi Pelaut Dirjen Hubla RI adalah melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria,dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidangstandarisasi dan sertifikasi serta pengukuhan sertifikat, data basesertifikat pelaut, pengesahan program pendidikan dan pelatihankepelautan