Ditemukan 24 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-08-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 19-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 30 Januari 2013 — Faizal;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia (Sekarang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan)
167191
  • Suparwanto, Hj.Nurhasanah dan Iggi H. Achsien tidak pernah mengetahui dan menandatanganiadanya surat yang dikirimkan oleh DR.H.
Register : 30-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 19-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 31 Januari 2013 — Nirwan Daud,Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia
13468
  • Suparwanto, Hj.Nurhasanah dan Iggi H. Achsien tidak pernah mengetahui dan menandatanganiadanya surat yang dikirimkan oleh DR.H.
Putus : 23-10-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby
Tanggal 23 Oktober 2017 — PT. SUPRA TERATAI METAL LAWAN PT. WIHARTA PRAMETAL
481228
  • Asli kalender tahun 2017 yang dicetak PT Wiharta Prametal sebagai saranapromosi merek Blue Star, IGGI dan ISSI, diberi tanda T138 ;39. Foto Asli penggunaan banner yang berisi iklan merek Blue Star di took bangunan,diberi tanda T139 ;40. Foto Asli penggunaan banner yang berisikan merek Blue Star, diberi tanda T140;41. Foto Asli penggunaan banner yang berisikan merek Blue Star, diberi tanda T14142.
Register : 16-04-2008 — Putus : 01-12-2008 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg
Tanggal 1 Desember 2008 — Penggugat:
1.H M BAKOERbin TOSAH
2.H M SUEB bin TOSAH
3.HARIRI bin H FATHURROHMAN
4.ABDUL HASIB bin H FATHURROHMAN
5.SIROJUDDIN bin H FATHORROHMAN
6.Dra SITI RUCHIbinti H FATHURROHMAN
7.A ABRORI bin H FATHORROHMAN
8.FATMAH binti H NUR ASIDIN
9.Liswati binti H. Nur Asidin
10.Siti Jainab binti H. Nur Asidin
11.Suhaimi binti H. Nur Asidin
Tergugat:
H. FAISOL bin H. NUR ASIDIN ALM
Turut Tergugat:
1.MAHFUD BUDIANTO bin H. NUR ASIDIN ALM
2.ROHMAWATI binti H. NUR ASIDIN ALM
3.ASIA bin H. NUR ASIDIN ALM
12892
  • menegaskan, jenis dan hirarki peraturan perundangundangansebagai berikut :a.b.C.d.e.UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah.Instruksi Presiden (Inpres) tidak ada di dalamnya, isi dari Inpres No. 1 tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyebarluasannya dilakukan oleh MenteriAgama (waktu itu) MUNAWIR SJADZALI dengan menerbitkan Keputusan Menteri49Agama No. 154 tahun iggi