Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat(Azas Procireur Stelling) tuntutan tentang upah Pengacara ,ditambah 10%Incasso komisi, ditambah pajak Penjualan Incasso komisi tidak dapatdikabulkan "TANGGAPAN ATAS POSITA C.21 GUGATAN PENGGUGAT;Bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut Tergugat dan Iluntuk membayar kerugian Immateril kepada Tergugat dan Ilsebesar Rp.1.500.000.000, (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)dengan ini Tergugat dan Il tolak seluruhnya, karena segala putusanyang dimohonkan

tidak diajukannya penawaran tertinggi olehPenggugat, sehingga Penggugat tidak dapat ditetapbkan sebagaipemenang lelang.Bahwa jika tuntutan honor pengacara yang dimaksud otehPenggugat berkaitan dengan diajukannya gugatan aquo, makaperkenan menjadi periksa kembati adanya Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI :a) Putusan No. 983 K/Sip/1973 tanggal 11091975, yang kaedahhukumnya menyebutkan : "Karena H.I.R. tidak mengharuskanadanya penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upahpengacara ditambah 10% incasso

komisi ditambah 20% pajakpenjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan".b) Putusan No. 143 K/SIP/1956 tertanggal 14081957, yangkaedah hukumnya menyebutkan : "Upah bagi seorangpengacara tidaklah termasuk dalam daftar biaya yang termuatdalam HIR (posal 193 RBg), lagipula tidaklah ada suatuperaturan dalam HIR (Rbg) yang mengharuskan seseorang yangberperkara meminta bantuan dari seorang pengacara, sehinggaupah tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan. "33.

Putusan Nomor 2849 K/Pdt/201415.16.17.18.19.Bahwa disamping kerugian tersebut di atas, secara nyata Penggugat juga telahmengalami kerugian materil, dimana dalam melakukan penagihan kepada TergugatI dan Tergugat II, Penggugat telah banyak mengeluarkan biayabiaya penagihan (incasso comissi) yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlahtagihan terakhir;Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabilaTergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugat

Gugatan dan pihak yang berperkaraPertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MahkamahAgung Karena H.I.R. tidak mengharuskan adanya penguasaan kepadaadvokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10%incasso komisi ditambah 20% pajak penjualan incasso komisitidak dapat dikabulkan;Dalam Perkara: Kang Pun Tjian lawan Bank Surakarta M.AJ.Cabang Surabaya dan Kang Ka TjianSusunan Majelis: BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH.

No : 174/PDT/2014/PT.MDNBahwa atas permohonan salah seorang pemilik asal Incasso TK RajaGunung Hasibuan, pihak pemerintah yang berkompeten, dalam halini Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, telah melakukanpengukuran dan pemetaan lahan objek tanah terperkara,sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 522/1967/2007, tertanggal23 Oktober 2007, dinyatakan dengan tegas Berdasarkan PetaKepmenhut SK No. 201/MenhutlI/2006, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwa status lahan

Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, meminta/mendesakpemerintah Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini Dinas KehutananPadang Lawas, sebagai pihak yang berkompeten untuk mengambilsikap atas terjadinya permasalahan/sengketa tersebut;Bahwa atas permintaan masyarakat, dan setelah dilakukanpenelusuran lebih jauh tentang duduk permasalahan yang terjadi,maka pada tanggal 4 Desember 2009, Dinas Kehutanan KabupatenPadang Lawas, telah mengeluarkan Surat Himbauan dan sekaligusmenyatakan kepada Tergugat Incasso

Pengacara tidaklah termasuk dalam daftar biaya yangtermuat dalam psal 182 HIR/ 193 Rbg, lagipula tidaklah ada suatuperaturan dalam HIR/Rbg yang mengharuskan seseorang yangberperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara sehingga upahtersebut tidaklah dapat dibebankan kepada Pihak Lavan jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Repblik Indonesia No. 983 K/Sip/1973tanggal 11 September 1975 yang menyatakan :Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat,tuntutan tentang upah Pengacara ditambah 10 % incasso

komisi,ditambah 20 % pajak penjualan incasso tidak dapat dikabulkan.13.Bahwa menanggapi dalil point 14. gugatan PENGGUGAT Harus ditolak,Bahwa PARA TERGUGAT memiliki bukti yang lebih otentik berdasarkanhukum.14.

sangat mengadaada karenakerugian tersebut tidak pernah sama sekali tercantum dalam Akta nomor 16tertanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat:Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat padaangka 36 dengan menunjuk ketentuan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 983 K/Sip/1973, tertanggal 11 September1975, menegaskan, karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaankepada advokat (asas procureur stelling), tuntutan tentang upah pengacara,ditambah 10% incasso

komisi, ditambah pajak penjualan incasso komisi,tidak dikabulkan;Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 38dan angka 39 posita gugatan aquo mengenai permohonan sita jaminan(conservatoir beslag).

bermarga Ginting memperisteri NgidahGinting (lou Tergugat /Darmi Br Ginting/Pemohon Kasasi menurutversi Pengadilan Tinggi Medan), karena keduanya samasamabermarga Ginting, dalam hal ini pertimbangan hukum PengadilanTinggi Medan telah keliru dan salah mengartikan Beru/marga dalammasyarakat Karo, sehingga secara sengaja menghina Adat Karokarena menciptakan perkawinan satu marga yang jelasjelas dilarangdalam Adat Karo ; Bahwa pada halaman 9 baris ke2, Pengadilan Tinggi Medanmenyatakan surat bukti incasso

Perwakilan Pontianak dan/atau siapapun pihak lain dari Tergugat Il Intervensi yang dikuasakan secara khususoleh Direktur untuk bertindak di dalam hukum mewakili Tergugat llIntervensi dalam batasan yang ditetapkan oleh surat kuasa terkait, terdapatyurisprudensi dan doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar kebijakan,antara lain:Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:Karena H.I.R. tidak mengharuskan adanva penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10% incasso

komisi ditambah20% pajak penjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan ;Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11 9 1975 No. 983 K/Sip/1973.DalamPerkara :Kang Pun Tjian lawan Bank Surakarta M.AJ.

serta kelalaian dari Para Tergugatdalam hal ini Tergugat Il juga tidak terungkap secara tegas dan tidakjelas dalam posita gugatan aquo;Bahwa mengenai kerugian Penggugat untuk mengurus perkaraadalah sangat tidak mendasar, dengan menunjuk pada ketentuanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983K/Sip/1973, tertanggal 11 September 1975, yang menegaskankarena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepadaadvokat (asas procureur stelling), tuntutan tentang upah pengacara,ditambah 10 % incasso

Bahwa mengenai kerugian Penggugat untuk mengurus perkara adalahsangat tidak mendasar, dengan menunjuk pada ketentuanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983K/Sip/1973, tertanggal 11 September 1975, yang menegaskan karenaHIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat (asasprocureur stelling), tuntutan tentang upah pengacara, ditambah 10 %incasso komisi, ditambah pajak penjualan incasso komisi, tidakdikabulkan,28.

Tentang Judec Factie Pengadilan Negeri Medan Salah MenerapkanHukum Tentang Winst Derving Dan Incasso Commissi;Bahwa dari uraian pokokpokok materi keberatan Pembanding sebagaimana yangdiuraikan dalam Memori Bandingnya seperti tersebut diatas, Pembanding telahmemberi kesimpulan, mengajukan bukti surat baru dan 2 (dua) alasan ataskeberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor341/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 01 Oktober 2020, yang mana kesimpulan danbukti itu adalah :1.

Bahwa mempergunakan jasa kuasa hukum dalam perkara perdatatidaklah wajib (Azas procureur stelling), hal ini sesuaidenga yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No.698.K/Sip/1969 tanggal 11 September 1975 : Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepadaAdvokad (Azas procureur stelling), tuntutan tentang upahpengacara, ditambah 10% incasso komisi, ditambah pajakpenjualan incasso komisi, tidak dikabulkan.

WRP Buana Multicorpora Incasso Tergugat, yangdalam hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (in hern )dengan seluruh asset yang dimiliki olen Tergugat;3. Bahwa tuntutan dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam salah satupetitumnya adalah untuk meminta dikabulkannya sita jaminan terhadapbudel pailit teristimewa terhadap :a. Sebidang tanah seluas 16,586 m2, terletak di Desa Sei Mati, KecamatanMedan Labuhan, Kotamadya Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.1 a.n.P.T.

Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat untukmembayar jasa Advokat dan opersioanl pengurusan perkaraadalah kabur sehingga gugatan haruslah tidak dikabulkan(Posita Penggugat poin 23);Vide :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 :Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepadaAdvokat (azas procureur stelling), tuntutan tentang upahpengacara, ditambah 10 % incasso komisi, ditambah pajakpenjualan incasso komisi, tidak dikabulkan

Bahwa akibat perbuatan terdakwatersebut dapat mencemarkan nama baikTNI kKhususnya Kesatuan terdakwa inCasso Korem 023/Kawal samodra.1. Bahwa tujuan Majelis' tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindakpidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidikagar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalanyang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yangbaik sesuai dengan falsafah Pancasila dan saptaMarga.2.

Nomor : 983 K/Sip/1973tanggal 11 September 1975, pada pokoknya menegaskan bahwakarena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat,tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10% incasso komisiditambah 20% pajak penjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan;06. Bahwa dalil posita Penggugat pada point 47, adalah dlil yang tidakberalasan faktual dan juridis, oleh karena tidak ada relevansinya denganperkara ini, sebab : Bahwatuntutan uang paksa (dwang som) :a.

PAIK Preanger Administratie& Incasso Kantoor,tanggal 8 JUN 57, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, untukselanjutnya diberi tanda : P4 ;. Fotocopy TANDA PENJETORAN No. 3792, Penyewa No. 1413,Bandung 1591960 dan No.37, Penyewa No. 1413, Bandung 1960,yang diterima oleh Bank Rakyat Indonesia Tjabang Bandung, yangtelah dibubuhi meterai secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda :Pid ;.

Bahwa pada bulan Februari 2016, Penggugat yang menetap diWaingapu, ibukota Kabupaten SumbaTimur, ditugaskan melakukanpenagihan/incasso piutang agen koran di wilayah Anakalang, KabupatenSumba Tengah selama tiga (3) hari dengan biaya Rp 750.000;00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah).

sebab keseluruhannya adalah jumlahyang diduga fiktif ditaksir Penggugat tanpa diperinci dengan lampiran buktiyang authentic yang dapat diyakini dengan nyata ;Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil sebagaimana didalilkanoleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, dengan berpedoman padaYurisprudensi MA No. 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 dengankaidah hukum karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepadaAdvokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10 % (sepuluh persen)incasso

puluh sembilan ribu empat ratus lima puluhrupiah), terhitung sejak Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi yaitupada tanggal 18 Februari 2013 sampai dibayar lunas;Bahwa disamping kerugian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi jugabanyak mengeluarkan biayabiaya yang berhubungan dengan penagihanbiaya pekerjaan tambahan tersebut diatas, yaitu honor Advokat, sehinggapatut dan beralasan pula menurut hukum apabila Tergugat dihukummembayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas biayabiayapenagihan (incasso