Ditemukan 24 data
Urut Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3446 — 1368
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id40Pasal 210 (=Pasal 178 KUHP Belanda) 387 (=Pasal 331 KUHP Belanda),Pasal 388 (=Pasal 332 KUHP Belanda), Pasal 415 (=Pasal 359 KUHPBelanda), Pasal 416 (Pasal 300 KUHP Belanda), Pasal 417 (=Pasal 361KUHP Belanda),Pasal 418 KUHP (=Pasal 362 KUHP Belanda yang telahdicabut per 1 Januari 2015), 419 (Pasal 363 KUHP Belanda), Pasal 420(=Pasal 364 KUHP Belanda), Pasal 423 (tidak ada padanannya dalam KUHPBelanda, khusus dsisipkan untuk pejabat Inlander
Register : 11-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 31-03-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 7/Pid.B/2022/PN Smd Tanggal 31 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terdakwa:
Drs. A. SYARIFUDIN, HS, SH
44 — 2
ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terdakwa:
Drs. A. SYARIFUDIN, HS, SH
44 — 2
- 1 (satu) bundel legalisir Scanner R.V EIGENDOM VERPONDING 2330 s/d 2332 atas nama Inlander Tjimas Siti Aminah Osah pada tanggal 18 Maret 1938 dengan luas 875 Bouw atau setara dengan 3.410.144 M2.
- 1 (satu) lembar legalisir Scanner Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Kabupaten Sumedang tanggal 24 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar legalisir Scanner Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 410/2010/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
Register : 20-04-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 132/PID/2022/PT BDG Tanggal 23 Mei 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Drs. A. SYARIFUDIN, HS, SH
73 — 6
Terbanding/Terdakwa : Drs. A. SYARIFUDIN, HS, SH
73 — 6
- 1 (satu) bundel legalisir Scanner R.V EIGENDOM VERPONDING 2330 s/d 2332 atas nama Inlander Tjimas Siti Aminah Osah pada tanggal 18 Maret 1938 dengan luas 875 Bouw atau setara dengan 3.410.144 M2.
- 1 (satu) lembar legalisir Scanner Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Kabupaten Sumedang tanggal 24 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar legalisir Scanner Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 410/2010/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta 4874 — 4447
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
Lembaga ini miripdengan lembaga hipotek (hypotheek) yang diatur dalam Burgelijk Wetboek atauKitab UndangUndang Hukum Perdata, dan diciptakan, khususnya bagi orangBumi Putera/pribumi/inlander yang memiliki tanah berdasar hukum adat untukdijadikan jaminan bagi suatu utang kepada Lembaga Kredit tertentu. Sepertihalnya hipotek, credietverband akan tetap membebani bendanya di tangansiapa pun benda itu berada.Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XII. No. 139.