Serta belum dipenuhinya petunjuk dariJaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas' perkaradengan surat surat asli dari bukti dalam berkasperkara ;Mengetahui adanya kesengajaan dan pemaksaan agarberkas segera dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umumdengan cara tidak profesional tersebut maka telahdilaporkan kepada Kapolri, Irwasum Polri, KabareskrimPolri, Kadiv. Propam Polri, dan KaDiv. Binkum Polridengan surat No 051/KSNBG/VIII/2008, tanggal 14Agustus 2008 ;.

Intinya :Kabareskrim Polri menyarankan kepada Irwasum PolriHal. 14 dari 19 hal. Put. No. 9PK/Pid/2010untuk membentuk Tim guna "menilai" apakah KapolrestroTangerang Kabupaten dan Penyidik telah melakukanPELANGGARAN KODE ETIK Profesi Kepolisian danPelanggaran Disiplin Polri (terjadinyapembangkangan) ;. Bahwa kemudian oleh Penyidik Polrestro TangerangKabupaten diterbitkan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasi Penyidikan (SP2HP) No.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA, IRWASUM u.b. WairINSPEKTUR JENDERAL POLISI DRS. RISMAWAN M.M,No:R.611/1II/2011/ITWASUM yang ditujukan kepadaYth. ASMAWATY MANGGABARANI (Terlampir). Perihal: Hasil klarifikasi atas perkembangan tindak lanjut perkaraNo.Pol.TBL/256/VII/2010 /BARESKRIM tanggal 12 Juli2010.Foto copy BUKTI BARU/KODE PK.NOVUM T16 Tanggal7 April 2011 Surat dari a.n. Direktur Tindak Pidana UmumKa. Subdit Kombes Pol. Drs.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIKINDONESIA, IRWASUM u.b. Wair INSPEKTURJENDERAL POLISI DRS.

KEPALAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, IRWASUM u.b. Wair INSPEKTURJENDERAL POLISI DRS. RISMAWAN M.M, No :R.611/III/2011/ITWASUM yangditujukan kepada Yth. ASMAWATYMANGGABARAN . Perihal : Hasil klarifikasi atasperkembangan tindak lanjut perkara No. Pol.: TBL/256/V1I1/2010/BARESKRIMtanggal 12 Juli 2010.BUKTI P 47: Foto copy BUKTI BARU/KODE PK.NOVUM T16Tanggal 7 April 2011 Surat dari a.n.Direktur Tindak Pidana Umum Ka. Subdit Kombes Pol. Drs.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIKINDONESIA, IRWASUM u.b. Wair INSPEKTUR JENDERALPOLIS! DRS. RISMAWAN M.M, No: R.612/III/2011/ITWASUM yang ditujukankepada Yth.

IIVVIIV2014Kepada Kapolda Jatim tembusan Ka PN Surabaya tanggal 29082014;tentang Permintaan klarifikasi terkait kinerja Penyidik Polda Jatimmengenai Laporan Polisi LPB/267/IIV2013/UM/JATIM ;Surat Irwasum Mabes Polri Nomor B/3106/IX/2014/Itwasum Kepada HenriPrihantono tanggal 25092014; tentang hasil kKlarifikasi pengaduanmasyarakat ;2 lembar Kwitansi Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar RegisterPerkara Perdata nomor 632/Pdt.G/2014/PN Sby, tanggal 19082014 ;Risalah Panggilan Sidang Perkara Perdata Nomor

No. 1053 K/Pid/2016Surat Ombudsman RI Nomor 0375/KLA/0561.2014/PD36/7IM.IIVVIIV201 4Kepada Kapolda Jatim tembusan Ka PN Surabaya tanggal 29082014;tentang Permintaan klarifikasi terkait kinerja Penyidik Polda Jatimmengenai Laporan Polisi LPB/267/IIV2013/UM/JATIM ;Surat Irwasum Mabes Polri Nomor B/3106/IX/2014/ltwasum Kepada HenriPrihantono tanggal 25092014; tentang hasil klarifikasi pengaduanmasyarakat ;2 lembar Kwitansi Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar RegisterPerkara Perdata nomor 632/Pdt.G/2014

Budi Waseso;Bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu dimintai keterangan oleh tim Irwasum MabesPolri ;Bahwa Saksi dimintai keterangan pada tanggal 27 Juni 2013, sekitar jam 11.30 witadi ruangan Wakapolda Gorontalo ;Bahwa pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Kapolres Gorontalo, yang akanmenerangkan berkaitan dengan surat yang dikirimkan oleh Terdakwa, dan Saksidiklarifikasi beberapa item dan Saksi jelaskan sesuai dengan wilayah hukum Saksiyakni Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara ;Bahwa setahu Saksi

Mabes Polri, pada waktu itu sampaikan bahwa ini adasurat dan dimohonkan untuk dimintai klarifikasi sesuai dengan wilayah hukumkami yakni Saksi di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;Bahwa hasil pemeriksaan dari Irwasum Mabes Polri waktu itu tidak langsungdibacakan karena setelah Saksi memberikan keterangan atau klarifikasi Saksilangsung pulang ;Bahwa Saksi tahu hasil dari pemeriksaan dari Irwasum Mabes Polri hinggasekarang.Bahwa selain dari tim Irwasum Mabes Polri, Saksi tidak tahu

adakah pemeriksaandilakukan oleh tim yang lainnya terhadap kapolda sdr Budi Waseso mengenai suratyang dikirimkan Terdakwa tersebut.Bahwa tim dari Ditpropam Mabes Polri tidak melakukan pemanggilan hanya daritim Irwasum Mabes Polri, dan setahu Saksi Irwasum Mabes Polri dan DitpropamMabes Polri adalah tim gabungan pada waktu itu yang melakukan pemeriksaan;Bahwa Kapolda (sdr Budi Waseso) hadir pada Kejuaraan Nasional Road RaceMotoprix berdasarkan undangan sebagai Ketua IMI, dan sebelum berangkatKapolda

menyampaikan didalam surat tersebut menyampaikan bahwaKapolda menghadiri Kejuaraan Nasional Road Race Motoprix menggunakankostum PAN;Bahwa Saksi mengetahui adanya surat tersebut pada saat dipanggil untuk dimintaiklarifikasi oleh Irwasum pada waktu itu;Bahwa kostum atau kemeja tersebut dibagikan pada saat kami berada dilokasi ;Bahwa yang menggunakan kostum atau kemeja tersebut adalah Kapolda, Saksisendiri, Dirlantas Polda, Ditshabara serta pejabat Polda lainnya yang hadir padawaktu itu dibagikan

Budi Waseso telah di fitnah melalui suratGubernur Gorontalo yang isinya melaporkan kepada Irwasum Polri yang dalam surattersebut disampaikan Brigjen Pol. Drs.

Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRESTA SURAKARTA
2.KADIV PROPAM MABES POLRI
3.IRWASUM MABES POLRI
4.KETUA KOMPOLNAS
5.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI
6.KETUA KOMISI III DPR RI
7.KETUA INDONESIA POLICE WATCH IPW
8.KETUA ICW

Trunojoyo no. 3, JakartaSelatan, sebagai TURUT TERMOHON ;KETUA INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM (IRWASUM) RI,beralamat di JL. Trunojoyo no. 3, Jakarta Selatan, sebagai TURUTTERMOHON II;KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS) RI, beralamatdi JL. Trunojoyo no. 3, Jakarta Selatan, sebagai TURUT TERMOHON III;KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) RI, beralamat di Jl.Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta, sebagai TURUTTERMOHON IV;KETUA KOMISI III DPR RI, Beralamat di JI.

diatas, pada tanggal olehINSPEKTUR WILAYAH Ill telah membuat Nota Dinas Nomor: B/ND10/I/RES.7.5/2019/Itwil Ill, tanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepadaIrwasum Polri pada pokoknya diuraikan seperti yang termaktub dalam LaporanHalaman 3 dari 39 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN.KdiHasil Gelar Perkara diatas (Bukti P4: Nota Dinas Nomor: B/ND10/I/RES.7.5/2019/Itwil Ill Terlampir);Bahwa selain Nota Dinas Nomor; B/ND10/I/RES.7.5/2019/Itwil III tanggal10 Januari 2019, pada tanggal 28 Januari 2019 oleh IRWASUM

adalah terlaludini (premature) karena belum memenuhi syarat alat bukti yang cukup danbelum ada kesesuaian keteranganketerangan para saksi yang bisamendukung terjadinya tindak pidana serta ada beberapa proses penyidikanyang belum dilakukan oleh Penyidik sesuai SOP penyidikan, sebagaimanatermaktub dalam LAPORAN HASIL GELAR PERKARA, Nota DinasINSPEKTUR WILAYAH III telah membuat Nomor; B/ND10/I/RES.7.5/2019/ItwilHalaman 5 dari 39 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN.Kdill, tanggal 28 Februari 2019, Surat IRWASUM

menyatakan bahwa penetapanTersangka terhadap PEMOHON adalah terlalu dini (premature) karena belummemenuhi syarat alat bukti yang cukup dan belum ada kesesuaian keteranganketerangan para saksi yang bisa mendukung terjadinya tindak pidana serta adabeberapa proses penyidikan yang belum dilakukan oleh Penyidik sesuai SOPpenyidikan, sebagaimana termaktub dalam LAPORAN HASIL GELAR PERKARA,Nota Dinas INSPEKTUR WILAYAH Ill telah membuat Nomor; B/ND10/I/RES.7.5/2019/Itwil Ill, tanggal 28 Februari 2019, Surat IRWASUM

bentuktanggung jawab professional atas kuasa hokum para tergugat merasaperlu untuk melaporkan keadaan tersebut ke pihka yang berwenangdalam hal ini Inspektorat Pengawasan Umum (lIrnasum) Mabel Polriselaku pohak yang berkompeten mengawasi tindakan penyidikansesuai Surat Penggugat Nomor: 0211/HPR/LP/XV2014 tanggal 5November 2014 (Bukti PI & PIl 6);Bahwa setelah Pengugat selaku kuasa hokum Para Tergugatmelaporkan keadaan perkara/proses penyidikan atas LaporanPengaduan Para Tergugat di Polda Riau tersebut ke Irwasum

Pemohon:
DEWI MS MOTIK
Termohon:
1.UNIT I SUBDIT III RESMOB POLDA METRO JAYA
2.KASUBDIT RESMOB POLDA METRO JAYA
3.DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA
4.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
5.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
6.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
7.IRWASUM POLRI
8.KARO WASSIDIK POLRI

Melaporkan kepada Kepala Kepolisian RI u/p Irwasum Mabes Polriyang dilimpahkan ke Bid Propam Polda Sumut sehingga mendapathukuman Teguran Lisan.4.

Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRESTA SURAKARTA
2.KADIV PROPAM MABES POLRI
3.IRWASUM MABES POLRI
4.KETUA KOMPOLNAS
5.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI
6.KETUA KOMISI III DPR RI
7.KETUA INDONESIA POLICE WATCH IPW
8.KETUA ICW

Dwimas Andalan Bali tangggal 21 April 2010 ;Copy surat pengembalian jaminan kredit terhadap 2 unit apartemenNomor 626 dan 628 dan surat pernyataan pembebasan tanggal 14 Mei2010 ;DAN ;Bukti T1 yaitu : Laporan Hasil Audit Investigasi Divopropam Poiri NomorLHAI/13/III/2014/Rowabprof tanggal 25 Maret 2014 ;Bukti T2 yaitu : Surat KOMPOLNAS kepada Kadivpropam Polri tanggal9 Oktober 2014 ;Bukti T3 yaitu : Surat KOMNASHAM RI kepada Irwasum Poiri tanggal15 Oktober 2014 ;Bukti T4 yaitu : Surat OMBUDSMAN RI

Dwimas Andalan Bali tangggal 21 April 2010 ;Copy surat pengembalian jaminan kredit terhadap 2 unit apartemenNomor 626 dan 628 dan surat pernyataan pembebasan tanggal 14 Mei2010 ;DAN ;Bukti T1 yaitu : Laporan Hasil Audit Investigasi Divoropam Poiri NomorLHAI/13/III/2014/Rowabprof tanggal 25 Maret 2014 ;Bukti T2 yaitu : Surat KOMPOLNAS kepada Kadivpropam Polri tanggal9 Oktober 2014 ;Bukti T3 yaitu : Surat KOMNASHAM RI kepada Irwasum Poiri tanggal15 Oktober 2014 ;Bukti T4 yaitu : Surat OMBUDSMAN RI

., tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 2 januari 2012 yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel dan Kepala SPN Batua Polda Sul Selbar yang tembusannya kepada kapolri, mabes Polri di Jakarta, Kadiv,Propam mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Polda Sul15Sel, Irwasda Polda Sul Sel Bar dan kepala SPN batua Polda Sul SelBar, Isi pengaduan atau pemberitahuan tersebut adalah tidak benar,sehingga kehormatan atau nama baiknya SUMARLING terserang.Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yangdiajukan

Bahwa pada poin 5 alinea 1 bahwa termohon sering menuduhpemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan adalahbenar jangankan menuduh perempuan yang dimaksudkan pemohonadalah wanita yang menjadi istrinya sekarang, jadi tuduhan itumendasar, malahan karena masing sayangnya termohon padapemohon sehingga perkawinan tersebut termohon tidak melaporkanke Kapolri, tapi insya Allah termohon akan melakukan laporanlangsung ke KAPOLRI dan menembuskan ke IRWASUM POLRI diJakarta..

Pemohon:
DINI MARIA
Termohon:
1.Dirtipidum Bareskrim Polri Cq BRIPKA HENDRO SETIAWAN
2.PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq DIR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI Cq KOMPOL ANDHIKA FITRANSYAH
3.PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KOMBES POL DICKY PATRIA NEGARA
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
5.KADIV PROPAM POLRI
6.IRWASUM POLRI
7.KARO WASSIDIK POLRI

e Ayat 1, yang menjelaskan bahwa Komisi bersifat otonom, dibentukberdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yangberwenang ; iTe Ayat 2, yang menjelaskan bahwa Pejabat Polri yang berwewenangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a Kapolri, berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaranKode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri ;b Padatingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepadaWakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk :1 Irwasum

) sebagai berikut : Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : Komisi bersifat otonom dibentukberdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang;e Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa : Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a Kapolri, berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri;b Pada tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Wakapolriuntuk membentuk Komisi dengan menunjuk :1 Irwasum

Melati No. 18 Surabaya ; - Surat OMBUDSMAN RI NO.0375/KLA/0561.2014/PD-36/7IM.III/VIII/2014 Kepada KAPOLDA JATIM tembusan Ka PN Surabaya Tgl. 29-8-2014; Tentang Permintaan klarifikasi terkait kinerja Penyidik Polda Jatim mengenai Laporan Polisi_LPB/267/III/2013/UM/JATIM ; - Surat IRWASUM MABES POLRI No.

Melati No. 18Surabaya ;Surat OMBUDSMAN RI NO.0375/KLA/0561.2014/PD36/7IM .I0/VI/2014Kepada KAPOLDA JATIM tembusan Ka PN Surabaya Tgl. 2982014;Tentang Permintaan klarifikasi terkait kinerja Penyidik Polda Jatim mengenaiLaporan PolisiLPB/267/III/2013/UM/JATIM ;Surat IRWASUM MABES POLRI No.

Melati No. 18 Surabaya ;Halaman 15 dari 56 Putusan No. 2333/Pid.B/2014/PN.Sby.Surat OMBUDSMAN RI NO.0375/KLA/0561.2014/PD36/7IM.10/VII/2014Kepada KAPOLDA JATIM tembusan Ka PN Surabaya Tgl. 2982014; TentangPermintaan klarifikasi terkait kinerja Penyidik Polda Jatim mengenai LaporanPolisiLPB/267/H1/2013/UM/JATIM ;Surat IRWASUM MABES POLRI No.

Melati No. 18 Surabaya ;Surat OMBUDSMAN RI NO.0375/KLA/0561.2014/PD36/7IM.10/VII/2014Kepada KAPOLDA JATIM tembusan Ka PN Surabaya Tgl. 2982014; TentangPermintaan klarifikasi terkait kinerja Penyidik Polda Jatim mengenai LaporanPolisiLPB/267/H1/2013/UM/JATIM ;Surat IRWASUM MABES POLRI No.

Kemudian setelahserangkaian seleksi selesai dilaksanakan peserta yang dinyatakan lulus SIPSSberjumlah 50 (lima puluh) orang dari seluruh Indonesia dimana TerdakwaArdianto bin Nasruddin salah satu yang lulus dari Polda Riau, kemudian seluruhpeserta yang lulus langsung dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikanselama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa dilantikmenjadi anggota Polri;Bahwa sekitar 1(satu) bulan setelah Terdakwa dilantik yaitu pada tanggal11 Nopember 2015 Irwasum

Dwi Rolly(pelapor tidak melampirkan identitas yang jelas), dalam surat kaleng tersebutdijelaskan Terdakwa mendaftar sebagai calon siswa SIPSS tahun 2015 telahmerubah tahun kelahiran didalam suratsurat /dokumen yang digunakanTerdakwa pada saat melamar SIPSS yaitu ijazah SD, MTS, SMA dan S1 sertadatadata kependudukan yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran yang sebenarnyaTerdakwa lahir pada tahun 1986 namun didalam suratsurat /dokumen tersebutmenjadi tahun 1990, selanjutnya Irwasum mengirimkan Nota Dinas

MABES POLRI
2.IRWASUM d.a. MABES POLRI
3.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan
4.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan
5.KAPOLDA Jawa Tengah
6.Direktur Reserse Narkotika Dan Obat Obatan Terlarang DIRESNARKOBA
7.Kepala Sub Direktorat I DIRESNARKOBA
8.Kejaksaan Tinggi Semarang
9.KOMPOLNAS
10.Komisi Ombudsman

Bahwa benar kami ahli waris sekeluarga MIN GOSAL, JAN GOSAL danRICOLIN GOSAL yang membuat surat yang ditujukan ke Bapak Kapolri, BapakMentri Hukum dan Ham RI, Ketua Komnas Ham RI, Ketua Kompolnas Rl,Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kabiv Propam Polri, Karo Wassidik BareskrimPolri dan Ketua Kontras.

Pemohon:
DINI MARIA
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq DIR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI Cq KOMPOL ANDHIKA FITRANSYAH
2.PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KOMBES POL DICKY PATRIA NEGARA
3.PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI Cq KEPALA KEPOLISIAN R.I
4.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KADIV PROPAM POLRI
5.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq IRWASUM POLRI
6.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KARO WASSIDIK POLRI