Ditemukan 25699 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-06-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234/B/PK/PJK/2014 Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDRAL PAJAK vs. PT PERKASA INAKAKERTA
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tersebut;
DIREKTUR JENDRAL PAJAK vs. PT PERKASA INAKAKERTA
PUTUSANNomor 234 /B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tempat kedudukan di JI. Jenderal GatotSubroto No. 4042 Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2.
Keputusan Direktur Jenderal Pajaktentang Penetapan Daerah Terpencil; bahwa Tim Peneliti berpendapat bahwa tidak terdapatketidakbenaran dalam koreksi positif biaya sewa sebesarRp62.941.026,00 karena Pemohon Banding tidak memiliki SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan DaerahTerpencil sehingga Tim Peneliti tidak dapat meyakini apakah biayasewa yang dikeluarkan adalah untuk kepentingan di wilayahperjanjian, wilayah proyek atau daerah terpencil sebagaimana diaturdalam Keputusan Direktur Jendral
Bahwa Pemohon Banding tidak memiliki Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Penetapan Daerah Terpencilsehingga tidak dapat diyakini apakah biaya yang dikeluarkanadalah untuk kepentingan di wilayah perjanjian, wilayah proyekatau daerah terpencil sebagaimana diatur dalam KeputusanDirektur Jendral Pajak Nomor: KEP213/PJ./2001; Bahwa Tim Peneliti berpendapat bahwa tidak terdapatketidakbenaran dalam koreksi positif biaya Community Developmentsebesar Rp916.850.352,00 karena:a.
Putusan Nomor 234 /B/PK/PJK/2014Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam
Putus : 26-10-2005 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06/C/PK/PJK/2005 Tanggal 26 Oktober 2005 — Asuransi Karyamas Sentralindo ; Direktur Jendral Pajak
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Karyamas Sentralindo ; Direktur Jendral Pajak
Putus : 22-09-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Sgm Tanggal 22 September 2015 — Sudirman Alias Sudi Alias Jendral Bin Padanggang
49 — 9
49 — 9
Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Alias Jendral Bin Padanggang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.3.
Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Alias Jendral Bin Padanggang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;5. Memerintahkan selama Terdakwa menjalani masa pidananya tersebut agar dilakukan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi di Lapas Kelas II A Sungguminasa;6.
Sudirman Alias Sudi Alias Jendral Bin Padanggang
Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi Alias Jendral Bin Padanggang2. Tempat lahir : Selayar3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 April 19764. Jenis kelamin > Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jl. Syarif AlQadri No. 51 Kel. Benteng Kec.Benteng, Kab. SelayarAgama : Islam8.
Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Alias Jendral BinPadanggang, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol. bukantanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sudirman Alias SudiAlias Jendral Bin Padanggang, dengan pidana penjara selama 6 (enam)tahun dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)subsidair 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.3.
Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Alias Jendral BinPadanggang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.3.
Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Alias Jendral BinPadanggang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan untuk diri sendiri;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;5. Memerintahkan selama Terdakwa menjalani masa pidananya tersebutagar dilakukan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi diLapas Kelas Il A Sungguminasa;6.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1270/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDRAL PAJAK VS PT. MELANIA INDONESIA
62 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDRAL PAJAK VS PT. MELANIA INDONESIA
PUTUSANNomor 1270/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tempat kedudukan JI. Jend. GatotSubroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak.2.
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDRAL
Putus : 23-12-2005 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17B/PK/PJK/2004 Tanggal 23 Desember 2005 — Direktur Jendral Pajak vs. PT. Polyprima Karyareksa
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Jendral Pajak vs. PT. Polyprima Karyareksa
Register : 09-09-2013 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 50-K/PMT-II/AD/IX/2013 Tanggal 11 Januari 2016 — Brigadir Jendral TNI (Purn)
157 — 59
157 — 59
Brigadir Jendral TNI (Purn), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Kekuasaan" 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Brigadir Jendral TNI (Purn)
Register : 12-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 428/PDT/2019/PT MKS Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA Diwakili Oleh : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA
Terbanding/Penggugat : YORIS WANTER
64 — 28
Terbanding/Penggugat : YORIS WANTER
64 — 28
Pembanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA Diwakili Oleh : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA
Terbanding/Penggugat : YORIS WANTER
Putus : 23-12-2005 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25/B/PK/PJK/2004 Tanggal 23 Desember 2005 — Direktur Jendral Pajak ; PT. Bumi Sumber Sari Sakti
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Jendral Pajak ; PT. Bumi Sumber Sari Sakti
Putus : 28-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151/B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDRAL PAJAK
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDRAL PAJAK
Kecubung Raya Nomor 8 RT. 16/12 KelurahanRagajaya, Bojonggede, Bogor Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKDDN/II/2013, tanggal 4Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jend.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 April 2015 — NEW KUTA CONDOTEL VS DIREKTUR JENDRAL PAJAK
244 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
NEW KUTA CONDOTEL VS DIREKTUR JENDRAL PAJAK
Bandung, Bali, denganalamat korespondesi di Jalan Pangeran Antasari, No.20 CilandakBarat, Jakarta 12430 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tempat kedudukan JI. Jend. GatotSubroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;3.
Putus : 23-07-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1716 K/Pdt/2020 Tanggal 23 Juli 2020 — UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN (UNSOED) LAWAN ARISTON HERWINDO, dkk
263 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: UNIVERSITASJENDRAL SOEDIRMAN (UNSOED), Pemohon Kasasi II:KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA, dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi III: ARISTON HERWINDO, tersebut
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN (UNSOED) LAWAN ARISTON HERWINDO, dkk
PUTUSANNomor 1716 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN' (UNSOED),berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Bunyamin Nomor 708Kotak Pos 115 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yangdiwakili oleh Prof. Dr. Ir. Suwarto, M. S., dalam hal inimemberi kuasa kepada Timoteus Prayitnoutomo, S.H.
wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarangdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :UNIVERSITAS JENDRAL
Register : 26-04-2012 — Putus : 05-09-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT JAKARTA Nomor 180/PDT/2012/PT.DKI Tanggal 5 September 2012 — DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTRIAN KEUANGAN RI >< UMAR MUCHSIN
34 — 30
34 — 30
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTRIAN KEUANGAN RI >< UMAR MUCHSIN
PUTUSANNOMOR:180/PDT/2012/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara ;DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTRIAN KEUANGANREPUBLIKINDONESIA ,Beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40/42 Jakarta Selatan,dalam hal ini diwakili oleh Dr.
Register : 16-02-2012 — Putus : 07-05-2012 — Upload : 12-06-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 16 / PDT / 2012 / PT.PTK Tanggal 7 Mei 2012 — Melawan :
MAYOR JENDRAL TNI GEERHAN LANTARA
43 — 25
43 — 25
Melawan :MAYOR JENDRAL TNI GEERHAN LANTARA
Ir.H.Juanda Blok BB No.18Pontianak, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV sekarang sebagaiPEMBANDING XIV ,;Melawan:MAYOR JENDRAL TNI GEERHAN LANTARA, dalam kapasitasnya sebagaiPanglima Kodam XI/Tanjungpura, alamat Jl.
Putus : 22-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/Pdt/2014 Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
VS
UMAR MUCHSIN
87 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAVSUMAR MUCHSIN
PUTUSANNomor 1289 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot SubrotoKav. 40/42, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dr. Ahmad FuadRahmany, selaku Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr. Drs.
., dan kawankawan, Direktur PeraturanPerpajakan Il, dan Para Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak,kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.4042 JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember2012;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;lawanUMAR MUCHSIN, bertempat tinggal di Jalan SMP 211, Rt.005/007, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa ,JakartaSelatan;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding
berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanTinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatharus diperbaiki sepanjang mengenai uang paksa (dwangsom) harusdihilangkan karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata PutusanJudex Facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Direktorat Jendral
Putus : 10-06-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,, DK
737 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
737 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,, DK
,dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Gedung SimasInsurtech Lantai 3 Nomor 28, Jalan Fachrudin Nomor 19,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 27 Januari 2021;Pemohon Kasasi;1.Lawan:DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, diwakili oleh Dra. Dede Mia Yusanti,M.L.S., Plt. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri,berkedudukan di Jalan H.R.
Yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak KekayaanIntelektual tanggal 26 November 2001;Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dengan menyetujui sertamenerbitkan Pencacatan serta pengalihan Hak Cipta dengan nomor dantanggal pendaftaran 021812, 11 Januari 2001 milik Penggugat dengantanggal terbit 26 November 2001 tanggal dan tempat diumumkan untukpertama kali di wilayah Indonesia atau diluar Wilayah Indonesiatertanggal 16 Februari 1993 di Jakarta; dari sebelumnya milikPenggugat kepada Tergugat padahal
Yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak KekayaanIntelektual tanggal 26 November 2001;Menyatakan bahwa Termohon Kasasi telai lalai dengan menyetujuiserta menerbitkan Pencatatan serta Pengalihan Hak Cipta dengannomor dan tanggal pendaftaran 021812, 11 Januari milik PemohonKasasi dengan tanggal terbit 26 November 2001 "tanggal dan tempatdiumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar WilayahIndonesia tertanggal 16 Februari 1993 di Jakarta"; dari sebelumnya milikPemohon Kasasi kepada
Register : 02-01-2023 — Putus : 07-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tjk Tanggal 7 Februari 2023 — Pemohon:
KARLENA, SE
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
69 — 11
KARLENA, SE
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
69 — 11
Pemohon:
KARLENA, SE
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
Register : 06-12-2010 — Putus : 13-10-2011 — Upload : 23-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 531/PDT.G/2010/PN.JKT.PST Tanggal 13 Oktober 2011 — UMAR MUCHSIN >< DEREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
128 — 7
128 — 7
UMAR MUCHSIN >< DEREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1770/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI VS PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI VS PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
PUTUSANNomor 1770/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan diJalan Jendral Ahmad Yani, By Pass, Kotak Pos 108, Jakarta13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Bambang Sumarsono, S.H., : Kepala Sub.
DirektoratPeraturan dan BantuanHukum, pada DirektoratPenerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai,Direktorat Jendral Bea danCukai;2. Suwinarno, S.E.,M.E., : Plt. Kepala Seksi BantuanHukum pada Direktorat danPenerimaan dan PeraturanKepabeanan dan CukaiDirektorat Jendral Bea danCukai;3. Hari Kristianto, W.K.,S.H., : Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jendral Beadan Cukai;4.
., : Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jendral Beadan Cukai;5. Rusdianto K.
., : Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jendral Beadan Cukai;Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1770/B/PK/PJK/2016Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di KantorPusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementeriaan KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Ahmad Yani ByPass Jakarta Timur13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU54/BC/2011 tanggal 14 September 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.
kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menyatakan tidak diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali : DIREKTORAT JENDRAL
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 263/Pdt.G/2018/PN Mks Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
YORIS WANTER
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA
96 — 35
YORIS WANTER
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA
96 — 35
Penggugat:
YORIS WANTER
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA
Register : 17-02-2010 — Putus : 30-06-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 30 Juni 2010 — Bentala Kartika Abadi;Direktur Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia
218 — 6
218 — 6
Bentala Kartika Abadi;Direktur Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia