Ditemukan 32 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18874
  • Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untukumum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakimtersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, dengan dibantu Jerika w.Risakotta, S.H.
    MASDIN, S.H., M.H.ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.Panitera Pengganti,JERIKA W. RISAKOTTA, S.H. M.H.Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN JPR.Perincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran Gugatan................::.55 Rp. 30.000,00Biaya ATK Perkara...........0::0:ceeeeeeeeeeeeeeeeeee = RD 250.000,00Biaya PangQilan.............::ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeee = RD. 130.000,00Biaya Meteral..........:.0:ceeceeeeeeeeeeeeeeseeeeees = RPL 20.000,00Biaya RedakSl.............
Register : 19-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 6/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
RATNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire
212117
  • ., masingmasing sebagaihakim anggota, dengan dibantu oleh JERIKA W. RISAKKOTA, S.H., M.H. sebagaiPanitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupunkuasanya.HAKIM ANGGOTA , KETUA MAJELIS,AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. MASDIN, S.H., M.H.HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTIJERIKA W.
Register : 25-04-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 3 Oktober 2018 — Nama : ABDULLAH PELU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat tinggal : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018, memberikan kuasa kepada JACOB HATTU, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat Jl. Harurun, RT/RW 002/001, Karpan, Kel. Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING; Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yang diwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagai KETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Hatane & Associates, alamat Jl. Cendrawasih No.18, Soya Kecil Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : ALI SLAMAT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tinggal : Jl. Hom-Hom RT/RW 000/000, Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES, beralamat Jl. Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
12682
  • Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh Majelis Hakimtersebut di atas dengan dibantu oleh JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengandihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat IIIntervensi;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISTtd Meterai/Ttd1. WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H. BERDYAN SHONATA, S.H.Ttd2.
Register : 14-06-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 11 Oktober 2017 — Nama : ADRANA LATUNY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tinggal : Jalan Mr. Manguni 9 Lingkungan VIII, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK-TUN/V/BM/2017, tanggal 31 Mei 2017, memberikan kuasa kepada: 1) BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; 2) CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Haruhun, Karang Panjang, RT.004/RW.003, Gang Moleng, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan RA. Kartini No.13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 269/SK-81.01/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 memberikan kuasa kepada: 1) PETRUS TEHUPEIORY, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; 2) SAFWAN TUARITA, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3) THEODORA PATTIPAWAEJ, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan; 4) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan RA. Kartini No.13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PAULUS LATUNY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku; Tempat tinggal : Hative Kecil RT.002, RW.004, Hative Kecil, Sirimau, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3. Nama : MATHELDA LATUNY/KAINAMA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Dosen Poltekes Ambon; Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Latery I, RT.005 RW.001, Latery, Baguala, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4. Nama : MARIA LATUNY/SAHALESSY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : PNS Guru; Tempat tinggal : Amahai, RT.001, RW.001, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; Dalam hal ini mewakili Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 18/PEN.INS/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 September 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Dr. HENDRIK SALMON, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Dr. Malaiholo No.52, RT.004/RW.02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
16244
  • Putusantersebut diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umum pada hariRABU tanggal 11 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengandibantu JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H. sebagai Panitera PenggantiPengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat Il Intervensi 1, 2 dan 3;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS1. BERDYAN SHONATA, S.H. Dra. LABOBAR ALENTUJI, S.H., M.H.2. DIXIE B.D.
Register : 13-01-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 02/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 15 April 2014 — ROBERT E. MATAHELUMUAL Sebagai Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON Sebagai Tergugat dan ENGGITO YAURIS Sebagai Tergugat II Intervensi
8333
  • SIHOMBING, S.H. dan FRANS CH.SUBROTO, S.H. masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan inidiucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa, tanggal 15 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengandibantu oleh JERIKA W. RISAKOTTA, S.H. selaku Panitera PenggantiPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang dihadiri oleh KuasaPenggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,Ttd Meterai/TtdERICK S. SIHOMBING, S.H. Dra.
Register : 04-11-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-05-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 25/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 6 Maret 2014 — BRIPTU WILLY DORIS SOPACUA Sebagai Penggugat Melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Sebagai Tergugat
173111
  • ., masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 oleh Majelis Hakimtersebut dengan dibantu oleh JERIKA W. RISAKOTTA, S.H. sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,ttd ttd/meteraiERICK S. SHHOMBING, S.H. IHSAN SAFIRULLAHG, S.H.
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Era Millenium Abadi
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
308400
  • Putusan tersebut diucapkandalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari SENIN, tanggal 7 DESEMBER 2020, dengan dibantu JERIKA W.RISAKOTTA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata UsahaHalaman 59 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPRNegara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpadihadiri oleh Termohon maupun Kuasanya;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,TTD TTDSPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
10928
  • Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yangterouka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh MajelisHakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JERIKA W. RISAKOTTA,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupunKuasa Hukum Tergugat.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS1. BERDYAN SHONATA, S.H. WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.2. CUNDO SUBHAN A., S.H.PANITERA PENGGANTIJERIKA W. RISAKOTTA, S.H.
Register : 18-12-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
SAID LATURUA
Tergugat:
WALIKOTA AMBON
Intervensi:
RIFALLY AZHAR, SE, M.Si
263134
  • Putusan tersebut diucapkan pada persidanganyang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan, pada hari SELASA, tanggal 19 Mei 2020, oleh Majelis Hakimtersebut di atas dengan dibantu oleh JERIKA W. RISAKOTA, S.H., M.H.
Register : 29-09-2011 — Putus : 29-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 29 Desember 2011 — Dr. HENDRIK HATTU, SH, MH, sebagai Penggugat melawan REKTOR, SELAKU KETUA SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA sebagai Tergugat
9738
  • ., masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadirioleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,ttd ttd1. ANDI DARMAWAN, S.H. FIRMAN,S.H.ttd2. M. HERRY LI.
Register : 29-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 5/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 26 Agustus 2019 — DERWIN TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.002/RW 001 Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini berdasarkan Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019, memberikan kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH,M.H; 2. KASMAN ELY, SH ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada “LAW OFFICE HENDRA KARIANGA SH.,MH & ASSOCIATES” beralamat kantor di Gajah Mada Tower Lt.21 unit 03 Kav.19-26 Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pengabdian No.1 Desa Jati Kecamatan. Jailolo, Kabupaten. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor : 183/402/2019 tanggal 21 Mei 2019 kepada ; 1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat. 2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. 3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. 4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; 5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. YON PALIAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Pasalulu, tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.003. RW. 002 Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 kepada : 1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan organisasi Setda Kab.Halmahera Barat. 2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat. 3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat. 4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat; 5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
277131
  • Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbukauntuk umum pada hari SENIN, tanggal 26 Agustus 2019, oleh Majelis Hakimtersebut di atas dengan dibantu oleh JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.,M.H. sebagaiPanitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Prinsipal Tergugat IlIntervensi serta Kuasa Hukum Tergugatl Intervensi.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISTtd Meterai/TtdWARISMAN SIMANJUTAK, S,H.,M.Si. SANNY PATTIPEILOHY, SH.
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
269153
  • ., Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yangterbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 4 MARET 2020, oleh MajelisHakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Jerika W. Risakotta, S.H.,M.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengandihadiri oleh Para Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H. Hakim Ketua Majelis,Hakim Anggota,ttd Materai Rp. 6.000,/ttdHARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H. ttdCUNDO SUBHAN ARNOQJO, S.H.