atas obyek tersebutdari Termohon Kasasi/Tergugat II, sedangkan orang yang bernama Rahmantersebut adalah saudara dari Termohon Kasasi/Tergugat III yang dahulunyamenumpang, sekarang sudah tidak ada ditempat, namun barubaru ini paraPemohon Kasasi/para Penggugat mendapatkan informasi orang yangbernama Rahman tersebut tibatiba membangun di atas obyek gugatanperkara ini sejak mulai diperiksa di Pengadilan Agama Praya;Bahwa dalam poin 3 eksepsi para Termohon Kasasi/Tergugat Il dan IVmengenai kompentensi (kewenganan

tercantum dalam berita acara perkara ini, ditunjuksebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam konpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal1066 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989beserta penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,bahwa perkara ini termasuk tugas dan kewenganan

tercantumdalam berita acara perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,bahwa perkara ini termasuk tugas dan kewenganan

tercantumdalam berita acara perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusaninl;Dalam konpensi :TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,bahwa perkara ini termasuk tugas dan kewenganan

apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaansebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohontersebut, adalah sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UndangUndang 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenganan

(tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi); Dari fakta hukum tersebut di atas, jika Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (PK) menggugat tanah peninggalan almarhum Amaq Rahimalias Dulahat, maka tanah sawah sebagaimana bukti Novum tersebut (bukti P.1)tersebut di atas, seharusnya tanah sawah obyek gugatan angka 2.2, tidakdijadikan obyek gugatan, karena lahan sawah tersebut merupakan hak milik dariAmaq Suhni alias Haji Burhanuddin sendiri yang berasal dari Tanah Negara;Mengenai Kewenganan

Bahwa objek sengketa merupakan tanah buku/tanah tumpeng daripeninggalan harta asal Hj ROBIAH yang tidak lain adlaah orang tuahal 4 dari 22 hal Put.No.45/Pdt/2015/PT.SMGPenggugatdan Tergugat Il dan terhadap harta orang tuanyabelumdibagi boedel waris, yang mana kewenganan memeriksa, memutusdan meyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, ...dstsebagaimana pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 diubah oleh UU no. 3tahun 2006 dan sekarang diatur

menunjuk dan merujuk apa yang telah tercatatdalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkandan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndang undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini termasuktugas dan kewenganan

DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sepertitersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ParaTergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebutdiatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Para Tergugat ternyata terdapateksepsi tentang kewenganan mengadili, maka dibuat putusan sela yang telahdibacakan dalam persidangan yang amarnya adalah sebagai berikut:MENGADILI1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;2.

Memerintahkan Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat Il untukmeneruskan perkara aquo;Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan mengadilitelah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, maka dalam bagianKONPENSI EKSEPSI ini tidak lagi mempertimbangkan eksepsi tentangkewenangan mengadili, melainkan khusus mempertimbangkan eksepsi tentangbukan kewenangan mengadili, dan ternyata didalam jawaban Para Tergugatterdapat eksepsi tentang bukan kewenganan mengadili yaitu mengenai eksepsibahwa

DALAM KONPENSIMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat tersebut diatas tidak terdapateksepsi, baik eksepsi tentang kewenganan mengadili, maupun eksepsi bukankewenangan mengadili;Menimbang, bahwa di dalam jawaban tergugat tersebut terdapat gugatanbalik;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawaban

Johar Kemilau dantelah mendapat surat ijin pengerukan pasir laut dari Terdakwa,karena menurut Saksi prosedur' perijinan pengerukan pasir lautharus ada ijin dari TP 4 L (Team Pengawas Pengelolaan PengerukanPasir Laut) dan bukan kewenganan dari Dan UGK Ciasem (Terdakwa)sebab aktifitas tersebut merupakan kegiatan yang berdampakterhadap hidup yang berskala Nasional.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnyaMenimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwatelah memberikan

seluas +0, 510 Ha.Bahwa Pernyataan tersebut membingungkan dan terdengar aneh(menggugat tanah yang katanya ia kuasai sendiri).Namun jika karena terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1yang diterbitkan oleh Tergugat 2 dijadikan sebagai dasar dan/atau alasangugatan ini diajukan maka, Penggugat dalam hal ini juga telah salah alamatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong, karena PengadilanNegeri jelas tidak berwenang mengadili perkara terkait pembatalanSertifikat karena hal itu menjadi Kewenganan

perundangundangan yangmenentukan terkait dengan implementasi proses pemilinan kepala desa adalahPeraturan Daerah/ Peraturan Gubernur yang merujuk pada Peraturanperundangundangan yang berlaku, termasuk didalamnya mengenaipenyelesaian sengketa pasca pilkada hal tersebut dikarenakan para calon yangkalah seringkali mengadukan sengketa Pilkades kepada Pengadilan Negeriataupun Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN MdlBahwa dapat Pengadilan jelaskan yang menjadi kewenganan

setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalanumum masuk Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru KabupatenTulungagung atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang turut serta melakukanperbuatan telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasiatau alat kesehatan yaitu pil logo Y yang tidak memenuhi standart ataupersyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu, setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenganan

Dengan diterbitkannyaSertifikat Hak Milik Nomor 2310 atas nama Ida Magdalena Sibagariang(Tergugat Il) oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (TurutTergugat), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidakbewenang mengadili apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 atas namaIda Magdalena Sibagariang yang diterbitkan oleh Badan PertanahanNasional Kota Medan cacat hukum atau tidak (gugatan a quo), akantetapi merupakan kewenganan mengadili (kompetensi absolut) ada padaPengadilan Tata Usaha Negara

Deli serdang, yang menyatakan Tergugat 1 s/d 17beralih status menjadi karyawan tetap Penggugat.Bahwa, penetapan perubahan status hub kerja tsb adalah merupakanpersoalan hukum dan merupakan kewenganan Pengadilan, maka anjuranmediator Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang Nomor 560/3032/ DTKTR/2014 yang menyatakan Tergugat s/d XVII menjadi karyawan tetapPenggugat adalah tidak sah;Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, terbuktiTergugat sampai dengan Tergugat XVII adalah bukan

penggugat menuntut mengenai hasil obyek sengketa;Bahwa tergugat mendalilkan bahwa perkara ini adalah murni sengketa kepemilikankarena penguasaan tergugat dan turut tergugat atas obyek sengketa didasari denganadanya pelepasan hak dalam bentuk penghibaan antara pihak pemberi hibah atas namaHj.Andi Baji binti Mappangara dengan pihak penerima hibah Muliati (tergugat) dimanatergugat dalam hal ini bukan ahli waris melainkan pihak pemilik obyek berdasarkanhibah, tegasnya masalah kepemilikan yang menjadi kewenganan

tentang materi pokok Eksepsi telah diatursecara limitatif dalm Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal terdakwa atau TimPenasihat Hukum mengajukan Eksepsi bahwa dakwaan batal demi hukum ataudakwaan tidak dapat diterima, maka setelah diberi kesempatan kepada PenuntutUmum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan Eksepsi tersebutuntuk selanjutnya mengambil keputusan;Dari ketentuan tersebut dapat dimerngerti bahwa materi pokok Eksepsi telahditentukan hanya meliputi 3 (tiga) hal yaitu :1) Kewenganan

Kewenganan Absolut Peradilan ;2. Kurang Pihak ;3. Lampau Waktu atau Daluarsa ;4.

menggugat untukkepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orangbanyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memnuhi syaratformal sebagaimana dipertimbangkan diatas.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untukkepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaaard)..Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, penggunaan kewenganan