DALAM EKSEPSI-MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI TENTANG KEWENAGNAN MENGADILI PENGADILANII. DALAM POKOK SENGKETA-MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DAN PENGGUGAT II INTERVENSI TIDAK DITERIMA-MENGHUKUM PARA PENGGUGAT DAN PENGGUGAT II INTERVENSI SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH Rp. 2.290.200 (Dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah)

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenagnan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) diajukan oleh Pemohon, makaharus dinyatakan bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/Penduduk LingkunganKelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan termasuk bagian dalamyurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya menjadi kewenangan PengadilanAgama tersebut ;Menimbang,bahawa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga

HI, akan tetapi berdasarkan laporanmediator tertanggal 11 Maret 2015, mediasi gagal mencapai kesepakatandamai ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugattertanggal 9 Februari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2015, dimana dalamjawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenagnan relatitif, banwaPengadilan Agama Pontianak tidak berwenang mengadili

Drs.Nadjib, SH tetapi ternyata tidak berhasil; maka ketentuan pasal130 HIR Jo PERMA No.1/2008 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka terbukti bahwaPemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sahsehingga permohonan Pemohon memiliki landasan yuridis formal; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon maka terbukti Pemohon warga kabupatenPurworejo sehingga perkaranya menjadi kewenagnan relatifPengadilan Agama Purworejo;Menimbang

menyekolahkan anak kandungnyadengan baik, dengan demikian menurut penilaian Hakim Pengadilan Negeri Tangerang,bahwa Pemohon patut diberi ijin untuk menjual harta tersebut diatas untuk keperluanbiaya hidup dan biaya pendidikan anak kandungnya ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyatabahwa Pemohon bertempat tinggal di Mekar Asri Blok F 07/02 Rt. 003/Rw. 006 Kelurahan1213Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, suatu wilayah yang secarateritorial termasuk kewenagnan

sediaan farmasitersebut;Bahwa jika obat dibungkus dalam plastik klip/bekasbungkus rokok adalah tidak lazim, disamping itu standartkhasiat keamanan serta kemanfaatn dan mutu tidak dapatdipertanggungjawabkan;Bahwa yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangandalam praktik kefarmasian disini adalah tenagakefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi danAsisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebutwajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan yangdinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan,Kewenagnan

keahlian dan kewenangan, danuntuk mengedarkan harus mempunyai ijin edar dari pemerintah, sedangkan untukmengkonsumsi harus dengan resep dokter.e Bahwa barang bukti pil jenis LL tidak boleh diedarkan oleh yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dan tanpa mendapatkan ijin edar dari pemerintahkarena berbahaya bagi kesehatan yang dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan.e Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dengan cara memberikan pil jenis LLkepada saksi Khoirul Anwar tidak mempunyai keahlian dan kewenagnan

No. 1883/Pdt.G/2015/PA.JSakan tetapi kewenagnan Peradilan Umum, maka oleh karena itu gugatan Penggugattersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaart ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, pengiriman salinanputusan ke Kantor Urusan Agama merupakan kewajiban yang melekat pada PaniteraPengadilan Agama;Menimbang

Lantas darimana Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagaimana pertimbanganputusannya bahwa Terdakwa tanpa ada perintah dari atasannya baik lisanmaupun tulisan telah menggunakan kesempatan atau sarana yang adapadanya untuk mengambil kesempatan dalam mengelola dana bantuanuntuk para Nelayan yang seharusnya kewenangan Dinas Perikanan danKelautan Provinsi Jawa Timur bukan kewenagnan Terdakwa;Bahwadi samping itu kalaupun perbuatan Terdakwa tersebut dipersalahkankenapa Jaksa/Penuntut Umum tidak menyatakan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenagnan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuanTermohon serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak dan juga bukti Duplikat AkteNikah tanggal 09 Mei 2012 (bukti P.1), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa antaraPemohon dengan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah sejaktanggal 5 April 1983 ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara,

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenagnan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuanTermohon serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak dan juga bukti Duplikat AkteNikah tanggal 09 Mei 2012 (bukti P.1), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa antaraPemohon dengan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah sejaktanggal 5 April 1983 ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara,

melanjutkan pemeriksaandalam persidangan terbuka untuk umum dengan memulai pembacaan suratgugaqtan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh PenggugatMenimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasannya Pasal 49 ayat(2) angka (10) Undangundang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara a quo menjadi kewenagnan

Halini terlihat jelas dimana Judex Facti tidak menilai terlebin dahulu keabsahandari alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dinilai terlebin dahulukeabsahannya baik dari sisi kewenagnan, prosedur, maupun substansinyauntuk mementukan apakah benarbenar Penggugat mempunyai alas hakyang jelas dan diakui secara hukum dan oleh karenanya mempunyai legalstending sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;Selain itu, Judex Facti juga dalam pertimbangan hukumnya hanyaberdasarkan kepada buktibukti

mengadilinya, maka pada setiapsaat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukantangkisan Supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenangmengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya haruspula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.Dengan demikian jelas bahwa masingmasing lingkungan peradilanmempunyai bidang yurisdiksi tertentu dan mengenai sengketa abhiHalaman 10 dari 45 halaman putusan Nomor 163/PDT/2020/PT BDGwaris maupun hibah jelas bukan merupakan kewenagnan

padaPengadilan Negeri akan tetapi menjadi kewenagnan pada PengadilanAgama.

Tob.Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan menyangkutpembagian waris karena antara Penggugat IIl dan Para Tergugatmaupun Turut Tergugat ,lI,IIl tidak sling mewarisi walaupun merekaberagama Islam, sehingga itu bukan merupakan kewenangan absolutdari Pengadilan Agama tetapi kewenagnan dari Pengadilan Negeri ataumungkin saja Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III memiliki aturanbaru/nukum acara baru dimana Perbuatan Melawan Hukum adalahkewenangan absolutnya Peradilan Agama ?

~eessceceesssaececsesusceceesusececsesaececeesasseceeseasececeesuececeesaeseeeesaes Bahwa Saksibertugas melakukan pengalokasian/pendistribusian obat dari DinasKesehatan ke seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon;ea etc te ser ae eT ee Bahwa perbuatanyang dilakukan Terdakwa melanggar aturan dalam UU No 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dimana dalam UU tersebut diatur bahwasetiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dan kewenagnan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan

TingkatBanding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambilalih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri namun Majelis Hakim TingkatBanding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan yangsekaligus menjawab keberatan Banding Pembanding, baik dalam eksepsimaupun dalam pokok perkara sebagai berikut :Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam jawabannyamengajukan eksepsi yang menyangkut kewenagnan

mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Tergugat I:6Tentang kewenangan mengadili;Mencermati materi surat gugatan Para Penggugat adalah berkaitan denganperselisihan tentang hasil pemilihan umum dalam hal ini pemilihan umum Bupatidan wakil Bupati kepal daerah Kabupaten kupang periode 20092014 yangdiselengarakan oleh Tergugat I, maka sebenarnya yang berwenang memeriksa danmengadili adalah mahkamah Konstitusi sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun2003 Bab III bagian pertama tentang kewenagnan

Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya produk turut tergugat berupakeputusan pemberian hak Milik atas nama Drs.Ec.H.Imron Syukur,MM. atastanah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, KabupatenSidoarjo Nomor: 520.351.002 tanggal 27 Maret 2003, menurut hemattergugat adalah juga bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo,melainkan kewenagnan Pengadilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan alas analasan tersebut diatas, tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, agar

Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya produk turut tergugat berupakeputusan pemberian hak Milik atas nama Drs.Ec.H.Imron Syukur,MM.atas tanah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo Nomor: 520.351.002 tanggal 27 Maret 2003,menurut hemat tergugat adalah juga bukan kewenanganPengadilan Negeri Sidoarjo, melainkan kewenagnan PengadilanTata Usaha NegaraBerdasarkan alas analasan tersebut diatas, tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,agar kiranya

diminta tolong oleh saksi JOE ALBANI ADAM untuk mencarikanshabu sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), uang tipsnya diambil adik saksiMUHAMMAD Als HADI (DPO) sebesar Rp.50.000,( lima puluh ribu rupiah)untuk bensin;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas apakah terdakwadapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksapenuntut Umum.Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara alternativeoleh karenanya majelis mempunyai kewenagnan