Yani No. 152 Pekanbaru.e Bahwa saat itu mereka menyampaikan tentang adanya temuan bahwa terdakwamelakukan tindakan diluar kewenganan yang bersangkutan danmennyalahgunakan jabatan dengen menerima angsuran konsumen danmemberikan tanda terima berupa kwitansi biasa ( bukan kwitansi resmi PT.

Yani No. 152 Pekanbaru.Bahwa saat itu mereka menyampaikan tentang adanya temuan bahwa terdakwamelakukan tindakan diluar kewenganan yang bersangkutan danmennyalahgunakan jabatan dengen menerima angsuran konsumen danmemberikan tanda terima berupa kwitansi biasa ( bukan kwitansi resmi PT.

Yahya Harbap,SH dalam bukwma Kededulan, Kewenganan dan AcaraPoradilas Agen (idisi Keden hal 86 scbeget benkin . ..

Maka sudah tepat dan berkesesuaian denganhukum apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara untuk menolakEksepsi menganai kewenganan relaif tersebut dan selanjutnya menyatakanberwenang untuk mengadili permohonan aquo;B. Ketentuan Hukum pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPeradilan Agama Buku II dan Asas Penyelenggaraan KekuasaanKehakiman Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.1.

Bahwa sebagaimana telah diungkapkan pada point 1 dan 2 diatasPermohonan Eksepsi dan Tangisan yang diajukan oleh Termohon tidaklahdiajukan pada seidang pertama melainkan sidang ke 4 (empat) tanggal 26Agustus 2020, maka untuk dan atas itu sudah tepat dan berkesesuaiandengan hukum apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara untukmenolak Eksepsi menganai kewenganan relatif tersebut dan selanjutnyamenyatakan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;C.

Bahwa sebagaimana telah diungkapkan pada point 1 2 dan 3diatas apabilamana eksepsi dikabulkan maka akan memmbuat mudharatHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Btmyang lebih banyak baik kepada Termohon maupun Pemohon maka untukdan atas itu sudah tepat dan berkesesuaian dengan hukum apabila yangmulia majelis hakim pemeriksa perkara untuk menolak Eksepsimenganai kewenganan relatif tersebut dan selanjutnya menyatakanberwenang untuk mengadili permohonan aquo;PetitumBerdasarkan seluruh penjelasan

tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelishakim mempertimbangkan lebih dulu kewenangan relatif dan absolut PengadilanAgama Mamuju; Menimbang, Bahwa berdasar bukti P.1 yang berupa akta otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwaantara Penggugat dan Tergugat beragama islam telah dan masih terikat dalampernikahan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat telah memiliki landasanhukum serta merupakan kewenganan

Tim,tanggal 24 Juni 2020 , Pengadilan Tinggi DKIJakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebutsudah mempertimbangkan syarat formal untuk mengajukan gugatandan dalam melaksanakan pembuktian serta dasar kewenganan untukmengadili perkara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku namunpada petitum ke 5 (lima) di mana berbunyi : Memerintahkan kepadaPenggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepadaSuku Dinas

ini cukuplahPengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnyadianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang 7tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama,maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenganan

., berpendapat sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbangan putusan HakimTingkat Pertama dalam eksepsi dari pembanding yang semula Tergugat kurangtepat dan tidak benar, karena setelah membaca dan mempelajari putusantersebut eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV dan TergugatVI yang mempermasalahkan tentang kewenganan mengadili seharusnyadiputus terlebih dahulu dalam putusan sela, apakah Pengadilan NegeriGorontalo berwenang atau tidak mengadili perkara

Yiyin Krisnawati dan Pujo Rismanto,patutlah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Hak Pengasuhan Anakberada dalam Pengawasan dan Kewenangan Anak kepada Penggugat, Majelisberpendapat setiap anak yang masih dibawah umur adalah hak setiap orangtua untuk melakukan pengasuhannya dan kedua orang tua anak tersebutberkewajiban memberikan nafkahnya baik secara ekonomi, maupunpendidikan, sehingga dengan demikian tuntutan pihak penggugat sendirimenjadi pihak yang berhak dalam pengawasan dan kewenganan

Hakim menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaansebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut,adalah sebagaimana terurai di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkaraini adalah termasuk tugas dan kewenganan

Penetapan No.131/Pdt.P/2019/PA.MsbUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Buku Il Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014, halaman 139, karenaperkara ini meruoakan bagian dari perkara perkawinan yang pihaknyamasingmasing beragama Islam sehingga harus dinyatakan perkara a quomerupakan kewenganan absolut Pengadilan Agama Masamba ;Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidakhadir, sehingga keterangannya tidak dapat didengar di persidangan ini,sedangkan ibu

Pasal 51 Ayat ( 2 ) Undangeundang Nomor 1 Tahun 1974 , dan oleh karena perkara ini termasuk dalamwilayah perkawinan yang dilaksanakan secara agama Islam, maka perkara iniadalah termasuk tugas dan kewenganan Peradilan Agama in casu PengadilanAgama Morotai di Tobelo;Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohondatang menghadap di persidangan;Hal. 6 dari 12 Pen.

Riski Al Hapis Damanik hanyasebatas atau berwenang dalam bertindak sebagai wali untukmengurus dan menandatangani kelengakan atau persayaratanbahan administrasi yang diperlukan dalam selekesi calon TNIADperiode tahun 2017 di wilayah Banda Aceh;Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.SkI Bahwa pemohon diberikan atau dimintakan sebagai wali tidakmemiliki Kewenganan selain dari apaapa yang telah ditentukandalam permohoanan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas

persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) butir 18 PenjelasanUmum UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini adalahtermasuk tugas dan kewenganan

mengajukanpengaduan ke BPSK Batu Bara;Yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeribukan BPSK;Bahwa apabila Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian cq Majelis HakimPengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara a quoberpendapat lain mengenai persona standi in judicio Juliana Marpaung,maka Pemohon Keberatan akan mengajukan tanggapan/keberatanformal lainnya atas putusan Nomor 373/Arbitrase/BPSKBB/X/2015yaitu BPSK Batu Bara Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quokarena merupakan kewenganan

danH.M.SALEH ABDULLAH sebagai (Turut Tergugat II/penggugat sekarang)telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam putusan Nomor1885/Pdt.G/2016/PA.BM hal, 14 pada poin 13 yang berbunyi karenatelah terjadi sengketa Hak Milik sehingga masalah ini bukan merupakanperkara gugatan waris kewenganan agama bima melainkan harusdiselesaikan secara perdata umum di pengadilan Negeri ; artinyakewenagan absolute atas perkara No : 59/Pdt.G/ 2018/ PN.Rbi, telahdiajukan didalam perkara Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.BM, artinyamengenai

dalam petitumgugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi pada angka 3 (tiga)menyatakan membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat Tergugatyang dibuat secara diamdiam yang dikeluarkan oleh PBN Meulaboh padatahun 2007;Bahwa berdasarkan Sistem pembagian lingkungan peradilan, PengadilanNegeri (PN) berhadapan dengan Kewenangan Peradilan lain, di manamasing masing lingkungan memiliki Kewenangan mengadili tertentu atauDifersity Jurisdiction, jadi kewenangan tertentu tersebut, menciptakanterjadinya kewenganan

Sebab hal ini bertentangandengan kewenganan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumendan BPSKjuga tidakmempunyai kewenangan untuk merubah isi Perjanjian PembiayaanKonsumen 90188783115, yang mana BPSK dalam putusannya halaman 7nomor 5 yang isinya menghukum Pemohon Keberatan unutk menyerahkanBPSK (Jaminan Pembiayaan) kepada Termohon Keberatan, sementaraTermohon Keberatan masih tertunggak satu angsuran dan denda sebesarRp. 33.180.700.

seluas + 0, 510 Ha.Bahwa Pernyataan tersebut membingungkan dan terdengar aneh(menggugat tanah yang katanya ia kuasai sendiri).Namun jika karena terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1yang diterbitkan oleh Tergugat 2 dijadikan sebagai dasar dan/atau alasangugatan ini diajukan maka, Penggugat dalam hal ini juga telah salah alamatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong, karena PengadilanNegeri jelas tidak berwenang mengadili perkara terkait pembatalan Sertifikatkarena hal itu menjadi kewenganan

Demikian juga dalamdalildalil posita gugatan Para Penggugat mencampur adukan kapasitas SARWONO,SH sebagai NOTARIS SARWONO, SH SELAKU PPAT, ini jelasjelas Para Penggugattidak mengetahui apa itu fungsi dan tugas serta kewenganan NOTARIS dan apa itufungsi dan tugas serta kewenganan PPAT, karena antara NOTARIS DAN PPAT adalahdua jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas serta kewenganan yang berbeda;Bahwa dalildalil Para Penggugat dalam gugatannya pada posita point no. 5 adalah tidakbenar, karena perbuatan