• memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki,menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja; Bahwa, ada dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa tanggal 9 Juli2020 di Rumah Sakit Umum Daerah MA hanafiah Batusangkar dan hasilnyaMarijuana/THC + (Positif) Reaktif; Bahwa, ada dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yangdisita dari Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020 yaitu seberat 4,77 Gram(empat koma tujuh puluh tujun) Gram kemudian disisihkan seberat 0,10 (nolkoma sepuluh) Gram untuk pemeriksaan Labour

  kantong Jacketnya, setelah itu Saksi lihatTerdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Tanah Datar untuk proseslebih lanjut; Bahwa, menurut keterangan Polisi Terdakwa tidak ada memiliki jindari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakanNarkotika jenis Ganja; Bahwa, mengenai tes urine Terdakwa Saksi tidak tahu; Bahwa, mengenai penimbangan barang bukti Narkotika jenis GanjaSaksi tidak tahu;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bsk Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai uji labour

  Tanah Datar;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bsk Bahwa, kata Polisi Terdakwa tidak ada memiliki jin dari yangberwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenisGanja; Bahwa, mengenai tes urine Terdakwa Saksi tidak tahu; Bahwa, mengenai penimbangan barang bukti Narkotika jenis GanjaSaksi tidak tahu; Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai uji labour terhadap barang bukti; Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa ada mengidap penyakit yangmemerlukan Narkotika untuk pengobatannya

  tidak tidak ada memiliki ijin dari yang berwenanguntuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja; Bahwa, ada dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa tanggal 9 Juli2020 di Rumah Sakit Umum Daerah MA hanafiah Batusangkar dan hasilnya:Marijuana/THC + (Positif) Reaktif; Bahwa, ada dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yangdisita dari Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020 yaitu seberat 4,77 Gram(empat koma tujuh puluh tujun) Gram kemudian disisinkan seberat 0,10Gram untuk pemeriksaan Labour

• Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp.20.036.321.922,00atas objek PPh Pasal 21 sebagai berikut: menurut SPT/Pemohon Banding Rp. 22.584.544.878,00menurut Terbanding Rp. 42.620.866.800,00Koreksi Positif Rp. 20.036.321.922,00bahwa koreksi atas obyek PPh Pasal 21 (KPP PMA Satu) sebesarRp.20.036.321.922,00 ini merupakan hasil ekualisasi antara obyek PPH Pasal21 yang dilaporkan di SPT PPH Pasal 21 dengan obyek yang ada di LaporanKeuangan di SPT PPH Badan sebagai berikut:Harga Pokok PenjualanDirect Labour

  Atas perkiraanperkiraan biaya yangmenurut Terbanding merupakan obyek PPh Pasal 21, menurut PemohonBanding juga terdapat biayabiaya yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21,sehingga seharusnya perhitungan obyek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :Harga Pokok PenjualanDirect Labour Rp. 2.087.203.687,001443001000 Medical and Personal expenses Rp. 133.116.065,001440007000 Retirement Rp. 1.801.697.238,001443001000 Medical insuranceothers Rp. 104.856.924,00Biaya/ (Penghasilan) Luar Usaha1987001000 Impairment

  Dengan demikiankoreksi Termohon PK yang tidak sesuai dengan ketentuan UU, harusdibatalkan.Adapun pencatatan dan perhitungan objek PPh 21 yang seharusnyaadalah sebagai berikut:Harga Pokok PenjualanDirect Labour Rp. 2.087.203.687,1443001000 Medical and Personal expenses Rp. 133.116.065,1440007000 Retirement Rp. 1.801.697.238,1443001000 Medical insuranceothers Rp. 104.856.924,Biaya/(Penghasilan) Luar Usaha1987001000 Impairment Rp. 1.110.359.970,1942001000 Severence Payment Rp. 284.757.925,1942002000

• Bahwa~ menurut Termohon peninj auan kembali PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena kerugian membayar tenaga kerja(Labour Cost) pada periode Juli 2005 Juni 2006 sebesar $215,497 atau Rp.1.939.473.000, (satu milyar sembil an ratustiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga riburupiah) sedangkan bulan Juli 2006 $14,646 atau Rp.131.814.000, (seratus tiga puluh satu juta delapan ratusempat belas ribu rupiah).

  Labour (tenaga sebesar $.215.497kerja )7. Rp.Oth sebesar $.189.6828. BBBB sebesar $.35.7889.

  Sudry B sebesar $.30.204Total $1.824.490Kerugian di Departemen Plant di semua lini adalahrendahnya profisionalisme dan kemampuan managerialPlant Departemen, hal ini adalah menjadi tanggungjawab penuh (full responsibili ty) penanggungDepartemen.Yang jadi pertanyaan kalaupun ada kerugian di PlantDeparte men kenapa yang diputuskan untuk menghindarikerugian justru = memutuskan hubungan kerjanya terhadap25 pekerja bukan mengurangi kerugian di oil, fuel,sun/rope dan yang lain padahal Labour Cost adalahurutan

  Totalperumahan makan1 Joko Setia 805.000 284.500 916.800 2.006.300Budi2 Sunyoto 805.000 284.500 916.800 2.006.3003 Faturrosi 805.000 284.500 916.800 2.006.3004 Ruslan 805.000 284.500 916.800 2.006.3005 Herman 805.000 284.500 916.800 2.006.3006 Juni 805.000 284.500 916.800 2.006.3007 Zulfadli 805.000 284.500 916.800 2.006.300Total 5.635.000 1.991.500 6.417.600 14.044.100Kalau saja Plant departemen mau mengurangi (satu) atau2 (dua) tenaga kerja asing (expart) di Departemen Plantbisa mengurangi kerugian Labour

• SUMARTO bersalah melakukan tindak pidana Menjual Minuman Keras tanpa Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang ;

• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Subsidair kurungan selama 2 (dua) hari ;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) botol Chivas Regal degan kadar alcohol 40 % ;
• 3 (tiga) botol Labour

  Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) botol Chivas Regal degan kadar alcohol 40 % ; 3 (tiga) botol Labour dengan kadar alcohol 43 % ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;4.

• SC/AF-2018 0765P Tanggal 04 April 2018;

• 1 (satu) lembar Certificate Of Compliance Maritime Labour Convention Nomor. MLC35931407 Tanggal 04 April 2018;
• 1 (satu) lembar International Ballast Management Certificate Nomor.

  SC 2018 0765P Tanggal 04 April 2018; 1 (satu) lembar International Anti Fouling System Certificate Nomor.SC/AF2018 0765P Tanggal 04 April 2018; 1 (satu) lembar Certificate Of Compliance Maritime Labour ConventionNomor.

  SC 2018 0765P Tanggal 04 April 2018;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 965/Pid.B/2018/PN Btm 1 (satu) lembar International Anti Fouling System Certificate Nomor.SC/AF2018 0765P Tanggal 04 April 2018; 1 (satu) lembar Certificate Of Compliance Maritime Labour ConventionNomor.

  SC 2018 0765P Tanggal 04 April 2018;Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 965/Pid.B/2018/PN Btm 1 (satu) lembar International Anti Fouling System Certificate Nomor.SC/AF2018 0765P Tanggal 04 April 2018; 1 (satu) lembar Certificate Of Compliance Maritime Labour ConventionNomor. MLC35931407 Tanggal 04 April 2018; 1 (satu) lembar International Ballast Management Certificate Nomor.SC/Ballast2018 0765P Tanggal 04 April 2018Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Grand Ocean Shipping Line INC;6.

• (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Juni 2013 s/d 9 Maret 2019Penggugat 74 / Mina,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Juni 2016 s/d 9 Maret 2019.

  Penggugat 75 / Saima/Itum,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 8 Agustus 2004 s/d 9 Maret 2019. Penggugat 76 / Dina,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja :1 Januari 2005 s/d9 Maret 2019Penggugat 77 / Niwa,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja : Januari 2005 s/d9 Maret 2019Halaman 21 dari 153, Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.Plg.2.78.

  Penggugat 78 / RohayaniJabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Januari 2016 s/d 9 Maret 20192.79. Penggugat 79 / Kardiman,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Juni 2013 s/d 9 Maret 20192.80. Penggugat 80 / Hayana,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 4 September.2012 s/d 9 Maret 20192.81. Penggugat 81 / Sukma,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Januari 2014 s/d 9 Maret 20192.82.

  Penggugat 82 / Sukaesi,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 29 Maret 2012 s/d 9 Maret 20192.83. Penggugat 83 / Hartatik,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Januari 2005 s/d 9 Maret 20192.84. Penggugat 84 / Delima,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Januari 2005 s/d 9 Maret 20192.85. Penggugat 85 / Hasmi,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Januari 2005 s/d 9 Maret 20192.86.

  Penggugat 86 / lyot,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Januari 2005 s/d 9 Maret 20192.87. Penggugat 87 / Hanaya,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Estate : Belani ElokMasa kerja: 1 Januari 2005 s/d 9 Maret 20192.88. Penggugat 88 / Lasa,Jabatan/bagian : U&C Labour (OP)Halaman 22 dari 153, Putusan Nomor 17/Padt.SusPHI/2021/PN. Pig.Estate : Belani ElokMasa kerja =: 1 Juni 2012 s/d 9 Maret 20192.89.

• Koreksi Biaya Weeding, Lalang, Pest And Disease, Census And ThinningOut, Soil Water Conservation, Boundaries, Fences Survey, Suppling,Supervision, Labour/Assistant, Internal Transport, External Transport,Implement, Internal Loading/Unloading, External Loading/Unloadingyangtidak jelas peruntukannya sebesar Rp25.130.061.003,00;Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding hanya menyampaikandata intern berupa softcopy Buku Besar Biaya Weeding, Lalang, Pest AndDisease, Census And Thinning Out, Soil Water

  Conservation, Boundaries,Fences Survey, Suppling, Supervision, Labour/Assistant, Internal Transport,External Transport, Implement, Internal Loading/Unloading, ExternalLoading/Unloading dan sample data intern bukti pengeluaran barang biayaweeding.

  Sehingga TimPeneliti berpendapat bahwa biayabiaya tersebut tidak jelas peruntukannyadan tidak dapat diyakini merupakan biayabiaya untuk mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan;Bahwa dengan demikian, keberatan Pemohon Banding atas koreksi HargaPokok Penjualan atas Biaya Weeding, Lalang, Pest And Disease, CensusAnd Thinning Out, Soil Water Conservation, Boundaries, Fences Survey,Suppling, Supervision, Labour/Assistant, Internal Transport, ExternalTransport, Implement, Internal Loading/Unloading

  Koreksi Biaya Labour Assistant Rp 1,329,905,854.00 Diajukan PKj. Koreksi Biaya Internal Transport Rp 16,224,278,516.00 Diajukan PKk. Koreksi Biaya External Transport Rp 1,857,562,711.00 Diajukan PK. Koreksi Biaya Implement Rp 97,815,952.00 Diajukan PKm. Koreksi Biaya Internal Loading Rp 140,733,743.00 Diajukan PKn. Koreksi Biaya External Loading Rp 3,242,960,253.00 Diajukan PK1.2. Koreksi biayabiaya yang seharusnya dikapitalisir :a.

  , ResurvacingVehicle &Labour, Resurvacing Material, Parit Kecil, Bridges/Culvert,Halaman 67 dari 91 halaman.

• Dilain pihak Omzet atau Peredaran Usahamenurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp27.733.986.692,00 tanpa harusada koreksi;URAIAN MENGENAI POKOK SENGKETAPENDAPAT TERBANDINGDalam PemeriksaanBahwa berdasarkan ekualisasi dengan Faktur Pajak, terdapat FakturPajak penyerahan Jasa Labour Supply kepada PT.

  Pemohon Banding 27.733.986.692 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 20102 Koreksi Positif Penjualan Labour Supply 208.606.000 Faktur Pajak dari Wajib Pajak3 Koreksi Positif Penghasilan Lainlain 41.319.173.586 Rekening Koran dari Bank BPD Kaltim4 Peredaran Usaha menurut Pemeriksa 69.261.766.278 Dalam Penelitian KeberatanDatadata yang tidak dipertimbangkanBahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 A ayat (4), makaTerbanding tidak mempertimbangkan semua dokumen yang diserahkan olehPemohon Banding dalam proses

  Mintec Abadi Rp. 1.241.754.383,00Jumlah Rp. 27.733.986.692,00Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf c di atas, maka koreksiTerbanding dengan menambahkan penerimaan yang telah dilaporkan dalamSPT PPh Badan Tahun 2010 sebesar Rp27.733.986.692,00 yang terdapatdalam mutasi kredit rekening koran sebagai koreksi positif adalah tidak tepat;Bahwa demikian juga koreksi positif atas penjualan Labour Supplysebesar Rp208.606.000,00 adalah tidak benar karena dasar koreksi Terbandingberasal dari Faktur Pajak

  Putusan Nomor 1457/B/PK/PJK/2016bukan penerimaan Pemohon Banding melainkan penerimaan untuk PT AbadiBukit Mandiri tidak dapat dipertimbangkan karena tidak terdapat arus uangkeluar dari rekening tersebut ke PT Abadi Bukit Mandiri dan juga tidak adainformasi dari pihak ketiga yang menguatkan alasan Pemohon Banding;Bahwa Peredaran Usaha menurut Terbanding adalah sebesarRp.47.240.634.363,00 yang SupplyRp.27.733.986.692,00 dan Penghasilan lainlain sebesar Rp.19.506.647.671 ,00;terdiri dari penjualan Labour

  Peneliti Penjualan Labour Supply Rp. 27.733.986.692 Rp. 27.942.592.692 Rp. 27.733.986.692 Penghasilan Lainlain Rp. 41.319.173.585 Rp. 19.506.647.671 Total Rp. 27.733.986.692 Rp. 69.261.766.277 Rp. 47.240.634.363 Bahwa Terbanding mengurangkan Kredit Pajak PPh Pasal 23 yang dapatdikreditkan sebesar Rp.32.981.841,00, karena berdasarkan data dari pihakketiga yaitu PT.

• Berdasarkan Perjanjian Perubahan Labour Supplay Pamindo PabrikTangerang & Pulo Gadung tertanggal 22 April 2010, No.046 / P3T / V/010 maka :i) Keberadaan Termohon Kasasi / Penggugat di Pemohon Kasasi /Tergugat karena Termohon Kasasi / Penggugat ditempatkanoleh PT. Tehnik Umum untuk membantu pekerjaan PemohonKasasi / Tergugat ;ii) Termohon Kasasi / Penggugat adalah Pekerja PT. Tehnik Umumkarenanya hubungan hukum Termohon Kasasi / Penggugatadalah dengan PT. Tehnik Umum ;b.

  Tehnik Umum didasarkan padaPerjanjian Perubahan Labour Supply Pamindo Pabrik Tangerang &Pulo Gadung tertanggal 22 April 2010, No.046 / P3T/INV / 010;Bahwa judex facti salah menerapkan Pasal 151 UndangUndang No.13 /2003 ;Bahwa Pemohon Kasasi / Tergugat sangat berkeberatan ataspertimbangan judex facti pada halaman 38 putusan yang intinya seolaholah Pemohon Kasasi / Tergugat memutuskan hubungan kerjaTermohon Kasasi / Penggugat.

  TehnikUmum didasarkan pada Perjanjian Perubahan Labour SupplyHal. 20 dari 30 hal. Put. No.645 K/Pdt.Sus/2011Pamindo Pabrik Tangerang & Pulo Gadung tertanggal 22 April2010, No.046 /P3T/N /010;c. Saat ditempatkan sebagai office boy di Perusahaan PemohonKasasi / Tergugat , Termohon Kasasi / Penggugat melakukantindakan indisipliner berupa membawa keluar barang milikPemohon Kasasi/ Tergugat tanpa ijin ;d.

  No.645 K/Pdt.Sus/201 1dan jauh dari rasa keadilan pertimbangan judex facti yang memutuskanbahwa Pemohon Kasasi / Tergugat wajib secara tanggung rentengmembayar Pesangon kepada Termohon Kasasi / Penggugat ; Selain itu, Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Perubahan Labour Supply PamindoPabrik Tangerang & Pulo Gadung tertanggal 22 April 2010, No.046 / P3T/ NV /010 tegas menyatakan :9.4 Pihak Pertama tidak akan dilibatkan dengan karyawan (PHK) karenapihak Pertama telah membayar beban Pesangon dalam AgreementMan

  Days Rate ;Berdasarkan ketentuan tersebut terbukti Pemohon Kasasi / Tergugat sebagai Pihak Pertama dalam Perjanjian Labour Pamindo PabrikTangerang & Pulo Gadung tertanggal 22 April 2010, No.046 / P3T / IV /010 tidak akan dilibatkan bila timbul masalah Ketenagakerjaan antara PT.Tehnik Umum dan Pekerjanya karena Pemohon Kasasi / Tergugat sebagai Pengguna Jasa PT.

• Namun oleh Penggugat Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan Tergugatsebagaimana tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan seluruhnya,sehingga Tergugat mengeluarkan kembali Nota Pemeriksaan Iltertanggal 19 Agustus 2013;Bahwa Tergugat di dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan danmengeluarkan keputusan dimaksud diatas berupa Nota Pemeriksaan IlNomor 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 telahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentangPengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour

  2015peraturan perundanganundangan yang berlaku sebagaimana tersebutdiatas, disebabkan oleh karena adanya job order dari perusahaan lain,yang tidak bersifat tetap, namun oleh karena adanya Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) yang mengabaikan undangundang justruPenggugat yang dirugikan;Sehingga dengan jelas, terang dan nyatanyata berdasarkan atas halhaltersebut diatas, maka keputusan Tergugat tersebut telah bertentangandengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan /LOConvention Nomor 81 Concerning Labour

  Bestuur, sehingga karenanya Tergugat tidakboleh mengabaikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik di dalammengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;Bahwa akan tetapi nyatanya Keputusan Tergugat telah bertentangandengan Asas Principle Of Legal Security atau Rechtszekerheids beginseldidalam Algemene Beginselen Van Berhoorlyk Bestuur dimaksud diatas,mengingat secara formal keputusan Tergugat telah mengabaikan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan /LO ConventionNomor 81 Concerning Labour

  rechtszekerheids beginsel tersebut berakibat keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Les Principes DuDroit Constumier Publique yaitu mengabaikan kepatutan di dalam asasPrinciple Of Legal Security atau rechtszekerheidsbeginsel, didalammengeluarkan suatu keputusan;Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan keputusannya telah ternyatamengabaikan Asas Profesionalitas, mengingat Tergugat telahmengabaikan:UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan /LOConvention Nomor 81 Concerning Labour

• ., Para Advokat pada Law Office &Labour Counsultan DWI HARIYANTI, S.H. & ASSOCIATES, yangberalamat di Jalan Karangrejo VIII No. 20, Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2015, yang untukselanjutnya disebut sebagai : Para Penggugat sebagai : PihakPertama;Melawan:PT. SINAR PANGAN SEJAHTERA, yang beralamat di Dsn. Talun, Ds. GunungGangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakiliKuasa Hukumnya : Dr. Michael Koesoema, S.H., M.H., E.

• ., Advokat pada Law Office & Labour ConsultantHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Bil.DWI HARIYANTI, S.H., M.H. & ASSOCIATES yangberalamat di Jalan Gunung Anyar Tambak IV, C / 19,Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18April 2019 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Bangil pada tanggal 18 April 2019dengan No.

• Oleh karena itu, Pemohon dengan ini mengajukan PermohonanAgar Mahkamah Agung bersedia melakukan pengujian atasPeraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib KerjaDokter Spesialis yang selanjutnya disebut Perpres Wajib KerjaNomor 4 tahun 2007, terhadap UndangUndang Nomor 19 tahun1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILOMengenai Pengahpusan Kerja Paksa), selanjutnya disebutUndangUndang Penghapusan Kerja Paksa danUndangUndang Nomor

  Pasal 8 ayat (1) dan(2), Pasal 12 ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (a) dan(b) dan 29 huruf (a) ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Presiden Nomor 04tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, yang ditetapkantanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 13), bertentangan dengan UndangUndang Nomor 39tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndang Nomor 19tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 ConcerningThe Abolition Of Forced Labour

  Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 Concerning TheAbolition Of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan KerjaPaksa). (Bukti P2):3. Fotokopi UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Bukti P3);4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ganis lrawan. (Bukti P4);5. Fotokopi Passport atas nama Ganis lrawan. (Bukti P5):6.

  Putusan Nomor 62 P/HUM/20181.Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak AsasiManusia yang berbunyi:Setiap orang bebas memilih pekerjaan;Penjelasan umum UndangUndang Nomor 19 Tahun 1999 tentangPengesahan /I/o Convention Nomor 105 Concerning The Abolition OfForced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)yang berbunyi:Konvensi ILO No.105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yangdisetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke empatpuluh tanggal 25 Juni 1957 di Jenewa merupakan

  Dengan demikian, secara esensi,Wajib Kerja Dokter Spesialis tidak dapat dikategorikansebagai bentuk Kerja Paksa, disamping itu Perpres 4/2017sejalan dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndang Nomor 19Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.105Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILOmengenai Penghapusan Kerja Paksa);d.

• ., Para Advokat & Konsultan Hukum Legal& Labour Consultant/Corporate & Commercial Consultant, pada LawOffice BANUARA & PARTNERS berkedudukan di Jalan Brigjend.Katamso Nomor 301B Telp.(061) 4528522 Fax.(061) 4517511,Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Miumun, Kota MedanSumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni2020 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dengan register987/PenkPHI/2020/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai

• ., Advokad padaLaw Office & Labour Consultant DWI HARIJANTI, SH, & Associates yangberalamat di Karang Rejo VIII Nomor 10 A Surabaya yang nota bene bertetanggadengan saudara Okie Sugiarto telah mengajukan gugatan lagi ;Bahwa, saudara Okie Sugiarto, sudah bukan karyawan kami lagi sejakperjanjian kerja berakhir masa berlakunya.

  tingkat pertama ternyata tidak mencermatinya, sehingga keliru dansalah menerapkan hukum dalam pengambilan keputusan perkara a quo ;14.Bahwa, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menelitidan mencermati berkaitan dengan terbitnya surat dari Pegawai PengawasKetenagakerjaan, kemudian memberikan putusan membatalkan suratdimaksud, sehingga kedua pihak dapat memahami dan tidak bolak balikmengajukan gugatan ;15.Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Dwi Hariyanti, SH., Advokad pada LawOffice & Labour

• ., Para Advokat pada Law Office &Labour Counsultan DWI HARIYANTI, S.H. & ASSOCIATES, yangberalamat di Jalan Karangrejo VIII No. 20, Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2015, yang untukselanjutnya disebut sebagai : Para Penggugat sebagai : PihakPertama;Melawan:PT. SINAR PANGAN SEJAHTERA, yang beralamat di Dsn. Talun, Ds. GunungGangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakiliKuasa Hukumnya : Dr. Michael Koesoema, S.H., M.H., E.

• Biaya Buruh (Labour Cost) untuk mengangkut ikanbeku sebagaimana tersebut diatas, dari kapal Chinta8 ke Mobil Truck dan dari Mobil Truck ke PabrikTergugat terhitung sejak bulan Mei 2009 Mei 2011,sebesar Rp331.226.535,00 (tiga ratus tiga puluhsatu juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Total sebesar Rp655.426.535,00 (enam ratus lima puluh lima jutaempat ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);Kerugian mana terus bertambah hingga Tergugat membayar lunaskerugiankerugian

  Biaya Buruh (Labour Cost) untuk mengangkut ikanbeku sebagaimana tersebut diatas, dari kapalCHINTA 8 ke Mobil Truck dan dari Mobil Truck kePabrik Tergugat terhitung sejak bulan Mei 2009 Mei 2011, sebesar Rp331.226.535,00 (tiga ratustiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribulima ratus tiga puluh lima rupiah)Total sebesar Rp655.426.535,00 (enam ratus lima puluh lima jutaempat ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh limarupiah).

• Nokia, Expenses $ 53,430.34 $ 53,430.34Akun 750120 Development Subcontr Cost Transfer Exp Int $ 1,464.72 $ 1,464.72Akun 752100 HR cost transfer within Nokia, Expenses $ 8,925.15 $ 8,925.15Akun 752330 BI use Cost Transfer within Nokia, Expenses $ 2,552,419.02 $ 2,552,419.02Akun 752600 Training cost Transf Exp Nokia Internal $ 921,211.91 $ 921,211.91Akun 831300 Interest Expense, Short Term Loan Nok Int $ 3,072,060.82 $ 3,072,060.82Akun 550045 Contractor cost service $ $ 556,509.53Akun 693000 Hired Labour

• SHANDJAYA

Dirampas untuk Negara

• Minuman mengandung Etil Alkohol sebanyak 5 karung berisi 2 dus berisi 12 botol merk Labour dengan total jumlah botol sebanyak 120 botol.

Dimusnahkan

• 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang tanpa nomor tertanggal 07 September 2018 yang menyebutkan :

1. 55 sosis;
2. 100 wortel;
3. 20 daging 44;
4. 40 daging 11;
5. 120 Labour;
6. 10 milo 1 kg;
7. 6 minuman F7N;
8. 100 seng;
9. 4 racun.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

6.

• pokok perkaranya";2 Hukum yang Berlaku dan pilihan forum dalam perjanjianperjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;Dalam surat gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya sehubungandengan pengakhiran perjanjianperjanjian oleh Para Tergugat sebagaimanadiuraikan di bawah ini;Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadili perkara diantara ParaPihak yang telah mengikatkan diri untuk memilih hukum Singapura;1 Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2004 telahmenandatangani Labour

  akandiselesaikan melalui negosiasi diantara wakil kedua belah pihak untukmencapai kesepakatan bersama;c Kedua belah pihak setuju bahwa Hukum Republik Singapura adalahtempat yang sah untuk menyelesaikan segala perselisihan atau sengketayang mungkin timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dariperjanjian ini dan yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatanbersama diantara Para Pihak";(digarisbawahi oleh Para Tergugat)2 Bahwa Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 1 April 2004 juga telahmenandatangani Labour

  alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Alasan Kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama MemoriKasasi tertanggal 18 Mei 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan PengadilanTinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, ternyatatelah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan posita gugatan Penggugat, ternyata bahwahubungan Penggugat dengan TergugatTergugat adalah berdasarkan Labour

  ServicesAgreement tertanggal 15 Agustus 2004 dan Labour Services Agreement tertanggal 1April 2004 dan dalam perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat apabilaterjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, akan diselesaikan menurut hukumSingapura melalui sistem arbitrase (vide Pasal XV ayat dan Pasal XV ayat 1a);Bahwa dalam perjanjian tersebut, para pihak telah melakukan pilihan terhadaphukum yang akan menyelesaikan perselisihan antara mereka, dalam hal ini hukumSingapura melalui sistem