PARDAMEAN SIREGAR, M.AP.

KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II, M.Ap

Kamaru Zaman Budiyanto,ATT.Il, M.Ap., selaku PPTK yaitu tugas pengendalian pelaksanaan kontrakdiambil alih oleh Tri Hendro sebagai PPK yaitu sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 Ayat (5) Peraturan Gubernur DKI Nomor 37 Tahun 2011, namunTerdakwa Ir. Kamaru Zaman Budiyanto tetap ikut berperan dalam setiappencairan/pembayaran uang atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakanoleh PT.

Menyatakan Terdakwa Kamaru Zaman Budiyanto, ATT.Il, M.Ap., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;Hal. 29 dari 112 hal. Putusan Nomor 138 PK/PID.SUS/20172. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut:3. Menyatakan Terdakwa Kamaru Zaman Budiyanto, ATT.II, M.Ap., terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan tindak pidana korupsi;4.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kamaru Zaman Budiyanto, ATT.II,M.Ap., oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun danpidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana, digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6.

Kamaru ZamanBudiyanto, ATT, Il, M.Ap., selaku PPTK yaitu tugas pengendalianpelaksanaan kontrak diambil alih oleh Tri Hendro sebagai PejabatPembuat Komitmen yang menggantikan PPK sebelumnya yaitu R.Dradjad Adhiyaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (5)Peraturan Gubernur DKI Nomor 37 Tahun 2011, namun Terdakwa Ir.Kamaru Zaman Budiyanto, ATT, Il, M.Ap., ikut berperan dalam setiappencairan/pembayaran uang atas prestasi pekerjaan yang telahdilaksanakan oleh PT.

MIKSON YAPANTO, M.AP.

MIKSONHalaman 4 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2015/PN GtoYAPANTO, M.Ap, saksi SYAWAL KOLOPITA sempat melihat terdakwaterdakwa ss Ir. H. MIKSON YAPANTO, M.Ap membuang sesuatu daritangannya dan menjauh tempat tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut kemudian terdakwa Ir. H. MIKSON YAPANTO, M.Ap dibawakerumah untuk dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahandi rumah terdakwa Ir. H.

MIKSONYAPANTO, M.Ap, saksi Syawal Kolopita sempat melihat terdakwa terdakwaIr. H. MIKSON YAPANTO, M.Ap membuang sesuatu dari tangannya danmenjauh tempat tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan di tempat tersebutkemudian terdakwa Ir. H. MIKSON YAPANTO, M.Ap dibawa kerumah untukHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2015/PN Gtodilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumahterdakwa Ir. H. MIKSON YAPANTO, M.Ap.

MIKSON YAPANTO, M.Ap;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Ir. H.MIKSON YAPANTO, M.Ap sesuai Surat Lampiran Keterangan PemeriksaanNarkotika Nomor : S.ket/552/XVKa/Pm/2014/BNNP yang ditandatangani olehDr. Rizky Monoarfa dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa Ir. H.MIKSON YAPANTO, M.Ap Positif menggunakan Narkotika jenis Metafetamin(shabu) dirumah orang tua terdakwa di Jin Budi Utomo Kel.

MIKSON YAPANTO, M.Ap. Bahwa dari hail pemeriksaan tersebut disimpulan : Bahwa barang kristal bukti bening milik terdakwa Ir. H. MIKSONYAPANTO, M.Ap tersebut diatas adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 lampiranUndang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI.

MIKSON YAPANTO, M.Ap.

Menyatakan Terdakwa Drs.H.FAHMI SABERI,M.AP Bin SABERI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Drs.H.FAHMI SABERI,M.AP Bin SABERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI DAN BERLANJUT;4.

FAHMI SABERI, M.AP.64. 10 (sepuluh) SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Kalimantan Selatan bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinan dan anggota DPRD Kab. Tapin untuk Konsultasi ke Kementerian Kehutanan RI di Jakarta ke Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, pada tanggal 08 Januari dan 10 Januari 2012 selama 2 (dua) hari atas nama ELVARIANSYAH, HERRY IRWAN dan RAHMAN.

FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.

FAHMI SABERI, M.AP, M. YANI,S.Sos dan Hj. WAHIDAH MASLIANOOR. S.Sos. pengesahan tanggal 02 Oktober 2012.108. 18 (delapan belas) lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Diklat / Lokalatih / Workshop / Sosialisasi bagi PNS Set. DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengikuti Workshop Nasional Sosialisasi Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan serta peran serta Set.

FAHMI SABERI, M.AP. pengesahan tanggal 22 Nopember 2012.109. 10 (sepuluh) lembar lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPRD ke Kab. Kotabaru untuk mempelajari Perda Retribusi Kelapa Sawit, pada tanggal 06 s.d 07 Nopember 2012 atas nama RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, HERRI IRAWAN DAN FACHRUDDIN. A.Md.

Drs.H.FAHMI SABERI, M.AP Bin SABERI.

FAHMI SABERI,M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab.Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemputKetua DPRD Kab.

Fahmi Saberi, M.AP. (terdakwa sendiri)e PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) : Drs. H. Sarmani.e PPK (Pejabat Penatausahaan Kegiatan) :Bulan Januari s/d September : Hj. Wahidah Masliannor, S.Sos.Bulan Oktober s/d Desember : Sri Kusmilawati, S.Sos.e Bendahara Pengeluaran : Meirina Sari, A.Md.

Menyatakan Terdakwa Drs.H.FAHMI SABERI,M.AP Bin SABERI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Drs.H.FAHMI SABERI,M.AP Bin SABERI, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidanaKORUPSI DAN BERLANJUT;4.

FAHMI SABERI, M.AP, M. YANI,S.Sosdan Hj. WAHIDAH MASLIANOOR. S.Sos. pengesahan tanggal 02 Oktober2012.108. 18 (delapan belas) lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Diklat /Lokalatih / Workshop / Sosialisasi bagi PNS Set. DPRD Kab.

., M.Ap.

ALI, M.Ap.

Ali, M.Ap. membuka/membuat akun Facebook dengan Email zalfa2@gmail.com dan passworanya 30303030zalfaa melalui handphone Blackberry milik Terdakwa sendiri;Bahwa setelah Terdakwa membuat akun Facebook dengan Emailzalfa2@gmail.com dan passwordnya 30303030zalfaa melalui handphoneBlackberry milik Terdakwa, Terdakwa mulai membuat dan memasukkantulisan dan gambar yang diposting ke jejaring sosial Facebook di akun milikTerdakwa;Bahwa melalui akun Facebook Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap.

Ali, M.Ap. membuka/membuat akun Facebook dengan Email zalfa2@gmail.com dan passworanya 30303030zalfaa melalui handphone Blackberry milik Terdakwa sendiri;Hal. 3 dari 13 hal.

Ali, M.Ap.,Terdakwa sering menulis dan memposting komentarkomentar yangmenghina/mencemarkan nama baik saksi korban Dra.

Ali, M.Ap. ataskesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denganperintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebanyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;3.

Ali, M.Ap.; 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar dokumen elektronik profil FacebookRangga Babuju;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

SUHADI, SE, M.AP

M.AP,tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataandari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 November 2011, 1 (satu) lembarfoto copy Surat Pengakuhan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP tertanggal21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKPDaihatsu Xenia dan KTP an. Suratman, M.Si., 1 (satu) buah foto copy BPKPDaihatsu Xenia Nopol. N1666AN atas nama Drs.

M.AP,tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataandari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 November 2011, 1 (satu) lembarfoto copy Surat Pengakuan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP tertanggal21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKPDaihatsu Xenia dan KTP an. Suratman , M.Si., 1 (satu) buah foto copyBPKP Daihatsu Xenia Nopol. N1666AN atas nama Drs. Suratman , M.Si.

M.AP melainkan adalah sebagiankompensasi harga mobil tersebut;2 Bahwa tegas pemenuhan kewajiban dalam Surat Pernyataan tanggal 16September 2010 adalah perbuatan tukar pakai untuk Pasal 1541 KUHPerdata,sebab tukar pakai adalah suatu perjanjian dengan mana Drs. Suratman, M.Simenukar Mobil Xenia Nopol N1666AN dengan mobil Terdakwa H. M.SUHADI, SE. M.AP.

M.AP., memperolehkekuasannya nyata atas suatu benda, mobil Daihatsu Xenia seperti Drs. Suratman,M.Si, pada saat yang sama telah membuat kekuasaan atas benda mobil DaihatsuXenia diambil dari pemiliknya (pendapat Simons) pelaku Terdakwa H. M.SUHADI, SE. M.AP, membuat putusan untuk memanfaatkan suatu benda mobilDaihatsu XENIA seperti yang dikehendaki menjadi tindakan hutang piutang denganpenggadaian mobil Daihatsu XENIA pada H.

M.AP yang mana? Dengan maksuduntuk menggelapkan secara melawan hukum, maka Terdakwa H. M. Suhadi,SE. M.AP sesungguhnya bukan maksud melakukan perbuatan sebagai tindakpidana penggelapan, sehingga terhadap Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim harusmembebaskan dari tuntutan hukum, gagal membuktikan Terdakwa H. M.Suhadi, SE. M.AP melakukan perbuatan:Bahwa kesimpulan perbuatan mengambil dengan maksud atau dipakaisebagaimana kegunaannya, setelah memperoleh Drs.

SYARIF WALIYULLAH, M.Ap

- MIZNAH REYKE KUNUSA,S.Pd, M.Ap

., M.AP, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan atau turut sertamelakukan, beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat

(1) joPasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.Membebaskan Terdakwa MIZNAH REYKE KUNUSA, S.Pd., M.AP dari dakwaaanprimair Penuntut Umum.Menyatakan Terdakwa MIZNAH REYKE KUNUSA, S.Pd

., M.AP, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempataan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

Setelah mendengar Pembelaan dariPenasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Miznah Reyke Kunusa,S.Pd,M.Aptidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dalam dakwaanprimair maupun dalam dakwaan subsidair ;2 Membebaskan TerdakwaMiznah Reyke Kunusa,S.Pd,M.Ap dari segala hukuman atau;3 Melepaskan Terdakwa TerdakwaMiznah Reyke Kunusa,S.Pd,M.Ap dari segala tuntutanhukum (ontslag van alle rechtsvervolging

tetap pada pembelaannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Bahwa terdakwa MIZNAH REYKE KUNUSA, S.Pd., M.AP.

Pemohon:
H.Fuad Syekh,S.Sos,M.AP

., M.AP. (TERDAKWA)

,M.AP menjadi H. DENNY ADITYA D. SE.,M.AP, yang dipergunakan untuk pencantuman nama pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

,M.AP

,M.AP

FIKRI HAKIMI M.AP. Bin MAHESTA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan TerdakwaDrs. FIKRI HAKIMI M.AP. BinMAHESTAoleh karena itudariDakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan TerdakwaDrs. FIKRI HAKIMI M.AP BinMAHESTAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersama sama ;4.

FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA

FIKRIHAKIMI, M.AP Bin H.

Fikri Hakimi,M.AP., Bin H.

FIKRI HAKIMI M.AP Bin MAHESTA berdasarkanSK.

Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. MahestadanSaksiDrs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH., M. Si Bin H.

Fikri Hakimi, M.AP. Bin H.

SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI

Rusli Habibie, M.Ap alias Rusli bersalahmelakukan tindak pidana Pengaduan fitnah sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal 317 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP aliasRUSLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudianhari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena TerdakwaHal. 7 dari 26 hal. Put.

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI., telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa, sebagaimana dalam DakwaanPrimair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP aliasRUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3.

Rusli Habibie, M.AP. alias Rusli, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa";2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan;2.3.

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI mengajukan permohonankasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2015 dariTerdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2015;Hal. 11 dari 26 hal. Put.

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI., telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa, sebagaimana dalamDakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.APalias RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun;3.

SHAFRUDDIN, M.AP. Bin H. ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( Satu ) Bulan;3.

SHAFRUDDIN, M.AP. Bin H. ISMAIL

Shafrudin, M.Ap (PenggunaAnggaran);. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor00040/SPMLS/BLBanprov/Disdik/XII/2014 tanggal 08Desember 2014 yang ditandatangani Drs. H. Shafrudin,M.Ap (Pengguna Anggaran);. Surat Pernyataan tanggung Jawab Pengguna AnggaranNomor : 00440/SPTJLS/BLBanprov/Disdik/XII/2014 yangditandatangani Drs. H. Shafrudin, M.Ap (PenggunaAnggaran);.

Shafrudin, M.Ap (PenggunaAnggaran);. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor00439/SPMLS/BLBanprov/Disdik/XII/2014 tanggal 08Desember 2014 yang ditandatangani Drs. H. Shafrudin,M.Ap (Pengguna Anggaran);. Surat Pernyataan tanggung Jawab Pengguna AnggaranNomor : 00439/SPTJLS/BLBanprov/Disdik/XII/2014 yangditandatangani Drs. H. Shafrudin, M.Ap (PenggunaAnggaran);.

Shafrudin, M.Ap(Pengguna Anggaran);3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor00404/SPMLS/BLBanprov/Disdik/XI/2014 tanggal 28Nopember 2014 yang ditandatangani Drs. H. Shafrudin,M.Ap (Pengguna Anggaran);4. Surat Pernyataan tanggung Jawab Pengguna AnggaranNomor : 00404/SPTJLS/BLBanprov/Disdik/X1/2014 yangditandatangani Drs. H. Shafrudin, M.Ap (PenggunaAnggaran);5.

Shafruddin, M.Ap selaku Pengguna Anggaran DinasPendidikan Kab.

SHAFRUDDIN, M.AP. Bin H.

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa, sebagaimana dalam dakwaan primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.3.

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI.

Rusli Habibie, M.Ap alias Rusli bersalah melakukantindak pidana Pengaduan fitnah. sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut ketentuan Pasal 317 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP aliasRUSLI. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.3.

Rusli Habibie, M.AP terhadap sdr Komjen.Drs. Budi Waseso dahulu Brigjen Drs.

Rusli Habibie, M.AP terhadap Kapolda Gorontalo sdrDrs.

Rusli Habibie, M.AP terhadapKapolda Gorontalo sdr Drs.

Rusli Habibie, M.AP terhadap KapoldaGorontalo sdr Drs.

Menyatakan Terdakwa ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kesatu primair; 2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.

ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI

PUTUSANNomor :03/Pid.Sus/2014/PN.MUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/KewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUHDJAFRIMamuju / 24 April

Perbuatan Terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI melanggardan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Jo Pasal 18ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ATAUKELIMAwon nnn nnn n= Bahwa ia terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRIbersama dengan

ASRIDJAFRI S.Sos, M.AP yang saat itu menjabat selaku Kabid Keolahragaan padaDinas Pemuda dan Olahraga Prov.

M.AP untukmembuat proposal dan stempel komite Revitalisasi lapangan kel. Galung kec.Tapalang dan saksi selaku ketua Komite tinggal bertanda tangan dalam proposaltersebut ;Bahwa Adapun mekanisme penyerahan dana bantuan Revitalisasi prasaranaolahraga masyarakat dari Kemenpora sejumlah Rp 300.000.000, (tiga ratusjuta) ke Komite Revitalisasi lapangan Kel.

Tapalang akan tetapi dari jumlah dana tersebut yang dipergunakanoleh komite untuk kegiatan Revitalisasi hanya sejumlah Rp 190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana sejumlah Rp.110.000.000, ( seratus sepuluh juta rupiah) itu diserahkan kepada Asri DJafri,S.Sos, M.AP (Kabid pada Dispora Prov.

Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta;

Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta.e Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs.H.

FikriHakimi, M.AP.

Fikri Hakimi, M.AP Bin H.

Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahestabersamasama dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si.

Fikri Hakimi, M.AP. Bin H.Mahesta berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supayaTerdakwa segera ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;5. Menetapkan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H.