Ditemukan 397 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1790/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FONTERRA BRANDS INDONESIA
2110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PerkantoranPrudential Centre Kota Kasablanka Lantai 19 Unit BG,Jalan Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, JakartaSelatan 12870, diwakili oleh Afiffudin selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79844/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1790/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan suratpersetujuan Pemindahbukuan atas double setor PPN JLN sebesarRp1.245.964,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 12 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79844/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap Surat TergugatNomor
    Nomor 1790/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 25 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79844/PP/M.XVA
    /99/2017tanggal 16 Januari 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79844/PP/M.XVA/99/2017 tanggal 16 Januari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 12-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1933 B/PK/PJK/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — YAYASAN IMELDA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1933/B/PK/Pjk/2019PUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agarmembatalkan koreksi Terbanding atas biaya lainnya sebesarRp313.799.345,00 dan perhitungan PPh Badan Tahun 2009 yang kurangbayar adalah sebagai berikut: Menurut Terbandin Ditambah/ Menurut PemohonKomipenen (Rp) 9 (Dikurang) (Rp
    Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilanPajak Nomor PUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20Agustus 2018;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1933/B/PK/Pjk/20193.
    Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;4.
    Putusan Nomor 1933/B/PK/Pjk/2019PPh yang kurang bayar Rp 9.156.983Sanksi ADM Rp 4.395.352 PPh yang masih harus dibayar Rp 13.552.335Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1933/B/PK/Pjk/20191. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding YAYASANIMELDA;2.
Register : 08-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 B/PK/PJK/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 39/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001413.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasPenyerahan yang PPNnya harus dipungut' sendiri sebesarRp6.786.977.991;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001413.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00271/KEB
    Kembali yangditerima tanggal 22 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001413.16/2018/PP/M.XVATahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001413.16/2018/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 39/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001413.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001413.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CIMBNIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA INTERNUSA ARTHAFINANCE);Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 39/B/PK/Pjk/20202.
Putus : 06-08-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2798/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAUTAN LUAS TBK,
15558
  • Tubun Raya Nomor 77,Jakarta Barat, diwakili oleh Herman Santoso, jabatanDirektur PT Lautan Luas Tbk;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT00117495.15/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 23 September 2019,yang telah
    (SKPLB) PajakPenghasilan (PPh) Badan Nomor 00095/406/13/054/15 tanggal 18 Agustus2015 Tahun Pajak 2013:Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksiatas kompensasi kerugian yang dipertahankan oleh Terbanding (PenelaahKeberatan) seharusnya dibatalkan dari sebesar Rp18.946.947.896,00menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 18 Januari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT00117495.15/2014/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117495.15/2014/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
    Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati terhadapMemori Peninjauan Kembali tersebut, terdapat salah Pengetikan PutusanPengadilan Pajak Nomor Putusan PUT117495.15/2014/PP/M.XVA Tahun2019 tanggal 23 September 2019 yang dimaksud adalah PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT00117495.15/2014/PP/M.XVA Tahun 2019,tanggal 23 September 2019;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan
Putus : 14-02-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FONTERRA BRANDS INDONESIA
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan12870, yang diwakili oleh Namjoshi Mandar Shrikrishna,jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Timoteus Sitompul;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79835/PP/M.XVA
    S2931/WPJ.07/ KP.04/2016 tanggal 14 April 2016 PerihalPemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diprosesdibatalkan dan memohon agar Pengadilan Pajak memerintahkan kepadaTergugat untuk menerbitkan surat persetujuan Pemindahbukuan atas doublesetor PPN JLN sebesar Rp.122.102.291,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79835/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang telahberkekuatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79835/PP/M.XVA/99/2017tanggal 16 Januari 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79835/PP/M.XVA/99/2017 tanggal 16 Januari 2017, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3.1.
Putus : 06-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1686/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FONTERRA BRANDS INDONESIA,
2217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gd.Perkantoran Prudential Centre Kota Kasablanka Lt. 19 UnitBG, Jalan Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Afiffudin, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79839/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1686 B/PK/Pjk/2018Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses dibatalkan danmemohon agar Pengadilan Pajak memerintahkan kepada Tergugat untukmenerbitkan surat persetujuan Pemindahbukuan atas double setor PPN JLNsebesar Rp.22.902.683,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79839/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 79839/PP/M.XVA/99/2016tanggal 16 Januari 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79839/PP/M.XVA/99/2016 tanggal 16 Januari 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — BUT MONTD’OR OIL TUNGKAL LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding)Aquo, Pengadilan Pajak telah memberikan Putusan sebagaimana PutusanNomor Put. 51143/PP/M.XVA/15/2014, tertanggal 10 Maret 2014:. Bahwa meskipun Pasal 77 ayat (1) Jo.
    Bahwa Pemohon PK (d/h.Pemohon Banding) menyampaikan permohonanPeninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.91143/PP/M.XVA/15/2014, tertanggal 10 Maret 2014 oleh Pengadilan Pajakdi Jakarta, dikarenakan terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.(vide. Pasal 91 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak);9.
    Pemohon Banding), terhadapPutusan Pengadilan Pajak Nomor 51143/PP/M.XVA/15/2014 tertanggal 10Maret 2014 yang nyata nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (vide. Pasal 91 huruf e Undang UndangNo.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), adalah sebagai berikut :A. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak Nomor 51143/PP/M.XVA/15/2014 tertanggal 10 Maret 2014, pada halaman 4142:1.
    Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak Nomor 51143/PP/M.XVA/15/2014 tertanggal 10 Maret 2014 pada halaman 4142,menyatakan:Bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No 7 Tahun 1983 Tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 17Tahun 2000 menyatakan :Yang menjadi Subyek Pajak adalah :a. 1) Orang pribadi;2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikanyang berhak;b. Badan;c.
    Put. 51143/PP/M.XVA/15/2014 tertanggal 10 Maret 2014, pada halaman 40;1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak No.
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1663 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DELTAPACK INDUSTRI;
3529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Deltapack Industri;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut60393/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 23 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon banding, dengan
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00805/207/10/431/12tertanggal 24 September 2012 Masa Pajak November 2010:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60393/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 23 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1641/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 11November 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60393/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60393/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015, atas nama PT.Deltapack Industri (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor:P.310/SP.33/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Pengiriman PutusanPengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepadaPemohon Peninjauan Kembali
    Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60393/PP/M.XVA/16/2015tanggal 23 Maret 2015 harus dibatalkan.V.
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS;
6235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2207/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi sebagaimanatersebut di atas dapat dibatalkan.
    Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 31 Januari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00579/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22April 2016, tentang keberatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 06 Agustus 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3.1.
    Putusan Nomor 2207/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding BUTDONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 9 dari 11 halaman.
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ARUNA KIRANA;
4226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TMTLantai 1 Ruang 101, Jalan Cilandak KKO, Nomor 1, RT/RW001/005, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, yang diwakili olehBudi Lesmana, jabatan Direktur PT Aruna Kirana;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65748/PP/M.XVA
    yang dapat diperhitungkan 0 22.230.250.000Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0 (22.230.250.000Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 22.230.250.000 22.230.250.000PPN yang kurang dibayar 22.230.250.000 0Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 22.230.250.000 0Jumlah PPN yang masih harus disetor 44.460.500.000 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65748/PP/M.XVA
    Pengadilan Pajak Nomor Put.65748/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 16November 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65748/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 16 November 2015, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3. 2.
Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1404 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
11929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LawanPT ARCHIPELAGO TIMUR ABADI, beralamat di Jalan BatuRaja Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Erwin Syahputra, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81073/PP/M.XVA
    Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor00035/207/07/072/13, tanggal 11 Desember 2013: Keterangan MenurutPemohon Banding (Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.668.370.180Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.805.442.772PPN yang kurang dibayar 137.072.592Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0Jumlah YMH Dibayar 137.072.592 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81073/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81073/PP/M.XVA/16/2017,tanggal 20 Februari 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81073/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 01-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1250/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAKRIE TELECOM, Tbk
5533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • B1,Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut57022/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanHalaman 1 dari 27
    Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57022/PP/M.XVA/13/2014tanggal 10 November 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.57022/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1250/B/PK/PJK/201 7e.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57022/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014, atas nama PT BakrieTelecom, Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan diterima secara langsung pada tanggal 1 Desember2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat TerpaduNomor 201412010241.2.
    Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.57022/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014 harusdibatalkan.V.
Register : 05-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2933 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA;
279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LawanPT RIGUNAS AGRI UTAMA, beralamat di Jalan MH.Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, JakartaPusat, yang diwakili oleh Pengarepan Gurusinga, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84705/PP/M.XVA
    PPh Pasal 29 yg dibayar sendiri6.556.603.694 Fiskal Luar Negeri 3.000.000Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 27.173.866.700PPh yang masih kurang dibayar 2.022.000Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 970.560Jumlah PPh yang masih harus dibayar 2.992.560 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84705/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put84705/PP/M.XVA/15/2017tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2933 B/PK/Pjk/20182. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84705/PP/M.XVA/15/2017 tanggal 19 Juni 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 September 2018 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2018 tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89405/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum
    Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPajak NomorPUT89405/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.
    Put. 89405/PP/M.XVA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1734/B/PK/Pjk/201889405/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November 2017dan menetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasayang kurang dibayar untuk masa Pajak Januari 2011 adalah sebesarNihil;4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP00010/KEB/WPJ.27/2016 tertanggal 22 April 2016;5.
    Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89405/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89405/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTRIGUNAS AGRI UTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.
Putus : 09-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA;
10922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Parman,Palmerah, Jakarta Barat:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115622.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019sebagaimana diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115622.16/2014/PP/M.XVA
    Keluaran yang harus dipungut sendiri 1.945.145.8373 Kredit PPN 3.384.220.5924 PPN yang kurang/(lebih) dibayar (1.439.074.755)5 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.471.208.0166 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 32.133.2617 Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 32.133.2618 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 64.266.522 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115622.16/2014/PP/M.XVA
    Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019,sebagaimana diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115622.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 8 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00893/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 24Mei 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakFebruari 2014 Nomor 00112/207
    Putusan Nomor 826/B/PK/Pjk/2020Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put115622.16/2014/PP/M.XVA Tahun2019, tanggal 4 Februari 2019, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115622.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, terkaitsengketa a quo, karena Putusan
Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Triyana, JabatanDirektur Keuangan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102122.12/2011/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1005/B/PK/Pjk/2019tanggal 8 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa PajakOktober 2011 Nomor 00035/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atasnama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 01 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV DE’IKHLAS
299108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanCV DEIKHLAS, beralamat di Jalan Sudirman Km. 0,RT 008 RW 002, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo,Jambi;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA
    kKegiatan Pemohon Banding di Tahun 2013 hampir sama dengankegiatan di Tahun 2017;Bahwa oleh Terbanding (Pemeriksa) dan Kanwil tidak mau tahu sebabPemohon Banding tidak bisa memberikan nota pembelian semen dan lainsebagainya, tetapi sesungguhnya kegiatan Pemohon Banding hampir samadengan kegiatan saat ini dan sebelumnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEPOO0090/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,Halaman 3 dari 8 halaman.
    Diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 56.085.500,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang bayar Rp 56.085.500,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 26.921.040,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 83.006.540,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114895.16/2013/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon BandingCV. DEIKHLAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman.
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1937 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDORAMA PETROCHEMICALS;
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDORAMA PETROCHEMICALS, beralamat di JalanRaya Anyer Km. 121, Ciwandan, Cilegon, yang diwakili olehSaurabh Mishra, jabatan Direktur Utama PT IndoramaPetrochemicals:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88340/PP/M.XVA
    Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP288/WPJ.08/2015 tanggal 17 Maret 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23; Membatalkan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/07/417/13 tanggal20 Desember 2013 Masa Pajak JanuariDesember 2007 atas nama PTIndorama Petrochemicals:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88340/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88340/PP/M.XVA/12/2017 tanggal6 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88340/PP/M.XVA/12/2017 tanggal 6 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
6425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diwakili oleh kuasa SherlyFransisca, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di GGAsem RT 001, RW 001, Duren Tiga, Pancoran, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 28 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81068/PP/M.XVA
    perhitunganPPN yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2007 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Keterangan MenurutPemohon Banding(Rupiah)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.195.332.982Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 1.292.366.269PPN yang kurang dibayar 97.033.387Sanksi Adm Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah YMH Dibayar 97.033.387 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81068/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81068/PP/M.XVA/16/2017,tanggal 20 Februari 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81068/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2675/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89416/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT RIGUNAS AGRI UTAMA;
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89416/PP/M.XVA/16/2017, yangdiucapkan tanggal 27 November 2017, untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89416/PP/M.XVA/16/2017, yang diucapkan tanggal 27 November 2017, dan menetapkankembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang kurang dibayaruntuk masa Pajak Desember 2011 adalah sebesar Nihil;4.
    Putusan Nomor 2675/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89416/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89416/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTRIGUNAS AGRI UTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 8 dari 9 halaman.