Ditemukan 26 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-01-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PA BREBES Nomor 553/Pdt.G/2017/PA.Bbs.
Tanggal 10 Juli 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
154
  • Awal tahun 2016 Pemohon mncabut permohonan izin ikrar talakterhadap Termohon/ isteri, namun Termohon tidak melakukan usahauntuk memperbaiki agar bisa bersatu lagi. Oleh Karena itu Pemohonmengajukannya lagi, Karena waktu 1 tahun itu bukan waktu yang sedikituntuk bisa memperbaiki hubungan suamiisteri ini;Menimbang, bahwa terhadap' tanggapan (replik) Pemohonsebagaimana tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan balik(duplik) secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan, sebagai berikut:1.
Putus : 03-09-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2012
Tanggal 3 September 2012 — MUHADI, dk vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, dk
3330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sulawesi Agro Utama ;3 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone)untuk mncabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2/Lamuru diterbitkan padatanggal 16 November 1994 seluas + 195, 334 Ha atas nama PT.
Register : 25-07-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Bjm
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
143
  • Mngabulkan prmohonan pMOHON UNTUK Mncabut prkaranya nomor 973Pdt.G/2019PA.Bm

    2. Mmrintahkan Panitra untuk mncatat pncabutan prkara trsbut dalam rgstr prkara

    3. Mmbbankan kpada pmohon untuk mmbayar biaya prkara sjumlah Rp.866.000,- (dlapan ratus nam puluh nam ribu rupiah)

Register : 18-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
1.YAP LING LI
2.UMAR
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
3.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
241549
  • Mewajibkan masing-masing Para Tergugat untuk mncabut :

    1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Yaitu Pengumuman Pembatalan Sertipikat Nomor : 204/Peng.14.01.MP.01/I/ 2020 tanggal 27 Januari 2020;
    2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Yaitu Surat Keputusan Nomor : 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya
Register : 07-04-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 267/Pdt G/2015/PN.Dps
Tanggal 17 September 2015 — WIDIADI,dkk. MELAWAN PUTU SUWINDIA, DKK.
3623
  • Putusannya yaituDalam EksepsiMenolak Eksespsi Tergugat I, Eksespsi Tergugat I, Eksespsi Turut TergugatLUIV,VU,VULIX dan Eksespsi Turut Tergugat HI dan VI serta Eksepsi TurutTergugat XDalam Konpensi Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah;43 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terdaftar dengan Sertifikat HakMilik Nomor 2313 Tanggal 22 Mei 1993 atas nama Penggugat adalah sah milikPenggugat Menyatakan hukum untuk membatalkan dan mncabut
Register : 12-03-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 7/PDT.G/2014/PN.BTG
Tanggal 1 Juli 2014 — Penggugat: 1.H.MUHAMMAD YUSUF 2.MUHAMMAD AMIN 3.PASSE 4.Hj.Norsehan 5.HATIPAH Tergugat: 1.H.A.SYAIFUL BACHRI 2.H.SATRIANSYAH ALIAS SA'AT 3.Pemerintah Daerah Kota Bontang Cq.Dinas Kesehatan Daerah Kota Bontang Cq.Walikota Bontang
10330
  • Dono Rojo Putro selaku penggugat mncabut gugatannya karena adanyakekeliruan mengenai objek sengketa dan menyatakan bahwa objek sengketabenar adalah milik Haji Sanusi, HMS, dan A.R.