Ditemukan 984 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mobilima mobilisasi mobility
Register : 06-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 20 Februari 2013 — PT. Smartfren Telecom;Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
8746
  • Hakim Pengadilan Tata usaha NegaraJakarta Nomor 218/G/PTUNJKT tanggal 11 Desember 2012 tentang PenetapanPAGEPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia Nomor 762 Tahun 2012 tertanggal 28 November 2012 tentangPenetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum FrekuensiRadio Tahun Ketiga (Y3) Untuk Izin PitaSpektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler danPenyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas
    Smartfren Telecom, Tbk;3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor 762 Tahun 2012 tertanggal 28 November 2012 tentangPenetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan SpektrumHalaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor : 218/G/2012/PTUNJKTPAGEFrekuensi Radio Tahun Ketiga (Y3) Untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi RadioBagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan JaringanTetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita
    Direktur Operasi Sumber Daya,dengan objek gugatan:e Objek Gugatan 1 yaitu, Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Besaran danWaktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin PitaSpektrum Frekuensi Radio IPSFR) Penyelenggara JaringanBergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan TetapLokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas di PitaFrekuensi Radio 800 MHz; (Tagihan Pertama)
    Smartfren Telecom, Tbk.2 DALAM POKOK PERKARAa Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;b Menyatakan sah Keputusan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor: 762 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran dan WaktuPembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio TahunKetiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap LokalTanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800MHz PT.
    ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 762 Tahun2012, tertanggal 28 Nopember 2012, Tentang PenetapanBesaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak PenggunaanSpektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga (Y3) Untuk IzinPita Spektrum Frekuensi Radio Bagi PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan JaringanTetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas TerbatasPada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, PT. SmartfrenTelecom, Tbk.
Putus : 03-04-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 263/Pid.B/2011/PN-SGI
Tanggal 3 April 2012 — 1. Kennedy Bin Hussein ; 2. Andi Muhammad Nur, ST., Bin Sakiman Ali.
647
  • SOFYAN :e Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2007 Dinas Mobilitas Penduduk PropinsiAceh, pernah melaksanakan pembangunan perumahan Transmigrasi di Desa BlangDalam Kecamatan Titeu Keumala Kabupaten Pidie.e Bahwa pada tahun 2008 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Acehterdapat salah satu proyek luncuran tahun 2008 berupa proyek pembangunanperumahan Transmigrasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Keumala KabupatenPidie.e Bahwa dana luncuran tahun 2008 untuk proyek pembangunan perumahanTransmigrasi
    Penduduk Provinsi NAD adapun dan tersebut sebesarRp. 4.687.736.000, ( Empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratustiga puluh enam ribu rupiah).Bahwa antara Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas penduduk Provinsi Aceh pernahmenandatangani kontrak pekerjaan dengan CV.
    BACHTIAR BIN GHAZALI : Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh kepala Dinas Mobilitas Penduduk Propinsi Acehuntuk mejadi pengawas lapangan pada saat pembangunan Perumahan di Desa BlangDalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.Bahwa sumber Dana untuk pembangunan pemukiman baru di Desa Blang Dalambersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah( DPASKPD ) Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi NAD adapun dana tersebut73sebesar Rp. 4.687.736.000, (Empat
    milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuhratus tiga puluh enam ribu rupiah).Bahwa pembangunan perumahan Desa Blang dalam dilaksanakan oleh CV.Ciatakana.Bahwa antara Dinas Mobilitas penduduk Provinsi Aceh pernah menandatanganikontrak pekerjaan dengan CV.
    Ciatakana ) untuk memasukkan penawaran keDinas Mobilitas Propinsi Aceh, untuk melaksanakan pembangunan perumahan diDesa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie.Bahwa saksi yang berkedudukan selaku wakil direktur dari CV.
Putus : 06-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/PID.SUS/2011
Tanggal 6 Juni 2012 — Drh. ACHMAD RU’YAT, M.Si
6648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAHIDjumlah Rp. 16.000.000, Rp. 1.277.450, (DANA MOBILITAS).
    SAHIDjumlah Rp. 56.207.800, jumlah Rp. 44.00.000, (pengeluaran tersebut sipengeluaran lainnya seperti dana mobilitas, tunjanmusyawarah dll).2 Sedangkan sebesar Rp. 15.950.000, yaitu untuklapangan (Ketua Rp. 600.000, Wakil Rp. 450.000.(pengeluaran di maksud tumpang tindih denbiaya perjalanan dinas).Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan Pimpinan I2002 yaitu untuk pembayaran angsuran kepada Bank JabaiRp. 1.277.450, (DANA MOBILITAS).
    (Pengeluaran dimaksud tumpang tindihdan biaya perjalanan dinas).Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan Pimpinan 2002 yaitu untuk pembayaran angsuran kepada Bank JabaiRp. 1.277.450, (DANA MOBILITAS).
    (Pengeluaran dimaksud tumpang tindihdan biaya perjalanan dinas).Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan Pimpinan DP.2002 yaitu untuk pembayaran angsuran kepada Bank JabarRp. 1.277.450, (dana mobilitas).
    (Ketua Rp. 600.000, Wakil Rp. 450.000,Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan PimpinaiDesember 2002 yaitu untuk pembayaran angsuran MOBILITAS) sebesar Rp. 54.930.350,, biaya akomodasdana penunjang kegiatan Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan PimpinaiNovember 2002 yaitu untuk kegiatankegiatan.Untuk pembayaran dana penunjang kegiatan PimpinaiNovember 2002 yaitu untuk pembayaran angsuran kepamasingmasing Rp.1.277.450, (DANA MOBILITAS).Untuk pembayaran dana penunjang
Putus : 27-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 Desember 2010 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
7432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpanjangan Penahanan Kota olehKetua Pengadilan Tinggi (Il) sejaktanggal 20 Januari 2010 sampai dengantanggal 18 Februari 2010 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri BandaAceh karena didakwa :Primair:Bahwa ia Terdakwa Ali Akbar Raleb, pada hari dantanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulanJuli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaktidaknya pada suatu) waktu) pada tahun 2008 bertempat diKantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk PemerintahPropinsi Nanggroe
    NAD denganbiaya Rp. 6.386.043.000, antara Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Prop. NAD tahunanggaran 2008 dengan pelaksana PI. Kamasa ;Dikembalikan kepada Ir.
    NAD denganbiaya Rp. 6.386.043.000, antara Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Prop. NAD tahunanggaran 2008 dengan pelaksana PI.
    ST.1 (satu) examplar asli surat Dinas Tenaga Kerjadan Mobilitas Penduduk Nomor : 560.470.2/681/2008tanggai 4 Maret 2008 perihal pelaksanaan DPALtahun 2008 pada Dinas Tenaga Kerja dan MobilitasPenduduk Prop. NAD dan 2 (dua) lembar lampiran ;1 (satu) examplar surat perjanjian pemboronganNomor : 560. 470.1/3960/2008 tanggal 15 Agustus2008 tentang pelaksanaan' pekerjaan penyiapanprasarana dan sarana pemukiman lokasi BeutongAteuh 100 KK Kab. Nagan Raya Prop.
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
HENDRY MAHFUD, S.E.
6344
  • Konawe P oweUtaraBiaya sewa sarana mobilitas darat(Rental Mobil) DT 1981 HE untukkeperluan operasional Kantor Bag. crag 5 950.000.00Umum &Protokol Setda Kab. Konawe P aeUtaraBelanja sewa kendaraan mobilitas darat eanggona Hendrykeb. Pemda Kab. Konut Mahpud 35.000.000,00WangguduBayar Belanja sewa sarana mobilitas Hendrydarat keperluan Bagian Umum & Arman TolyProtokol Setda Kab.
    Konawe Utara Mahpud 9:000000,08Bayar Belanja sewa sarana mobilitas Hendrydarat keperluan Bagian Umum & Dedi MalikProtokol Setda Kab. Konawe Utara Mahpud 8. TOOL800,00Bayar Belanja sewa sarana mobilitas Hendrydarat keperluan Bagian Umum & Dedi MalikProtokol Setda Kab. Konawe Utara Mahpud 8.300.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas DaratPemda Kab. Konawe Utara Dalam Gerdianta Hendryrangka Persiapan HUTRI ke69 Tahun Mahpud 25.000.000,002014Belanja Sewa Sarana Mobilitas DaratPemda Kab.
    Hermansyah SH y Mahpud 7.000.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan darat aby Rental Hendry(rental) DT 7121 AM y Mahpud 7.700.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan darat Abv Rental Hendry(rental) y Mahpud 7.700.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan darat Abv Rental Hendry(rental) y Mahpud 7.700.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan darat Aby Rental Hendry(rental) DT 1010 AA y Mahpud 7.700.000,00Biaya sewa mobilitas darat (rental Hendrymobil) keperluan Pemda Kab.
    Kdi Bayar Belanja sewa sarana mobilitas ; ; ; Hendrydarat keperluan Bagian Umum & Dedi MalikProtokol Setda Kab. Konawe Utara Mahpud 8..700.000,00Bayar Belanja sewa sarana mobilitas Hendrydarat keperluan Bagian Umum & Dedi MalikProtokol Setda Kab. Konawe Utara Mahpud 8.S80,000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas DaratPemda Kab. Konawe Utara Dalam Herdianto Hendryrangka Persiapan HUTRI ke69 Tahun Mahpud 25.000.000,002014Belanja Sewa Sarana Mobilitas DaratPemda Kab.
    Hermansyah SH y Mahpud 7.000.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan darat Aby Rental Hendry(rental) DT 7121 AM y Mahpud 7.700.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan darat Hendry(rental) Aby Rental Mahpud 7.700.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan darat Hendry(rental) Aby Rental Mahpud 7.700.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan darat Abv Rental Hendry(rental) DT 1010 AA y Mahpud 7.700.000,00Biaya sewa mobilitas darat (rental Hendrymobil) keperluan Pemda Kab.
Putus : 19-08-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/PID.SUS/2009
Tanggal 19 Agustus 2009 — Drs. AZMAN, MM. bin USMANUDDIN ;
5734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AcehTimur tertanggal 10 September 2002, sedangkan untuk penyalurannya tidakdilakukan oleh Bendaharawan Proyek tetapi oleh Terdakwa denganmempergunakan Daftar Bantuan Sarana Dana Sarana Mobilitas UntukAnggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagai pertanggungjawaban.
    AcehTimur tertanggal 10 September 2002, sedangkan untuk penyalurannya tidakdilakukan oleh Bendaharawan Proyek tetapi oleh Terdakwa denganmempergunakan Daftar Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk AnggotaDPRD Kabupaten Aceh Timur sebagai pertanggungjawaban ;Selain penggunaan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002 untuk BantuanDana Sarana Mobilitas Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur, makaTerdakwa juga mempergunakan dana proyek Inbup Tahun Anggaran 2002untuk Bantuan Honor Tim Terpadu Penelitian dan Pengalinan
    Wajar Corpora Aceh Timurtanggal 27 Desember 2002 ;1 (satu) lembar copy Memo/Nota Bupati Aceh Timur tanggal 27Desember 2002 tentang Penanggungjawaban Bantuan Dana SaranaMobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur sebesar Rp. 2.250.000.000,melalui Biaya Tindak Kekerasan Pada Inbup Tahun 2002 ;1 (satu) lembar asli telaahan staf tanggal 10 September 2002 perihalBantuan Sarana Mobilitas Untuk Anggota DPRD Aceh Timur ;2 (dua) lembar asli Daftar Bantuan Dana Sarana Mobilitas Untuk AnggotaDPRD Aceh Timur tanggal
Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4173 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 18 Februari 2020 — MOHAMMAD DAWAM
230175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair; Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah salah satupenerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkanSK Gubernur DKI Jakarta Nomor 948/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Bahwa dari dana hibah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah) tersebut yang dipakai untuk dana mobilitas
    No. 4173 K/Pid.Sus/2019mobilitas antara Komisioner yang satu dengan Komisioner yang lainnyatidak sama:Bahwa dana mobilitas yang diterima oleh Terdakwa keseluruhannyaadalah sebesar Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus riburupiah) lebin kecil dari yang seharunya diterima oleh Terdakwa yaituRp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai KomisionerKomisi Informasi Provinsi sejak dari bulan Januari 2014 sampai denganbulan Juni 2014 Terdakwa
    No. 4173 K/Pid.Sus/2019Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk tahap pertamaterhitung sejak Januari sampai dengan Juni 2014 karena berdasarkankesepakatan dan persetujuan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta akan dibagikan tunai kepada seluruh Komisioner KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta;Bahwa selama Tahun 2014 biaya mobilitas Komisioner yang digunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlanh Rp87/.300.000,00(delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa hasil
    perhitunga kerugian kKeuangan negara yangdilakukan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanyakerugian kKeuangan negara sebesar Rp600.110.000,00 (enam ratus jutaseratus sepuluh ribu rupiah) sebagai akibat penyalahgunaan hibah yangditerima oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaTerdakwa hanya boleh menerima dalam bentuk fasilitas/jasa melaluipihnak ke3 sesuai RAB Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2014 sehingga biaya mobilitas
Putus : 21-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 51/PID.SUS/2010/PT.BJM.
Tanggal 21 Oktober 2010 — Dr.Ir.Hj.MASKAMIAN ANDJAM,MM
4919
  • digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu)BULAN 3.36 seis eons woesMenetapkan barang buktiDEPUPGg~ = 0m = tots ct wre wre we oe we = ie = ie ie ooSurat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPKAPBDP/BLPL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk PekerjaanSewa Mobil Kegiatan Penyebaran Ternak ~ sapiBrachman Cross yang dilaksanakan oleh PelaksanaCVANUGHAH 200s asec asers enters aeene a eee aun eee oeieeeSurat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPKAPBDP/BLPL/2008 tanggal 17 September 2008 untuk Pekerjaansewa sarana Mobilitas
    TABSRaANIG..= sees semis seine seers soar 3 ome a see eae @ 2Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PeternakanProvinsi Kalimantan Selatan NOMOR524.01/43/sk/ix/2008 tanggal 17 September 2008tentang sewa sarana Mobilitas Kegiatan PenyebaranTernak ~ sapi Brachman Cross Dinas PeternakanProvinsi KalimantanELEN
Register : 08-07-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — AHMAD HASANUDIN Als.ESON Bin MUCHLISIN
4912
  • Lamandau, proyekpengembangan dan revitalisasi sarana mobilitas dinaskesehatan kab. Lamandau) No. Kode Proyek2p.0.11.3.01.001 ;=> 1 (satu) eksemplar daftar isian proyek daerah tahunanggaran 2004 nomor kode proyek 2p.011.3.01.001proyek pengembangan dan revitalisasi sarana mobilitasdinas Kesehatan Kab.
    RAHU, SE)tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepadaPanitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab.Lamandau dalam Proyek pengembangan dan Revitalisasisarana mobilitas dinas kesehatan kab.
    Lamandau, proyekpengembangan dan revitalisasi sarana mobilitas dinaskesehatan kab. Lamandau No. Kode Proyek2p.0.11.3.01.001 ;= 1 (satu) eksemplar daftar isian proyek daerah tahunanggaran 2004 nomor kode proyek 2p.011.3.01.001proyek pengembangan dan revitalisasi sarana mobilitasdinas Kesehatan Kab.
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUS MULIADI L, STP
6238
  • Umum & Protokoler Konut Musmuliadi31.645.000,00 JUMLAH391.910.000.00 ae Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental); TAHUN ANGGARAN 2015 Uraian KegiatanPenjualBendaharaPembantuJumlah SPJBendahara (Rp) Belanja sewa sarana mobilitas darat(rental mobil) Kebutuhan rumah tanggadan perlengkapan Bagian Umum &ProtokolerAby RentalMusmuliadi6.500.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas darat (rentalmobil) kebutuhan Administrasi BagianUmum dan ProtokolAby RentalMusmuliadi6.500.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas
    darat (rentalmobil) kebutuhan Protokoler BagianUmum dan ProtokolAby RentalMusmuliadi6.500.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas darat (rentalmobil) kebutuhan Bagian Umum danProtokolAby RentalMusmuliadi7.000.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas darat (rentalmobil) kebutuhan Administrasi BagianUmum dan ProtokolAby RentalMusmuliadi7.000.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas darat (rentalmobil) kebutuhan Protokoler BagianUmum dan ProtokolAby RentalMusmuliadi7.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat(rental
    Kdi Biaya sewa sarana mobilitas darat (rentalmobil) kebutuhan Administrasi Bagian Aby Rental Musmuliadi 6.500,000,00Umum dan ProtokolBelanja sewa sarana mobilitas darat(rental mobil) kebutuhan protokoler Aby Rental Musmuliadi 6.500,000,00Bagian Umum & ProtokolerBelanja sewa sarana mobilitas darat(rental mobil) Kebutuhan rumah tangga a:dan perlengkapan Bagian Umum & Aby Rental Musmauliad) 7.000.000,00ProtokolerBelanja sewa sarana mobilitas daratsewa truck kebutuhan Bagian Umum dan Aby Rental Musmuliadi
    Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental);TAHUN ANGGARAN 2015Pendahara Jumlah SPJUraian Kegiatan Penjual BendaharaPembantu (Rp)Belanja sewa sarana mobilitas darat(rental mobil) kebutuhan rumah tangga a:dan perlengkapan Bagian Umum & Aby Rental Musinuliad 6.500.000,00ProtokolerBiaya sewa sarana mobilitas darat (rentalmobil) kebutuhan Administrasi Bagian Aby Rental Musmuliadi 6.500,000,00Umum dan ProtokolBiaya sewa sarana mobilitas darat (rentalmobil) kebutuhan Protokoler Bagian Aby Rental Musmuliadi
    Dari jumlahtersebut terdapat realisasi belanja sewa sarana mobilitas darat sebesarRp228.500.000,00.
Putus : 15-07-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 77/PID/2013/PT. PLG
Tanggal 15 Juli 2013 — RIKO BIN ROMLI ;
1713
  • Tampak bengkak dipergelangan tangan kanan, dengan batas tidak tegas,krepitasi (+), nyeri, hangat dan mobilitas terbatas ;5.
    Tampak luka robek ditungkai bawah kanan, lima centimeter dari batasbawah lutut kanan, ukuran lebih kurang diameter tiga centimeter, darah(+), disertai bengkak, krepitasi (+), nyeri, mobilitas terbatas ;Kesimpulan : Bengkak di dahi kiri, luka multipie dialat gerak kanan disertaipatah tulang.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310ayat (4) UndangUndang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan ;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Riko Bin Romli pada hari Selasa, tanggal 26 juni2012
    Tampak bengkak dipergelangan tangan kanan, dengan batas tidak tegas,krepitasi (+), nyeri, hangat dan mobilitas terbatas ;10.
    Tampak bengkak dipergelangan tangan kanan, dengan batas tidaktegas, krepitasi (+), nyeri, hangat dan mobilitas terbatas ;15.
    Tampak luka robek ditungkai bawah kanan, lima centimeter dari batasbawah lutut kanan, ukuran lebih kurang diameter tiga centimeter, darah(+), disertai bengkak, krepitasi (+), nyeri, mobilitas terbatas ;Kesimpulan : Bengkak di dahi kiri, luka multipie dialat gerak kanan disertaipatah tulang.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310ayat (2) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut UmumNomor Reg.
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
6649
  • Aby Rental Mahpud 7,000,000,00ermansyah SHBelanja sewa mobilitas kendaraan Aby Rental Hendrydarat (rental) DT 7121 AM Mahpud 7.100.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan Aby Rental Hendrydarat (rental) Mahpud 7.700.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan Aby Rental Hendrydarat (rental) Mahpud 7.100.000,00Belanja sewa mobilitas kendaraan Aby Rental Hendrydarat (rental) DT 1010 AA Mahpud 7.700.000,00Biaya sewa mobilitas darat (rental Aby Rental Hendrymobil) keperluan Pemda Kab.
    danProtokolAby RentalMusmuliadi6.500.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas darat(rental mobil) kebutuhan ProtokolerBagian Umum dan ProtokolAby RentalMusmuliadi6.500.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas darat(rental mobil) kebutuhan BagianUmum dan ProtokolAby RentalMusmuliadi7.000.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas darat(rental mobil) kebutuhanAdministrasi Bagian Umum danProtokolAby RentalMusmuliadi7.000.000,00 Biaya sewa sarana mobilitas darat(rental mobil) kebutuhan ProtokolerBagian Umum dan ProtokolAby
    Aulia Aby Rental Mahpud 3,500.000,00rajsilaBayar sewa mobilitas darat DT Hendry1740 NA selama 10 hari An. Aby RentalHendry Mahfud SE y Mahpud 3.500.000,00Bayar sewa mobilitas darat DT Hendryee BA selama 20 hari An.
    Kdi Belanja sewa mobilitas kendaraandarat (rental) DT 1010 AAAby RentalHendryMahpud7.700.000,00 Biaya sewa mobilitas darat (rentalmobil) keperluan Pemda Kab.Konawe Utara selama 28 hari DT1740 AMAby RentalHendryMahpud9.800.000,00 Biaya sewa mobilitas darat (rentalmobil) keperluan Pemda Kab.Konawe Utara selama 6 hari DT1177 AMAby RentalHendryMahpud2.300.000,00 Biaya sewa mobilitas darat (rentalmobil) keperluan Pemda Kab.Konawe Utara selama 28 hari DT1668 AAAby RentalHendryMahpud9.800.000,00 Belanja
    Dari jumlahtersebut terdapat realisasi belanja sewa sarana mobilitas darat sebesarRp228.500.000,00.
Register : 04-11-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 13 Februari 2012 — PT. Smartfren Telecom, Tbk;Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
9238
  • Mobile8 Telecom,Tbk ; 3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor 352/KEP/M.KOMINFOI08/2011 tertanggal 8 Agustus2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu' Pembayaran Biaya Hak PenggunaanIzin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk PenyelenggaraJaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa KabelDengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, PT.
    OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo adalah KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu PembayaranBiaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2)untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan PenyelenggaraanJaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada PitaFrekuensi Radio 800 MHz PT. Mobile8 Telecom, Tbk.
    Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada PitaFrekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal TanpaKabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan BergerakSeluler, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor : 363/KEP/M.KOMUNIKASII 10/2009(untuk selanjutnya "KM 181/2006") telah dialokasikan kanalkanal frekuensiradio kepada Penyelenggara
    11)Tahun ke3 Y3=X+ (60% x 11 )Tahun ke4 Y4=X + (80% x 11)Tahun ke5 Y5=X+(100%x/1) Parameter X merupakan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio masingmasing penyelenggara Jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringantetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang tertagih padaperiode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ; 4.
    MOBILE8 TELECOME, Tbk ;3 Mewajibkan TerguInformatika RI Nomor: 35tentang Penetapan BesaraPita Spektrum FrekuensiJaringan Bergerak Selulerdengan Mobilitas TerbatasTELECObat mencabut Surat Keputusan Menh dan Waktu Pembayaran Biaya Radio Tahun Kedua (Y2) Undan Penyelenggaraan Jaringan tetpada Pita Frekuensi Radio 800 NM, Tbk.nteri Komunikasi danD/KEP/M.KOMINFO/08/2011, tanlggal 8 Agustus 2011,Hak Penggunaan Izintuk Penyelenggaraanp Lokal Tanpa KabelMHz PT. MOBILE 8 4.
Putus : 10-06-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PID.TIPIKOR/2014/PT.KT.SMDA
Tanggal 10 Juni 2014 — ALI MUSTAFA CHARLIE
5438
  • Kepala Biro Perlengkapanselaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan saranaadministrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahunanggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatanganioleh Slamet Pamuji selaku direktur CV MAHABRATA. Yangkemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkanSP2D Nomor: 12847/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita AcaraSerah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010..
    Kepala Biro Perlengkapanselaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan saranaadministrasi dan mobilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timurtahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yangditandatangani oleh Gazali Rachman selaku direktur PT RUBYLINTAS CAKRAWALA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12845/LS/PERLSETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraandibuat tertanggal 8 Desember 2010..
    Kepala BiroPerlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaansarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timurtahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yangditandatangani oleh Hofsin selaku direktur CV MEKAR HARUMSEJAHTERA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12811/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuattertanggal 22 Nopember 2010..
    Bin H.SYAHIDALOMS tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada tahun 2010 Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan SaranaAdministrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur dengan anggaran sejumlah Rp.13.390.875.000,00 (tiga belas milyar tiga ratussembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) adalah NAZRAN, ST. Bin H.
    Bahwa pada tahun 2010 di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapatKegiatan Pengadaan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintahan dari ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sejumlahRp.13.390.875.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratustujuh puluh lima ribu rupiah);152.
Putus : 18-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4171 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 18 Februari 2020 — Farhan Yunus Basyarahil
202101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair;Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah salah satupenerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkanSK Gubernur DKI Jakarta Nomor 948/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);Bahwa dari dana hibah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah) tersebut yang dipakai untuk dana mobilitas
    Komisioner KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp486.110.000,00 (empatratus delapan puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dimanadalam pembagiannya dana mobilitas antara Komisioner yang satudengan Komisioner yang lainnya tidak sama;Bahwa dana mobilitas yang diterima dan digunakan oleh Terdakwakeselurunhannya adalah sebesar Rp99.900.000,00 (sembilan puluhsembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa sebagai Komisioner dan sebagai penerima dana mobilitasKomisioner, Terdakwa
    Jakarta) telah menerima biaya mobilitasKomisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebesarRp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk tahap pertamaterhitung sejak Januari sampai dengan Juni 2014 karena berdasarkankesepakatan dan persetujuan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta akan dibagikan tunai kepada seluruh Komisioner KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta; Bahwa selama Tahun 2014 biaya mobilitas Komisioner yang digunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah Rp99.000.000,00
    No. 4171 K/Pid.Sus/2019Anggaran 2014 sehingga biaya mobilitas tidak boleh digunakan untukkepentingan mobil pribadi dan pembayaran supir pribadi sertapembayaran sewa mobil atau kredit mobil yang sifatnya pribadisebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mensiasati denganmembuat dokumendokumen fiktif.
Register : 14-12-2023 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN BIREUEN Nomor 240/Pid.B/2023/PN Bir
Tanggal 5 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAIMIN AL HAFIZ, S.H
2.Aditya Gunawan, S.H.
Terdakwa:
Dahrul Akbar Bin Hasyem
370
  • dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) bundle Buku Pemilik Kendaraan Bermotor asli dengan nomor seri: 3583420-A, nomor polisi: BL 2319 ZB, merk: Honda, type: NF 125 TD, model Solo, tahun pembuatan: 2009, warna: Merah Hitam, nomor rangka: MH1JB81119K483417, nomor mesin: JB81E1479107, nomor BPKB: 3583420-A, atas nama pemilik: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Mobilitas
    • 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dengan nomor seri: 0100586/AC/2009, nomor polisi: BL 2319 ZB, merk: Honda, type: NF 125 TD, model Solo, tahun pembuatan: 2009, warna: Merah Hitam, nomor rangka: MH1JB81119K483417, nomor mesin: JB81E1479107, nomor BPKB: 3583420-A, atas nama pemilik: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kab. Bireuen.
    • 1 (satu) kunci asli dari sepeda motor nomor polisi: BL 2319 ZB, merk: Honda, type: NF 125 TD, model Solo, tahun pembuatan: 2009, warna: Merah Hitam, nomor rangka: MH1JB81119K483417, nomor mesin: JB81E1479107, nomor BPKB: 3583420-A, atas nama pemilik: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kab. Bireuen; dan.
    • 1 (satu) lembar surat asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 36/DS/I/2010, tanggal 8 Januari 2010, tentang Penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor (becak motor modifikasi) nomor polisi: BL 2319 ZB, merk: Honda, type: NF 125 TD, model Solo, tahun pembuatan: 2009, warna: Merah Hitam, nomor rangka: MH1JB81119K483417, nomor mesin: JB81E1479107, nomor BPKB: 3583420-A, atas nama pemilik: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kab. Bireuen kepada saudara MARZUKI ARAHMAN.
Register : 15-03-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 07-10-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 17 September 2013 — 1. M.SYARIEF, ST BIN MUHAMMAD AJAD 2. Ir. FAKHRUDDIN BIN MUHAMMAD AMIN PUTEH
5422
  • Bin MUHAMMADAJAD sebagai Ketua Panitia Pengadaan BarangJasa, sesuai dengan Surat Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas PendudukProvinsi NAD Nomor : 602.1/143/2009 tanggal11 Februari 2009, dan terdakwa Il. Ir.FAKHRUDDIN Bin MUHAMMAD AMIN PUTEHselaku.
    Bin MUHAMMADAJAD selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada DinasTenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD TahunAnggaran 2009 yang tidak melakukan evaluasi atau menelitikembali terhadap Dokumen Penawaran PT.
    SYARIEF S.T Bin MUHAMMAD AJADselaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Tenaga Kerjadan Mobilitas Penduduk Provinsi NAD Tahun Anggaran 2009(berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja DanMobilitas Penduduk Provinsi NAD Nomor : 602.1/143/2009 tanggal 11Februari 2009) dan Terdakwa II Ir.
    Aceh Selatan padaDinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Prov. NAD berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan MobilitasPenduduk Provinsi NAD Nomor : 602.1/143/2009 tanggal 11Februari 2009, sedangkan Terdakwa II Ir.
Putus : 07-09-2011 — Upload : 04-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 7 September 2011 — Hi. AMIR PIOLA ISA
4927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gorontalotelah membuat Surat bernomor : 160/DPRD/57/02 tanggal 15 Februari 2002perihal dukungan sarana mobilitas, yang seharusnya apabila surat tersebutmerupakan produk DPRD sesuai Pasal 133, 134 dan 135 Keputusan DPRDProv. Gorontalo No. 03 Tahun 2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang Peraturan TataTertid DPRD Prov.
    No. 93 PK/Pid.Sus/2010dana mobilitas oleh 45 orang Anggota DPRD tahun 2002. Mutasi tersebut tidaktercatat dalam Buku Kas Umum, karena yang ada hanya pemindahbukuan antarrekening giro Pemda sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yaitu darirekening Bank BRI DAU (Rekening No. 31.02.3539.6) ke rekening giroPemprov.
    Gorontalo tangal 19 Maret 2002tentang penerimaan dana mobilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRDProp. Gorontalo senilai Rp.5,4 M dari Pemegang Kas Daerah Prop.Gorontalo ;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 353/RT/2002 dariGubernur Gorontalo kepada Ketua Komisi C DPRD Prop.
    Provinsi Gorontalo di Bank SULUT Cabang Gorontalosebagai Setoran Pengembalian dana mobilitas oleh 45 orang AnggotaDPRD Provinsi Gorontalo, ataupun perbuatan secara berturutturutmengembalikan dana mobilitas sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyarrupiah), Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) danRp.1.900.000.000, (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ke KasDaerah adalah perbuatanperbuatan Terdakwa dalam kapasitassebagai Ketua DPRD, dan tidak dapat dilakukan oleh orangorang yangtidak
Register : 07-12-2023 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN Cikarang Nomor 530/Pid.B/2023/PN Ckr
Tanggal 27 Februari 2024 — Penuntut Umum:
MYLANDI SUSANA, S.H.
Terdakwa:
JOKO SUSILO Als JOKO Bin SUTORO
440
  • ELECTRA MOBILITAS INDONESIA Nomor PR-MFG/00057/X/2022/EMI, 1 (satu) unit LaptopDell Mobile Precision 5570 (ci7, 32 GB DDR5 1TB M2 SSD, 15"6, NONTOUCH, NVIDIA RTX A2000 8GBDDR5, WIFI/BT, FINGERPRINT, 6CELL 86 WHR.W11P,GRAY, 3/3/3);
  • 1 (satu) lembar delivery order PT.
    ELECTRA MOBILITAS INDONESIA Nomor 26428 1 (satu) unit Laptop Dell Mobile Precision 5570 (ci7, 32GB DDR5 1TB M2 SSD, 15"6, NONTOUCH, NVIDIA RTX A20008GBDDR5, WIFI/BT, FINGERPRINT, 6 CELL 86 WHR.W11P, GRAY, 3/3/3);
  • 1 (satu) lembar delivery order PT.
    ELECTRA MOBILITAS INDONESIANomor 26428 1 (satu) unit Laptop Dell Mobile Precision 5570 (ci7, 32GB DDR5 1TB M2 SSD, 15"6, NONTOUCH, NVIDIA RTX A20008GBDDR5, WIFI/BT, FINGERPRINT, 6CELL 86 WHR.W11P, GRAY, 3/3/3);
  • 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Employment Agreement) PlELECTRA MOBILITAS INDONESIA dengan JOKO SUSILO alias JOKO bin SUTORO Nomor 024/EMI/HAC/AGR/I/2023;
  • 1 (satu) buahdus Laptop Dell Mobile Precision 5570 (ci7, 32 GB DDR51TB M2 SSD,15"6, NONTOUCH, NVIDIA RTX A2000
    ELECTRA MOBILITAS INDONESIA melalui saksi ERWIN HADI;

    • 1 (satu) lembar surat bukti gadai Pusat Gadai Indonesia nomor10168230511008, Laptop HP/Compaq (L) Intel Core-i5 RAM 8 GB-SSD 451800 (500 GB)-A/tanpaDus-Charger,
    • 1 (satu) lembar surat bukti gadai Pusat Gadai Indonesia nomor10168230511008, Laptop HP/Compaq (L) Intel Core-i5 RAM 8 GB-SSD 451800 (500 GB)-A/tanpaDus-Charger; 1 (satu) lembar surat bukti gadai PT.
Putus : 31-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 950 K/PDT/2012
Tanggal 31 Juli 2013 — MINARSIH alias Hajjah SITI FATIMAH, dk VS Dra. Hj. NANI SUWATI
4321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 30 September 2005, di Gereja MethodistIndonesia Bireuen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas TenagaKerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen padatanggal 22 Oktober 2005, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 08/P/C/U/01/2005 adalah sah menurut hukum;3.
    Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 30 September 2005, di Gereja MethodistIndonesia Bireuen dan telah di daftarkan di Kantor Dinas TenagaKerja,Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen padatanggal 22 Oktober 2005, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 08/P/C/U/01/2005, adalah putus karena perceraian;4. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telahputus karena perceraian;5.
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan di Gereja Mothodist Indonesia Bireuen padatanggal 30 September 2005 dan telah didaftarkan di Kantor DinasTenaga Kerja, Mobilitas Dan Pendaftaran Penduduk KabupatenBireuen sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta PerkawinanNo. 08/P/C/ U/01/2005, tanggal 22 Oktober 2005 adalah sahmenurut hukum;2.
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan di Gereja Mothodist Indonesia Bireuen padatanggal 30 September 2005 dan telah didaftarkan di Kantor DinasTenaga Kerja, Mobilitas Dan Pendaftaran Penduduk KabupatenBireuen sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta PerkawinanNo. 08/P/C/ U/01/2005 tanggal 22 Oktober 2005 putus karenaperceraian;3.
    yang dimohonbanding tersebut sepanjang mengenai hak pemeliharaandan pengasuhan anak dibawah umur sehinggaselengkapnya berbunyi sebagai berikut:e Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:e Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;e Dalam pokok Perkara:e Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;e Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Terbandingden Tergugat/ Pembanding yang dilangsungkan digerejaMothodist Indonesia Bireuen pada tanggal 30 September2005 dan telah didaftarkan dicatatan dinas Tenagakerja, Mobilitas