No. 61 K/Pid/2005berdasarkan Muscab DPC PPP Kabupaten Kerinci tanggal 8 agustus2003 dimana semua persolan kepengurusan termasuk keuanganDPC PPP Kabupaten Kerinci diangap telah selesai, maka MajelisHakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsursengaja memiliki.... adalah kesimpulan yang keliru dan menyesatkan.Hal ini disebebakan oleh karena antara terbukti/tidaknya unsursengaja memiliki dengan Muscab DPC PPP Kabupaten Kerincimerupakan

Sehingga kesimpulanMajelis Hakim bahwa unsur sengaja memiliki tidak terbukti hanyaberdaarkan kepada telah adanya keputusan Muscab DPC PPPKabupaten Kerinci yang menganggap persoalan keuangan telahselesai,adalah kesimpulan yang terlalu. dipaksakan ~~ untukmembebaskan Terdakwa.

MajelisHakim telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan keterangansaksisaksi : Syafri Januk, SH., Zulfan Datuk, M.Jamin Ismail, matSadri, agusti Nurdin, Suhartoni Samsudin dan Moh Tabin yangdiajukan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan Muscab DPC PPPHal. 8 dari 12 hal. Put.

Oleh karena itusisa pembayaran penerimaan barang Paket IML adalah tanggung jawabmutlak Para Tergugat bukan tanggung jawab Para Turut Tergugat berdasarkanLampiran dari Surat Keputusan Muscab X AKLI Malanag tahun 2009 No. 0005/KEP/MUSCAB/X/MLG/2009, sehingga patut menurut hukum Para TurutTergugat dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar tuntutan Penggugat ;6 Bahwa dalildalil selebihnya Para Turut Tergugat tidak tahu menahu karenatidak ada sangkut pautnya dengan Para Turut Tergugat ;7 Bahwa berdasarkan

Sesudah muscab koperasi lebih gencarmenegur dan terakhir tahun 2010 melalui RAT diputuskan masalah ini harusdibawa ke ranah hukum ;Bahwa dalam muscab 2009 disimpulkan tidak ada pengalihan hutang daripengurus DPC AKLI Malang yang lama kepada pengurus DPC AKLI Malangyang baru ;Bahwa pemesanan secara lisan biasanya dilakukan oleh Tergugat II ;Bahwa kKekurangan pembayaran pada koperlis Jawa Timur menjadi tanggungjawab pribadi Tergugat I IV termasuk pembelian oleh Tergugat II;Bahwa saksi tidak mengetahui

Achsin, MM tanggal 14 Januari2009, diberi tanda TT 1 ;Fotocopy Surat Keputusan Musyawarah Cabang X AKLI Cabang Malang Rayatahun 2009 no : 001/KEP/MUSCAB X/MLG/I/2009 tanggal 28 Januari 2009tentang Korum Muscab X AKLI Cabang Malang Raya, diberi tanda T.T 2 ;Fotocopy Surat Keputusan Musyawarah Cabang X AKLI Malang tahun 2009no : 005/KEP/MUSCAB X/MLG/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Hasil hasil Sidang Komisi A Bidang Pertanggungan jawaban,diberi tanda T.T 3;Fotocopy notulen rapat tertanggal 2812009

AKLI garis besar haluan sebagai acuanpenyusunan program kerja, tanggung jawab pengurus ;Bahwa saksi hadir dalam muscab AKLI saksi duduk di komisi A sebagaisekretaris.

DPC AKLI Malang mendapatkan material membeli dari Koperlis JawaTimur ;Bahwa saksi hadir pada Muscab AKLI Malang dan saksi duduk di komisi Bmembahas masalah program kerja yang akan datang.

I, pada tanggal 27 Maret 2012 akan tetapikarena adanya Surat Perintah dari Tergugat III dan Tergugat IV Nomor 31/PO.DPDJATIM/IM/2012 perihal: Pelaksanaan Muscab II DPC Kabupaten Kediri tanggal 14Maret 2012, maka Pelaksanaan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kediridilaksanakan sesuai dengan surat tersebut;Bahwa atas dasar surat perintah Tergugat HI dan Tergugat IV Nomor: 31/PO.DPDJATIM/MI/2012 perihal: Pelaksanaan Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri tanggal14 Maret 2012, selanjutnya pada Hari Rabu

Jatim dan tanpa alasan hukum yang mendasar tidak memilikikewenangan untuk melakukan pengambilalihan penyelenggaraan Muscab IIDPC PD Kabupaten Kediri;Penyelenggaraan Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri di kantor Tergugat IIIdan Tergugat IV adalah kehendak pribadi dari Dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrat Prov.

Jatim, telah diselenggarakan Muscab II lanjutan DPD PDJatim dengan agenda tunggal pemilihan Ketua DPC PD Kabupaten Kediri, secaraaklamasi peserta yang hadir menetapkan Tergugat II sebagai Ketua terpilih dalammusyawarah II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri, hal init menunjukkan bahwapelaksanaan Muscab II lanjutan di atas tidak sesuai dengan AD/ART dan ataskepatutan.

Jatim Masa Bakti20122017;e Bahwa di dalam Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakandi DPD PD Jatim jelas melanggar aturan hukum dan khususnya AD/ARTdan Peraturan Organisasi Partai Demokrat karena dalam Muscab II a quotelah dibuat, ditandatangani dan dibacakan surat tanpa kop dan stempel sahdari DPC PD Kabupaten Kediri oleh H.

batal demi hukum;e Sudah ada 2 (dua) pengurus DPC PD Kabupaten Kediri hasil Muscab II diDPD PD Jatim (SK DPP Nomor 56.10/SK/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentangSusunan Pengurus DPC PD Kabupaten Kediri Prop.

VIIIORGANDA Kabupaten Tangerang yang sudah siap 100% diantaranya:Biaya tempat dan konsumsi untuk Muscab VII Organda KabupatenTangerang;Biaya cetak undangan dan bahan materi Muscab VIII OrgandaKabupaten Tangerang;Waktu pelaksanaan Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerangtanggal 18 Juli 2018 di RM Warung Sunda Telaga BestraiKabupaten Tangerang.Seluruhnya sudah disiapkan oleh panitia SC/OC Muscab VIIIORGANDA Kabupaten Tangerang yang dibentuk dan diberi SK olehPenggugat;B.

PELAKSANAAN MUSCAB VIII ORGANDA KABUPATEN TANGERANGYANG MELANGGAR HUKUM1. Bahwa pada saat dimulainya acara Muscab VIII ORGANDAKabupaten Tangerang pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam10.00 bertempat di RM. Warung Sunda, Telaga Bestari, KabupatenTangerang, Ketua DPC Organda Kota Tangerang yang mewakili KetuaDPD Organda Banten melaporkan bahwa Ketua DPD ORGANDA Banten(Tergugat) tidak hadir karena sakit.

Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,yaitu : mengambilalin acara Muscab yang telah disiapkan secara matangoleh Penggugat diantaranya : Menetapkan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC); Menyiapkan tempat acara Muscab VIII Organda KabupatenTangerang; Menyiapkan konsumsi peserta Muscab,peninjau dan atamuundangan; Membuat undangan dan penggandaan buku materi Muscab VIIIOrganda.Sehingga Penggugat tidak bisa melaksanakan acara Muscab VIIIOrganda Kabupaten Tangerang yang telah

Pelaksanaan MUSCAB KE VIII DPC ORGANDA Kabupaten Tangerangmefanggar hukum.2.

oleh Penggugat/Pembanding yaitubahwa Penggugat/Pembanding telah melaksanakan Acara Muscab VIII DPCOrganda Kabupaten Tangerang yang dipersiapkan di RM.

sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi sebagaipara Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember padapokoknya atas dalildalil :Bahwa para Penggugat adalah Pimpinan Partai yang definitif dengansebutan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPCPKB)Kabupaten Jember sebagai hasil pemilinan secara demokratis dan legitimatedalam forum Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenJember Ke atau dikenal dengan sebutan Muscab

Ke DPCPKB, KabupatenJember yang digelar di Hotel Bandung Permai Jember pada tanggal 1213Januari 2002, sebagaimana memenuhi Pasal 12 ayat (1) C Anggaran Dasar/ADPartai Kebangkitan Bangsa dan dalam pasal 53 ayat (1) huruf c, d dan cAnggaran Rumah Tangga/ART PKB ;Bahwa selanjutnya hasil Muscab ke DPCPKB Kabupaten Jembersebagaimana posita butir 1 diatas disahkan melalui Surat Keputusan dariDewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPCPKB) Nomor :012/DPP02/IIVA.V/IV2002, tertanggal 1 Pebruari 2002

Dengan kata lain bahwa Muscablubtersebut tidak dihadairi oleh Pengurus DPAC yang berhak sesuai SuratKeputusan Penetapan Pengesahan Personil DPAC PKB ;Bahwa Forum Musyawarah Cabang Luar Biasa/Muscablub menurutAnggaran Dasar PKB Pasal 18, dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 36 tidakdiatur dan tidak dikenal, tetapi yang diatur dan dikenal dalam ADART PartaiKebangkitan Bangsa adalah Musyawarah Cabang/Muscab sebagaimana Pasal18 huruf (h) Anggaran dasar dan Pasal 53 Anggaran Rumah Tangga PartaiKebangkitan

Bahwa Musyawarah Cabang/Muscab tersebut dianggapsah apabila memenuhi unsur Pasal 55 huruf (a) Anggaran Rumah Tangga PKByang mana harus dihadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlahDPACPKB yang sah. Akan tetapi sebaliknya forum Muscablub tersebut selaintidak ada diatur dalam ADART Partai, dihadiri oleh peserta DPAC PKB yangtidak sah, sehingga para Tergugat tersebut tidak mempunyai hak untukmemberikan suaranya atau hak pilinnya dalam Muscabluob DPC PKB.

Demikianhalnya DPCPKB Jember hasil Muscab ke DPCPKB Jember adalah periode2002 s/d 2007, seharusnya Muscablub tersebut periode 20052007 bukan20052010, maka dengan fakta tersebut semakin menambah deretan ketidakbenaran produk yang dihasilkan Muscablub tersebut ;Bahwa oleh karena Muscablub tersebut dilaksanakan dengan caracaramelawan hukum maka segala hasil Keputusan Muscablub harus pula dianggapmelawan hukum dan batal demi hukum, termasuk Surat Keputusan yangmenetapkan para Tergugat sebagai Pimpinan

Bojonegoro periode 2005 s/d 2007 yang sah adalah uraian mengenaisusunan keanggotaan sebagai tersebut dalam gugatan ;:bahwa percepatan MUSCAB (Muscablub) yang dilaksanakan atasdesakan/permintaan 23 DPAC PKB, PCNU Kab. Bojonegoro, Muslimat NUCabang GP ANSHOR Cab.

Bojonegoro, Fatayat NU Cabang, MasyayekhMasyayekh berangkat dari sinilah DPC PKB mengadakan percepatan MUSCAB(Muscablub) yang seharusnya dilaksanakan tahun 2007 sebab kefakumanPartai ;bahwa percepatan MUSCAB (Muscablub) adalah menunjuk MLBYogyakarta tahun 2002 yang menetapkan Ketua Tanfidz Bapak Prof.DR. AlwiHal. 2 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2008Shihab sebagai pemegang Amanat Kedaulatan Tertinggi Partai, untukmelanjutkan periode Sdr. H.

Imam Nahrowi sebagai Carteker DPW PKB Jawa Timur,padahal dalam aturan AD/ART Partai yang memilin ketua adalah menyesuaikantingkat masingmasing DPC yang memilih PAC yang memilih DPRT (Ranting)melalui musyawarah sebagai kedaulatan partai ;bahwa DPC PKB Bojonegoro yang eksis sampai gugatan ini diajukanadalah DPC PKB Bojonegoro hasil percepatan MUSCAB (Muscablub) yangdiselenggarakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2005 di Ponpes AbuDzarin KendalDander Bojonegoro yang dipimpin oleh KH.

Bojonegoro periode 20052010,dan pada kenyataannya Rapat Pleno dan MUSCAB juga tidak pernah adadan tidak pernah terjadi ;2. Surat Carteker DPW PKB Jawa Timur NU No. 029/DPWCTRA/A.1/V/2005tanggal 6 Juni 2005, perihal Rekomendasi Kepengurusan DPC PKB Kab.Bojoneoro periode tahun 20042009, hal tersebut menjadikan KepengurusanDPC PKB tidak ada pegangan yang pasti ;3.

/VVV2005 adalah tidak sah karena tidak melalui MUSCAB sesuaidengan AD/ART Partai ;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pdt/20083. Menghukum para Tergugat tidak boleh menggunakan atribut, logo danfasilitas lainnya sepanjang mengenai Partai Kebangkitan Bangsa ;4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp.2.200.000.000, (dua milyardua ratus juta rupiah) ;5.

) kepada Tergugat II yang akan dilaksanakan pada tanggal 21April 2016, dimana dalam MUSCAB tersebut telah menyepakati susunanpengurus cabang kota bontang sesuai Keputusan No.09/MUSCAB2016tanggal 6 Mei 2016..

Menyatakan hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) tanggal 21 April 2016yang tertuang dalam Keputusan No.09/MUSCAB2016 tanggal 6 Mei 2016tersebut sah dan berlaku.3. Menyatakan bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang melakukan pemilinanyang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Gerakan Pramuka adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).4. Menyatakan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka KalimantanTimur No.064 Tahun 2015 tersebut tidak sah dan batal demi hukum.5.

OBSCUUR LIBEL KARENA PETITUM TIDAK JELAS DANTIDAK DIDASARI DALAM POSITA GUGATAN PENGGUGATBahwa salah satu Petitum Penggugat berbunyi:Menyatakan hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) tanggal 21 April 2016yang tertuang dalam Keputusan No.09/MUSCAB2016 tanggal 6 Mei 2016tersebut sah dan berlaku.Bahwa ternyata setelah ditelaah lebih jauh, ternyata tidak terdapat dalilgugatan yang menjadi posita gugatan terkait dalil bahwa Muscab yangdilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 21 April 2016 telah sesuaiHalaman

7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Padt.G/2016/PN Smrdengan ketentuan AD/ART organisasi, karena Para Penggugat sendiri tidakmemiliki Kewenangan yang diberikan oleh Kwartir Daerah GerakanPramukan Kalimantan Timur untuk melakukan MUSCAB dan ParaPenggugat juga telah berakhir masa bakti kepengurusannya pada bulanMaret 2016.

Sehingga Para Penggugat tidak jelas kewenangan yangdimiliki dalam melaksanakan MUSCAB II tersebut.Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut jelas kabur karena tidak sesuaidengan faktanya dan tidak didukung dalam posita gugatan Penggugatbahwa Para Penggugat berhak melaksanakan MUSCAB II sehingga ParaPenggugat merasa berhak menuntut hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB)tanggal 21 April 2016 yang tertuang dalam Keputusan No.09/MUSCAB2016 tanggal 6 Mei 2016 tersebut sah dan berlaku.Hal ini sesuai Putusan Mahkamah

Perbuatan itu ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada saat diadakan acara Muscab pertama Partai Demokrat KabupatenNganjuk yang diselenggarakan di Hotel Karya Wisata Sanggrahan, KecamatanSawahan, Nganjuk pada tanggal 2 Agustus 2007. Dalam Muscab tersebutberlangsung pemilihan kandidat Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk dansaksi SUMARDI RAHARJO (korban penistaan) juga sebagai calon ikut dalampemilinan kandidat calon Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk.

terdakwa TOTOK SUDARYANTO bin DARMAJI pada waktudan tempat seperti yang terurai dalam dakwaan Primair tersebut di atas :dengan sengaja melakukan penghinaan yang bersifat menista ataumenista dengan tulisan, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di mukaumum dengan lisan atau dengan tulisan , di muka orang itu sendiri denganlisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atauditerimakan kepadanya; Perbuatan itu ia Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :Pada saat diadakan acara Muscab

pertama Partai Demokrat KabupatenNganjuk yang diselenggarakan di Hotel Karya Wisata Sanggrahan, KecamatanSawahan, Nganjuk pada tanggal 2 Agustus 2007; Dalam Muscab tersebutberlangsung pemilihan kandidat Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk dansaksi SUMARDI RAHARJO (Korban penistaan) juga sebagai calon ikut dalampemilinan kandidat calon Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk.

No. 804 K/Pdt.Sus/2012terbanyak dalam Pemilu Legislatif Tahun 20092014 dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong dengan Derah Pemilihan (Dapil)I;2 Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong untuk Periode20062011 berdasarkan hasil MUSCAB V PPP Kabupaten Rejang Lebong;3 Bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka Kepengurusan DPC PPPKabupaten Rejang Lebong Periode 20062011 berakhir.

Selanjutnyadilaksanakan MUSCAB VI DPC PPP Rejang Lebong pada bulan Maret 2011 dihotel Bukit Kaba Curup akan tetapi Muscab tersebut mengalami deadlockdikarenakan ada oknumoknum yang membuat acara Muscab tersebut gagal,Muscab VI DPC PPP Rejang Lebong batal dilaksanakan dan akhirnya Muscabdiambil alih oleh DPW PPP Bengkulu 30 (tiga puluh) hari kemudiandilaksanakan Muscab VI DPC PPP Rejang Lebong tepatnya di kantor DPW PPPBengkulu.

Namun Muscab VI tersebut adalah cacat hukum karena melanggartahapantahapan yang dituangkan dalam Tatib Muscab VI sesuai mekanismeyang memiliki tahapantahapan berdasarkan juklak/juknis yang dikeluarkan olehDPP PPP;4 Bahwa adapun tahapantahapan yang paling penting dalam mekanisme Muscabsalah satu diantaranya adalah tahapan penyampaian Laporan PertanggungJawaban (LPJ) yang disampaikan oleh Pengurus Harian Periode sebelumnya dihadapan forum peserta/utusan serta peninjau Muscab.

Sehingga dengan tidak dilaksanakan tahapan penyampaianLPJ tersebut, Muscab VI DPC PPP Rejang Lebong yang telah dilaksanakan diDPW PPP Bengkulu., telah melanggar juklak/juknis yang telah ditentukan dandikeluarkan oleh DPP PPP.

Karena tahapan penyampaian LPJ pada Muscab/Muswil/ Muktamar adalah tahapan terpenting, karena tahapan ini merupakantahapan penentuan yang disahkan oleh segenap utusan dan peninjau yang hadir(forum musyawarah) untuk menyatakan bahwa kepengurusan yang lamadinyatakan Demisioner;5 Bahwa fakta yang terjadi pada Muscab VI DPC PPP yang dilaksanakan di DPWPPP Bengkulu sebagai Ketua DPC PPP Rejang Lebong (Penggugat: Erfensi,S.H) dan pengurus yang secara legalitas formalnya belum demisoner, tidakdiberikan

Perbuatan itu ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada saat diadakan acara Muscab pertama Partai Demokrat KabupatenNganjuk yang diselenggarakan di Hotel Karya Wisata Sanggrahan, KecamatanSawahan, Nganjuk pada tanggal 2 Agustus 2007. Dalam Muscab tersebutberlangsung pemilihnan kandidat Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk dansaksi SUMARDI RAHARJO (korban penistaan) juga sebagai calon ikut dalampemilinan kandidat calon Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk.

terdakwa TOTOK SUDARYANTO bin DARMAJI pada waktudan tempat seperti yang terurai dalam dakwaan Primair tersebut di atas :dengan sengaja melakukan penghinaan yang bersifat menista ataumenista dengan tulisan, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di mukaumum dengan lisan atau dengan tulisan , di muka orang itu sendiri denganlisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atauditerimakan kepadanya; Perbuatan itu ia Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :Pada saat diadakan acara Muscab

pertama Partai Demokrat KabupatenNganjuk yang diselenggarakan di Hotel Karya Wisata Sanggrahan, KecamatanSawahan, Nganjuk pada tanggal 2 Agustus 2007; Dalam Muscab tersebutberlangsung pemilihnan kandidat Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk dansaksi SUMARDI RAHARJO (Korban penistaan) juga sebagai calon ikut dalampemilinan kandidat calon Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk.

Bahwa pada waktu dilaksanakan Musyawarah Cabang DPC PKB Lumajang dansewaktu penetapan hasilhasil Muscab DPC PKB Lumajang baik program kerjamaupun pemilinan Ketua Dewan Syuro dan ketua Dewan Tanfidz DPC PKB35Lumajang, tidak ada satupun peserta Muscab dimaksud yakni Pengurus DPCPKB Lumajang dan perwakilan DPAC PKB se Kab.Lumajang yang mempunyaihak suara, mengajukan keberatan atas hasilhasil Musyawarah Cabang DPCPKB Lumajang, bahkan sampai DPP PKB mengesahkan hasil Muscab DPC PKBLumajang juga tidak

ada keberatan dari peserta Muscab DPC PKB Lumajangapalagi menggugatnya ke Pengadilan ;.

DPC PKB Lumajangberakhir, tidak ada keberatan dari peserta Muscab yakni DPC dan DPAC PKB diwilayah Kabupaten Lumajang, sehingga dengan demikian tida ada alasan bagiDPP PKB untuk tidak mengesahkan hasil Muscab DPC PKB Lumajang dimaksuddan menerbitkan surat Keputusan DPP PKB ( Turut Tergugat ) Nomor : 8787/DPP03/V/A.1/VIII/2011 tertanggal 05 Agustus 2011, tentang Susunan DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa ( DPC PKB) Kab.Lumajang .

Bukti P8 : Foto copy surat Tugas nomor : 8627/DPP03/V/B.1/VII/2011tanggal 07 Juli 2011 ; 10.Bukti P8 a : Foto copy surat undangan Muscab III tanggal 11 Juli 2011 nomor011/PKB/MuscabIII/VII/2011 untuk Ketua DPAC Tekung ;11.

Bukti T13. : Foto copy Daftar hadir utusan Muscab Ill PKB Kab.Lumajang tanggal22 Juli 2011 ; . Bukti T14 ; Foto copy Surat Mandat peserta Muscab III PKB Kab.Lumajang ; . Bukti T15 : Foto Copy materi rancangan Tata Tertib Musyawarah CabangPKB .Kab.Lumajang ;. Bukti T16 ~: Foto copy Berita Acara perhitungan suara pemilihnan ketua DewanSyura dan Tanfidz DPC PKB Kab.Lumajang ; 17.

Perbuatantersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Berawal dari pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) organisasiPemuda Pancasila Bukittinggi pada bulan Februari 2018 dengan agendaPemilihan Ketua Pemuda Pancasila Bukittinggi dan pada saat itu saksikorban Suhendra (panggilan Eng) sebagai calon tunggal Ketua PemudaPancasila sedangkan Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Muscab tetapi saksikorban merasakan bahwa Terdakwa berusaha ingin menggagalkan Muscab,dengan cara masih tetap memegang proposal

Muscab serta Terdakwa jugatidak menghadiri Muscab tersebut, namun saksi korban secara aklamasitetap terpilin menjadi Ketua Pemuda Pancasila Bukittinggi selanjutnya saksikorban tidak memasukkan nama Terdakwa dalam susunan pengurus sertatidak terdaftar sebagai anggota Pemuda Pancasila Bukittinggi, sehinggaTerdakwa menjadi tidak senang kepada saksi korban; Dilatarbelakangi rasa tidak senang kepada saksi korban tersebut,Terdakwa lalu menyuruh saksi Hendra (panggilan Hendra) untuk mencarisaksi Dedi Renaldi

Arif Rahman panggilan Arif aliasTemokyang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancamanatau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain Supayamelakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut: Dilatarbelakangi rasa tidak senang kepada saksi korban Suhendra terkaitpelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab

Kampar tidakdiundang Penggugat, dan tidak ada pertanggung jawaban keuanganPartai, sehingga terjadi lagi unjuk rasa ratusan kader PPP di Kab.Kampar yang menyerukan bahwa muscab tersebut tidak sah demi aturanPartai, hal mi dapat dilihat dengan tidak ditanda tanganinya SuratKeputusan (SK) hasil Muscab tersebut oleh ketua DPW PPP PropinsiRiau waktu Bapak H.

Rusri Effendi, SE, S.Pdi, M.Si.Dan setelah Muscab ulang di Hotel Labersa, kondisi DPC PPP Kab.Karnpar sernakin tak menentu, karena hamper semua kader dansimpatisan tidak mengakui Muscab tersebut yang menghasilkan19kepengurusan yang juga dianggap tidak sah, ini terbukti kemudian DPPPPP mengeluarkan surat pembekuan kepengurusan.

PPP Kampar di WismaAngga Bangkinang dan sempat dibuka tapi karena ada keributan, demomaka muscab tersebut gagal dan diundur;bahwa, kemudian diadakan lagi Muscab di Hotel Labersa dan saat ituterpilih Penggugat sebagai Ketua Cabang PPP Kabupaten Kampar periode20112016;bahwa, saat itu saksi yang memimpin rapaty;bahwa, kemudian hasil tersebut dibekukan oleh DPW PPP Riau sehinggaada Muscab baru dan terpilih pengurus baru dengan Ketua Yurmailis Sarujidan Hendra Yani;bahwa, setahu saksi ada LPJ pada saat

muscab;.

DPC PPP di WismaAngga pada Desember 2010 tetapi gagal karena ada keributan, laludiadakan lagi Muscab kedua di Hotel Labersa dan terpilih Penggugatsebagai Ketua kembali, tetapi hasil Muscab tersebut tidak diakui oleh DPWPPP Rian dan kemudian dibekukan;Bahwa, saksi tidak diundang pada saat kedua Muscab tersebut;Bahwa, terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan PPP KabupatenKampar tahun 2010 telah diperksa BPK dan hasilnya ada yang tidaksesuat;Bahwa, PAW yang dilakukan pada Penggugat didasarkan pada

DAUDSYAH sebagai Ketua DPCIX Aceh Sepakat Pangkalan Brandan namun oleh Penggugat telah melantikSaudara NAZARUDDIN sebagai ketua DPC IX Aceh Sepakat sehinggatindakan Penggugat telah mengakibatkan perpecahan dikalangan anggotaDPC IIl Aceh Sepakat Pangkalan Brandan karena yang dilantik adalahbukan orang yang dipilih oleh Formatur MUSCAB;Bahwa pengangkatan Saudara NAZARUDDIN sebagai Ketua DewanPimpinan Cabang IX Aceh Sepakat Pangkalan Brandan oleh Penggugat dan II secara nyata telah melanggar Anggaran

Dasar Pasal 10 ayat 2 hurufa yang berbunyi DP dan DPC dipilih dan ditetapbkan oleh MUSYAWARAHANAK CABANG (MUSCAB) dan disahkan oleh DPP untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan Pasal 11 ayat 3 huruf a Musyawarah Cabang (MUSCAB)pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat cabang dan AnggaranRumah Tangga Pasal 10 ayat 2 huruf b yang berbunyi DPCdipilih/ditetapkan dan diberhentikan oleh MUSCAB dan Pasal 20 ayat 3huruf c yang berbunyi Musyawarah Cabang (MUSCAB) memilih danmenetapkan ketua DP dan Ketua

Pasal 10 ayat 2 huruf a yang berbunyi DP dan DPC dipilih dan ditetapkanoleh MUSYAWARAH ANAK CABANG (MUSCAB) dan di sah kan olehDPP untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun.h. Pasal 11 ayat 3 huruf a Musyawarah Cabang (MUSCAB) pemegangkekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat cabang.Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 Dewan Pimpinan Pusat:a.

) dan di sah kan oleh DPPuntuk masa jabatan 5 (lima) tahun.Pasal 11 ayat 3 huruf a Musyawarah Cabang (MUSCAB) pemegangkekuasaan tertinggi Organisasi ditingkat cabang.Anggaran Rumah TanggaPasal 13 Dewan Pimpinan Pusat:e.

Pasal 10 ayat 2 huruf b yang berbuny/i :DPC dipilih/ditetapkan dan diberhentikan oleh MUSCAB.. Pasal 20 ayat 3 huruf c yang berbunyi :Musyawarah Cabang (MUSCAB) memilih dan menetapkan ketua DP danKetua DPC melalui 5 (lima) orang formatur yang dipilih dari dan oleh pesertasecara LUBER (langsung,umum,bebas dan rahasia).Bahwa judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksiPembanding /Tergugat dk./Penggugat dr., Pembanding II/Tergugat II dk.

DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal21 April 2008 tentang Pengurus Dewan Presidium CabangPartai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way KananPeriode 2008 Muscab adalah Pengurus Cabang Partai RepublikHal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor :11/G/2011/PTUN BLNusantara (RepublikaN) dengan jabatan Presidium DPCKabupaten Way Kanan;. Bahwa sebagai Kader / Anggota Partai Republik Nusantara(RepublikaN), Penggugat telah melakukan segala tindakanberdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai;.

Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, Kepengurusan DewanPresidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN)Kabupaten Way Kanan memiliki 2 (dua) Kubu StrukturKepengurusandiantaranya: e Versi DPC Partai Republik Nusantara (RepublikaN)Kabupaten Way kanan berdasarkan SK DPD PartaiRepublik Nusantara (RepublikaN) Provinsi LampungNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April2008 tentang Pengurus Dewan Presidium CabangPartai Republik Nusantara (RepublikaN) KabupatenWay Kanan Periode 2008 Muscab, dengan

Bendahara Umum : ALIANTOMO ; Dan bukan diusulkan oleh Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SKNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode2008 Muscab, dengan Struktur Pengurus:1. Ketua PresidiumZUNAFIAH : 2.

Bukti P9.12Daftar Hadir Musyawarah Cabang I Partai Demokrat KabupatenButon (sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 01/MUSCAB H/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal18 Nopember 2011, Tentang Jadwal Acara Musyawarah CabangII Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 02/MUSCAB H/PD/Kab.

Buton/XI/2011, tanggal18 Nopember 2011, Tentang Peraturan Tata Tertib MusyawarahCabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 03/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal19 Nopember 2011, Tentang Pimpinan Sidang ParipurnaMusyawarah Cabang II Partai Demokrat Kabupaten Buton (sesuaidengan aslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 04/MUSCAB II/PD/Kab.

Bukti P 9.17Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 06/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal19 Nopember 2011, Tentang Program Kerja Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti20112016 (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 07/MUSCAB II/PD/Kab.

Buton/XI/2011, tanggal19 Nopember 2011, Tentang Laporan Pertanggung JawabanDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten ButonMasa Bakti 20112016 (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 08/MUSCAB II/PD/Kab.

Buton/XI/2011, tanggal19 Nopember 2011, Tentang Calon Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti 20112016(sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 09/MUSCAB II/PD/Kab. Buton/XI/2011, tanggal19 Nopember 2011, Tentang Ketua Terpilih Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kabupaten Buton Masa Bakti20112016 (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Musyawarah Cabang II Partai Demokrat KabupatenButon Nomor : 10/MUSCAB II/PD/Kab.

Perbuatan tersebut dilakukandengan caracara sebagai berikut :Berawal dari pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) organisasi PemudaPancasila Bukittinggi pada bulan Februari 2018 dengan agenda PemilihanKetua Pemuda Pancasila Bukittinggi dan pada saat itu saksi koroban Suhendra(panggilan Eng) sebagai calon tunggal Ketua Pemuda Pancasila sedangkansdr. ARIF RAHMAN (panggilan Arif alias saksi Temok) selaku KetuaPelaksana Muscab tetapi saksi korban merasakan Bahwa sdr.

ARIF RAHMAN(Terdakwa dalam berkas terpisah) berusaha ingin menggagalkan Muscab,dengan cara masih tetap memegang proposal Muscab serta sdr. ARIFRAHMAN juga tidak menghadiri Muscab tersebut, namun saksi korban secaraaklamasi tetap terpilin menjadi Ketua Pemuda Pancasila Bukittingg! selanjutnyasaksi korban tidak memasukkan nama sdr. ARIF RAHMAN dalam susunanHalaman 4 dari 44 hal.

Perbuatantersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Berawal dari pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) organisasi PemudaPancasila Bukittinggi pada bulan Februari 2018 dengan agenda PemilihanKetua Pemuda Pancasila Bukittinggi dan pada saat itu saksi koroban Suhendra(panggilan Eng) sebagai calon tunggal Ketua Pemuda Pancasila sedangkansdr. ARIF RAHMAN (panggilan Arif alias saksi Temok) selaku KetuaPelaksana Muscab tetapi saksi korban merasakan Bahwa sdr.

ARIF RAHMAN(Terdakwa dalam berkas terpisah) berusaha ingin menggagalkan Muscab,Halaman 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 87 /Pid.B/2019/PN Bkt.dengan cara masih tetap memegang proposal Muscab serta sdr. ARIFRAHMAN juga tidak menghadiri Muscab tersebut, namun saksi korban secaraaklamasi tetap terpilin menjadi Ketua Pemuda Pancasila Bukittinggi selanjutnyasaksi korban tidak memasukkan nama sdr.

HENDRIWARTA SAPUTRA PgI HEN yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebihdahulu, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Di latarbelakangi rasa tidak senang kepada saksi korban Suhendra terkaitpelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) organisasi Pemuda PancasilaBukittinggi pada bulan Februari 2018, sdr.

Bahwa pada tanggal 25 26 Februari 2007 dilakukan Musyawarah Cabang(MUSCAB 1) di Kab. MTB dan Penggugat masuk dalam jabatan WakilBendahara sesuai SK DPC No : 010/KEP/DPD/DPC.PD/III/2007 (Vide BuktiP.2)dan SK DPP Nomor : 151/DPP.PD/DPC/XII/2012. (Vide Bukti P.3)Penggugat diakomodir dalam jabatan Wakil Ketua II.2.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 dilakukan Musyawarah Cabangsekaligus Musyawarah Cabang untuk 11 (Sebelas) Kabupaten, Kota seProvinsi Maluku dan hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) II di Ambondengan terpilinnya Sdr. BALTHASAR LALAMAFU sebagai Ketua DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab. MTB.3.

Bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat Pasal 58 s/d 64 dan Petunjuk Peraturan Organisasi (PO) pasal 17huruf H, ayat 1, butir a,b, dan c yang menyatakan bahwa:H) Formatur1)Tugasa) Tugas Formatur Muscab / Muscablub adalah menyusunkepengurusan DPC.b) Dalam menyusun kepengurusan, formatur wajib memperhatikankepengurusan lama dan kemajemukan masyarakat di daerah yangmeliputi ketokohan, wilayah, suku, agama, golongan dan profesiyang dipandang dapat membesarkan Partai Demokrat.c

MTB yang baru yang ditugaskan oleh MUSCAB II diAmbon, tidak dipakai sama sekali (Vide Bukti P.5), padahal sesuaimekanisme susunan Tim Formatur terdiri dari :4.1. Anggota dari DPP 1 Orang4.2. Anggota dari DPD 1 Orang4.3. Dewan Pimpinan Cabang Demisioner4.4. Keterwakilan Kecamatan 1 DPAC4.5. Ketua TerpilihUntuk menyusun kepengurusan yang baru.5. Bahwa sudah sangat jelas segala proses rekruitmen kepengurusan DPCPartai Demokrat Kab.

/DPC.PD/III/2017 Tentang SusunanNama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokratKabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda P5;Fotocopy Surat Pendaftaran Partai Demokrat Kabupaten Maluku TenggaraBarat Nomor 01/PD/DPCMTB/II/2003 atas nama Ketua DPC PartaiDemokrat Mandataris Salvius Sikafir Titi, selanjutnya diberi tanda P6;Fotocopy Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan TentangMusyawarah Daerah (Musda)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub),Musyawarah Cabang (Muscab

Angaran Dasar PartaiHANURA dinyatakan kewenangan penyelenggaraan Musyawarah Cabang(MUSCAB) Partai HANURA adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC), akantetapi ternyata kemudian bahwa kewenangan penyelenggaraanMusyawarah Cabang (MUSCAB) Partai HANURA Kabupaten Jemberdiambilalin dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Derah (DPD) PartaiHANURA Propinsi Jawa Timur, dalam hal mana tindakan DPD PartaiHANURA Jawa Timur tersebut telah melanggar AD, ART dan PO PartaiHANURA; Bahwa, dari hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB

) Partai HANURAKabupaten Jember oleh Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai HANURAPropinsi Jawa Timur telah diputuskan bahwa Tergugat Il sebagai KetuaPartai HANURA Kabupaten Jember periode tahun 2015 2020; Bahwa, kemudian dari penyelenggaraan dari MUSCAB Partai HANURAKabupaten Jember termaksud diatas timbul perselisinan dan telah diajukanGugatan di Pengadilan Negeri Jember oleh Penggugat dengan perkaraNomor: 99/Pdt.G/2016/PN.

Photocopy Gugatan Pembatalan S.K Dewan Pimpinan Daerah PartaiHanura Propinsi Jawa TimurNo.SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/VIV/2016 dan PenyelenggaraanUlang Musyawarah Cabang Il (MUSCAB Il) Partai HANURA KabupatenJember Tahun 20152020, diberi tanda P4; . Photocopy Nota Bon Penagihan sampai tanggal 12122013 senilaiRp.18.005.000,00 (delapan belas juta lima ribu rupiah) biaya pembuatansekatsekat Kantor Sekretariat Partai Hanura Jember, diberi tanda P5;.

meminjamkan sebagian Gedung NasionalIndonesia (GNI) sebagai Kantor Sekretaris DPC Partai WHanuraKabupaten Jember, tanggal 23 Juli 2012, diberi tanda TI, Il1; Photocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PartaiHanura Propinsi Jawa Timur No.SKEP/046/DPD.JTM/HANURA/W201 1Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PartaiHati Nurani Rakyat Kabupaten Jember masa bhakti 20152020, diberitanda Tl, Ik2; Photocopy Surat Keputusan Musyawarah Cabang Partai NHanuraKabupaten Jember No.04/KEP/MUSCAB

Perbuatan tersebut dilakukan denganCaracara sebagai berikut: Berawal dari pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) organisasiPemuda Pancasila Bukittinggi pada bulan Februari 2018 dengan agendaPemilihan Ketua Pemuda Pancasila Bukittinggi dan pada saat itu saksikorban Suhendra (panggilan Eng) sebagai calon tunggal Ketua PemudaPancasila sedangkan Sdr. Arif Rahman (panggilan Arif alias Temok) selakuKetua Pelaksana Muscab tetapi saksi korban merasakan bahwa Sadr.

ArifRahman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berusahainginmenggagalkan Muscab, dengan cara masih tetap memegang proposalMuscab serta Sdr. Arif Rahman juga tidak menghadiri Muscab tersebut,namun saksi korban secara aklamasi tetap terpilin menjadi Ketua PemudaPancasila Bukittinggi selanjutnya saksi korban tidak memasukkan nama Sdr.Arif Rahman dalam susunan pengurus serta tidak terdaftar sebagai anggotaPemuda Pancasila Bukittinggi, sehingga Sdr.

Perbuatan tersebut dilakukan denganCaracara sebagai berikut:Berawal dari pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) organisasiPemuda Pancasila Bukittinggi pada bulan Februari 2018 dengan agendaPemilihan Ketua Pemuda Pancasila Bukittinggi dan pada saat itu saksi korbanSuhendra (panggilan Eng) sebagai calon tunggal Ketua Pemuda Pancasilasedangkan Sdr. Arif Rahman (panggilan Arif alias Temok) selaku KetuaPelaksana Muscab tetapi saksi korban merasakan bahwa Sdr.

Arif Rahman(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berusaha ingin menggagalkanMuscab, dengan cara masih tetap memegang proposal Muscab serta Sdr. ArifRahman juga tidak menghadiri Muscab tersebut, namun saksi korban secaraaklamasi tetap terpilin menjadi Ketua Pemuda Pancasila Bukittinggi selanjutnyasaksi korban tidak memasukkan nama Sdr. Arif Rahman dalam susunanpengurus serta tidak terdaftar sebagai anggota Pemuda Pancasila Bukittinggi,sehingga Sdr.

tahun 2018 untukpemilihan Ketua Pemuda Pancasila Bukittinggi dan Saksi Korban diusungsebagai calon ketua Pemuda Pancasila Bukittingg;Bahwa Saksi sebagai ketua pelaksana dalam Muscab Pemuda PancasilaBukittinggi pada waktu ini dan Saksi tidak menjalankan proposal yang adapada Saksi;Bahwa kemudian dalam Muscab tersebut, Saksi Korban terpilih sebagaiketua Pemuda Pancasila Bukittinggi danSaksi tidak dilibatkan dalamkepengurusan tersebut;Bahwa Saksi sering menyewa mobil untuk membawa anakanak Saksijalanjalan