Il Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru dan seluruhundangan lainnya dalam keadaan tertib, aman dan lancar;Bahwa setelah itu kemudian jadwal acara Muscab Il Partai DemokratKabupaten Kotabaru diputus dan ditetapbkan pada hari Minggu tanggal 12Februari 2012 jam 15.30 Wita sebagaimana Surat Keputusan Muscab IlPartai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang jadwal acara Muscab li PartaiHalaman 2 dari 26 hal.

Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Muscab Il PartaiDemokrat Kabupaten Kotabaru secara berdaya guna dan berhasil gunamaka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai DemokratKabupaten Kotabaru tentang Tata Tertiob Muscab Il Partai DemokratKabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keputusan Muscab Il PartaiDemokrat Nomor 02/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Tata Tertib MuscabIl Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12Februari 2012 jam 16.05 Wita;.

Bahwa untuk memimpin sidangsidang paripurna dan menjaga ketertibanserta kelancaran Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru makadiputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab Il Partai DemokratKabupaten Kotabaru tentang Pimpinan Sidang Muscab II Partai DemokratKabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keputusan Muscab Il PartaiDemokrat Nomor 03/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Pimpinan SidangParipurna Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hari Minggutanggal 12 Februari 2012 jam 16.30 Wita

Kabupaten Kotabaruperiode 20062011 sebagaimana Surat Keputusan Muscab Il PartaiDemokrat Nomor 04/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang PembentukanKomisiKomisi Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hariMinggu tanggal 12 Februari 2012 jam 16.35 Wita;.

KabupatenKotabaru untuk memilih dan menyusun Komposisi dan Personalia PengurusDewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kotabaru masa bhakti 20122017 sebagaimana Surat Keputusan Muscab II Partai Demokrat Nomor: 10/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Formatur Muscab Kabupaten Kotabaruyang ditetapkan di Kotabaru pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 jam17.15 Wita;Halaman 5 dari 26 hal.

Pasal 35 Anggaran DasarPERADI, maka DPC PERADI Jakarta Timur melaksanakan MusyawarahCabang (MUSCAB) PERADI Jakarta Timur yang berlangsung pada tanggal 15Januari 2014 diJakarta Timur, dimana Para Penggugat adalah anggotaOrganizing Committee (OC) dalam pelaksanaan MUSCAB tersebut;Bahwa dalam pelaksanaan MUSCAB PERADI Jakarta Timur tersebut, ParaPenggugat telah menemukan adanya pelanggaran dalam sidang PemilihanKetua Cabang PERADI Jakarta Timur dan pelanggaran tersebut dapatmengakibatkan tidak sahnya

Bahwa untuk menilai apakah ada pelanggaran dalam sidang pemilihanKetua Cabang PERADI Jakarta Timur dan pelanggaran tersebut dapatmengakibatkan tidak sahnya pemilihan Ketua Cabang PERADI JakartaTimur dalam MUSCAB Jakarta Timur tersebut, haruslah diukur apakahsesuai atau tidak dengan Tata Tertib MUSCAB yang sudah disepakatipara peserta MUSCAB yang hadir pada MUSCAB DPC Jakarta Timur;5.2.

MUSCAB) atas hasil / haltersebut dilakukan penetapan pengesahan tata tertib musyawarah Halaman 17 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT.DKIcabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta Timurtahun 2014.Pada pembahasan tata tertib MUSCAB DPC PERADI JakartaTimur yang sudah dibicarakan dalam sidang MUSCAB, tidak adayang keberatan tentang jumlah peserta yang mempunyai hakpilin / hak suara adalah berjumlah 185 (seratus delapan puluhlima) peserta pemilih.e Bahwa sesuai keputusan MUSCAB dan keputusan pimpinansidang

Sebagai advokat Peradi, panitiapelaksana MUSCAB DPC Jakarta Timur 15 Januari 2014 sesuai KeputusanDewan Pimpinan Cabang PERADI Jakarta Timur No.

melakukan dan mengakungaku sebagai anggota DPC Jakarta Timurdan memberikan suara sebagai peserta MUSCAB DPC PERADI JakartaTimur.

Bahwa setelah itu kemudian Jadwal Acara Muscab II Partai DemokratKabupaten Kotabaru diputus dan ditetapkan pada hari Minggu tanggal12 Februari 2012 jam 15.30 Wita sebagaimana Surat Keputusan Muscab IlPartai Demokrat Kabupaten Kotabaru tentang Jadwal Acara Muscab IlPartai Demokrat Kabupaten Kotabaru Nomor: 01/MUSCAB II/PD/KTB/II/2012 yang merupakan pedoman dalam melaksanakan Permusyawarahandi dalam Muscab Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru yang diadakansedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun;5.

Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Muscab Il PartaiDemokrat Kabupaten Kotabaru secara berdaya guna dan berhasil gunamaka diputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab II Partai DemokratKabupaten Kotabaru tentang Tata Tertib Muscab II Partai DemokratKabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keputusan Muscab Il PartaiDemokrat Nomor: 02/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Tata Tertib Muscab Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hari Minggu tanggal12 Februari 2012 jam 16.05 Wita;6.

Bahwa untuk memimpin sidangsidang paripurna dan menjaga ketertibanserta kelancaran Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru makadiputus dan ditetapkan Surat Keputusan Muscab Partai DemokratKabupaten Kotabaru Tentang Pimpinan Sidang Muscab II Partai DemokratKabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keputusan Muscab Il PartaiDemokrat Nomor: 03/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang Pimpinan SidangParipurna Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hariMinggu tanggal 12 Februari 2012 jam 16.30 Wita

Demokrat Kabupaten Kotabaruperiode 20062011 sebagaimana Surat Keputusan Muscab Il PartaiDemokrat Nomor: 04/Muscab II/PD/KTB/II/2012 tentang PembentukanKomisiKomisi Muscab I Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada hariMinggu tanggal 12 Februari 2012 jam 16.35 Wita;Hal. 3 dari 21 hal.

dan kekhilafan dalam membuat pertimbangan hukumnyakarena berdasarkan faktanya Muscab II Partai Demokrat KabupatenKotabaru yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 diKotabaru tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, dengan dasar karena: Muscab 11 Partai Demokrat Kabupaten Kotabaru pada tanggal12 Februari 2012 pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuanPasal 39 ayat (1) Anggaran Dasar, karena peserta muscab tidakHal. 15 dari 21 hal.

bersedia mengeluarkan Surat KeputusanPengesahan Hasil Muscab dengan alasan bahwa Peraturan Organisasisewaktu Muscab tidak dipedomani para peserta Muscab Bahwa Pimpinan Wilayah (PW) sudah merekomendasikan kepada PemngrusDaerah (PD) untuk mengeluarkan Surat Keputusan PengesahanKepengurusan akan tetapi Sampai saat ini PD belum mengeluarkannya.

Bahwa acara Muscab pada waktu ada pihak yang wolk out dengan alasanbahwa Peraturan Organisasi tidak dijadikan dasar sewaktu acara Muscabsehingga pihak PD membatalkan hasil Muscab Bahwa yang menentukan acara adalah kesepakatan pesert Muscab tidak adamasalah, lalu hasil Muscab ada dikirim hasil Pengurus Daerah (PD) akanHalaman 22Putusan No. 847/Pdt.G/2018/PN.Mdntetapi malah dibatalaakan dan langsung memngangkat care taker, padahaltidak ada dituranya; Bahwa yang mengeluarkan SK Cabang adalah PD, tapi

Sutrisno berdasarkan Muscab tadi; Bahwa yang berhak mengikuti Muscab adalah Ranting ada 6 orang, orangbagan organisasi ada 5, pengurus cabang Bahwa tata tertib muscab, pertangung jawaban pengurus sebelumnya,pemilhan ketua; Bahwa ketika pembahasan acara Muscab dimana tata tertib sudah disetujuloleh peserta.

Bahwa saksi mengetahui kalau Pengurus Daerah (PD) telah membatakanhasil Muscab dengan menunjuk caratekernya, akan tetapi carateker yangHalaman 26Putusan No. 847/Pdt.G/2018/PN.Mdnditunjuk tidak berhasil melaksanakan Muscab karena dihalanghalangi olehpihak Penggugat.

Bahwa setelah hasil Muscab disampaikan ke Pengurus Daerah (PD) untukdikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus terpilin ternyataPegurus Daerah (PD) membatalkan hasil Muscab tersebut denganmengangkat dan menunjuk pimpinan sementara untuk tugas utamamelaksanakan Muscab ulang, akan tetapi sampai masa tugas PimpinanSementara berakhir (20 April 2018 s/d 19 Juli 2018) ternyata Muscab Ulangtidak juga terlaksana sesuai bukti T 7.4.

., selaku Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Baratuntuk melaksanakan Muscab Tanah Datar dipercepat tanggal 6 Januari2011, oleh karena suatu hal DPW PPP kembali memberi petunjuk finalpelaksanaan Muscab PPP Tanah Datar tanggal 4 Januari 2001;.

Bahwa dengan waktu yang sangat mendesak Penggugat mengadakan rapattanggal 2 Januari 2011 dengan agenda membentuk Panitia Muscab, rapatdilanjutkan pada tanggal 3 Januari 2011 dalam rangka persiapanAdministrasi dan selanjutnya memesan dan menyiapkan tempatpelaksanaan Muscab di aula Hotel Pagaruyung;.

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan Muscab pada hari Selasa tanggal 4Januari 2011 bertempat di aula Hotel Pagaruyung telah hadir utusan 14 PACPPP se Kabupaten Tanah Datar, peninjau dan pimpinan partai politik lainserta para undangan lainnya telah memenuhi ruangan aula HotelPagaruyung, Muscab dihadiri oleh Capt. H.

., Ketua DPWbeserta rombongan memasuki ruangan Muscab beberapa saat kemudiandengan alasan yang tidak jelas dimana Tergugat beserta rombongan telahmeninggalkan ruangan Muscab, tidak beberapa lama kemudian datangBupati Tanah Datar menghadiri Muscab setelah acara pembukaan selesai,Panitia Muscab berdasarkan persetujuan peserta dan peninjau yang hadirsepakat melanjutkan Muscab;.

Bahwa Panitia Muscab dengan Agenda menetapkan Jadwal Muscab,menetapkan Peraturan Tata Tertib Muscab dan melakukan pemilihan 24orang anggota formatur, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 seluruhanggota formatur mengadakan rapat untuk menentukan Susunan danPersonalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis PertimbanganCabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 20102015, ditetapkanHj. Isnayulis Ketua, dan A. Dt.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor 16.100/BPD.SS/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 perihal: Jadwal Muscab, Tergugat menetepkan jadwal Muscab Gapensi Musi Banyuasin;8. Dalam surat sebagaimana dimaksud angka 7 di atas, Tergugat menetapkanbahwa Musyawarah Cabang Gapensi MUBA dilaksanakan pada tanggal 20 Januari2011:9.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Panitia Muscab melakukan koordinasi denganTergugat I, salah satu materi yang dibahas pada saat itu, berkaitan dengan jumlahanggota Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin dan memiliki hak suara dan/atau hakpilin dalam Muscab;11.

Bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan penjelasan kepada Penggugatberkaitan dengan jumlah anggota BPC Gapensi Musi Banyuasin sebagai pesertapenuh yang mempunyai hak suara dan/atau hak pilin dalam Muscab, maka padatanggal 18 Januari 2011, Penggugat mengadakan rapat dengan jajaran pengurus darpanitia Muscab, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Muscab VI BPC GapensiMuba ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan;17.

Muba/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentangPembubaran Panitia Muscab VI BPC Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011 2016;18. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2011 Muscab VIGapensi Musi Banyuasin tetap dilaksanakan dan Muscab tersebut dihadiri olehTergugat I;19.Bahwa kemudian Penggugat mengetahui, penyelenggaraan Muscab VI GapensiMusi Banyuasin tersebut, dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk melaui SuratKeputusan Nomor 321.08/BPC Gapensi.

Bahwa pada hari yang sama, sesaat setelah Muscab, Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentangPengesahan Susunan Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi MusiBanyuasin masa Bhakti 20112016 dan mengangkat serta menetapkan Tergugat IIsebagai Pengurus Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti20112016;21.Bahwa setelah dilaksanakannya Muscab oleh Tergugat II dengan dukungan penuhTergugat I, melalui Surat Nomor 332.02/BPC Gapensi.

No. 110PK/Pid/2010menyelenggarakan Muscab PBR dengan tujuanmembentuk/memiliki Pengurus baru periode tahun 20072012 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14Februari 2007 di Hotel Janggleng Jl. Panglima SudirmanBojonegoro;Bahwa Sebelum Muscab PBR dilaksanakan pengurus PBRmengadakan rapat guna membentuk susunan panitia Muscabdan dalam rapat tersebut telah diperoleh/disepakatidibentuk susunan panitia sebagai berikut:Ketua Panitia Muscab : H.M.HASYIM;Sekretaris : ARIFIN;Bendahara : Ir.

MULYONO; Bahwa untuk memperlancar jalannya Muscab PBR Kab.Bojonegoro yang akan dilaksanakan pada hari Rabutanggal 14 Februari 2007, Ketua DPC PBR padatanggal 01 Februari 2007 telah mengajukan SuratPermohonan Bantuan Dana ke Pemkab. Bojonegorountuk biaya Muscab PBR Bojonegoro yang ditandatangani oleh Ketua DPC PBR Kab. Bojonegoro Sadr.Drs.H.M.MAIMUN ICHSAN, MM dan sekretaris DPC PBRSdr.

H.M HASYIM (periode tahun 2003 2007), yangmana Surat Permohonan Bantuan Dana tersebut yangmengirim/menyerahkan ke Pemkab Bojonegoro adalahTerdakwa sendiri; Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007 atau sebelumpelaksananaan Muscab Kab.

ALI HUDA kepada Bendahara MUSCAB PBRSdr. Ir. Mulyono tertanggal 20 Februari 2007;.

dan setelahTerdakwa kembali dari Nganjuk (kepergian selama 7 hari)dan mengetahui bahwa uang kas tidak cukup karenapembengkakan biaya muscab Terdakwa kemudian menyerahkanuang tersebut secara utuh kepada bendahara panitia.

Nomor 584 K/Pdt/201310.11.12.Bahwa rencana diselenggarakannya percepatan Muscab, ditujukan untukmelakukan penyegaran kepengurusan, sehingga pada tanggal 18Oktober 2010, Penggugat mengirimkan pemberitahuan kepada Tergugat melalui surat dengan Nomor 317.05/BPC.Gapensi.Muba/X/2010 perihal:Untuk mengadakan musyawarah cabang;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor16.100/BPD.SS/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 perihal: Jadwal Muscab,Tergugat menetapkan jadwal Muscab Gapensi Musi Banyuasin

;Dalam surat sebagaimana dimaksud angka 7 di atas, Tergugat menetapkan bahwa Musyawarah Cabang Gapensi Muba dilaksanakanpada tanggal 20 Januari 2011;Selanjutnya berdasarkan penetapan Tergugat termaksud, pada tanggal11 November 2010, Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan (SK)Nomor 321.05/BPC.Gapensi.Musi.Banyuasin/X1/2010 tentang SusunanPanitia Muscab VI BPC Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 20112016;Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Panitia Muscab melakukankoordinasi dengan Tergugat , salah satu

permintaan untuk menjadi anggota Gapensi dari kesepuluhperusahaan sebagaimana tersebut pada angka 12 di atas;Bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan penjelasan kepadaPenggugat berkaitan dengan jumlah anggota BPC Gapensi MusiBanyuasin, sebagai peserta penuh yang mempunyai hak suara dan/atauhak pilin dalam Muscab, maka pada tanggal 18 Januari 2011, Penggugatmengadakan rapat dengan jajaran pengurus dan panitia Muscab,sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Muscab VI BPC Gapensi Mubaditunda hingga batas

Bahwa setelah dilaksanakannya Muscab oleh Tergugat Il dengandukungan penuh Tergugat I, melalui Surat Nomor 332.02/BPC Gapensi.Muba/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, perihal: Muscab VI BPC Gapensitidak sesuai dengan aturan organisasi, Penggugat telah memohonpenjelasan kepada Turut Tergugat namun hingga gugatan ini didaftarkanTurut Tergugat belum melakukan tindakan apapun;Ill. Kapasitas Perobuatan Melawan Hukum;22. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, terdiri atas:a.

Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20Januari 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus BadanPimpinan Cabang (BPC) Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 201 12016 dan mengangkat serta menetapkan Tergugat II sebagaiPengurus Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin MasaBhakti 20112016 serta hadirnya Tergugat dalam Muscab VI BPCGapensi Musi Banyuasin, meskipun diketahui Muscab dilaksanakantidak sesuai ketentuan organisasi;Bahwa diterbitkannya surat keputusan oleh Tergugat sebagaimanatermaksud

., selaku Ketua DPW PPP Propinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan1 dari 21 hal No. 12/Pdt.G/2011/PN.BsMuscab Tanah Datar dipercepat tanggal 6 Januari 2011, oleh karena suatu hal DPW PPPkembali memberi petunjuk final pelaksanaan Muscab PPP Tanah Datar tanggal 4 Januari2001;.

Bahwa dengan waktu yang sangat mendesak Penggugat mengadakan rapat tanggal 2Januari 2011 dengan agenda membentuk Panitia Muscab, rapat dilanjutkan pada tanggal3 Januari 2011 dalam rangka persiapan Administrasi dan selanjutnya memesan danmenyiapkan tempat pelaksanaan Muscab di aula Hotel Pagaruyung;.

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan Muscab pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011bertempat di aula Hotel Pagaruyung telah hadir utusan 14 PAC PPP seKabupatenTanah Datar, peninjau dan pimpinan partai politik lain serta para undangan lainnya telahmemenuhi ruangan aula Hotel Pagaruyung, Muscab dihadiri oleh Capt. H.

., Ketua DPW beserta rombongan memasuki ruangan Muscab beberapa saatkemudian dengan alasan yang tidak jelas dimana Tergugat beserta rombongan telahmeninggalkan ruangan Muscab, tidak beberapa lama kemudian datang Bupati TanahDatar menghadiri Muscab setelah acara pembukaan selesai, Panitia Muscab berdasarkanpersetujuan peserta dan peninjau yang hadir sepakat melanjutkan Muscab;.

Bahwa Panitia Muscab dengan Agenda menetapkan Jadwal Muscab, menetapkanPeraturan Tata Tertib Muscab dan melakukan pemilihan 24 orang anggota formatur,kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 seluruh anggota formatur mengadakan rapatuntuk menentukan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan MajelisPertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 20102015, ditetapkanHj. Isnayulis Ketua, dan A. Dt.

Selanjutnya dilaksanakan MUSCAB VIDPC PPP Rejang Lebong pada bulan Maret 2011 di hotel Bukit Kaba Curup akan tetapiMuscab tersebut mengalami deadlock dikarenakan ada oknumoknum yang membuatacara Muscab terseburt gagal, Musbcab VI DPC PPP Rejang Lebong bataldilaksanakan dan akhirnya Muscab diambil alih oleh DPW PPP Bengkulu. 30 (tigapuluh) hari kemudian dilaksanakan Muscab VI DPC PPP Rejang Lebong tepatnya dikantor DPW PPP Bengkulu.

Namun Muscab VI tersebut adalah cacat hukum karenamelanggar tahapantahapan yang dituangkan dalam Tatib Muscab VI sesuai mekanismeyang memiliki tahapantahapan berdasarkan juklak/juknis yang dikeluarkan oleh DPPPPP ;. Bahwa adapun tahapantahapan yang paling penting dalam mekanisme Muscab salahsatu diantaranya adalah tahapan penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)yang disampaikan oleh Pengurus Harian Periode sebelumnya di hadapan forum peserta/utusan serta peninjau Muscab.

diRejang Lebong, terjadi deadlock, sehingga MUSCAB diambil alih oleh DewanPimpinan Wilayah PPP di Bengkulu, dan saksi tidak mengetahui mengapa Muscabtersebut mengalamim deadlock ;Pada saat Muscab dilaksnakan di DPW Bengkulu, saksi dan Erfensi (Penggugat)datang tetapi sudah terlambat, dan acara yang tersisa hanya pemilihan ketua Cabangdan yang terpilih Rudi H.

RejangLebong ;Bahwa, saksi mengetahu tentang pelaksanaan Muscab di Hotel Bukit Kaba CurupRejang Lebong untuk pemilihan kepengurusan yang baru, karena kepengurusanyang lama sudah berakhir, dan saat itu saksi sebagai ketua Panitia Muscab tersebut ;Bahwa, Muscab tersebut mengalami deadlock, karena terjadi keributan yangdisebabkan bahwa Erfensi (Penggugat) memaksa saksi untuk menyatakan bahwaRudi H Nasution sudah dipecat sehingga tidak berhak mengikuti Muscab tersebut,akan tetapi karena saksi tidak mengindahkannya

, lalu Penggugat secara paksamengambil alih mikrofon dari saksi dan mengatakan bahwa Rudi H Nasution sudah13dipecat dari Partai sehingga tidak berhak lagi mengikuti Muscab, lalu terjadilahkeributan hingga Muscab tersebut tidak menghasilkan apa apa (deadlock) ;Bahwa, karena Muscab di Kab.

Surat Keputusan Muscab Nomor : 01/MUSCAB/06/2017 tentang :Penetapan Dan Pengesahan Jadwal dan Tata Tertib Muscab VIIItahun 2017;2. Surat keputusan Muscab Nomor : 02/MUSCA/06/2017 tentang :penetapan dan pengesahan presidium siding muscab kwarcab kotaBontang tahun 2017;3. Surat keputusan muscab nomor : 03/MUSCAB/06/2017 Tentang :penetapan pengangkatan Ketua Kwartir cabang Kota Bontangperiode 20172022;4.

Surat keputusan Muscab Nomor : 04/MUSCAB/06/2017 Tentang :penetapan pembentukan Tim Formatur Musyawarah cabanggerakan pramuka Kota Bontang tahun 2017;5. Surat keputusan muscab nomor : 05/MUSCAM/06/2017 tentang :penetapan badan pemeriksa keuangan kwartir cabang KotaBontang periode 201720226. Surat keputusan Muscab Nomor : 06/MUSCAB/06/2017 tentang :penetapan pembentukan komisikomisi musyawarah cabang KotaBontang tahun 2017.7.

Surat keputusan Muscab Nomor : 07/MUSCAB/06/2017 tentang:penetapan hasil siding komisi musyawarah cabang gerakanpramuka Kota Bontang tahun 2017.Hasil musyawarah diatas adalah merupakan keputusan yang harusditaati oleh semua Jajaran anggota pramuka Kota Bontang.Sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan muscab Nomor03/MUSCAB/06/2017, maka yang tepilin sebagai ketua kwartir cabangadalah Drs. H.

Melanggar hasil MUSCAB pada surat keputusan Muscab Nomor :05/MUSCAB/06//2017 tentang : penetapan badan pemeriksa keuangankwartir cabang gerakan pramuka kota Bontang tahun 2017 :. Melanggar hasil MUSCAB pada surat keputusan Muscab Nomor :04/MUSCAB/06/2017 tentang : penetapan pembentukan tim formaturmusyawarah cabang gerakan pramuka kota Bontang tahun 2017 :a. Ketua terpilih mengabaikan tim formatur untuk menyusunkepengurusan yang baru dengan dalih tidak terjadi kesepakatandalam tim formatur.

menghadiri Muscab yang ditandatanganioleh Ka.

IV 1; Photo copy Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kediri Nomor02/MUSCAB/II/PD/KABUPATEN KEDIRI/II/2012 Tentang Peraturan tataTertib Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kediri, tertanda T.HI. IV 2 ; Photo copy Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kediri Nomor07 / MUSCAB / IT / PD / KABUPATEN KEDIRI / III / 2012 tentang LaporanKeterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrat Kabupaten Kediri masa bhakti 20072012, tertanda T.II.

IV 3 ;Photo copy Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kediri Nomor08/ MUSCAB I/PD/KABUPATEN KEDIRI/IM/2012 tentang Ketua terpilihDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kediri, masaBhakti 2012 2017, tertanda T.III. IV 4 ; Photo copy Keputusan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kediri Nomor09/ MUSCAB /II/PD/KABUPATEN KEDIRI/I/2012 tentang Formatur,tertanda T.III. IV5 ; Photo copy Daftar hadir peserta Muscab II Partai Demokrat KabupatenKediri, tertanda T III.

Muscab; Bahwa saksi pernah dengar Muscab yang diadakan di DPD ; Bahwa saksi lupa tentang surat undangan ketua DPC/DPAC ke Surabaya; Bahwa DPP/DPD harus hadir berdasarkan Tatib dan AD/ART;; Bahwa tetap pada acara Muscab karena DPD tidak hadir, ditunda tetapiprosesi Muscab sudah dilaksanakan; Bahwa masalahnya karena ada kesanggupan Muscab di DPAC Kabupatenkenapa Muscab dibawa ke Surabaya; Bahwa yang berwenang mengundang adalah bagian adminitrasi, dan tercatat;Bahwa Muscab tanggal 14 Maret yang mengundang

keputusan hasil klarifikasi danmenjadwalkan ulang Muscab Kabupaten Kediri.

tahu Muscab di Kabupaten Kediri pada tanggal 14 MartBahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Pengugat dan Tergugat IIKoesjanto dan Sumantri); Bahwa saksi tahu pelaksanaan Muscab II Kabupaten Kediri diadakan diSurabaya; Bahwa selain DPC Kab Kediri, ada Muscab DPC lain diadakan di Surabaya,yaitu Kabupaten Jember, Probolinggo, Blitar; Bahwa tidak ada kendala pelaksanaan Muscab di Surabaya; Bahwa Muscab II Surabaya menghasilkan terpilihnya sdr.

Jawa Barat,kemudian setelah dibuka Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI oleh KetuaMajelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat untuk pimpinan MUSCAB VIdi ambil alin oleh Panitia Steering Committee (SC) yaitu Tergugat danmembacakan Tata Tertib MUSCAB VI, namun semua ramburambuditabrak, tidak lagi memperhatikan Peraturan Organisasi (PO) sertaAD/ART yang telah dihasilkan dari Musyawarah Besar (MUBES) PemudaPancasila dan juga tidak memperhatikan Laporan Polisi NomorSTPLP/1644/K/VII/2019/PMJ/RESTA DEPOK atas SK

MUSCAB (Musyawarah Cabang) dan selalu ada orang dari MPW(Majelis Pimpinan Wilayah) ;Bahwa biasanya jika di Depok MUSCAB (Musyawarah Cabang) di tundaada apabila permasalahan di teruskan, dapat di ambil alin oleh MPW(Majelis Pimpinan Wilayah);Bahwa seharusnya MUSCAB (Musyawarah Cabang) di tunda dulu;Bahwa yang di lakukan MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) pada saa titumengambil alih langsung dan meloloskan Trisno NKP ;Bahwa mengenai mekanisme organisasi jika ada permasalahan itu pastidi rapatkan internal

) VI Pemuda Pancasila KotaDepok, dengan menabrak norma dalam Peraturan Organisasi (PO) dan AD/ARTdan setelah dibuka Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI oleh Ketua MajelisPimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat untuk pimpinan MUSCAB VI di ambil alinoleh Panitia Steering Committee (SC) yaitu Tergugat dan membacakan TataTertib MUSCAB VI, namun semua ramburambu ditabrak, tidak lagimemperhatikan Peraturan Organisasi (PO) serta AD/ART yang telah dihasilkandari Musyawarah Besar (MUBES) Pemuda Pancasila dan juga tidakmemperhatikan

Pimpinan Cabang (MPC) PemudaPancasila Kota Depok priode 2019 sampai dengan 2023;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa keberatan hasilMusyawarah Cabang (Muscab), P4 berupa Surat Permohon Pembatalan hasilMusyawarah Cabang (Muscab) dan bukti P5 berupa Pelanggar AD/ART danPO diperolah fakta bahwa Penggugat keberatan atas hasil Musyawarah Cabang(Muscab) KeVI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) KotaDepok tanggal 29 Juli 2019 dan Penggugat telah melayangkan suratpermohonan keberatan

hasil Musyawarah Cabang (Muscab) KeVI terebutkepada Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila karenadalam hasil Musyawarah Cabang (Muscab) KeVI tersebut banyak terjadipelanggaran dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) KeVItersebut, yang mengakibatkan Musyawarah terebut batal demi hukum, akantetapi dalam hal ini Penggugat tidak bisa membutikan mengenai pelangaran apasaja yang terjadi pada saat dilakukannya Musyawarah dan selain itu juga hasilMusyawarah Cabang (Muscab) KeVI Majelis

I, pada tanggal 27 Maret 2012 akan tetapikarena adanya Surat Perintah dari Tergugat III dan Tergugat IV Nomor 31/PO.DPDJATIM/IM/2012 perihal: Pelaksanaan Muscab II DPC Kabupaten Kediri tanggal 14Maret 2012, maka Pelaksanaan Muscab II Partai Demokrat Kabupaten Kediridilaksanakan sesuai dengan surat tersebut;Bahwa atas dasar surat perintah Tergugat HI dan Tergugat IV Nomor: 31/PO.DPDJATIM/MI/2012 perihal: Pelaksanaan Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri tanggal14 Maret 2012, selanjutnya pada Hari Rabu

Jatim dan tanpa alasan hukum yang mendasar tidak memilikikewenangan untuk melakukan pengambilalihan penyelenggaraan Muscab IIDPC PD Kabupaten Kediri;Penyelenggaraan Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri di kantor Tergugat IIIdan Tergugat IV adalah kehendak pribadi dari Dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrat Prov.

Jatim, telah diselenggarakan Muscab II lanjutan DPD PDJatim dengan agenda tunggal pemilihan Ketua DPC PD Kabupaten Kediri, secaraaklamasi peserta yang hadir menetapkan Tergugat II sebagai Ketua terpilih dalammusyawarah II lanjutan DPC PD Kabupaten Kediri, hal init menunjukkan bahwapelaksanaan Muscab II lanjutan di atas tidak sesuai dengan AD/ART dan ataskepatutan.

Jatim Masa Bakti20122017;e Bahwa di dalam Muscab II DPC PD Kabupaten Kediri yang diselenggarakandi DPD PD Jatim jelas melanggar aturan hukum dan khususnya AD/ARTdan Peraturan Organisasi Partai Demokrat karena dalam Muscab II a quotelah dibuat, ditandatangani dan dibacakan surat tanpa kop dan stempel sahdari DPC PD Kabupaten Kediri oleh H.

batal demi hukum;e Sudah ada 2 (dua) pengurus DPC PD Kabupaten Kediri hasil Muscab II diDPD PD Jatim (SK DPP Nomor 56.10/SK/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentangSusunan Pengurus DPC PD Kabupaten Kediri Prop.

VIIIORGANDA Kabupaten Tangerang yang sudah siap 100% diantaranya:Biaya tempat dan konsumsi untuk Muscab VII Organda KabupatenTangerang;Biaya cetak undangan dan bahan materi Muscab VIII OrgandaKabupaten Tangerang;Waktu pelaksanaan Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerangtanggal 18 Juli 2018 di RM Warung Sunda Telaga BestraiKabupaten Tangerang.Seluruhnya sudah disiapkan oleh panitia SC/OC Muscab VIIIORGANDA Kabupaten Tangerang yang dibentuk dan diberi SK olehPenggugat;B.

PELAKSANAAN MUSCAB VIII ORGANDA KABUPATEN TANGERANGYANG MELANGGAR HUKUM1. Bahwa pada saat dimulainya acara Muscab VIII ORGANDAKabupaten Tangerang pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam10.00 bertempat di RM. Warung Sunda, Telaga Bestari, KabupatenTangerang, Ketua DPC Organda Kota Tangerang yang mewakili KetuaDPD Organda Banten melaporkan bahwa Ketua DPD ORGANDA Banten(Tergugat) tidak hadir karena sakit.

Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,yaitu : mengambilalin acara Muscab yang telah disiapkan secara matangoleh Penggugat diantaranya : Menetapkan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC); Menyiapkan tempat acara Muscab VIII Organda KabupatenTangerang; Menyiapkan konsumsi peserta Muscab,peninjau dan atamuundangan; Membuat undangan dan penggandaan buku materi Muscab VIIIOrganda.Sehingga Penggugat tidak bisa melaksanakan acara Muscab VIIIOrganda Kabupaten Tangerang yang telah

Pelaksanaan MUSCAB KE VIII DPC ORGANDA Kabupaten Tangerangmefanggar hukum.2.

oleh Penggugat/Pembanding yaitubahwa Penggugat/Pembanding telah melaksanakan Acara Muscab VIII DPCOrganda Kabupaten Tangerang yang dipersiapkan di RM.

) Gapensi Musi Banyuasin.Bahwa rencana diselenggarakannya percepatan Muscab, ditujukan untukmelakukan penyegaran kepengurusan, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2010,Penggugat mengirimkan pemberitahuan kepada Tergugat I melalui surat denganNomor : 317.05/BPC.Gapensi.Muba/X/2010 Perihal untuk MengadakanMusyawarah Cabang.Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor : 16.100/BPD.SS/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 perihal : Jadwal Muscab, Tergugat Imenetepkan jadwal Muscab Gapensi Musi Banyuasin.Dalam

menjadi anggota Gapensi dari kesepuluhperusahaan sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas.Bahwa oleh karena Tergugat I belum memberikan penjelasan kepada Penggugatberkaitan dengan jumlah anggota BPC Gapensi Musi Banyuasin sebagai pesertapenuh yang mempunyai hak suara dan / atauhak pilih dalam Muscab, maka pada tanggal 18 Januari 2011, Penggugatmengadakan rapat dengan jajaran pengurus dan panitia Muscab, sehinggadiperoleh kesimpulan bahwa Muscab VI BPC Gapensi Muba ditunda hinggabatas waktu yang

Muba/I/2011 tanggal 18 Januari2011 tentang Pembubaran Panitia Muscab VI BPC Musi Banyuasin Masa Bhakti2011 .Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2011 MuscabVI Gapensi Musi Banyuasin tetap dilaksanakan dan Muscab tersebut dihadirioleh tergugat I.Bahwa kemudian Penggugat mengetahui, penyelenggaraan Muscab VI GapensiMusi Banyuasin tersebut, dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk melaui SuratKeputusan Nomor : 321.08/BPC Gapensi.

Bahwa setelah dilaksanakannya Muscab oleh tergugat IT dengan dukungan penuhTergugat I, melalui Surat Nomor : 332.02/BPC Gapensi.

Muba hingga Penggugatantusias sekali untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 321. 05/BPCGapensi Musi Banyuasin/XI/2010 tentang susunan Panitia Muscab VI BPCGapensi Musi Banyuasin masa Bhakti 20112016.204 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 10 memang benar, pada tanggal 10Januari 2011 diadakan rapat antara Tergugat I dan panitia Musyawarah CabangBPC Gapensi MUBA yang dihadiri langsung olehKetua Panitia, Sekretaris dan anggota Panitia Pelaksanaan Muscab BPC GapensiMusi Banyuasin dan Tergugat

., Pekerjaan : Ketua Panitia SteeringComittee (SC) MUSCAB VI Kota Depok, Alamat : JalanCiliwung VII Keluahan Baktijaya Kecamatan SukmajayaDepok, untuk selanjutnya disebut sebagai:TERBANDING semula TERGUGAT I;2. COKY SULTAN KOYO, Pekerjaan : Ketua OKK MPW PemudaPancasila Jawa Barat dan KORCAB V Tim VerifikasiMPW Jawa Barat, Alamat : Jalan BKR No.117 LingkarSelatan Kota Bandung, untuk selanjutnya disebutsebagai: TERBANDING II semula TERGUGAT II;3.

Jawa Barat,kemudian setelah dibuka Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI oleh KetuaMajelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat untuk pimpinan MUSCAB VIdi ambil alin olen Panitia Steering Committee (SC) yaitu Tergugat danmembacakan Tata Tertib MUSCAB VI, namun semua ramburambuditabrak, tidak lagi memperhatikan Peraturan Organisasi (PO) sertaAD/ART yang telah dihasilkan dari Musyawarah Besar (MUBES) PemudaPancasila dan juga tidak memperhatikan Laporan Polisi NomorSTPLP/1644/K/VII/2019/PMJ/RESTA DEPOK atas SK

Nomor 438/Pdt/2020/PT BDG20.2122.23.24.25.dan di terima oleh Para Peserta Musyawarah Cabang (MUSCAB) VIPemuda Pancasila Kota Depok, di dalam Laporan Pertanggung Jawaban(LPJ) dari tahun 2015 2019 Pengeluaran Ketua Majelis Pimpinan CabangKota Depok sebesar 4,5 Miliar dana Pribadi yang telah dikeluarkan selamamenjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok;Bahwa pada tgl. 29 Juli 2019 pukul 18:00 WIB diadakan Pemilihnan secaratertutup olen Pimpinan Sidang MUSCAB VI pada Pleno ke IV oleh saudaraIkra

Penggugat adalah seorang Mantan KetuaMajelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) KotaDepok Periode Tahun 2015 2019 yang berakhir secarademisioner pada saat terjadi Musyawarah Cabang (Muscab)KreVI MPC PP Kota Depok pada tanggal 29 Juli 2019 dansaat ini yang menggantikan Penggugat adalah Tergugat III;Halaman 9 dari 25 halaman putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT BDG3.2.3.

Bahwa Penggugat sama sekali belum menempuh prosedurdan mekanisme penyelesaian sengketa internal dengan caramengajukan keberatan atas penyelenggaraan Muscab KeVIMPC PP Kota Depok dengan terpilinnya Tergugat III sebagaiKetua MPC PP Kota Depok;3.3.5. Bahwa dengan sangat jelas dan nyata disebutkansebagaimana Pasal 58 ayat (1) Dalam hal terjadi sengketainternal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketamelalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART jo.

.-1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua kadin kota solok Muscab VI Gapensi Kota Solok pada tanggal 28 Mei 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwata Hamli, SH.

-1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua kadin kota SOlok Muscab VII Akil Solok pada tanggal 24 Juli 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH.

SyaiwatHamli, SH.3.1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua Kadin KotaSolok Muscab VI Gapensi Kota Solok pada tanggal 28 Mei 2008Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. SyaiwatHamli, SH.4.1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua Kadin KotaSolok Muscab VII Akli Solok pada tanggal 24 Juli 2008 Sadr.Syaiwat Hamli menyatakan namanya tercantum Sdr. SyaiwatHamli, SH.5.1 (satu) lembar foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajakmilik Sdr.

SyaiwatHamli, SH. 1 (satu) lembar foto copy katasambutan ketua Kadin Kota Solok Muscab VI Gapensi KotaHal 7 dari 13 hal Put. No.210/PID/2010/PT.PDGSolok pada tanggal 28 Mei 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakannamanya tercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH. 1 (satu) lembar foto copy katasambutan ketua Kadin Kota Solok Muscab VII Akli Solok padatanggal 24 Juli 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanyatercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH. 1 (satu) lembar foto copy kartuNomor Pokok Wajib Pajak milik Sdr.

Syaiwat Hamli menjadiKetua Kadin Kota Solok disana nama tercantum, nama Sdr.Syaiwat Hamli, SH ;= 1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua KadinKota Solok Muscab VI Gapensi Kota Solok pada tanggal 28Mei 2008 Sdr. Syaiwat Hamli menyatakan namanyatercantum Sdr. Syaiwat Hamli, SH ; 1 (satu) lembar foto copy kata sambutan ketua KadinKota Solok Muscab VII Akli Solok pada tanggal 24 Juli 2008Sdr.

dimulai atau setelah Muscab selesai, oleh karena tidakjelas maka jika sebelum acara pemilihan ketua dilaksanakan maka jikaHalaman 32 dari 50 hal.

PO/001/PBAW/XXI/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015 Para Penggugat menempuhnyasetelah selesai Muscab yakni dengan dikeluarkannya bukti P12 jo.

terjadi perselisinan tentangpedoman pelaksanaan Muscab pada saat itu pimpinan sidangmensahkan dan menjadikan AD/ART Al Washliyah sebagaipedoman Muscab dan tidak mengakui PO sebagai pedomanMuscab walaupun ada masukan dan penegasan yangdisampaikan oleh peserta Muscab.

bisamemakan waktu dan biaya lagi untuk mengadakan dan melanjutkanacara muscab yang terkendala tersebut, sedang jika itu diperoleh setelahacara Muscab selesai maka hal itu sebenarnya lebih memudahkan tidakakan merepotkan dan bisa menyusul syarat itu sambil menunggu suratHalaman 37 dari 50 hal.

Putusan Nomor 604/Pdt/2019/PT MDNsebelum acara muscab dimulai atau setelah muscab selesai, oleh karna tidakjelas maka jika sebelum acara pemilihnan ketua dilaksanakan maka jika adacalon tunggal maka harus meminta persetujuan atau rekomendasi lagikepada dua tingkat kepengurusan diatasnya sehingga acara muscab tentuakibatnya akan tertunda untuk itu, sehingga bisa memakan waktu dan biayalagi mengadakan dan melanjutkan acara muscab yang terkendala tersebut,sedang jika itu perludiperoleh setelan acara