Ditemukan 27 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasional national naisonal naisional nastonal nas1onal nasonal nasionalã nasioanal
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 197/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 30 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PELIT
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama Pusat Pengelolah Komplek Gelora Bungkarno
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Sekretaris Negara RI
Terbanding/Tergugat V : Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI
Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI
46 — 30
  • antaraPenggugat dengan Tergugat maka tidak ada lagi hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana isi Pasal 2 berita Acaraa quo yang menyatakan Dengan berakhirnya Perjanjian ini, makaseluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Para Pihak berakhir.Hubungan yang bersifat insidentalHubungan yang bersifat insidental ini terjadi ketika PP PELTImenggunakan lapangan tenis yang berada di Komplek Tenis GeloraBung Karno Senayan Jakarta Pusat (Secara sewa) untukmelakukan pertandingan kejuaraan baik naslonal
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 09-01-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 2/Pdt.Plw/2018/PN Bkn
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ASNI
2.TANDI SUHELI
3.LILI SALIM Alias LILY SALIM
4.VERAWATI Alias VERAWATY
Tergugat:
1.H. USMAN DALIMUNTE
2.ATENG alias MALIK
3.PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA
53 — 32
  • LILI SALIM, dengan Luastercatat 99.990 M2, Surat Ukur No. 116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenPelalawan,sesua/ Surat Keputusan Pemberian Hak tanah oleh KanwilBadan Pertanahan Naslonal Provinsi Riau Nomor: 173/520/24.16/2005tanggal 24 Juni 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayahdahulu saat Fenerbitan Sertipikat Desa SeKijang KecamatanPangkalan Kerincl Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalamwilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang
    NG (SHM No.5227 dahulu3776Dituliskan :SHM Nomor: 05226 (dahulu 3238) An.VERAWATI, dengan Luastercatat 99.990 M2,Surat Ukur No. 183/Muda setia/2015 (dahuluNomor 85/Sekijang/2005) terbit tanggal 18 April 2005 oleh BadanPertanahan Naslonal Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat KeputusanPemberian Hak tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau Nomor: 114/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005, yangbidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat PenerbitanSertipikat Desa SeKijang Kecamatan Pangkalan
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perjanjian
Register : 08-11-2011 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 02-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.BKS
Tanggal 7 Februari 2013 — Perdata - AZHARI ABADI, PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. PT. BANK BCA SYARIAH (dahulu PT. Bank UIB), TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH KEUANGAN RI, Cq. Drektorat Jenderal Kekayaah Negara cq. Kantor Wilayah VII Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KIKNL) Jakarta V, TERGUGAT II ; 3. PT. BALAI LELANG STAR, TERGUGAT Ill; 4. Sdr, HOKIJANTO WIJAYA, TERGUGAT IV; 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Barat TERGUGAT V;
206 — 48
  • Surat Dewan Pimpinan Naslonal Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (BPN LPPNRI) tanggal I Juni 2011 No. IOSIBPNLPPNRI/O112011 perihal Laporan TemuanPelaksanaan Lelang cacat administrasi (tanpa SKPT), diberi tanda bukti P8;13. Surat Pemyataan Sri Aptiwi tanggal 7 Maret 2011, diberi tanda bukti P9 1;14. Surat Tugas No. 1664/DIRSA/1X12010 tanggal 30 September 2010 a.n. Sri Aptiwi, diberitanda bukti P9 2;15.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-11-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 282/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 14 Mei 2019 — PT BUANA PERMATA HIJAU ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKK
611 — 450
  • kecermatan adalah asas yangmewajibkan Pejabat TUN agar memperoleh gambaran yang jelas mengenaisemua faktafakta yang relevan termasuk mempertimban gkan kepentinganyang terkait dengan keputusan TUN yang akan diterbitkan ;Halaman 20 dari 102 halaman, Putusan Nomor 282/G/2018/PTUNJKTVIL.Dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukumdengan tidak mengutamakan landasan Peraturan PerundangUndangan dibidang Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Naslonal
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 28-05-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 81/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat II : SURYAWAN SANTOSA
Terbanding/Penggugat : EKA HALIM
Terbanding/Turut Tergugat I : LIE POUW MIN
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. SURYANI DARMADI d h TAN LIANG NIO
Terbanding/Turut Tergugat III : ABU TAFSIR S.H., M.KN., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : EDISON JINGGA
Terbanding/Turut Tergugat V : INDRA GUSTIA
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN
Terbanding/Turut Tergugat VII : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. Kepala Kecamatan Kalideras
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. Kepala Kelurahan Kamal,
Turut Terbanding/Tergugat I : GIMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat
68 — 42
  • No.413.K/Pdt/2011 tanggal 21062011 dapatdijadikan data pendukung dalam pembatalan cacat hukumadministrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BadanPertanahan Naslonal Republik Indonesia No,3 Tahun 2011 Pasal 64Ayat (3) Jo. Pasal 71 Ayat (2).Berdasarkan halhal tersebut diatas, TERGUGAT III memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yangmemeriksa perkara mi berkenan memutus perkara aquo sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI:1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;2.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-10-2018 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 738/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat:
EKA HALIM
Tergugat:
1.GIMAN
2.SURYAWAN SANTOSA
3.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat
Turut Tergugat:
1.LIE POUW MIN
2.Ny. SURYANI DARMADI d h TAN LIANG NIO
3.ABU TAFSIR S.H., M.KN., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
4.EDISON JINGGA
5.INDRA GUSTIA
6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN
7.Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. Kepala Kecamatan Kalideras
8.Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. Kepala Kelurahan Kamal,
130 — 40
  • No.413.K/Pdt/2011tanggal 21062011 dapat dijadikan data pendukung dalampembatalan cacat hukum administrasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Kepala Badan Pertanahan Naslonal Republik IndonesiaNo,3 Tahun 2011 Pasal 64 Ayat (3) Jo. Pasal 71 Ayat (2).Berdasarkan halhal tersebut diatas, TERGUGAT Ill memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yangmemeriksa perkara mi berkenan memutus perkara aquo sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI:1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;2.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
729 — 829
  • Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas SistemPengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan FungsiPengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteaan Rakyat; dan;5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUUX/2012 tanggal 23Oktober 2012; Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e PeraturanPresiden Nomor 192 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa:Pasal 2BPKP mempunyal tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan NaSlONAl