diketahui oleh CamatKecamatan Wado, dan bukti surat bertanda P 10 berupa Surat Keterangan AhliWaris (Versterrerecht) Nomor 474/367/Kec yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Wado atas nama Bupati Sumedang, yang menerangkan Penggugatadalah ahli waris dari Bapak Karmita sebagai cucu, hal ini dikuatkan pula olehKeterangan saksi Aden Tarsiman dan saksi Narta ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung tanggal 8 Mei1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 telah menunjuk Surat Edaran tanggal 29Desember 1969 No.Dpt

tetap dipertahankandalam pemeriksaan dipersidangan ini; e Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 saksisebagai koordinator saksi Kec.Kalijambe dari pasanganCapres No.1 telah mendapat laporan dari saksi Yudi Winoto13yang mengatakan bahwa terdakwa telah menggunakan hakpilihnnya dengan cara mencoblos sebanyak 2 (dua)e Bahwa benar terdakwa telah mencoblos 2 (dua) kali yaituyang pertama di TPS dimana terdakwa terdaftar sebagaipemilih tetap no.338 dan yang kedua di TPS 2 atas namaSubekti dengan no.DPT

Selainitu untuk Surat Keterangan Waris juga harus ditandatangani oleh Kepala Desaatau Camat sesuai ketentuan Surat Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Mei 1991No.MA/kumdil/171/V/K/1991 yang telah menunjuk pada Surat Edaran tanggal20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta,disebutkan bahwa golongan penduduk asli , Surat Keterangan oleh Ahli Warisdisaksikan oleh Ahli Waris disaksikan oleh Lurah / Desa dan diketahui

Selainitu untuk Surat Keterangan Waris juga harus ditandatangani oleh Kepala Desaatau Camat sesuai ketentuan Surat Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Mei 1991Halaman 25 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2018/PN SmgNo.MA/kumdil/171/V/K/1991 yang telah menunjuk pada Surat Edaran tanggal20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta,disebutkan bahwa golongan penduduk asli , Surat Keterangan oleh Ahli Warisdisaksikan oleh Ahli

Selain itu untuk Surat KeteranganWaris juga harus ditandatangani oleh Kepala Desa atau Camat sesuaiketentuan Surat Mahkamah Agung R. tanggal 8 Mei 1991No.MA/kumdil/171/V/K/1991 yang telah menunjuk pada Surat Edarantanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) diJakarta, disebutkan bahwa golongan penduduk asli , Surat Keteranganoleh Ahli Waris disaksikan oleh Ahli Waris disaksikan oleh Lurah / Desadan diketahui

sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti lebih lanjutakan Surat Keterangan Ahli Waris (vide bukti P2) yang diajukan Penggugatapakah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terlebih lagi dari pihak Tergugattidak mengakui hal tersebut yang manaTergugat telah mengajukan bantahandengan mengajukan surat keterangan mengenai silsilah keluarga (vide buktiT.1.12);Menimbang, bahwa untuk membuat keterangan waris sebagaimanaberdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri DirektoratPendaftaran Tanah No.DPT

PDT/2015/PTMDN Bahwa pertimbangan Hakim telah bertentangan dengan ketentuanhukum yang mengatur tentang pengaturan ahliwaris sebagaimana suratMahkamah agung Rl tanggal 8 Mei 1991 NomorMA/kumdil/171/V/K/1991.Surat MA tersebut telah menunjuk SuratEdaran tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkanoleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) diJakarta, yang menyatakan guna keseragaman dan berpokok pangkaldari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelummerdeka

tepat dan benarserta seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikiankeberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Tergugat s/d IVlainnya pada pokoknya menyatakan pertimbangan Hakim telah bertentangandengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengaturan ahliwarissebagaimana surat Mahkamah agung RI tanggal 8 Mei 1991 NomorMA/kumdil/171/V/K/1991.Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal20 Desember 1969 No.Dpt

Setelah penunjukan tersebut, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)melakukan pemeriksaan teknis sebagaimana yang disyaratkan dalamHalaman 77 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.e.Permentamben No.06/1991 dan Keputusan Dirjen Migas No.84/1998dan hasilnya dituangkan dalam laporan:1) Inspection And Certification Of Equipment Worthiness (SKPP)Inspection & Certification Report No.2188BPC/J2/2016;2) Pipeline Risk Assessment No.DPT/2016/R.402;Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan

tersebut telah ditetapkansebagai area terlarang untuk lego jangkar;20) Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketacacat prosedur dalam penerbitannya karena tanpa didahului dengan RiskAssessment dan kalaupun ada Risk Assesment maka tidak dilakukandengan benar karena dari buktibukti yang ada, pipa 20 milik Pertaminaputus karena garukan jangkar;Fakta yang sebenarnya adalah ada telah ada risk assessment yangdilakukan sebelum terbitnya Obyek Sengketa yaitu Pipeline RiskAssesment No.DPT

Bukti T.ll.Int4 : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas sesuai suratNo. 6002/18.03/DMT/2016 tanggal 15 September 2016perihal Persetujuan Penunjukan PT Biro KlasifikasiIndonesia (Persero), (fotokopi dari fotokopi);olBukti T.ll.Int5 :Inspection And Certification Of Equipment Worthiness(SKPP) Inspection & Certification Report No.2188BPC/J2/2016, atau hasil pemeriksaan kelayakan pipabawah laut, (fotokopi dari fotokopi);2Bukti T.Il.Int6 :Pipeline Risk Assessment No.DPT/2016/R.402 atau analisarisiko

Bahwa Tergugat sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yangdalam penguasaan Tergugat II diperoleh sebelumnya dari perusahaanN.V Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) kemudian dilakukanpengalihan hak ke PT.Shell Indonesia dengan konversi berdasarkanUndang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 selanjutnyaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria KalimantanTimur No.SK.55/HPVI/62 menjadi Hak ERPHACK konversi menjadiHak Pakai kemudian berdasarkan Surat Kepala Direktorat pendaftarantanah NO.DPT

SK.55/HPVI/62 menjadi Hak ERPHACKkonversi menjadi Hak Pakai kemudian berdasarkan Surat KepalaDirektorat pendaftaran tanah No.DPT.7/560/773 tanggal 1973 tentangperalinan hak pakai atas tanah Ex. N.V BPM/PT.

SK.55/HPVI/62 menjadi Hak ERPHACKkonversi menjadi Hak Pakai kemudian berdasarkan Surat KepalaDirektorat pendaftaran tanah No.DPT.7/560/773 tanggal 1973 tentangperalihan hak pakai atas tanah Ex. N.V BPM/PT.

pada posita butir 12 dan butir 13mengaku sebagai ahli waris dari (Alm) Limun Bin Diran, akan tetapi dalamposita yang lainnya Para Penggugat tidak menguraikan alasan atau tidakmenyebutkan apa yang menjadi dasar bahwa Para Penggugat adalah sebagaiahli waris dari (Alm) Limun Bin Diran ;b Bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai ahli waris dari yang orang yangtelah meninggal dunia (pewaris), berdasarkan dalam Surat Direktur JenderalAgraria atas nama Menteri Dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969, No.Dpt

dalilnya tersebut ;4 Bahwa jika benar Para Penggugat adalah anakanak dan sebagai ahli waris dari(Alm) Limun Bin Diran quod non, ternyata di dalam gugatannya ParaPenggugat tidak menyebutkan alas hak yang menjadi dasar pengakuan ParaPenggugat sebagai ahli waris dari (Alm) Limun Bin Diran ;Bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai ahli waris dari yang orang yangtelah meninggal dunia (pewaris), berdasarkan dalam Surat Direktur JenderalAgraria atas nama Menteri Dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969, No.Dpt

Terdapatnya kesalahan data Nomor pada daftar DPT dan padaDaftar Hadir pemilih tiap dusun, yang jelas tertulis Seperti ; Data DPT No.875 di daftar DPT atas nama Dewi, sedangkan diDaftar Hadir Pemilih No.DPT 875 digunakan oleh Imas. ; Data DPT No.891 di daftar DPT atas nama Tri Setiadi,sedangkan di Daftar Hadir Pemilin atasnama Imas.

berlaku, yang jelas tidak dimiliki olehpanitia pelaksana pemilinan kepala desa Sukawangi dan panitiapemilihan KabupatenGarut. ; Melanggar Asas bertindak cermat (principle of carefulness)Ditemukannya berbagai kesalahan DPT, pemilih dari desa lain,terjadinya kekacauan pemilihan pada saat pemungutan suara,Terdapatnya kesalahan data Nomor pada daftar DPT dan padaDAFTAR HADIR pemilih tiap dusun, yang jelas tertulis seperti ;Data DPT No.875 di daftar DPT atas nama Dewi, sedangkan diDaftar Hadir Pemilih No.DPT

MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991 dan lampirannya berupaSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/041/III/1991 yang menunjukpada Surat Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Direktorat Jenderal AgrariaDepartemen Dalam Negeri No.Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969, yangpada pokoknya menyatakan dalam penetapan ahli waris, maka untuk Golonganpenduduk asli cukup dengan Surat Keterangan oleh Ahli Waris yang disaksikan olehLurah/Desa dan diketahui oleh Camat;Menimbang bahwa secara formil

hal legalitas dan atau legalisasi atas surat/aktadibawah tangan berupa surat keterangan waris dan surat/aktapembagian waris tertanggal 06 Desember 2010 sebagaimana yangdiuraikan dalam surat gugatan tersebut.Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh kami notaris selakuTurut Tergugat dalam Eksepsi dimasukkan juga kedalam bagian pokokperkara ini.Bahwa sudah menjadi pengetahuan hukum wajib bagi kami notaris danPPAT, berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam NegeriDirektorat Pendaftaran Tanah No.DPT

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti lebih lanjutakan Surat Keterangan Ahli Waris (vide bukti P1) yang diajukan Para Penggugatdan bukti surat keterangan mengenai silsilah keluarga Himponan (vide buktiT.LIGILIV1) yang diajukan Tergugat s/d Tergugat IV tersebut apakah dikeluarkanoleh pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa untuk membuat keterangan waris sebagaimanaberdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat PendaftaranPage 26 of 38 putusan No 129 /Pdt.G/2015/PN Arm27Tanah No.DPT

oleh Tergugat dan Turut Tergugat denganmengemukakan alasan bahwa surat bukti P9 tersebut bertentangandengan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugatdan dalil sangkalan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, perihalsurat bukti P9 tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam NegeriDirektorat Pendaftaran Tanah No.DPT

Surat MAtersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria DirektoratPendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta;b) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 20 putusan a quobukanlah kalimat ..Keabsahan Bukti Surat..., seperti yang didalilkanPembanding/Tergugat dalam memori banding, melainkan ...DibuktikanDengan Adanya Bukti Surat...; tentunya Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian

ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernahdilakukan penyitaan terhadap objek sengketa maka beralasan hukum petitumangka 4 untuk ditolak;Menimbang, bahwa oleh terhadap petitum angka1, angka 9 dan angka 10patut pula untuk ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat ditolak sertadengan memperhatikan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri DirektoratPendaftaran Tanah No.DPT

/saksi korban yakni Doddy Razali,Nonni, Yenni dan Willy adalah anak dari Razali als Razali misalnya melaluitest DNA atau Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh yangberwenang yaitu Notaris sebagaimana diketahui Razali als Razali danpelapor/saksi korban adalah Doddy Razali, Nonni, Yenni dan Willy adalahanak dari Rozali als Razali adalah keturunan Tionghoa yang menurut SuratMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 No.MA/kumdil/171/V/K/1991 jo Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt

MA/kumdil/171/V/K/1991, yang mana Surat MA tersebut telahmenunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria DirektoratPendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwahendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk WargaNegara Indonesia, untuk Golongan penduduk asli dapat berupaSurat Keterangan oleh Ahli Waris, yang disaksikan olehLurah/Desa dan diketahui oleh Camat;b.

Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No.Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam Buku Tontonan Bagi PejabatPembuat Akta Tanah, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Agraria).Menimbang, bahwa Balai Harta Peninggalan adalah Instansi yangberwenang melaksanakan Pembuatan Surat Keterangan Waris Bagi WNIKeturunan Timur Asing.

SH sebagai kepala kantor UrusanTanah Kota Yogyakarta menurut Pembanding (Penggugat) tidaksesuai dengan Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat AgrariaDirektoratPendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakartasehinggamenurut Pembanding Akta Waris tersebut juga tidak sah sertaaktawaris tersebut nyatanya juga tidak dilengkapi keteranganpelepasan hak atau persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu ahliwaris Ny. Mentek dan Ny.

untuk itu ;Bahwa pembatalan tersebut dilakukan, selain karena didasarkan pada adanyakekeliruan administrasi dalam pemberian hak tersebut kepada pemegang HGBsebelumnya adalah juga adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan DodohDjoharman (orang tua Para Terbantah) sebagai Pemilik syah atas bangunan objeksengketa ;Bahwa tindakan Badan Pertanahan tersebut telah sesuai dengan petunjukpelaksanaan wewenang administratif keagrariaan sebagaimana dimaksud dalamSurat Dirjen Agraria tanggal 14 Pebruari 1970 No.Dpt