/KK/VIL/2016 Nomor: 07 /Panwas /KK/VIL/2016 yakni antaraJONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang dengan GERMANUSS.

/KEK/ VIL) 2016 Nomor: 07,//Panwas/KE/VIL/20L6 y akni antaraJONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang dengan GERMANUSS.

Pemerintah KotaKupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kupang Nomor : 106 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016,Nomor : 112 / Panwas KK / XI / 2016, tanggal 22 November 2016;c.1 ( satu ) Jepitan Dokumen Pengajuan RKB 1 Milliard danPermohonan Pembahasan Usulan RKB yang terdiri dari :e 1( satu ) Jepitan Surat Panitia Pengawas Pemilihan WalikotaKupang Nomor : 06 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 11 Juli2016 Perihal Pengajuan RKB 1 Milliar dan PermohonanPembahasan Usulan RKB;e 1

Dima untukBulan Nopember 2016.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Bayar ( SPBy ) tanpa Nomor dantanggal, Bulan November 2016, tentang Perintah MembayarPembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas KecamatanKelapa Lima Bulan Nopember 2016 kepada Charles A. W.

Pemerintah KotaKupang dengan Panitia Pengawas Pemilihnan Walikota dan WakilHalaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2019/PT KPGWalikota Kupang Nomor : 106 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016,Nomor : 112 / Panwas KK / XI / 2016, tanggal 22 November 2016;c.1 ( satu ) Jepitan Dokumen Pengajuan RKB 1 Milliard danPermohonan Pembahasan Usulan RKB yang terdiri dari :e 1( satu ) Jepitan Surat Panitia Pengawas Pemilihnan WalikotaKupang Nomor : 06 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 11 Juli2016 Perihal

KERUGIAN MATERIIL (KERUGIAN POKOk);e Selama mengikuti proses Panwas Pilkades a quo baik sejakpendaftaran hingga direkomendasikan, waktu Penggugat telahtersita hingga selama 5 bulan dan selama itu pula Penggugat tidakbisa mengerjakan profesi Penggugat yang membuka usaha RentalMobil yang setiap harinya ratarata mendapat Rp. 700.000.

KERUGIAN MATERIL (KERUGIAN POKOk);e Selama mengikuti proses Panwas Pilkades a quo baik sejak pendaftaranhingga direkomendasikan, waktu Penggugat telah tersita hingga selama5 bulan dan selama itu pula Penggugat tidak bisa mengerjakan profesiPenggugat yang membuka usaha Rental Mobil yang setiap harinya ratarata mendapat Rp. 700.000.

dalam hal seleksi calonanggota Panwas Pilkades Kota Padangsidimpuan, dan selanjutnya kewajibanHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 154/Pdt/2018/PTMDNtergugat untuk menindaklanjutinya dengan menetapkan calon anggota PanwasPilkades Kota Padangsidimpuan dengan Surat Keputusan.Bahwa mengenai gugatan ganti rugi yang diajukan penggugat sebesarRp.105.000.000, karena telah mengikuti proses seleksi Panwas selama 5 bulandan penggugat tidak dapat bekerja sebagai pengusaha Rental Mobil, haltersebut tidak berdasarkan

Pilkades Kota Padangsidimpuan tahun 2017sebagaimana Surat Rekomendasi No.274/ 1407/ 2017 tanggal 16 Agustus2017.Bahwa setelah Turut Tergugat mengirimkan Surat Rekomendasi tersebutkepada tergugat, maka tugas Turut Tergugat selesai dalam hal seleksi calonanggota Panwas Pilkades Kota Padangsidimpuan, dan selanjutnyakewajiban tergugat untuk menindaklanjutinya dengan menetapkan calonanggota Panwas Pilkades Kota Padangsidimpuan dengan Surat Keputusan.Bahwa mengenai gugatan ganti rugi yang diajukan penggugat

sebesarRp.105.000.000, karena telah mengikuti proses seleksi Panwas selama 5bulan dan penggugat tidak dapat bekerja sebagai pengusaha Rental Mobil,hal tersebut tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada kewajibanHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 154/Pdt/2018/PTMDNpenggugat untuk ikut mendaftar dan mengikuti proses seleksi Panwas dantidak ada perjanjian antara penggugat dengan tergugat maupun turuttergugat dalam hal seleksi Panwas yang mana salah satu pihak ingkar janjisehingga penggugat dirugikan,

Honorarium Panwas Kabupaten bulan Febrtsebesar Rp. 17.100.000,00 dengan perincian : Ketua Panwas 1 orang x 1 bulan x Rp. 2.500.00(2.500.000,00. Anggota panwas 4 orang x 1 bulan x Rp. 2.250.009.000.000,00. Sekretaris Panwas 1 orang x 1 bulan x Rp. 500.00500.000,00. Bendahara Panwas 1 orang x 1 bulan x Rp. 45(Rp. 450.000,00. Staf pelaksana Panwas 7 orang x 1 bulan x Rp. 301Rp. 2.100.000,00. Tenaga pendukung 4 orang x 1 bulan x Rp. 300.001.200.000,00.

Ketua Panwas 1 orang x 1 bulan x Rp. 2.500.00(2.500.000,00. Anggota Panwas 4 orang x 1 bulan x Rp. 2.250.009.000.000,00. Sekretaris panwas 1 orang x 1 bulan x 500.00500.000,00. Bendahara panwas 1 orang x 1 bulan x 450.00C450.000,00. Staf pelaksana panwas 7 orang x 1 bulan x Rp. 301Rp. 2.100.000,00. Tenaga pendukung 4 orang x 1 bulan x Rp. 300.001.200.000,00. Tenaga tidak tetap 1 orang x 1 bulan x 1.350.0061.350.000,00.2.

Honorarium Bulan April 2012 sebesar : Rp. 17.1dengan perincian :Ketua Panwas 1 orang x 1 bulan x Rp. 2.500.0002.500.000,00. Anggota Panwas 4 orang x 1 bulan x Rp. 2.250.00(9.000.000,00. Sekretaris panwas 1 orang x 1 bulan x 500.00(500.000,00. Bendahara panwas 1 orang x 1 bulan x 450.000450.000,00. Staf pelaksana panwas 7 orang x 1 bulan x Rp. 30(Rp. 2.100.000,00. Tenaga tidak tetap 1 orang x 1 bulan x 1.350.0001.350.000,00.2.

Honorarium Panwas Cam untuk bulan April 201:Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Ketua Panwas 16 orang x 1 bulan x Rp. 900.00014.400.000,00. Anggota Panwas 32 orang x 1 bulan x Rp. 650.00620.800.000,00. Sekretaris Panwas 16 orang x 1 bulan x Rp. 450.00(7.200.000,00. Bendahara pembantu Panwas 16 orang x 1 bul400.000,00 = Rp. 6.400.000,00. Tenaga pendukung 32 orang x 1 bulan x Rp. 350.00111.200.000,00.3.

Honorarium Panwas Kabupaten bulan Februasebesar Rp. 17.100.000,00 dengan perincian : Ketua Panwas 1 orang x 1 bulan x Rp. 2.500.000,(2.500.000,00. Anggota panwas 4 orang x 1 bulan x Rp. 2.250.CRp. 9.000.000,00. Sekretaris Panwas 1 orang x 1 bulan x Rp. 500.CRp. 500.000,00. Bendahara Panwas 1 orang x 1 bulan x Rp. 450.CRp. 450.000,00. Staf pelaksana Panwas 7 orang x 1 bulan300.000,00 = Rp. 2.100.000,00. Tenaga pendukung 4 orang x 1 bulan x Rp. 300.CRp. 1.200.000,00.7.

/KE/VIL/ 2016 Nomor: 07 /Panwas /KK/'VIL/2016 yakni antaraJONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang denganGERMANUS S.

/KE/IL/ 2016 Nomor: o7 /Panwas/KK/ VIL!

Manafe, SH untuk bulanDesember 2016.1 ( satu ) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepalaSekretariat Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016,yang terdiri dari :1 ( satu) lembar Surat Perintah Bayar ( SPBY ) tanpa tanggalbulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorariumkepala Sekretariat panwas kecamatan Kelapa Lima bulanDesember 2016 kepada Dedy J. CH Manafe sebesar Rp1.300.000.

Bab tentang Pendahuluan, huruf E Nomor 8 menyatakan bahwaPejabat Pembuat Komitmen pada Panwas Kabupaten/Kota adalahPejabat yang bertanggung jawab untuk:> Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada BendaharaPengeluaran Pembantu (BPP) dana hibah untuk penggunaandana hibah;> Menetapkan alokasi dana hibah untuk Panwas Kota dan/ataumasingmasing Panwas Kecamatan;Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT KPG> Melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan danabeserta buktibukti pengeluaran

SPBy dimaksuddilampiri dengan bukti pengeluaran dan/atau menyalurkan danahibah kepada Panwas Kecamatan sesuai alokasi yang telahditetapkan oleh PPK Panwas Kabupaten/Kota;> Menampung penyaluran dana hibah Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur dalam RPS menyimpan, dan membayar penerimahak sesuai dengan SPBy yang disetujui dan ditandatangani olehPPK.

Kampar pada saat itu sedangmelakukan rapat Pleno, Staff Panwas Kabupaten Kampar memintaperwakilan Penggugat untuk menunggu, sehingga Perbaikan GugatanPermohonan Penyelesaian Sengketa baru diterima oleh Anggota PanwasKabupaten Kampar setelah rapat Pleno selesai dilakukan;Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2016, Panwas KabupatenKampar mengirim surat kepada Penggugat, Surat bernomor : 054/RI04/10/2016 perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima;Bahwa berdasakan Surat Panwas Kabupaten Kampar, Penggugatmenyimpulkan

bahwa Panwas Kabupaten Kampar telah mengelurkanPutusan Gugatan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan olehPenggugat dengan Putusan Menolak;Bahwa berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Kampar Nomor: 054/RI04/10/2016 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima, Penggugatmengajukan gugatan ini yang merupakan Upaya Hukum Lanjutanterhadap hak konstitusi Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, hal ini didasarkan pada ketentuan berdasarkan PermaNomor 11 Tahun 2016, Bab Il, Pasal 1 ayat (

Kabupaten Kampar yakni Surat Nomor: 01/ASY/PGT/2016, perihal Pengajuan Sengketa Pilkada, yang mana surat tersebutlangsung diterima oleh salah seorang Anggota Panwas Kabupaten Sadr.Zainul Aziz;Bahwa pada saat penyampaian dan penyerahan Surat PengajuanSengketa Pilkada oleh Penggugat kepada Panwas Kabupaten Kampar,oleh Anggota Panwas menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan Format Gugatan yang ada, danselanjutnya Panwas Kabupaten Kampar memberikan formulir formatgugatan

Bahwa pada bagian Lampiran surat, hanya menyebutkan 5 pasanganCalon, sementara pada sa at pendaftaran terdapat 6 Pasangan calon;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, Penggugat menyerahkan perbaikangugatan Sengketa Pilkada ke Panwas Kabupaten Kampar, dan perwakilanPenggugat sampai ke Kantor Panwas Kabupaten Kampar sejak tanggal11, namun pada saat itu hanya diterima oleh staff Panwas KabupatenKampar sedangkan Anggota Panwas Kabupaten Kampar sedangmelaksanakan rapat pleno dan perwakilan Penggugat disuruh

Bahwa berdasakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) di atas, maka dasar utamadiajukannya gugatan sengketa adalah "setelah di keluarkannya putusanBawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota" dimana dalam hal inikami selaku Tergugat sebelumnya tidak pernah dipanggil oleh PanwasKabupaten dalam hal ini Panwas Kabupaten Kampar sebagai pihakHalaman 11 dari 17 halaman.

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengajukanPermohonan Musyawarah Sengketa dengan nomor permohonan 015003/BAZ/IX/2015 tertanggal 01 september 2015 ; Bahwa permohonan musyawarah sengketa dengan nomor permohonan 015003/BAZ/IX/2015 tertanggal 01 September 2015 dinyatakan tidak memenuhisyarat untuk diregistrasi oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Selayarberdasarkan suratnya Nomor 088/PanwasKab/SLY/IX/2015 yang berisi hasilpleno Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikirimkan dari Makassarke Kantor Panwas

di Kabupaten Selayar sesuai isi surat tertanggal 06September 2015 dan diberikan kepada Penggugat pada tanggal 07 September2015, setelah tim kuasa hukum Penggugat berkunjung ke Kantor PanwasKabupaten Kepulauan Selayar mempertanyakan dimana keberadaan parakomisioner Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar ; Hal. 3 dari 35 hal.

untuk penolakan meregister permohonan sengketa, PanwasKabupaten Kepulauan Selayar ternyata tidak pernah ada di tempat, yakni diKantor Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar dan menurut para pegawai danstaf yang berkantor di Panwas menjelaskan para Komisioner PanwasKabupaten Kepulauan Selayar sedang berada di luar Kota dan permohonanHal. 4 dari 35 hal.

No. 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN Mks.sengketa hanya diminta di scan untuk dikirimkan lalu dinilai oleh paraKomisioner Panwas tersebut ; 222 sen nnn nee sen nnn core nee necBahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar tanggal 12 September 2015, atau dalamtenggang waktu dimulainya tahapan Pengajuan Sengketa Tata Usaha Negarayakni dari tanggal 11 September 2015 sampai tanggal 13 September 2015sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Danselanjutnya pada ayat (2) menentukan : Dalam hal masih terdapat keberatanatas putusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat diajukanGugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. ; Bahwa keputusan Tergugat a quo nyatanyata telah menimbulkan kerugiankepada Penggugat yang akan Penggugat uraikan kerugiannya sebagai berikut:a. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Selayar yang menetapkan Aji SumarnoS.STP., MM. dan Drs. Abd.

Kabupaten Bengkalis harian sekretariat panwas kabupaten bengkalis, dinas lapangan panwas kabupaten bengkalis, panwas kecamatan se-kabupaten bengkalis dan PPL se Kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 Juli Tahun 2015 sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
100. 1(satu) Lembar Kwitansi Pembayaran belanja makan dan minum harian Panwas / sekretariat Panwas Kabupaten Bengkalis untu bulan Desember 2015 pada tanggal 30 Desember Tahun 2015 sebesar Rp

HUTAGULUNG, S.Pd Ketua Panwas Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Rupat Utara Dalam Rangka Konsultasi Dengan Sekretariat Panwas Kabupaten Bengkalis Pada Tanggal 01 s/d 03 Agustus 2015. Diterima di Tanjung Medang, 15 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
429. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan Rupat Utara Dalam Rangka Supervisi/Investigasi Ke Desa/Kelurahan.

HUTAGALUNG, S.Pd Kepala Sekretariat Panwas Kematan Ruupat Utara Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Keungan Ke Sekretariat Panwas Kabupaten Bengkalis Pada Tanggal 18 s/d 20 Desember 2015 Bertempat Di Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Bengkalis.

Panwas Kab. Bengkalis dengan nomor rekening ; 10-80-20008-1 periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
527. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran giro An. Panwas Kab.

: 001 / Panwas-Bks / V / 2015 kepada Bupati Bengkalis c/q Bapak Sekretaris Daerah Kab.

berikut : Bahwa TERGUGAT adalah pelaksana Pemilukada Kabupaten HuluSungai Tengah Tahun 2010,yang melaksanakan kerjanya tundukdan patuh kepada peraturan perundang undangan yangmengaturnya,khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaanPemilukada ; ++ eee ee ee eee ee ee eeeBahwa berdasarkan penetapan yang dibuat oleh TERGUGAT tentangjadwal dan tahapantahapan pelaksanaan Pemilukada KabupatenHulu) Sungai Tengah.jadwal dan tahapan mana dimulai dengantahapan pemutakhiran data pemilih ; aBahwa diketahui Panwas

Pemilukada yang dibentuk oleh BadanPengawas Pemilu tidak diakui,sementara Panwas Pemilukada yang dibentuk oleh KPU belumterbventuk>sementara berdasarkan3.

ketentuan bunyi Pasal 71'UrddangundangNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa PanwasPemilukada sudah harus ada paling lambat satu bulan sebelumtahapan PemilukadaGIMU LL fmm i en iin ee i im i i mnBahwa menurut bunyi ketentuan Pasal 92 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara PemilihanUmum,maka semua tahapantahapan pelaksanaan Pemilukada wajibmelibatkan peran Panwas Pemilukada untuk melakukan pengawasantahapantahapan tersebut;Bahwa diketahui

TEERGUGAT telah melaksanakan jadwal dan tahapanPemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010,sementaraPanwas Pemilukada Kabupaten Hulu) Sungai Tengah belumBahwa kemudian baru pada tanggal 17 Maet 2010 ada kepastianhukum keberadaan Panwas Pemilukada yaitu) dengan keluarnyaPutusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUVII1/2010tentang Panwas,dengan demikian mulai saat itu) barulah PanwasPemilukada secara hukum sah melaksanakan tugas tugaspengawasannya ; 22 eee rere re ee ee eeeBahwa sementara

itu) TERGUGAT' telah membuat tahapan tahapanPemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 dan bahkanada beberapa tahapan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGATsebelum aadanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor11/PUUVIII/2010 tentang Panwas Pemilukada ; Bahwa dengan demikian ada tahapan tahapan yang telahdilaksanakan oleh TERGUGAT tersebut tidak ada PanwasPemilukada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010,sehinggadengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut bertentangandengan ketentuan

Paniai karenadiajak oleh Kayame tetapi persidangan dilakukan di Jayapura denganalasan kondisi keamanan;Bahwa saksi tahu ada putusan Panwas yang mengabulkan permohonanKayame dan menggugurkan 3 paslon;Bahwa saksi menerangkan setelah putusan Panwas kemudianmenetapkan 2 pasangan calon;halaman 26 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 26/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.Bahwa saksi tahu verifikasi calon perseorangan ada 2 tahapan perbaikandan penetapan;Bahwa saksi tahu Penggugat melakukan keberatan ke Panwas tetapiPanwas tidak pernah ditempat;Bahwa saksi menerangkan keberatan itu diajukan setelah penetapancalon dikeluarkan dan dibatalkan oleh Panwas;Bahwa Saksi melihat Berita Acara verifikasi dari Panwas dan Panwasmengetahui dan menyatakan sah,serta ada tanda tangan ;Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah mengajukankeberatan

Bahwa sejak pembatalan SK no. 25 kantor Panwas Paniai selalu kosongdan Ketua Panwas sampai sekarang tidak ada;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telahmengajukan kesimpulan masingmasing tertanggal 11 April 2018 yang padapokoknya masingmasing tetap pada pendiriannya ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidanganmenunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutandan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang,

kabupaten Paniai,menurut penilaian Pengadilan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikanpemenuhan prosedur upaya administrasi ke Panwas Kabupaten Paniai, karenamenurut Penggugat surat tersebut belum diajukan ke Panwas Kabupaten Paniaidengan alasan Panwas Kabupaten Paniai tidak berada di tempatkedudukannya.

Oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan adanyapenyelesaian sengketa melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten Paniai.Sedangkan alasan Penggugat yang menyatakan komisioner Panwas KabupatenPaniai tidak berada di tempat kedudukannya sebagaimana didalilkan padagugatannya halaman 8 angka 4 juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenaiperpindahan kegiatan operasional Kantor Panwas Kabupaten Paniai ke KotaJayapura sudah diketahui Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat padasurat pengaduannya

Penyerahan berkaslaporan perselisihan hasil pemilinan Penghulu oleh Panwas kepadahalaman 25 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBRCamat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan oleh Panwas;h.

Dengan demikian proses penyelesaianpermasalahan haruslah dilakukan oleh Panwas terlebih dahulu dan bahkanharus selesai ditingkat Panwas Pemilihan Penghulu melalui mediasi.

Mengingat haltersebut, Panwas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Sungai Tapah tidak bisa menindak lanjuti laporanPenggugat.c.

pemilihan penghulu yang penyelesaiannya melaluiproses mediasi oleh Panwas, bukan merupakansengketaHASILpemilihanpenghulu.

Panwas memberi tanda terima laporan kepada pihakpelapor.Pasal 41 setelah menerima laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Ayat (2) Panwas melakukan penanganan laporan melaluiproses sebagaiberiktu :Angka (1) Panwas mengkaji setiap laporan yang diterimanya dan memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindakhalaman 149 dari 152halaman Putusan Nomor : 5/G/2018/PTUN.PBRlanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporanditerima.Angka (3) Panwas dapat mengundang pihak pelapor dan terlapormaupun

ROBERT HORIK, M.A. ; Bahwa dana Panwaslukada Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh saksi M.SOFYAN, S.E., adalah dana yang berasal dari Dana Hibah Pemda ProvinsiPapua kepada Panwas yang dicairkan pada tanggal 09 Maret 2011 sebesarRp2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), bahwadana tersebut di atas di dapat berdasarkan usulan permintaan dana olehKetua Panwas Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua denganSurat Nomor 03/PanwasPropPapua/2011 tanggal 31 Januari 2011 ; Bahwa

;Bahwa dana Panwaslukada Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh saksi M.SOFYAN, S.E, adalah dana yang berasal dari Dana Hibah Pemda ProvinsiPapua kepada Panwas yang dicairkan pada tanggal 09 Maret 2011 sebesarRp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), bahwadana tersebut di atas didapat berdasarkan usulan permintaan dana olehKetua Panwas Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua denganSurat Nomor 03/PanwasPropPapua/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;Bahwa selanjutnya dana sebesar

Surat Keputusan (SK) Ketua Panwas Pilkada Provinsi Papua Tahun2010/2011 Nomor 01/SKPANWASPROPPAUA/2011 tanggal 31Januari 2011 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat PengelolaKeuangan Sekretariat Paswas Pilkada Provinsi Papua Tahun Anggaran2010/2011 ;3. Surat Usulan Pencairan Dana Pembentukan Paswas Kabupaten/Kotadari Ketua Panwas Pilkada Provinsi Papua dan rincian biaya tanggal 31Januari 2011 ;4.

Nomor 486 K/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18Kwitansi tanda pembayaran senilai Rp2.460.000.000,00 (dua miliarempat ratus enam puluh juta rupiah) ;Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Ketua Panwas Pilkada ProvinsiPapua tanggal 04 Maret 2011 ;Rekening Koran Giro atas nama Sekretariat Panwas Pilkada ProvinsiPapua ;2 (dua) lembar Disposisi dari BPKAD Provinsi Papua ;Surat Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20 05 00 00 51 ;Permintaan Penerbitan

oleh Ketua Panwas Pilkada ProvinsiPapua tanggal 04 Maret 2011 ;Rekening Koran Giro atas nama Sekretariat Panwas Pilkada ProvinsiPapua ;2 (dua) lembar Disposisi dari BPKAD Provinsi Papua ;Surat Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1 20 05 00 00 51 ;Permintaan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor10/SPD/BPSKPKD tanggal 25 Februari 2011 yang ditujukan kepadaPejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua ;Hal. 11 dari 18 hal.

Damhudi Komisioner Panwas Desa PangkalanNyeri Kecamatan Rupat sehingga sebenarnya kegiatan reses telahdiketahui dan ditemukan oleh Pengawas Pemilu dalam hal ini Panwas DesaPangkalan Nyeri dan Panwas Komisioner Rupat (bagian dari jajaranBawaslu di Kabupaten Bengkalis) sejak tanggal 13 April 2018 bukantertanggal 20 April 2018 sebagaimana dimaksud oleh Sdr. Mukhlasinsebagai Ketua Panwaslu Kab. BengkalisTENTANG HUKUMNYA14.

Warianyang merupakan Komisioner Panwas Kecamatan Rupat, Sdr.

DamhudiKomisioner Panwas Desa Pangkalan Nyeri Kecamatan Rupat sehinggaHalaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Blssebenarnya kegiatan reses telah diketahui dan ditemukan oleh PengawasPemilu dalam hal ini Panwas Desa Pangkalan Nyeri dan Panwas KomisionerRupat (bagian dari jajaran Bawaslu di Kabupaten Bengkalis) sejak tanggal 13April 2018 bukan tertanggal 20 April 2018 sebagaimana dimaksud oleh Sadr.Mukhlasin sebagai Ketua Panwaslu Kab. Bengkalis.

Warlan yangmerupakan Komisioner Panwas Kecamatan Rupat, Sdr.

Jupri, Sdr.Warlan yang merupakan Komisioner Panwas Kecamatan Rupat, Sdr. DamhudiKomisioner Panwas Desa Pangkalan Nyeri Kecamatan Rupat makaseharusnya yang membuat temuan adalah Sdr. Jupri, Sdr, Warlan atau Sdr.Damhudi.

LUMALENTE tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama KPU Kabupaten Tolikara tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan pasal 113 berdasarkan putusan Panwas Kabupaten Tolikara tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Distrik Bogonuktelah terjadi banyak permasalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yangselanjutnya oleh Panwas Distrik dilaporkan ke Panwas Kabupaten Tolikara, yaitu Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukanmenurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dilengkapidengan Surat Keputusan (SK) hanya berupa draf; Adanya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidakmelaksanakan Pemungutan Suara;

/II/2017 tanggal 17 Februari2017.Setelah melakukan kajian temuan kemudian saksi YULIPER YORDAN PENNAYIKWA,S.Th, saksi ABIN KOGOYA,SE, dan saksi MELIANUS MABOYA,SEselaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tolikara membuat SuratRekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan SuaraUlang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara Nomor : 059/PNWSKABTLK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa HOSEA GENONGGA,S.Sos, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Tolikara

Kabupaten Tolikaradan Berita Acara Nomor : 10/BA/KPUKABTLK/II/2017 tanggal23 Februari 2017yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Berdasarkan ketentuan dan beberapa poin di atas maka Anggota KomisiPemilihnan Umum Kabupaten Tolikara) memutuskan tidak melaksanakanRekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara Nomor : 059/PNWSKABTLK/II/2017tentang Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang(PSU) terhadap 18 Distrik yang direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang(PSU) oleh Panwas Kabupaten

Suara Ulang (PSU) oleh Panwas KabupatenTolikara;Perbuatan Terdakwa HOSEA GENONGGA,S.Sos selaku Ketua KPUKabupaten Tolikara, Terdakwa II YONDILES KOGOYA,S.Kom, Terdakwa III PIETERPETRICS WANIMBO,S.IP, Terdakwa IV DINGGEN BOGUMdan Terdakwa VHENDRIK L.

LUMALENTE tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama KPU Kabupaten Tolikara tidak menetapkan pemungutandan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal112 dan pasal 113 berdasarkan putusan Panwas Kabupaten Tolikara tanpaalasan yang dibenarkan berdasarkan oleh UndangUndang sebagaimana dalamDakwaan Tunggal;2.

TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN8 Bahwa Panwas Kabupaten Kaimana pada tanggal 24 Nopember 2015 telahmenanggapi keberatan/pengaduan yang diajukan oleh PENGGUGAT melaluipenerbitan surat No.106/PanwasluKada/KMN/XI/2015 (Bukti P.3), yang padapokoknya menyatakan keberatan PENGGUGAT sesuai Surat No. 017/TIMP/F.M/KMN/XI/2015, tidak termasuk kewenangan Panwas Kabupaten Kaimana;9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undangundang No.

Keptusan aquo ditetapkanmelebihi batas waktu yang diperkenankan sesuai peraturan perundangan;Bahwa, PANWAS Kabupaten Kaimana khususnya: Ketua Panwas Kaimana,yaitu: Ibnu Masud, ternyata, memiliki hubungan darah dengan Ismail SirfefaS.Sos, MH.

Vide Bukti P1) yang didasarkanatas Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/Halaman 10 dari 34 hal.

Pada keseluruhan proses pemeriksaan yang berkaitan denganuraian di atas, Panwas Kabupaten Kaimana, khususnya Ibnu Masud yang notabene Ketua Panwas Kaimana tidak pernah menyatakan secara terbuka di dalamrapat yang berkaitan dengan klarifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatiyang diselenggarakan KPU Kaimana yang menjelaskan adanya hubungan atausanak saudara dengan pasangan bakal calon Drs. Matias Mairuma dan IsmailSirfefa, S.Sos MH.

Hal inibertentangan dengan Pasal 9 huruf d, f dan I dari Peraturan Bersama KPU,Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun2012;Bahwa Keputusan TERGUGAT (Vide Bukti P1) sepenuhnya didasarkan padaKeputusan PANWAS Kabupaten Kaimana No. 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VI1/2015 pada tanggal 7 September 2015 (Vide Bukti P5) yang telah dibuatoleh Anggota PANWAS Kabupaten Kaimana yang mempunyai konflikkepentingan (Ketua Panwas Kaimana, yaitu: Ibnu Masud memiliki hubungandarah dengan Ismail

Panwas harus ditindaklanjutiTergugat;Bahwa ketentuan pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 justrumemerintahkan kepada Tergugat untuk memeriksa dan memutuspelanggaran administratif rekomendasi Panwaslu Kota Palopo sejakditerima.

Hamzah sebagaimana Tanda BuktiPenerimaan Laporan No. 008/LP/PW/27.03/IV/2018 tertanggal 12 April2018 Panwas Kota Palopo perihal dugaan pelanggaran Calon WalikotaPalopo atas nama DRS H. M.

M.JUDAS AMIR, MH;Bahwa sebelum adanya tanggapan Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesia atas Surat konsultasi Panwas kota Palopo No.0290/SN/23/PM.0.1.0.1/III/2018, Panwas Kota Palopo menerbitkan Surat No.0361/SN23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang ditujukankepada Tergugat, yang pada intinya meminta Tergugat agarmenindaklanjuti hasil pemeriksaan Panwas Kota Palopo sesuai denganketentuan undang undang;Bahwa atas surat Panwas Kota Palopo No. 0361/SN23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April

2018 maka Tergugatmenindaklanjuti Rekomendasi Panwas kota Palopo tersebut denganHalaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Padt.G/2018/PN Pipmelakukan, kajian ulang (mencermat kembali) untuk memeriksa danmemutus rekomendasi Panwas a quo sesuai dengan ketentuanperundangundangan sebagai berikut:a.

17 April 2018 telah Sesuai dengan Prosedur danKewenangannya.Bahwa oleh karena Tergugat mencermati kembali/melakukan kajianulang terhadap Rekomendasi Panwas Kota Palopo a quo makamenjadi tidak benar dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkanTergugat menolak rekomendasi Panwas Kota Palopo.

Dengan keadaan sebagaimana disebut dalam point C tersebut diatasmaka hal tersebut telah menimbulkan protes dari saksi tiga pasangancalon yang pada akhirnya telah menimbulkan kerusuhan akibatperbuatan pelanggaran hukum yang sengaja dilakukan oleh KPUProvinsi Maluku Utara.Kemudian Panwas Provinsi Maluku Utara memprotes tindakanpelanggaran KPU Provinsi Maluku Utara tersebut dan selanjutnyameminta untuk mencabut rekomendasi Panwas Provinsi MalukuUtara yang dibuat oleh salah satu anggota Panwas provinsi

Bukti T 24 : Surat Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara No. 278/180/PAN/2007 tentang Rekomendasi Hukum ke KPU Jakarta, tertanggal 16November 2007;25.Bukti T 25 : Berita Acara Penundaan oleh PANWAS Provinsi dan SaksiCalon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tertanggal 16November 200726.Bukti T 26 : Surat Panwas Provinsi Maluku Utara No.274/148/PAN/2007 tentang Rekomendasi tertanggal 8 Oktober 2007.27.Bukti T 27 : Surat Kapolda Maluku Utara No.

Bukti T 44 : Surat PANWAS PILKADA Provinsi Maluku Utara No. 278 /179 / PAN / 2007 tentang Keberatan Hukum tertanggal 14 November45.

Putusan No. 03 P/KPUD/2007Bahwa, dengan keadaan demikian untuk menghindari adanya rekayasa,Panwas dan para saksi calon membuat Berita Acara bahwa plenotersebut belum selesai ;Bahwa, Panwas melaporkan keadaan tersebut kepada KPU (Pusat) danmengusulkan agar KPU mengambil alin proses PILKADA tersebutkarena KPU Provinsi tidak mampu ;Bahwa, atas hal tersebut KPU (Pusat) mengundang Panwas, saksi daripara Calon, PPK dan juga KPU Provinsi ke Jakarta untuk membahasdan menyelesaikan permasalahanpermasalahan

tersebut ;Bahwa, saksi dengan anggota Panwas yang lain sebanyak 12 oranghadir di Jakarta dan saksi calon, bebarapa PPK.

Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016Surat Nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember2015 yang pada pokoknya isinya meminta KPU KabupatenSimalungun untuk memberi penjelasan dan/atau mengkaji kembalidan menindaklanjuti surat dari Dr. Ir.

Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetakatau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsiatau Panwas Kabupaten/kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIPAceh;e.

Tentang Mekanisme Mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara;1.Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 poin 2,menyatakan:... gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarasetelah Penggugat mengajukan upaya/keberatan ke Panitia PengawasKabupaten Simalungun melalui Surat Nomor 4.A48/JRAMRAN.Sim/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 dan telah dijawaboleh Panwas Kabupaten Simalungun sebagaimana termaktub dalamsurat Nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015;Bahwa Pasal 154

Kabupatenatau Kota membuat keputusan;Bahwa surat Nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember2015 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun bukanlahmerupakan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154ayat (2), namun merupakan Surat Biasa dan tidak dapat digunakansebagai dasar pengajuan penyelesaian sengketa tata usaha negara;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Panwaslu KabupatenSimalungun telah mengeluarkan Surat Nomor 001/114/Panwas/21/XIl/2015 Perihal:Penjelasan/Keterangan

KabupatenSimalungun melalui Surat Nomor 4.A48/JRAMRAN.Sim/XII/2015, tanggal 7Desember 2015, yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas KeputusanKPU Kabupaten Simalungun Nomor 79/Kpts/KPUSim/002.434769/XII/2015,tanggal 6 Desember 2015, yang kemudian ditanggapi oleh Panwas KabupatenSimalungun dengan Surat Nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015, tanggal 7Desember 2015 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Simalungununtuk memberi penjelasan dan/atau mengkaji Kembali dan menindaklanjuti suratdari JR.

Maluku Tengah bulan Januari 2017 tertanggal 9 Januari 2017;

Maluku Tengah bulan Januari 2017 tertanggal 28 Januari 2017;

Maluku Tengah bulan Februari 2017 tertanggal 3 Februari 2017;

Maluku Tengah bulan Maret 2017 tertanggal 29 Maret 2017;

Maluku Tengah bulan April 2017 tertanggal 25 April 2017;

Maluku Tengah.Anggaran kegiatan SEWA PERALATAN KANTOR Panwas Kab.

KTP Ketua dan Bendahara (saat itu Ketua Panwas tidak berada di tempat,sehingga menggunakan KTP Sekertaris Panwas Maluku Tengah). Nomor Rekening Panwas. SK Bendahara (karena ada pergantian bendahara panwas).

Panwas Kecamatan Kota Masohi (SRI YUYUN SILEUW, S.

Terdakwa juga tidak mengetahui kalau dan operasional Panwas Kab.Maluku Tengah sudah masuk ke rekening Panwas.

Tahirsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran25 (dua puluh lima) kilo merk putri duyung kepada saksi Mael ; Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Sendana ; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat seorang petugas PPL(Panitia Pengawas Lapangan) bernama Hasran melaporkan kepada saksi bahwa Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Page 7segera ke Leppangan karena ada dugaan terjadi politik uang, selanjutnyasaksi bersama anggota panwas lainnya segera

,dan saat di kantor panwas, saksi M.

Tahir mengambil uang tersebut, lalu terdakwalangsung kembali ke rumah ; Bahwa malam yang sama, terdakwa juga memberikan 1 (satu) karung berasseberat 25 (dua puluh lima) kilogram kepada saksi Mael sebagai imbalan atasbantaun saksi Mael yang telah membantu terdakwa memberikan makanan padakambing milik terdakwa ; Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Page 14 Bahwa saat di rumah saksi Mael tersebut, terdakwa didatangi oleh tim panwas,dan disaat itu setelah diperiksa tim panwas mengamankan sisa uang

sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan terdakwa ; Bahwa dari pengakuan terdakwa, kemudian saksi M Tahir dimintai keterangandi kantor panwas dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uangRp. 50.000, (lima puluhribu rupiah) ; Bahwa baik uang Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang masih dalampenguasaan terdakwa saat didapati oleh anggota panwas, dan uang Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi M.

ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan terdakwa ;Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, kemudian saksi M Tahirdimintai keterangan di kantor panwas dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu)lembar uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa baik uang Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang masihdalam penguasaan terdakwa saat didapati oleh anggota panwas, dan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi M.