Fotokopi Surat dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia (Majelis TinggiAgama Hindu) Desa Pakraman Banyupih SuddhiWadani No:03/PHDI/05/2012, atas nama Siti Alfiah, tertanggal 5 Mei 2012, yangsetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meteralyang cukup, kKemudian diberi tanda P6;Menimbang, bahwa bukti surat P2, P3, P4, P5 dan P6 adalah berupafoto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P1hanya berupa fotocopy dari fotocopy;Menimbang, bahwa Pemohon

tersebut adalah suami istri dan sudahdiketahui orang banyak dilingkungan tempat tinggalnya ;Tentang HukumnyaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada pokoknyamendalilkan ingin mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon yang telahdilangsungkan secara adat Agama Bucha pada tanggal 12 Oktober 1944 hal manasesuai dengan surat Keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh RohaniawanPembina Perkawinan Agama Buddha Parisadha

perkawinan secara adat agama Buddha tersebut turut diakui dandisahkan sebagai anak suami istri atau anak dalam perkawinan dari LIM SOMTJOAN dengan SIE TJIAUW NIO ;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pemohon bertanda P11 yaituberupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Rohaniawan Pembina PerkawinanAgama Budha, yang isinya menerangkan bahwa LIM SOM TJOAN telah menikahdengan SIE TJIAUW NIO dan telah melaksanakan pemberkatan perkawinan padatahun 1978 yang dilakukan secara agama budha di Vihara Parisadha

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinanditha Mangku Bibit pada tanggal 14 Mei 2004 di Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/2004 tanggal 9 Juli 2004, dinyatakan

peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa KutipanAkta Perkawinan Nomor 02/2004, tanggal 9 Juli 2004 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatigadiperoleh fakta bahwa di Salatiga pada tanggal 9 Juli 2004 telah tercatatperkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Wirasti Diyah Kuswandari, yangtelah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernamaPinandhita Mangku Bibit pada tanggal 14 Mei 2004 di Parisadha

19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan danperaturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidakhadir;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PinandithaMangku Bibit pada tanggal 14 Mei 2004 di Parisadha

Putu Astawa sesuai dengan keterangan PHDI (Parisadha Hindu DharmaIndonesia) di Kota Kotamobagu;. Bahwa pada saat Penggugat/Pembanding melangsungkan perkawinan,Penggugat/Pembanding telah membuat surat pernyataan masuk agamaHindu tertanggal 26 April 2010 yang dimana isinya Penggugat/Pembandingmau masuk agama Hindu;.

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis serta mereka hidup bersama di rumah Penggugat, , Kota Mataram,namun kemudian mereka sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi.Akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat diantar oleh Penggugat pulang kerumahorang tuanya seterusnya Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat bahkanpada Tanggal 15 Pebruari 2011 (Vide Bukti surat P9) Penggugat dan Tergugatdihadapan Kepala Lingkungan Karang Timbal dan Parisadha

mohon Penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yangpada pokoknya adalah mengenai penyesuaian identitas nama dan bulan lahiranak Pemohon sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Anak Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagai berikut: Bahwa Pemohon menikah sah dengan orang yang bernama Wayan Nicenpada tanggal 05 Juli 1990, sebagaimana Surat Keterangan Parisadha

Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan parkawinan di Singaraja secara agama Hindhu padatanggal 14 April 2008, ini dapat dibuktikan dengan masuknyaPenggugat menjadi pemeluk agama Hindhu berdasarkan suratpemyataan masuk agama Hindhu ( Bukti P 1) dan Surat Keterangandari Parisadha Hindhu Dharma Indonesia Kabupaten Bulelengtertanggal 14 April 2008 ( Bukti P 2 ) dan Perkawinan Penggugatdan Tergugat baru dicatatkan dalam Akta Catatan Sipil secara resmipada tanggal

Foto copy Sudhiwadani dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia,Kabupaten Buleleng, Nomor : 129 PHDI.BLL/SDW/2012, tanggal 14April 2008 dengan Rohaniawan Jro Mangu Putu Kuwtra, diberitanda : P.2 ;. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.322/WNI/Bjr/2012tertanggal 06 Juli 2012 antara TERGUGAT dengan Setya Ningsih,yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng,diberi tanda4.

kasta) ataukah tidak, begitu juga cara pemulihan kastanya berbedabeda;Menimbang bahwa dari pembuktian Para Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberianhak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu jugaperlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha

PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai denganSurat Pengesahan Perkawinan Nomor 257/PHDI.KEC.MTR/VII/2018dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal25 Juli 2018;2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak Lakilaki yangbernama Gede Arsana Sedana, Lahir di Mataram tanggal 10 Januari2000;Halaman 1dari 8 Penetapan Nomor: 236/Pdt.P/2020/PNMtr3.

Bahwa pada tahun 1978, ayah Pemohon sering sakitsakitan dan pada saatitu menurut penuturan dari ayah Pemohon sempat menanyakan kepadaorang pintar, ternyata nama ayah Pemohon tidak mencantumkan titel"Dewa", sehingga pihak keluarga ayah Pemohon pada tahun 1979,melaksanakan upacara di Pemerajan Pemohon dan sekaligus dilaksanakanpembacaan Prasasti dengan disaksikan oleh Aparat Desa, baik Dinasmaupun Adat, Sutinggin dan dari Parisadha, sejak saat itu masyarakat diYeh Gangga menyebut rumah Pemohon sebagai

fisik Pemohon masih belum pulihsetelah melahirkan dan Pemohon Il ingin berpindah agama dari semulanyaberagama Kristen kemudian beralih ke Agama Hindu, maka upacara Perkawinanditunda hingga Pemohon II melangsungkan upacara Sudhiwadani pada tanggal30 Maret 2017 yang diupacarai oleh ROhaniawan Hindu Jro Mangku LanangWiweka dengan disaksikan oleh Jro Pasek Nengah Wiryasa selaku Kelian DesaPakraman Les dan Gede Susila selaku Perbekel Desa Les sebagaimana SuratKeterangan Sudhiwadani yang dikeluarkan Parisadha

tertanggal 27 September2021, diberi tanda P3;Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/0244/404.315.03/2021 yangdikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangsono tertanggal 05 Juli2021, diberi tanda P4;Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3521061612100007 atas namaKepala Keluarga Sri Utami yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Provinsi JawaTimur, diberi tanda P5;Fotocopy Piagam Nomor : 192/VIII/SWGAM/PHDIK/2021 atas namaRosy Listyowati yang dikeluarkan oleh Parisadha

Mendapat rekomendasi dari Bupati dan Parisadha HinduDharma Indonesia ( PHDI) Jrocrnresonnnnrcnnnnrecnnonnrcnnnnsecananseccnnssacaccasecncanscaaccncnesc. Disediakan tanahGQ OSI jee nesses ee eereee eee eee6. Bahwa Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2002 telah membuatKesepakatan Bersama yang intinya Tergugat menjual Tanah Sengketa kepadaTergugat Il dan Tergugat II bersedia membeli Tanah Sengketa tersebut dariTergugat dengan harga Rp. 3.840.000.000,.

bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10September 2010 ==yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Matarampada tanggal 11 September 2020 di bawah Register Nomor463/Pdt.P/2020/PN.Mtr adalah sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Komang Mangku adalah sepasang suami istri yangtelah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu di PagesanganUtara pada hari Jumat tanggal 31 Desember 1965 berdasarkan SuratKeterangan Perkawinan Nomor: 509/PHDI.KEC.MTR/IX/2020 yangdikeluarkan oleh Parisadha

Fotocopy Surat Pemberitahuan dari PARISADHA HINDU DHARMAINDONESIA (Majelis Teringgi Umat Hindu) (PHDI) Desa Tambarana,Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Nomor : 01/PHDITI/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P4.Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan bukti tertulis jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing yaitu saksi RU dan saksi ROyang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut

wisuda kasta) ataukah tidak, begitu juga cara pemulihan kastanya berbedabeda;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu jugaperlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha

begitu jugamengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenangsecara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelardari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu,dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaituPHDI (Parisadha

Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bekasi pada tanggal 04 Oktober 2016 dalam Register Nomor521/Pdt.G/2016/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa kami adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2009, dihadapan Pegawai Parisadha

PHDIHal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PN Dps(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa