Saksi AHLAN NURYANDI BIN MADIANe Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga baik sedarah atau semenda.e Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satlantas PolresMuara Enime Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Sekira pukul 01.00Wib bertempat di Pos Lalu lintas dekat jembatan Enim II Muara enimtelah datang seorang lakilaki bernama Tegi Handoko, selakupengurus anggota truk batubara kalau mobil partainya sudahdirampok oleh 6 (Enam) orang tersangka yang kejadiannya

Enim dan melaporkan kejadian pengancaman sertaperampokan oleh terdakwa bersamasama temannya tersebut kePos jaga Polisi yang ada di Pos Lantas Enim II Muara EnimSaksi KORI AFRIAN SH BIN M SRIGATIBahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satlantas PolresMuara EnimBahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Sekira pukul 01.00Wib bertempat di Pos Lalu lintas dekat jembatan Enim II Muara enimtelah datang seorang lakilaki bernama Tegi Handoko, selakupengurus anggota truk batubara kalau mobil partainya

Kemudian pada saat saksiNur Khasanah tanyakan partainya, tibatiba datang beberapa orang yangdiketahui sebagai anggota kepolisian dan langsung menginterogasi TerdakwaJoni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah;Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf UndangUndangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Halaman 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PDGAtau Kedua:Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Panggilan.

Kemudian pada saat saksi Nur Khasanahtanyakan partainya, tibatiba datang beberapa orang yang diketahui sebagaianggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi TerdakwaJoni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah;Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UndangUndang Nomor7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Halaman 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PDGMenimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari

Bangau No.08 kota Sibolga, saksi ULIL AMRI CANIAGO dikenalkan oleh keponakannya EDWARDPANGGABEAN dengan terdakwa PARADONG MARTIN NABABAN dan terdakwaberkata pada saksi ULIL AMRI CANIAGO bahwa terdakwa PARADONG MARTINNABABAN bisa memasukkan anaknya yaitu saksi RAHMAYANTI CANIAGO,AMKsebagai CPNS Pemko Sibolga tahun 2010 dengan berkata bahwa partai PKB mempunyaijatah CPNS Pemko Sibolga karena partainya berjasa memenangkan Walikota dan WakilWalikota Sibolga dan Ketua Partai PKBP saksi Drs.

Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh denganmencabut Kartu Tanda Anggota Penggugat serta pemberhentian Penggugatsebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya dari Partai PersatuanPembangunan Periode 20142019, jika dihubungkan dari faktafakta hukum yangdiperoleh dari alat bukti suratsurat yang diajukan Penggugat maupun ParaTergugat di persidangan tidak ada yang dapat membuktikan bahwa perselisihanHalaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.SusParpol/2018/PN Cag.antara Penggugat dengan Para Tergugat (partainya

) pernah diselesaikan terlebihdahulu melalui internal partainya dalam hal ini kepengurusan Partai PersatuanPembangunan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut masih prematur(terlalu dini) untuk diajukan ke pengadilan karena tidak sesuai dengan ketentuanPasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, olehkarenanya gugatan Penguggat

Bahwa sesungguhnyapengunduran diri dan pindah partainya Para Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi adalah situasi yang abnormal, maksudnya adalah pengunduran dirsebagai anggota DPRD dan anggota Partai Politik Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena harus memenuhi syarat wajib sebagai calon anggotaDPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2014 sebagai mana diatur dalam PKPU Nomor13 Tahun 2013, Pasal 19 huruf I Point 2, dimana mewajibkan setiap calon anggotaDPR, DPRD melampirkan surat pengunduran diri

ditingkat internal Partai(PDK), bahwa Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya mengajukanbukti surat berupa Surat Pengunduran diri Para Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi tanpa dikuatkan oleh bukti lain berupa keterangan saksi (TergugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi), dengan demikianbukti surat oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Majelis HakimPengadilan Judex Facti tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan untuk itu harusdiabaikan;Bahwa pindah partainya

September 2013, selanjutnyaSurat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (PDS) KabupatenKepulauan Mentawai Nomor 005/DPCPDS/MTW/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013,dan Surat DPP PDS Nomor 018/SK DPP/PDS/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013tentang Pengantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten KepulauanMentawai Propinsi Sumatera Barat dari ISAR TAILELEU, S.PAK kepadaBahwa PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaisebenarnya bermula adanya perselisihan antara Penggugat dengan partainya

sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang No. 28Tahun 1999 dan UndangUndang No. 12 Tahun 2011 tersebut, karena prosespenerbitan Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa dalam perkara secarayuridis formal telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur sesuai ketentuanyang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang No. 27 Gtahun 2009dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010;eBahwa pernyataan Penggugat pada poin 3 s/d 10dalam surat gugatannya, adalah masalah internalPenggugat dengan partainya

Belum adanyaputusan dari Mahkamah Partai Damai Sejahteratersebut (vide poin 10), hal ini tidak menjadialasan untuk tidak menerbitkan KeputusanTergugat, karena yang dimaksud oleh PenjelasanPasal 332 ayat (2) huruf h UndangUndang No. 27Tahun 2009 Jo Pasal 102 ayat (2) huruf hPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 adalahapabila penyelasian perselesihan antaraPenggugat dengan partainya dibawa kepengadilan dan jika dalam proses penyelesaianHalaman 19 dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUNPDG2020di

Gubernur tentang PAW anggotaDPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihanantara Penggugat dengan partainya sedang dalamproses persidangan di pengadilan (perkaranyabelum berkekuatan hukum tetap).

ketanah dan saat itulah terdakwa dan temantemannya tersebutmemijak saksi korban yang mengenai tulang punggung belakang dan dadadepan, kemudian salah seorang diantara teman terdakwa ada yang memukulHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2014/PNTTDkepala saksi korban dengan menggunakan batu, sehingga mengenai kepalasaksi korban tepatnya di belakang telinga kanan, selanjutnya salah seorangteman terdakwa lainnya menusuk wajah saksi korban dengan menggunakan 1(satu) batang kayu bambu yang ada bendera partainya

korban kembali tergelincir / terpelesetdan terjatuh ketanah dan saat itu terdakwa dan temantemannya tersebutmemijak saksi koroban yang mengenai tulang punggung belakang dan dadadepan, kemudian salah seorang diantara teman terdakwa ada yang memukulkepala saksi korban dengan menggunakan batu, sehingga mengenai kepalasaksi korban tepatya di belakang telinga kanan, selanjutnya salah seorangteman terdakwa lainnya menusuk wajah saksi koroban dengan menggunakan 1(satu) bang kayu bambu yang ada bendera partainya

Bahwa dalam waktu Kepemimpinan Penggugat Selaku ketua PartaiPersatuan Pembangunan sangat memiliki loyalitas terhadap Partainya;Bahwa seiring berjalannya waktu Partai PPP memiliki dualismekepemimpinan sehigga Kepengursan Kota Pematangsiantar Partai PPPHalaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 284/Pdt/2018/PT MDNmemiliki dua Orang Ketua yaitu BOY FARADY PURBA (Penggugat),Heri Agus Siahaan,S.Hi.

yang mensosialisasikan untuk memilih Terdakwa sebagaiCalon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat; Bahwa menurut keterangan Rusdi, dia diperintahkan oleh Terdakwa untukhadir pada kegiatan masyarakat di Tamo menyampaikan permohonan maafdari Terdakwa yang tidak dapat hadir karena sedang sakit tetapi ada jugaperintah untuk membahas tim pemenangan kampanye; Bahwa Terdakwa merupakan tim pelaksana kampanye yaitu sebagaiKoordinator Wilayah Majene karena memiliki Surat Keputusan tentangpenunjukannya dari partainya

memberitahukan kepada Pak Andi Amran, S.H., M.H.selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Majene tentang kegiatan Terdakwa diTamo karena sudah di luar jam kerja;Bahwa Saksi tidak memperlihnatkan specimen surat Suara saat menjelaskantentang tata cara mencoblos kepada warga karena saat menjelaskan tentangmacam macam surat suara Saksi menggunakan specimen surat suaratetapi pada saat menjelaskan mengenai yang mana yang dicoblos Saksimeletakkan specimen surat Suara tersebut dan menjelaskan jika bolehmencoblos partainya

sekitar 15(lima belas) lembar specimen surat Suara yang Saksi ambil di mobil Saksidan meletakkannya di depan Saksi, Rusdi, dan Abdul Rahman lalu Saksi danRusdi menjelaskan specimen surat suara tersebut jika warna hijau untukKabupaten, warna biru untuk Provinsi, dan kalau pusat itu ada gambarnyaHalaman 26 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Mjnlalu warga bertanya lagi bagaimana caranya mencoblos lalu Rusdi menaruhspecimen surat Suara tersebut dan menyampaikan kepada warga jika bisamencoblos partainya

mobilnya kemudian kembalikedalam rumah Saksi Sirajuddin dengan membawa specimen surat suaralalu diletakkan di depan Saksi Rusdi, Saksi Alamsyah dan Saksi AbdulRahman, Saksi Rusdi lalu mengangkat specimen surat Suara tersebut danmenjelaskan jika warna hijau untuk Kabupaten, warna biru untuk Provinsi,Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.Mjndan kalau pusat itu ada gambarnya lalu warga bertanya lagi bagaimanacaranya mencoblos lalu Saksi Rusdi menyampaikan kepada warga jika bisamencoblos partainya

rumah Sirajuddin mengambil specimen surat suara dari mobilnyakemudian kembali kedalam rumah Saksi Sirajuddin dengan membawa specimensurat suara lalu diletakkan di depan Saksi Rusdi, Saksi Alamsyah dan Saksi AbdulRahman, Saksi Rusdi lalu mengangkat specimen surat suara tersebut danmenjelaskan jika warna hijau untuk Kabupaten, warna biru untuk Provinsi, dan kalaupusat itu ada gambarnya lalu warga bertanya lagi bagaimana caranya mencobloslalu Saksi Rusdi menyampaikan kepada warga jika bisa mencoblos partainya

Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yagn timbuldalam perkara ini;Subsider:Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Baubau yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalamperadilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Tergugat I, Il, Ill, IV dan V:Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur/tidak sempurna;Gugatan partainya

partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politikdimana jangka waktu penyelesaian paling lambat 60 hari, kemudian padakenyataannya di dalam tubuh PKB belum terbentuk adanya suatu mahkamah partaipolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 UUNomor 2 tahun 2011 tersebut, sedangkan disisi lain telah terjadi pelanggaran hakhakpolitik dan hakhak hukum serta ketidak adilan yang menimpa Penggugat akibatperbuatan Tergugat yang mencabut keanggotaan dari partainya

sudah pasti menjadi panutan dari parakadernya.Bahwa seharusnya orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatantindak pidana haruslah pula dituntut menurut hukum berdasarkan ketentuanPasal 55 KUHP namun hal tersebut tidak dilakukan mungkin karena yangbersangkutan mantan kepala daerah sehingga tidak dilakukan tindakan atauproses hukum padahal sangat jelas bahwa beliaulah yang menyuruh paraTerdakwa melakukan hal tersebut.Bahwa para Terdakwa selaku kader partai Golkar apabila tidak di suruholeh Ketua Partainya

huruf c serta pasal 21 PERATURANKOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANGPENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA seharusnyadiberlakukan hanya terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2014yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai Peserta Pemilu 2014 dan tidakdiberlakukan terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota yang Partainya

DPRD sulitdilaksanakan terlebihlebih untuk menjadi Calon Legislatif di Partai Politikberbeda, para Anggota DPRD itu harus mencari Partai Politik barudengan posisi harus telah Diberhentikan Antar Waktu tanpa PergantianAntar Waktu, sematamata oleh karena Pimpinan Partai Politik yangbertanggung jawab untuk memproses Pemberhentian Antar Waktu danPergantian Antar Waktu Anggota DPRD yang jumlahnya tidak kurangdari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Anggota DPRD Provinsi danKabupaten/Kota), sudah meninggalkan Partainya

Pemberhentian Antar Waktu danPergantian Antar Waktu Anggota DPRD menjadi stagnan dan akibatnyaCalon Legislatif DPRD yang berasal dari Partai Politik yang tidak lolosverifikasi akan berguguran;16.Bahwa kenyataan yang terjadi pada saat ini ialah PARA PEMOHON dantidak kurang dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Anggota DPRD diseluruhIndonesia diperhadapkan pada pilihan yang sangat delimatis yaitukehilangan haknya untuk meneruskan tugasnya sebagai anggota DPRDatau berhenti dari anggota DPRD dan anggota Partainya

Namun padasaat partainya berjuang, bertahan untuk tetap mengikuti Pemilu 2014, yangbersangkutan justru tidak jelas keberadaannya, tidak memberikan kontribusi apapunbagi partai Bulan Bintang. Lalu, pada saat ada kesempatan untuk menjadi anggotaDPRD Pengganti Antarwaktu, yang bersangkutan malah berkeinginan untukdiajukan.Penggantian Antar Waktu anggota DPRD bukan inkonstitusional.

Hidayat,B.Sc untuk memberikan waktu bagi DPC PBB Kabupaten Solok untukmenyelesaikan persoalan internal partainya .Bahwa 2 (dua) minggu lebih setelah usulan Pengganti Antar Waktu diterimadari DPRD Kabupaten Solok belum ada perkembangan penyelesaian internalDPC PBB Kabupaten Solok, maka Turut Tergugat B tidak mempunyai alasanhukum untuk tidak melanjudkan proses Pengganti Antar waktu Saudara M.Hidayat, B.Sc kepada Gubernur Sumatera Barat dan Turut Tergugat B telahmenyampaikan berkas dimaksud dengan

Konawe Utaramengabsen para kepala sekolah/peserta yang hadir kemudiandisampaikan yang pada pokoknya adalah :HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARIDPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI PADAPEMILIHAN TANGGAL 9 APRIL 2014, APABILA TIDAKMEMENANGKAN MAKA AKAN DIGANTI, DAN APABILA ADASALAH SATU CALON DARI PARTAI DEMOKRAT YANG TIDAKDISENANGI MAKA PILIH SAJA PARTAINYA ;KITA HARUS MENCOBLOS PARTAI DEMOKRAT, BAGI YANGSUAMI ATAU ISTRI YANG MASUK CALON LEGISLATIF TIDAKUSAH DIURUS, APABILA TIDAK DIMENANGKAN

Konawe Utaramengabsen para kepala sekolah/peserta yang hadir kemudiandisampaikan yang pada pokoknya adalah : HARUS MEMENANGKAN PARTAI DEMOKRAT MULAI DARIDPRD KABUPATEN SAMPAI DENGAN DPRD PROVINSI PADAPEMILIHAN TANGGAL 9 APRIL 2014, APABILA TIDAKMEMENANGKAN MAKA AKAN DIGANTI, DAN APABILA ADASALAH SATU CALON DARI PARTAI DEMOKRAT YANG TIDAKDISENANGI MAKA PILIH SAJA PARTAINYA ;Hal. 8 dari 25 hal.

Bahwa Penyebab Penggugat Tergugat bertengkar menurut curhatPenggugat karena Tergugat mau menang sendiri dan Tergugat seringkeluar kota sibuk dengan urusan partainya , bila ditanya Tergugat seringmarahmarah, Tergugat sudah ada isteri lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 bulan Bahwa Selama berpisah tidak ada upaya damai dari pihakkeluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakalcalon partainya;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00 WITA,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga)anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama AbdulMadjid Rahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syaratadministrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi;Bahwa bakal calon Partai Kebangkitan

Untuk kepengurusan surat keterangan sehat rohani,SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana diurus Terdakwa secarakolektif bersama Herson Tina serta bersamasama bakal calon dari partainya;Bahwa Terdakwa sebagai bakal calon tidak pernah menghadiri sosialisasiyang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemomaupun Bawaslu Kabupaten Boalemo. Sehingga kelengkapan kepengurusandokumennya diserahkan dan dikumpulkan kepada Herson Tina sebagaisekretaris partai.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Herson Tina yang telahmengumpulkan kelengkapan dokumen bakal calon partainya, memerintahkankepada Zulkifli Alwi yang merupakan Operator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo untuk mengupload kelengkapan dokumen bakal calonmelalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU.

Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilihnan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo, untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakalcalon partainya.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilinan Umum(KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga) anggota bakal calon PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas nama Abdul MadjidRahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syaratadministrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi sedangkanTerdakwa bersama Herson Tina dan bakal calon lainnya dari partainya, dokumenkelengkapan syarat administrasinya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) danditetapkan sebagai Daftar

Menanggapi gugatan Penggugat dalam duduk perkara poin 1sampai dengan poin 6 dapat Tergugat jelaskan kepada YangMulia Majelis Hakim, bahwa sesungguhnya Penggugat benarbenar tidak memahami dan mengerti dengan subtansi ObyekSengketa Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa/Gugatan Penggugat, Tergugat berterimakasih bahwa Penggugattelah membukakan kebenaran terhadap Tergugat maupun YangMulia Majelis Hakim sesungguhnya Penggugat di dalammenyelesaikan persoalan di internal partainya sendiri juga

Ketidakpahaman dan ketidakpatuhan Penggugat terhadapaturan inipun dipertegas juga dengan bukti tindakan Penggugatterhadap partainya sendiri yaitu dengan melakukan gugatanPerdata terhadap partai yang telah membesarkan nama dankedudukan Penggugat, akan tetapi kesewenangan danketidakpatuhan Penggugat tarhadap aturan inipun telah dinilaidan dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis HakimPutusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUNBKL, Hal. 19 dari 43 hal.dalam memutus perkara yang telah diajukan oleh

No. 186 K/Pdt.SusParpol/2013kepengurusan Partai Hanura jika ada Pelanggaran yang dilakukan Anggota Partai ataumisalnya Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura tidak pernah melakukanPelanggaran terhadap Organisasi Partainya ;Bahwa karena selama ini secara fakta hukum Penggugat sebagai anggota PartaiHanura (Hati Nurani Rakyat) tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, misalnya:= Penggugat mengundurkan diri secara tertulis ;= Menjadi Partai Politik lain

Anggota) atas nama Ibu Yetty Karamoy/Penggugat dilakukan secara tidakberdasar dan bertentangan dengan aturan dasar Partai (AD dan ART), namun suratRekomendasi dari Tergugat III/DPC dan Tergugat II/DPD tersebut Tergugat I/DPP(Dewan Pimpinan Pusat mengabulkan begitu saja serta menerbitkan Surat KeputusanNomor Skep/269/DPPHANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian terhadap Penggugatdari keanggotaan Partai tanpa mengaji, meneliti, menilai dan memperhatikan AD danART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partainya

No. 0244/Pdt.G/2016/PA.Ptktangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadipertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah;Bahwa, Tergugat merupakan salah satu anggota partai, sehingga seringpergi keluar kota untuk mengurus urusan partainya, ketika sudah pulangkerumah,Penggugat menanyakan hasil dari kerjanya tersebut, namunTergugat mengatakan tidak ada;Bahwa, Sejak tahun 2009 Tergugat sudah tidak pernah member nafkahkepada Penggugat dan anakanaknya sampai sekarang;Bahwa