Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Saprudin bin Daud)denganPemohon II (Lisni binti Ishak), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yangbernama :eMomi Sasmita, Perempua, TT : Lubuk Talang, 4 OKtober 1992eHeru saputra, Lakilaki, Lubuk talang, TTL : 05 Mei 1995elqbal Patrialis, Lakilaki, TTL : Lubuk talang, 21 Januari 20044.

MenurutBapak Patrialis Akbar saat itu Beliau menjabat Menteri Kemenkumham dalamsambutannya saat itu di BPPPT Tanggal 20 Oktober 2009, Dengan terpilihsebagai inovasi 101 sudah ada pengakuan untuk publikasi Hak Paten.Maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur,tidak jelas, karena tidak terdapat persamaan komposisi, hubungan formulatordan komposisiantara Tergugat dengan Penggugat di deskripsi Paten danKlaim jelas berbeda sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.Bahwa

Patrialis Akbaryang menyatakan : "restorative justice (keadilan restoratif) digunakan untukmemberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan syarat penyelesaian perkara diluar pengadilan dan Tersangka tak harus dihukum pemidanaan adalah bahwa korbantelah memaafkan".Pentingnya pelaksanaan restorative justice (keadilan restoratif) juga diungkapkanoleh mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bpk. Harifin A.

Patrialis Akbar (L) umur 14 tahun;2. Faras Mubarak (L) umur 10 tahun;3. lbnu Hajmin (L) umur 6 tahun, sekarang anakanak tersebut dalamasuhan Penggugat dan Tergugat;. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalanrukun, namun sejak tahun 2015 ~ sering terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus disebabkan karena:a.

2003 tanggal 15 April2004 :Mengadili:Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembaliTuan Rahmat Sadeli alias Lie Kwe Siang tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Amar Putusan Kasasi Nomor 1797 K/Pdt/1989 tanggal 15 Mei 1997;Mengadili :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Tuan Rachmat Sadeli aliasLie Kwe Siang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Patrialis

Putusan tersebut tidaksecara bulat diputuskan oleh 9 (Sembilan) Majelis Hakim MK, karenaHakim Konstitusi Patrialis Akbar memiliki alasan berbeda (concurringopinion), sedangkan 3 (tiga) Hakim Konstitusi memiliki pendapatyang berbeda (dissenting opinion), yaitu Dewa Gede Palguna,Muhammad Alim, dan Aswanto;Bahwa Putusan MK tersebut tidak memuat perintah kepada DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah sebagaipembuat undangundang yang bersifat positivelegislator (membuatnorma) dan tidak

Patrialis Akbar berusia 10 tahun;b. Sakira Yunda Akila berusia 7 tahun;C. Tristan Esa Mahendra berusia 9 Bulan;4. Bahwa sejak Januari 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon' danTermohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekcokanantara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang Sulit untuk dirukunkanlagi yang disebabkan antara lain :a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;b.

Akil Mochtar, selaku Ketua merangkapAnggota, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad FadilSumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masingmasingsebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus,tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno MahkamahKonstitusi terouka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulanSeptember, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.12 WIB,oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu

Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id51" S @ SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RIDiunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar,Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masingmasing sebagai Anggota, dengandidampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpadihadiri

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;KETUA,ttd.Hamdan ZoelvaANGGOTAANGGOTA,ttd. ttd.Anwar Usman Muhammad Alimttd. ttd.Maria Farida Indrati Patrialis Akbarttd. ttd.Wahiduddin Adams AswantoPANITERA PENGGANTI,ttd.Luthfi Widagdo EddyonoSalinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.Untuk informasi lebih lanjut, hubungi K it dan iat Jenderal K itusi Republik ja, JI.

oleh Menkumham sendiri sedangkanJaksa Agung dan Kapolri diwakili;8) Bahwa perlu disampaikan pula, bahwa sebelum acara penandatanganan dimulai,Sdr Indra Sahnun Lubis, SH berusaha untuk mengingkari apa yang telah menjadikesepakatan di antara kedua belah pihak sebelumnya, namun demikian setelah melaluiupaya negosiasi yang a lot, Sdr Indra Sahnun Lubis, SH bersedia menandatanganikonsep nota kesepahaman, yang dilakukan di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung RIdengan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis

Menurut Bapak Patrialis Akbar saat ituBeliau menjabat Menteri Kemenkumham dalam sambutannya saat itu di BPPPTTanggal 20 Oktober 2009, Dengan terpilih sebagai inovasi 101 sudah ada pengakuanuntuk publikasi Hak Paten.Maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas,karena tidak terdapat persamaan komposisi, hubungan formulator dankomposisiantara Tergugat dengan Penggugat di deskripsi Paten dan Klaim jelasberbeda sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.Bahwa

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim olehsembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar,Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribuenam belas, dan pada hari Rabu, tanggal dua, bulan

November, tahun duaribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusiterobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November,tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB, oleh sembilanHakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, AnwarUsman, Manahan M.P Sitompul, Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar,Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masingmasing Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat

Dewa Gede Palguna Patrialis Akbarttd. ttd.Suhartoyo Wahiduddin Adamsttd. ttd.Maria Farida Indrati AswantoPANITERA PENGGANTI,ttd.Ery Satria Pamungkas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim olehsembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar,Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan April, tahun duaribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusiterbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun duaribu enam belas, selesai diucapkan pukul 09.30 WIB, oleh tujuh HakimKonstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.PSitompul, Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

, pernyataan dan imbauanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) mulai dari Andi Mattalatta,Patrialis akbar dan bahkan menteri Hukum dan HAM Yasona laoly yang sekarangmengatakan bahwa nantinya pelaku tindak pidana judi atau pencuri ayam akandiberi hukuman alternatif, misalnya diberi kerja atau pendidikan, sehingga tidakperlu menjalani hukuman di dalam LP. "Tetap dibina, dihukum dalam bentuklain," yang ringkasnya, agar penegak hukum tidak menggampangkan menahantersangka atau terdakwa.

Pembukaan Muswil dilakukan oleh Ketua Umum DPP PAN (HattaRadjasa), dihadiri oleh Sekjen PAN (Taufik Kurniawan), WakilWakilKetua DPP PAN dan jajaran pengurus DPP yang lain di antaranyaZulkifli Hasan, Patrialis Akbar, Alimin Abdullah, Hafis Thohir, NidaDjohansyah Makki, dan segenap kader PAN Lampung, serta dihadirioleh Sekda Lampung mewakili Gubernur, dan para Bupati danWalikota seProvinsi Lampung ;b.

Pertanyaan Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar:Bahwa apakah umur hakim yang berubahubah merupakan persoalankonstitusionalitas atau tidak?

Atas pertanyaan yang Mulia Hakim Patrialis Akbar Pemerintah berpendapat:Pemerintah berpendapat bahwa terkait dengan berubahubahnya batas usiapensiun hakim bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas akan tetapi lebihmerupakan kebijakan negara.2.4 Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DewanPerwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima di KepaniteraanMahkamah tanggal 22 Juli 2016, namun oleh karena keterangan tertulis tersebutditerima Kepaniteraan Mahkamah setelah batas

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilanHakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, AnwarUsman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati,Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Dewa Gede Palguna, masingmasingsebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun duaribu enam belas dan hari Senin, tanggal satu, bulan

Agustus, tahun dua ribuenam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribuenam belas, selesai diucapkan pukul 12.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi,yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, WahiduddinAdams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

telah dilakukan oleh Tergugatterhadapke4 (empat) rekening milikPenggugat tanpaalasanhukumapapun,Bahwa terhitung sejak tanggal 08 Desember 2018 Surat Permononandari Badan Narkotika Nasional (BNN) kepada Terbanding/Tergugat telahberakhir dan batal demi hukum serta tidak berlaku lagi, dengan demikianBadanNarkotika Nasional (BNN) bukanlah sebagai ParaPihakyangharus di ikut sertakan dalam perkaraa quo, hal tersebut juga sesuaidengan pendapat menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat itudijabat oleh Patrialis

Presiden Republik Indonesia cq.Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 67 Kuningan,Jakarta Selatan,selanjutnya disebutsebagai PEMBANDING VI semula TERGUGATHal dari 31 Halaman Put. No.404/ Pdt/2012/PT.DKI7 Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq.Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, beralamat di jalanH.R.

PATRIALIS AKBAR yang memiliki SAUNG BACA ALQURAN Sdr. SANUSI yang memiliki SAUNG BAITUL MAL, untuk orang beramal,rehab MASJIO 292 enon n nn nnn nnn ne Sdr. SAMSU UMAR "" Sdr. TUBAGUS CHAERI WARDANA yang memiliki SAUNG Tanaman danPemancingan Sdr. SETYA NOVANTO yang memiliki SAUNG Tanaman Sdr. FAHMI DARMAWANSYAH yang memiliki SAUNG Pengajian Sdr. RAJA MOHAN 2 7777777 ===Pembuatan SAUNGSAUNG tersebut adalah atas seizin KALAPAS.

Yangbertanggungjawab apabila ada pelanggaran adalah pengawalnya;Bahwa saksi jika melihat napi melakukan pelanggaran seperti menggunakanHP diantarannya PATRIALIS AKBAR, ANAS URBANINGRUM, DJOKOHal 128 dari 314 Putusan No.113/Pid.SusTPK//2018/PN.

ADE AGUS Bahwa saksi jika melihat napi melakukan pelanggaran sepertimenggunakan HP diantarannya PATRIALIS AKBAR, ANASURBANINGRUM, DJOKO SUSILO, M NAZARUDDIN, AKIL MUCHTAR,OC KALIGIS, maka Saksi tidak berani menegurnya;7. ACHMAD HIDAYAT Bahwa saksi jika melihat napi melakukan pelanggaran sepertimenggunakan HP diantarannya PATRIALIS AKBAR, ANASURBANINGRUM, DJOKO SUSILO, M NAZARUDDIN, AKIL MUCHTAR,OC KALIGIS, maka Saksi tidak berani menegurnya;8.

JOAQUIM LUCIO Bahwa saksi jika melihat napi melakukan pelanggaran sepertimenggunakan HP diantarannya PATRIALIS AKBAR, ANASURBANINGRUM, DJOKO SUSILO, M NAZARUDDIN, AKIL MUCHTAR,OC KALIGIS, maka Saksi tidak berani menegurnya;9.

SUKMA SETIABUDI Bahwa saksi jika melihat napi melakukan pelanggaran sepertimenggunakan HP diantarannya PATRIALIS AKBAR, ANASURBANINGRUM, DJOKO SUSILO, M NAZARUDDIN, AKIL MUCHTAR,OC KALIGIS, maka Saksi tidak berani menegurnya;10.ZAINAL ARIFIN Bahwa saksi jika melinat napi melakukan pelanggaran sepertimenggunakan HP diantarannya PATRIALIS AKBAR, ANASURBANINGRUM, DJOKO SUSILO, M NAZARUDDIN, AKIL MUCHTAR,OC KALIGIS, maka Saksi tidak berani menegurnya;11.

tidak bersalah dan tidakmenggugurkan dugaan adanya tindak pidana,sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembaliHalaman 20 dari 132 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Amb.sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara idealdan benar.Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangkasebagai objek pranata praperadilan adalah agarperlakuan terhadap seseorang dalam proses pidanamemperhatikan tersangka sebagai manusia yangmempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yangsama di hadapan hukum.Hakim konstitusi Patrialis

SUSILOBAMBANG YUDHOYONO, dituangkan di Jakarta pada tanggal 22Januari 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia PATRIALIS AKBAR.12) Lampiran 12 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.32/MenhutII/2010 tentang Tukar Menukar KawasanHutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2010 MenteriKehutanan. ....= 20 =Kehutanan Republik Indonesia ZULKIFLI HASAN, diundangkan diJakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 Menteri Hukum dan HamRepublik Indonesia PATRIALIS AKBAR.13