Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan NasionalawanPT.BANK MANDIRI PERSERO

PUTUS ANNomor: 49/Pdt.GKIP/2019/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdatagugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara antara:Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasional yangberalamat di jalan Sarikaya 1, Blok G4 Nomor 1, Perum Bumi CitraKencana, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;Dalam Keberatan ini diwakili oleh:Nama : Rasul HamidiKewarganegaraan

: IndonesiaPekerjaan : WiraswastaJabatan : Ketua LSM Peduli Mutu Pendidikan NasionalAlamat : Perum Bumi Citra Kencana, RT/RW 01/07 KelurahanKencana, Kecamatan Tanah Sareal, kota Bogor 16161, Selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON;;MELAWANPT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamat Plaza Mandiri JI.

Mandiri (Persero)Tbk, berapa rupiah bantuan diterimasetiap penerima, alamat penerima bantuan, komunitas penerima bantuan,jenis kegiatan, tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan Tahun 2011,2012, 2013, dan 2014 secara keseluruhan dan nasional, karenaPEMOHON meminta transparansi Termohon;24.Bahwa sesuai dengan namanya ormas PEMOHON, LSM Peduli MutuPendidikan Nasional yang mengajukan permintaan informasi a quo yangtidak hanya sebagian dan lokal tetapi secara keseluruhan dan nasional.PEMOHON menginginkan

Pusat Nomor326/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2017 (Bukti P10A);Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.SusKIP/2018tanggal 15 Mei 2018 (BUkti P10B);Bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dantelah dicocokan dengan aslinya, kecuali bukti P5B, P6B berupa fotokopi tidakada aslinya, bukti P9 berupa printout;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya,Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:1.Fotokopi Surat LSM Peduli

FST.CSC/CSR.2710/2015 tanggal 27Oktober 2015 perihal Permohonan Informasi Penyaluran Dana Program BinaLingkungan yang Terperinci Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 (Bukti TK/PR2);Fotokopi Resi Pengiriman Surat ke LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasionaltanggal 29 Oktober 2015 (Bukti TK/PR3);Fotokopi Surat LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional No. 46/AdmPMPN/10.15 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Keberatan atas TidakDitanggapinya Permintaan Informasi (Bukti TK/PR4);Fotokopi Surat LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

., dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTUPENDIDIKAN NASIONAL, diwakili oleh Rasul Hamidi, selakuKetua LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional, berkedudukandi Jalan Sarikaya 1, Blok G4 Nomor 1, Perum Bumi CitraKencana, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal,Kota Bogor 16161;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang

PT PERTAMINA (PERSERO), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

Tobing dan kawankawan,Para Advokat pada Kantor Hukum Adams & Co, beralamat diWisma Bumiputera Level 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26September 2017;Pemohon Kasasi;LawanLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTUPENDIDIKAN NASIONAL, beralamat di Jalan Sarikaya 1Blok G4 nomor 1 Perum Bumi Citra Kencana, KelurahanKencana kecamatan Tanah Sereal Kota BogorTermohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan

DKK; PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB)

NURULDIYAH AYU, S. selaku Ketua DewanPimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa,beralamat di Jalan Tosiga V M8 RT.10 RW.4,Kebun Jeruk, Jakarta Barat;. ZULKIFLI SAID, selaku Ketua Dewan PimpinanPusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat diPerumahan Bintara Il blok C No. 102 RT.008RW.005 Bintara Jaya Bekasi Barat, Bekasi;. UNING ROCHADI, selaku Ketua Dewan PimpinanPusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat diCipinang Muara RT.002 RW.007 Cipinang Muara,Jatinegara, Jakarta Timur;.

SUGIHARTO ATMODIWIRYO, BBA selaku Ketua DewanPimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa,beralamat di Tosiga 7/B 16 RT.006/RW.004,Kebun Jeruk, Jakarta Barat;. SIT MARIANI, selaku)~ Ketua Dewan PimpinanPusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat diCipinang Indah blk 1/9 RT.006 RW.016, CipinangMuara, Jatinegara, Jakarta Timur;. H.A RAMZY TADJOEDIN, MPA selaku Ketua DewanPimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa,beralamat di Bintaro Tengah blk N 2/35, RT.03RW. 08 Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan;.

MUHAMAD NUR LATUCONSINA, selaku Ketua DewanPimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa,beralamat di Kowilhan B6/4 RT.007 RW.005,Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, JakartaHal. 1 dari 26 hal. Put. No. 865K/PDT .SUS/2010Timur;8. SUHARTO Bc.TT.SIP, selaku Ketua Dewan PimpinanPusat Partai Karya Peduli Bangsa, beralamat diJalan Tebet Dalam IG No. 12, Tebet JakartaSelatan;9. VITALIS NDARI WEONG, S.H., selaku DepartemenDewan Pimpinan Pusat Partai Karya PeduliBangsa, beralamat di Jalan KH.

No. 865K/PDT .SUS/2010daliBahwa para Penggugat adalah Ketua Ketua Dewan PimpinanPusat Partai Karya Peduli Bangsa dan Departemen DewanPimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa;Bahwa para Penggugat telah menerima Surat KeputusanDewanPimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa (untuk selanjutnyadisebutDPP PKPB) Nomor SKEP28/DPPPKPB/I/2010 tanggal 28 Januari2010 tentang Pemberhentian sebagai Pengurus Dewan PimpinanPusat Partai Karya Peduli Bangsa dan dari Keanggotaan PartaiKarya Peduli Bangsa;Bahwa pada

BANGSA DARI KEANGGOTAANPARTAI KARYA PEDULI BANGSA, dalam halmana dasar hukumditerbitkannya SKEP28/DPPPKPB/I/2010 tersebut antara lainadalah PERATURAN PARTAI NOWMOR: PP02/DPPPKPB/II/2007Hal. 18 dari 26 hal.

Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasional X PT. Bank Rakyat Indonesia

PUTUSANNomor 513/Pdt.G/KIP/2018/PN Jkt.PstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasional,beralamat di Jalan Sarikaya 1 Blok G4 No. 1 Perum BumiCitra Kencana, Kelurahan Kencana kecamatan TanahSereal, Kota Bogor yang dalam hal ini diwakili

kuasanyaRasul Hamidi, WNI Pekerjaan Wiraswasta Jabatan KetuaLSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional yang beralamat diPerum Bumi Citra Kencana RT. 01 RW. 07 KelurahanKencana Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, untukselanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanPT.

Atau apabilaYth.Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPemohon Keberatan hadir yang diwakili oleh Rasul Hamidi WNI PekerjaanWiraswasta Jabatan Ketua LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional beralamat diPerum Bumi Citra Kencana RT. 01 RW. 07 Kelurahan Kencana KecamatanTanah Sereal Kota Bogor, sedangkan Termohon Keberatan hadir KuasanyaAgung Satya Negara, SH yang beralamat di Jalan Jend.

Pst25.26.27.Pelatinan Peduli Mutu Pendidikan Nasional oleh LSM Peduli MutuPendidikan Nasional Bogor, selanjutnya diberi tanda P10;Fotokopi sesuai dengan asli Laporan PKBL (Program Kemitraan danProgram Bina Lingkungan) Bank BRI Tahun 2014, selanjutnya diberitanda P11;Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2017,selanjutnya diberi tanda P12A;Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 354K/Pdt.SusKIP/

Mutu Pendidikan Nasional olehLSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional Bogor, selanjutnya diberi tandaT1;.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN)

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN),yang diwakili oleh H.

., tanggal 20 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;e Surat Permohonan Intervensi, tertanggal 24 April 2012, yang diajukan oleh DewanPimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), yang diwakili oleh H.Rouchin dan Joller Sitorus, masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN), berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal

Rakyat Nasional (PPRN) adalah partai yang telah berbadanhukum dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusiasebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan Nomor : M.HH.19.AH.11.01 Tahun2008, tanggal 03 April 2008, tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasionalmenjadi badan hukum ; 2 Bahwa tanggal 08 Maret 2010 % tanggal 10 Maret 2010, Penggugat telahmenyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Peduli Rakyat Nasional yang pertama,di Hotel Savoy Homann Bandung, yang menghasilkan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional yangsah menjadi acuan pejabat yang berwenang adalah kepengurusan yangberdasarkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PeduliRakyat Nasional, serta hasil MUNAS I Partai Peduli Rakyat Nasional tanggal 19 s/Halaman 17 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUNJKT.18d 20 Maret 2011, di Jakarta : Bahwa perbuatan Tergugat yang memperlakukan Surat Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011,

Undangundang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, memberikankewenangan bagi Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan sertasusunan organisasi Partai Peduli Rakyat Nasional ; Menimbang, bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional didirikan pada Tahun 2006 yang telahdisahkan susunan kepengurusannya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia pada tanggal 03 April 2008, dengan Amelia A. Yani sebagai KetuaUmum serta H.V.T.A.

MURSIDI; PENGURUS DPP ( DEWAN PIMPINAN PUSAT ) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL ( PPRN ), DKK.

Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional dilarang menjadi anggota partailain ;Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 472 K/Pdt.SUS/201 12. Anggota dan Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional dilarangmengadakan kegiatan usaha dan bisnis atas nama partai, baik resmimaupun tidak resmi tanpa izin Dewan Pimpinan Partai ;3. Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional dilarang melakukan kegiatan dantindakantindakan yang sifatnya bertentangan dengan AD/ART partai ;4.

pemberhentian Penggugat ini darikeanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah cacat dan tidaksah dengan dasar dan alasan sebagai berikut : Bahwa tidak satupun syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 (empat)Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal27 November 2007, yang dilanggar oleh Penggugat ; Bahwa tidak satupun proses dari Pasal 5 (lima) Anggaran RumahTangga Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 27 November2007 tentang disiplin partai yang diberikan kepada

PIHAK PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN ;1:Penggugat telah diberhentikan dari Keanggotaan Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Peduli Rakyat Nasional Nomor 224/A.1/DPPPPRN/SK/VIIV2010tanggal 2 Agustus 2010 ;. Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari keanggotaan PartaiPeduli Rakyat Nasional (PPRN), Penggugat jelas tidak ada hubunganhukum lagi dengan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);C.

No. 472 K/Pdt.SUS/201 1Musyarawah Nasional (MUNAS) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)di Bandung tanggal 89 Maret 2010 yang telah menetapkan AnggaranDasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) tanggal 9 Maret 2010 dan disahkan melalui KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH17.AH.11.01Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan DewanPimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional

Bahwa dengan tidak digugatnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Provinsi Sumatera Barat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dalamgugatan a quo, sedangkan proses pemberhentian keanggotaanPenggugat dari Partai Peduli Rakyat Nasional maupun pergantian antarwaktu (PAW) juga ikut serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ProvinsiSumatera Barat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;2.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN);DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN);

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(DPP PPRN), diwakili oleh H.

Rouchin dan Joller Sitorus,keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanPahlawan Revolusi No.148, Pondok Bambu, Jakarta Timur,masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPPPPRN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011,dalam sengketa ini memberi kuasa kepada BONARNAINGGOLAN, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BHJ &Associates, beralamat di Jalan Raya Pintu I TMII No.54Pinang Ranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 002/KUASA/DPPPPRN/IV/2012, tertanggal 09 April2012, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI / PEMBANDING; MELAWANDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPPPPRN), diwakili oleh Amelia A.

,keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanJambu No.01A Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, masingmasing selaku Ketua Umum dan Wakil Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPPPPRN), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010,dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : 1 RONY HUTAJULU, S.H., M.H. 2 AKIM FHP.

Rakyat NasionalPeriode 2011 2016 ; 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan PersonaliaPengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011 2016 ;4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayayang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.208.000, (dua ratusdelapan ribu rupiah) secara tanggung

. ; TIM LIKUIDASI ( YAYASAN PEDULI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ) YPPM

Nenas (Utama) No.27 Ltll Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, KotaPekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;melawan:TIM LIKUIDASI : Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat(Yayasan PPM) dalam likuidasi, beralamat di Rukan AkasiaBlok No. 6 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan PropinsiRiau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.

ABDULMUTHALIB SEMBIRING, SH. dan kawankawan, Ketua TimLikuidasi Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat DalamLikuidasi, beralamat di Jalan Raya Bundung No. 19A Medan,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2010,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal. 2 dari 18 hal. Put.

Bahwa dibentuk Tim Likuidasi untuk melakukan proses likuidasiYayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat ;d. Bahwa Pengalihnan akte dari Yayasan PPM (CECOM Foundation)menjadi Tanoto Foundation dibatalkan ;e. Pelaksana (karyawan) dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebihdahulu, selanjutnya jika Tim Likuidasi membutuhkan bantuan tenagaHal. 6 dari 18 hal. Put.

Bahwa gugatan para Penggugat patut ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatannya salah,tidak menggugat Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat dalamLikuidasi, institusi yang mengadakan atau yang pernah mengadakanhubungan industrial dengan para Penggugat ;8.

Bahwa Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (Yayasan PPM)dibubarkan oleh Badan Pembina Yayasan tanggal 12 Desember 2008Hal. 13 dari 18 hal. Put.

Pembanding/Penggugat : LSM Forum Peduli Lingkungan Pali
Terbanding/Tergugat : PT. PERTAMINA EP

Penggugat:
Fatmawati
Tergugat:
Yayasan Peduli Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP-PPRN); PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

No.652 K/PdtSus/2011Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional PPRN di Bandungversi Amelia A. Yani dkk.

Partai Peduli Rakyat Nasionaldisingkat PPRN dan juga untuk keabsahan pencalonan pasangan CalonHal. 12 dari 50 hal.

Dengan masa bakti/ periode selama 5 tahun(2006 2011);PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL disingkat PPRN, di Deklarasikan diJakarta pada tanggal 16 Februari 2006 ;PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL disingkat PPRN, didirikan olehPemrakarsa dan Pendiri Utama PARTAIl PEDULI RAKYAT NASIONALdisingkat PPRN, DR. Sutan Raja D.L.

Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) telah dikeluarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.AH.01 tahun2008,tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Peduli RakyatNasional sebagai Badan Hukum, hingga saat ini masih berlaku dan belumpernah mengalami perubahan, dengan dictum putusan :Menetapkan :PERTAMA :Mengesahkan Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai badan hukumdengan kedudukan kantor tetap di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148,Pondok Bambu Jakarta Timur, telepon (021)86600230

Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional dilarang menjadi Anggota Partailain ;. Anggota dan Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional dilarangmengadakan kegiatan usaha dan bisnis atas nama Partai, baik resmimaupun tidak resmi tanpa izin Dewan Pimpinan Partai ;. Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional dilarang melakukan kegiatan dantindakantindakan yang sifatnya bertentangan dengan AD/ART Partai ;.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN HIDUP- PT.PERTAMINA EP ASSET 2 PENDOPO ADERA FIELD

PUTUSANNOMOR : 23/PDT/2017/PT.PLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Perdata dalam peradilan tingkat banding,telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGANPALI, berkedudukan di Jalan Cinta Kasih Sekayu No. 142, Desa Purun, KecamatanPenukal, Kabupaten Pali, dalam hal ini diwakiliMuhamad Ikbal, ST, Ketua Dewan PengurusLembaga Swadaya Masyarakat (Lsm)

ForumPeduli Lingkungan Pali beralamat di Dusun IVDesa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali,berdasarkan Akta Pendirian Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Forum Peduli Lingkungan PaliNomor 37 tanggal 24 Juni 2013, dahulu disebutsebagai Penggugat Konvensi /TergugatRekonvensi Sekarang disebut sebagaiPembanding ;LAWAN:PT.

Dalam Anggaran Dasar Organisasi Forum Peduli Lingkungan PALIPasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa maksud dan tujuan dariOrganisasi ini adalah :a. Untuk turut aktif membantu usahausaha pelestarian lingkunganhidup;b. Memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnyapelestarian lingkungan hidup;c. Menampung dan menjembatani' setiap keluhan/kerugiandikarenakan kerusakan/pencemaran baik BUMN maupun swastia.d.

pelayanan elektronik yang diselenggarakan olehDitjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan HAM RI.Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka dapat disimpulkanbahwa suatu organisasi baru dapat dinyatakan berbentuk badanhukum setelah disahkan oleh Kementerian di bidang hukum danHak Asasi manusia;Dengan mengacu pada fakta yang diketahui dan diakuiPenggugat dalam gugatan A quo, yakni pada posita Bab angka1 gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalahBadan Hukum yang bernama Forum Peduli

Hal ini dicobadibuktikan oleh Penggugat dengan melampirkan Akta No.37tanggal 24 Juni 2013 tentang Pendirian Lembaga SwadayaMasyarakat LSM Forum Peduli Lingkungan Pali(Akta PendirianPenggugat) yang didaftarkan oleh Penggugat di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim dibawah Nomor194/HK/2016/PN.Mre.

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

., berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 14 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTUPENDIDIKAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sarikaya 1Blok G4, Perum Bumi Citra Kencana, Kelurahan Kencana,Kota Bogor 16161;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.4.Menerima

Penggugat:
DPP Gerakan Pemuda Peduli Nusantara/GMPN
Tergugat:
Gubernur Banten

SINTONG MARUAP TAMPUBOLON (KETUA LSM FORUM PEDULI BONA PASOGIT), DKK vs MENTERI KEHUTANAN RI;

No. 47 P/HUM/2011.2.2.2.3.Bahwa Forum Peduli Bona Pasogit adalah Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), yang bernama : "Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli BonaPasogit". Didirikan pada tanggal 11 Mei 2009, berdasarkan Akte NotarisNomor 128, yang dibuat oleh Drajat Darmaji, Sarjana Hukum, Notaris diJakarta. Lembaga ini bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, danprofesionalisme.

Lembaga ini peduli terhadap masyarakat yang ada di BonaPasogit (a.1 : Masyarakat di Kebupaten Tapanuli Utara (Taput); KebupatenTobasa; Kebupaten Humbahas; dan Kebapaten Samosir), dan masyarakat yangberasal dari Bona Pasogit. Oleh karena itu Forum Peduli Bona Pasogit sangatberkepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil (Judicial Review ) terhadapSK. 44/MenhutII/2005. Selanjutnya Pasal 1,2 dan 3 dari Akte Notaris Nomor128 tersebut, berbunyi sebagai berikut :Pasal 1:1.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon sebagai Forum Peduli Bona Pasogitdan juga sebagai Pimpinanpimpinan Daerah (Bupati), dan/atau kelompokmasyarakat maupun sebagai individu, telah memenuhi kualifikasi dankedudukan hukum.

No. 47 P/HUM/2011.34Bahwa Forum Peduli Bona Pasogit adalah Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), yang bernama : "Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit".Didirikan pada tanggal 11 Mei 2009, berdasarkan Akte Notaris Nomor 128, yang dibuatoleh Drajat Darmaji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Lembaga ini bergerak di bidangsosial, kemasyarakatan, dan profesionalisme.

Lembaga ini peduli terhadap masyarakatyang ada di Bona Pasogit (a.1 : Masyarakat di Kebupaten Tapanuli Utara (Taput);Kebupaten Tobasa; Kebupaten Humbahas; dan Kebapaten Samosir), dan masyarakatyang berasal dari Bona Pasogit. Oleh karena itu Forum Peduli Bona Pasogit sangatberkepentingan untuk mengajukan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap SK. 44/MenhutII/2005. Selanjutnya Pasal 1,2 dan 3 dari Akte Notaris Nomor 128 tersebut,berbunyi sebagai berikut :e Pasal 1:1.

ALBAR SIKUMBANG, SH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), DK

Parambunan Kecamatan SibolgaSelatan Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara ;dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MAHMUDDIN HARAHAP, SH dariKantor Hukum MAHMUDDIN HARAHAP, SH & REKAN beralamat di JalanMahoni No. 6 Kota Sibolga berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 098/AdvPH/VIU/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSibolga register No. 83/SK/2013 pada tanggal 02 Agustus 2013, yang selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan1 DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KARYA PEDULI

dibawahregister No.29/Pdt.G/2013/PN.SBG. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugatyang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat benar secara resmi adalah Anggota PARTAI KARYAPEDULI BANGSA (DPD.PKPB) KOTA SIBOLGA, berdasarkan padaNomor Kartu Tanda Anggota 12.077300000033.2 Bahwa pada Tahun 2009 yang lalu tepatnya Pemilihan Umum Legislatif,penggugat secar hukum telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KotaSibolga, sebagai Calon terpilih anggota Legislatif (caleg) dari PARTAIKARYA PEDULI

Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW)Anggota DPRD, yang dikeluarkan oleh TergugatI. adalah perbuatan melawanhukum karena sangat bertentangan dengan Pasal 13 Anggaran Rumah TanggaPartai Karya Peduli

Bangsa yang menyatakan sanksi yang dapatdijatuhkan anggota partai atas pelanggaran disiplin partai adalah melanggaraturan Partai.Bahwa Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada pemilu 2014 tidak lolossebagai partai pemilu maka dengan itu sungguh beralasan dan logik penggugatuntuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan

yang pada intinya Pindah Partai Politik, AnggotaDewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidah harusmengundurkan diri yang dibacakan pada hari Rabu tertanggal 31 Juli 2013,tepatnya pada jam 16.55 Wib.9 Bahwa surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, hal.Pemberhentian sebagai anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) anggota DPRDyang dikeluarkan oleh TergugatI adalah perbuatan melawan hukum karenasangat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPARTAI KARYA PEDULI

-LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN PALI-PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field

PUTUSANNomor 17/Pdt.GLH/2016/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enimyang mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGANPALI, berkedudukan di Jalan Cinta Kasih Sekayu No. 142, DesaPurun, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI, dalam hal ini diwakiliMUHAMAD IKBAL, ST, Ketua Dewan Pengurus LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT (LSM) FORUM PEDULI LINGKUNGANPAL

Dalam Anggaran Dasar Organisasi Forum Peduli Lingkungan PALI Pasal3 ayat (1) disebutkan bahwa maksud dan tujuan dari Organisasi iniadalah :a.

Fotokopi Akta Pendirian LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)FORUM PEDULI LINGKUNGAN PALI Nomor 37 tanggal 24 Juni 2013yang dibuatkan dan dikeluarkan oleh ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.

,Notaris dan Pejabat Pembuat Aka Tanah Kabupaten Penukal AbabLematang llir, Provinsi Sumatera Selatan dan NPWP : 76.280.157.9313.000 LSM FORUM PEDULI LINGKUNGAN PALI, yang dikeluarkanKementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak,KPP Pratama Prabumulih, diberi tanda Bukti P1;10.11.48Fotokopi Rangkuman Laporan Tahunan Lembaga Swadaya MasyarakatForum Peduli Lingkungan Kabupaten PALI, yang ditanda tangani olehKetua LSM Forum Peduli Lingkungan PALI,tanggal 28 Oktober 2016, diberitanda

Bukti P2;Fotokopi Surat Tanda Terima, Bahwa LSM Forum Peduli Lingkungan PALItelah mengirim surat pemberitahuan mengenai pencemaran lingkungankepada PT.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN PALI VS PT PERTAMINA EP ASSET 2 PENDOPO ADERA FIELD

., selaku KetuaDewan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Forum Peduli Lingkungan Pali, beralamat di Dusun IV DesaPurun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, berdasarkan AktaPendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum PeduliLingkungan Pali Nomor 37 tanggal 24 Juni 2013;Pemohon Kasasi;LawanPT PERTAMINA EP ASSET 2 PENDOPO ADERA FIELD,berkedudukan di Komplek Pertamina Pengabuan, KecamatanAbab, Kabupaten Pali, diwakili oleh Nanang Abdul Manafselaku PJ Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasakepada

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau. undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI

Nomor 3304 K/Pdt/2017MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN PALI tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Aliansi Elemen Masyarakat Pemantau Peduli PILKADA Jawa Tengah Tahun 2003 vs. DPRD Jawa Tengah

Alasan Empiris Sosiologis : Berdasarkan Kronologis lahirnya 9 (Sembilan) point usulan/aspirasi berbagaielemen masyarakat Pemantau Peduli Pilkada Jawa Tengah Tahun 2003meliputi LSM, ORMAS dan MAHASISWA ternyata ditolak oleh PANSUSmaupun Pimpinan DPRD Jawa Tengah sehingga usulan masyarakattersebut tidak dimasukkan sebagai muatan lokal dalam Tata Tertib PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2003 2008 ; Bahwa PANSUS yang bertugas menyusun dan menyelesaikan Tata TertibPemilihan Gubernur

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2003 Panitia Knusus mengundang secararesmi berbagai elemen masyarakat pemantau Pilkada seperti LSM,ORMAS, Mahasiswa dan Pers bertempat di ruang Serba Guna DPRD Jawa Tengah, dalam dialog tersebut berbagai elemen masyarakatpemantau Peduli Pilkada menyepakati dan memutuskan 9 (sembilan) pointusulan masyarakat untuk dimasukkan kedalam Tata Tertib Pilkada; Bahwa dalam kenyataannya Keputusan DPRD Propinsi Jawa TengahNomor : 20 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan

Bangsa (FKB) dan Fraksi Amanat Nasional (FAN); Bahwa muatan yang terkandung dalam Tata Terdb Pemilinan Gubernur danWakil Gubernur Jawa Tengah masa kerja 2003 2008 bertentangan denganasasasas umum penyelenggaraan Negara dan asasasas hukum yangberlaku seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum dan asaskeadilan hukum, karena sangat tidak mencerminkan aspirasi dan kehendakmasyarakat Jawa Tengah;Bahwa Berdasarkan uraian dan alasanalasan diatas, maka kamiberbagai elemen masyarakat Pemantau Peduli