Selisih harga 10 unit Rppompa air 167.000.000, Total Kerugian Negara Rp417.000.000, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambahkan dengan Undangundang NO. 20 Tahun2001 Tentan Perubahan Atas Undangundang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasa Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena atas penahanan terdakwa tersebuttidak ada alasan sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan makakepadaterdakwa perlu diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa,maka akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanuntuk pidana tersebut ;Halhalyang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda indonesia; Perbuatan bertentangan dan tidak mendudkung program pemerintahdalam rangka pemberantasa

Hasan Basri kemudian saksi Rita meninggalkan Terdakwa,namun tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Gatot dan saksiSugeng Basuki yang merupakan Petugas Komisi Pemberantasa Korupsi(KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di areal parkir hotelMulia dan setelah dilakukan pemeriksaan secara administrasi terhadapTerdakwa, ternyata Terdakwa tidak terdaftar sebagai petugas ataupegawai KPK; Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rita mengalami kerugian sebesar $90.000, dolar amerika serikat;Perbuatan

, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan teroukti bersalah maka iaharus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhnkan nant: dapat setimpal dengan perbuatannyamaka sebelumnya akan diperimbangkan keadaan yang memberatkan dan menngankan pada diriPara Terdakwa :Keadaan yang memberatkan : Perouatan para terdakwa. tidak mendukung program pemenntah dalam pemberantasa

tersebut telah mlakukan tindak pidana melakukan usaha tanpa izinHalaman 15 dari 22 Putusan Nomor 01/Pra.Per/201 5/PN.SkyIV1lingkungan atau melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalamkawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 UndangUndang RINo. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup dan/atau Pasal 105, Pasal 108 UdangUndang RI Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan dan/atau Pasal 92 Ayat (1) huruf a UndangUndangRI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa

MEGA LUGAY, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan BAP.Bahwa tindak pidana pemberantasa perdagangan orang yaitu terjadi padahari. Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 15.00 wib dibawa pergi diBandung untuk mengurus KTP dan tiket pesat terlebin dahulu dankeesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal gagal 02 Maret 2018sekira jam 22.00 wib di bawa ke bandara Husein Sastranegara untukdiberangkatkan ke bali.

umumnya dan khususnya berguna pula bagipribadi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untukpencegahan dan pendidikan baik bagi Anak ataupun masyarakat padaumumnya; Bahwa dalam pengadilan anak selain tujuan tersebut diatas pemberian sanksijuga diterapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagaipelaku tindak pidana; Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan Anak danperlindunganterhadap Anak, berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tidak mendukungprogram pemerintah dalam pemberantasa

umumnya dan khususnya berguna pula bagipribadi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untukpencegahan dan pendidikan baik bagi Anak ataupun masyarakat padaumumnya; Bahwa dalam pengadilan anak selain tujuan tersebut diatas pemberian sanksijuga diterapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagaipelaku tindak pidana; Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan Anak danperlindunganterhadap Anak, berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tidak mendukungprogram pemerintah dalam pemberantasa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 3 jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Telah mendengar tuntutan (Reqguisitoi) dari Penuntut UmumNO.REG.PERKARA : PDS07/PGA/10/2011 yang dibacakan di persidangantanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada

TIMPerbuatan bertentangan dan tidak mendudkung program pemerintahdalam rangka pemberantasa narkotika;Halhal yang meringankan :Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi.Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dan Undangundang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan terdakwa

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;AtauKedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 8 Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsijo.

mengajukan pembelaan yang pada pokoknyaberpendapat sebagai berikut :Menyatakan terdakwa Budi Arman tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melanggar dalam dakwaanDakwaan KesatuPrimair pasal 263 ayat (1) jo pasal55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat(1) KUHPSubsidair pasal 263 ayat (2) jo pasal55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64ayat (1) KUHPDakwaan KeduaPasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPDalam Dakwaan Ketiga :Primair pasal 3 UndangUndang No No 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasa

Tindak pidana pencucian UangSubsidair pasal 4 UndangUndang No No 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasa Tindak pidana pencucian UangLebih Subsidairpasal 5 UndangUndang No No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasa Tindak pidana pencucian Uangsetidaktidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslagvan rechvervolging) karena tidak ada perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwamengembalikan hak, harkat dan martabat terdakwa Budi Arman;mengembalikan nama baik terdakwa

Jumlah dan jenis kayu olahan yang diangkutharus memiliki Surat Keterangan Sahnya HAsil HUtan berupaFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sama sekali tidak adabatasan sesuai dengan pasal 12 huru e UU RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan;e Benar kegiatan yang di lakukan oleh terdakwa, melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 83ayat (1) huruf B JO Pasal 12 Huruf e atau Pasal 88 ayat (1)huruf a Jo Pasal 16 UU RI Noor 18 Tahun 2013 TentangPencegahan Pemberantasa

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

mengajukan pembelaan yang pada pokoknyaberpendapat sebagai berikut :Menyatakan terdakwa Budi Arman tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melanggar dalam dakwaanDakwaan KesatuPrimair pasal 263 ayat (1) jo pasal55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat(1) KUHPSubsidair pasal 263 ayat (2) jo pasal55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64ayat (1) KUHPDakwaan KeduaPasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPDalam Dakwaan Ketiga :Primair pasal 3 UndangUndang No No 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasa

Tindak pidana pencucian UangSubsidair pasal 4 UndangUndang No No 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasa Tindak pidana pencucian UangLebih Subsidairpasal 5 UndangUndang No No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasa Tindak pidana pencucian Uangsetidaktidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslagvan rechvervolging) karena tidak ada perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwamengembalikan hak, harkat dan martabat terdakwa Budi Arman;mengembalikan nama baik terdakwa

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasa Qy 5, Pasal 6, Pasal7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,Pasal4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang i Nomor 31 Tahun 1999omor 20 Tahun 2001 tentang sebagaimana telah diubah dengan UnPemberantasan Tindak Pidana Koru indak pidana korupsi adalah setiaporang, yaitu orang perseorangana (porasi, Menimbang, bahwa a 1 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasa na Korupsi sebagaimana

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasa Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa MARKUS NARI;

1. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar putusan selengkapnya

perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi Anakataupun masyarakat pada umumnya; Bahwa dalam pengadilan anak selain tujuan tersebut diatas pemberiansanksi juga diterapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadapanak sebagai pelaku tindak pidana; Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan Anak dan perlindunganterhadap Anak, berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tidak mendukungprogram pemerintah dalam pemberantasa Narkotika dan merusak masadepan Anak itu sendiri oleh karena

Hasan Basri kemudian saksiRita meninggalkan terdakwa, namun tidak lama kemudian sekitar pukul21.30 Wib, saksi Gatot dan saksi Sugeng Basuki yang merupakanPetugas Komis Pemberantasa Korupsi (KPK) melakukan penangkapan40atau Supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;Ad.1. Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum dengan pengertian setiaporang yang telah melakukan tindak pidana.

MUSTAHIR EDY, M.Si. tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsisebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.! Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU. No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaanPrimair tersebut diatas.2. Membebaskan Terdakwa Drs.