Biaya operasional clan honor Tim pemroses Pengadaan Tanah sebesarRp. 48.025.000,00Bahwa, terhadap dana dimaksud telah diterbitkan SPM Giro yang dicairkanterperinci sebagai benkut: No No. SPP TANGGAL No.

Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 183.165.000,;c Biaya operasional dan honor Tim pemroses Pengadaan Tanah sebesarRp. 335.190.000..Bahwa, sedangkan untuk pembebasan akses jalan menuju Pasar Induk agribisnis(PIA) dialokasikan dana sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratusjuta rupiah), dengan perincian, untuk:a. pembebasan tanah sebesar Rp. 11.115.000.000.;b. Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 285.000.000,;c.

Biaya operasional clan honor Tim pemroses Pengadaan Tanah sebesar Rp.100.000.000..Bahwa, terhadap dana dimaksud telah diterbitkan SPM Giro yang dicairkan denganperincian: NoNo. SPP TANGGAL No.

2002 tertanggal 22Nopember 2002 Tentang Tim Pemroses Pengadaan Tanah Pendirian Pasar Induk Agribisnis Di Jawa Timur (bukti P14);a215.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/545/404.1.1.3/2003 tanggal 7 Nopember 2003Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan(bukti P15);Keputusan Menteni Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 022000.HT.01.01.TH.93tanggal 6 April 1993 Tentang pemberian persetujuan atas Akta pendinian PerseroanTerbatas PT.

Krse Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami dan sekaligus kepalakeluarga yang baik;e Bahwa calon suami sudah sering ke rumah calon istri dan bermalam, begitujuga sebaliknya;e Bahwa calon suami masih jejaka;e Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan di usaha tokek(pemroses tokek) dan penghasilan per hari Rp. 60.000,e Bahwa calon suami ingin rencana pernikahannya tetap dilanjutkan dankeberatan untuk ditunda, karena calon suami dan calon istri pernah tidurbersama (sering bermalam);Selanjutnya

15 tahun 1 bulan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Calon suami (ArikKusmiran bin Asim) lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Juli 1987, (umurkirakira 27 tahun) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi ,nyata terbukti : Bahwa antara calon istri dengan calon suaminya samasamaberagama islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan,baik pertaliaan nasab atau sesusuan ; Bahwacalon istri berstatus perawan dan calon suamiberstatus jejaka ; Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pemroses

tahun 1 bulan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Calon suami (ArikKusmiran bin Asim) lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Juli 1987, (umurkirakira 27 tahun) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi ,nyata terbukti :e Bahwa antara calon istri dengan calon suaminya samasamaberagama islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan,baik pertaliaan nasab atau sesusuan ;e Bahwa calon istri berstatus perawan dan calon suamiberstatus jejaka ;e Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pemroses

mengalokasikandana dalam DIPDA PAK 2001 Pos Pembebasan Tanah PIA pada pasal/kode2P. 0.18.1.002 sebesar Rp. 12.123.025.000, (dua belas milyar seratus duapuluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian untuk pembebasantanah PIA sebesar Rp. 11.784.250.000, (sebelas milyar tujuh ratus delapanpuluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya panitia sembilansebesar Rp. 290.750.000, (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) serta biaya operasional dan honor tim pemroses

untuk keperluan yang sama yaitu Pembebasan TanahPIA pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Jawa Timur dialokasikandana sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) dengan perincianbiaya pembebasan tanah sebesar Rp. 19.481.645.000, (sembilan belas milyarempat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah),honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 183.165.000, (seratus delapanpuluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), biaya operasional danhonor tim pemroses

Sedangkan untukpembebasan tanah akses jalan menuju Pasar Induk Agribisnis (PIA) tersebutdialokasikan dana sebesar Rp. 11.500.000.000, (sebelas milyar lima ratus jutarupiah), dengan perincian biaya pembebasan tanah sebesar Rp.11.115.000.000, (sebelas milyar seratus lima belas juta rupiah), biaya PanitiaPengadaan Tanah sebesar Rp. 285.000.000, (dua ratus delapan puluh lima jutarupiah), biaya tim pemroses Tk I Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ;Bahwa pada tanggal 07 Februari

Sedangkan untuk pembebasantanah akses jalan menuju Pasar IndukAgribisnis (PIA) tersebut dialokasikandana sebesar Rp. 11.500.000.000,(sebelas milyar lima ratus juta rupiah),dengan perincian biaya pembebasantanah sebesar Rp. 11.115.000.000,(sebelas milyar seratus lima belas jutarupiah), biaya Panitia Pengadaan Tanahsebesar Rp. 285.000.000, (dua ratusdelapan puluh lima juta rupiah), biayatim pemroses Tk I Provinsi Jawa Timursebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) ;Bahwa pada tanggal 07 Februari

;b. 9 (sembilan) kuitansi terdiri dari :kwitansi Desember 2001 sebesar Rp. 1.200.000, tanda tangan Agis RumahMakan Surabaya untuk biaya pembelian 80 dos nasi dan minuman dalam rangkapeninjauan dan pembahasan pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar IndukAgribisnis (PIA) ;Kwitansi tanggal 14 Desember 2001 sebesar Rp. 17.020.000, tanda tanganKoltripan untuk honorarium tim pemroses pengadaan pendirian Pasar IndukAgribisnis (PIA) ;Kwitansi 17 Oktober 2001 sebesar Rp. 600.000, tanda tangan Agis RumahMakan

Hal ini dikarenakan unit kegiatan PemohonBanding adalah hanyalah unit perkebunan Kelapa Sawit dengan hasil TandanHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 797/B/PK/PJK/2014Buah Segar, sedangkan unit pemroses/produksi/pengolahan CPO dan Kernelbukan dilakukan Pemohon Banding dan pabrik bukan milik Pemohon Banding.Dengan demikian dari sudut proses menghasilkan tidak dapat dikatakan bahwaPemohon Banding melakukan alur proses tunggal sebagai satu kesatuan unit(integrated) dalam menghasilkan CPO.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Pejabat pemroses peralihan danbalik nama sebagai pihak dalam gugatan i.c maka menjadikan gugatani.c tidak lengkap/kurang pihaknya dan mengandung cacat plurium iitisconsortium sehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidaktuntas, tidak menyeluruh, dan tidak dapat diperiksa secara sempurna ;d.

Biaya operasional clan honor Tim pemroses Pengadaan Tanah sebesarRp48.025.000,00;Bahwa terhadap dana dimaksud telah diterbitkan SPM Giro yang dicairkanterperinci sebagai benkut: No Nomor SPP TANGGAL Nomor SPM TANGGAL JUMLAH Rp1. 059/2123/034/2001 22/11/2001 0003763/PS/2001 22/11/2001 1.500.000.0002. 059/2124/034/2001 22/11/2001 0003764/PS/2001 22/11/2001 1.500.000.0003. 059/2123/035/2001 22/11/2001 0003765/PS/2001 22/11/2001 1.500.000.00004. 059/2126/034/2001 22/11/2001 0003766/PS/2001 22/11/2001

Biaya operasional dan honor Tim pemroses Pengadaan Tanah sebesarRp335.190.000,00;Bahwa sedangkan untuk pembebasan akses jalan menuju Pasar Indukagribisnis (PIA) dialokasikan dana sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelasmiliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian, untuk:a. pembebasan tanah sebesar Rp11.115.000.000,00;b. Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp285.000.000,00;c.

Biaya operasional dan honor Tim pemroses Pengadaan Tanah sebesarRp100.000.000,00;Bahwa terhadap dana dimaksud telah diterbitkan SPM Giro yang dicairkandengan perincian: NoNomor SPP TANGGAL Nomor SPM TANGGAL JUMLAH Rp 1.059/6661034/2002 12/0312002 0000171 /PS/2002 12/03/2002 19.481.645.000,00 Hal 24 dari 49 hal. Put.

Saksi EKO SUPRIYANTO Bin SUTIYO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemroses Kantor PelayananPerijinan Terpadu Kabupaten Brebes sejak tanggal 14 Maret 2014berdasarkan SK Bupati Brebes nomor : 821.2/ 131 tahun 2014tanggal 14 Maret 2014. Sedangkan tugas dan tanggungjawabsaksi selaku Kasi Pemroses KPPT Kabupaten Brebes yaitu :a.

Timurmengalokasikan dana dalam DIPDA PAK 2001 Pos Pembebasan TanahPIA pada pasal/ kode 2P. 0.18.1.002 sebesar Rp12.123.025.000,00 (duabelas miliar seratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) denganperincian untuk pembebasan tanah PIA sebesar Rp11.784.250.000,00(sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluhribu rupiah) dan biaya panitia sembilan sebesar Rp290.750.000,00 (duaratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta biayaOperasional dan honor tim pemroses

untuk keperluan yang sama yaitu PembebasanTanah PIA pada Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Jawa Timurdialokasikan dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)dengan perincian biaya pembebasan tanah sebesar Rp19.481.645.000,00(sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratusempat puluh lima ribu rupiah), honor Panitia Pengadaan Tanah sebesarRp183.165.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluhlima ribu rupiah), biaya operasional dan honor tim pemroses

Sedangkan untuk pembebasan tanah aksesjalan menuju Pasar Induk Agribisnis (PIA) tersebut dialokasikan danasebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah),dengan perincian biaya pembebasan tanah sebesar Rp11.115.000.000,00(sebelas miliar seratus lima belas juta rupiah), biaya Panitia PengadaanTanah sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima jutarupiah), biaya tim pemroses Tk Provinsi Jawa Timur sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);5.

Sedangkan untuk pembebasan tanah akses jalan menujuPasar Induk Agribisnis (PIA) tersebut dialokasikan dana sebesarRp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), denganperincian biaya pembebasan tanah sebesar Rp11.115.000.000,00 (sebelasmiliar seratus lima belas juta rupiah), biaya Panitia Pengadaan Tanahsebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah),biaya tim pemroses Tk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);5.

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat membatalkan putusanJudex Juris dan menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri.Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan; Bahwa Ketua Tim Pemroses adalah Asisten Administrasi dan UmumSetda Provinsi Jawa Timur. Terdakwa menjabat Kepala Biro PerlengkapanProvinsi Jawa Timur dan sebagai Sekretaris Tim Pemroses PengadaanTanah Pendirian Pasar Induk Agribisnis. Terdakwa baru diangkat menjadiKuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak tahun 2005.

Mega Nusa Persada, yang padapokoknya permohonan tersebut masih dalam proses distribusi ke Pemroses(vide bukti T27);bahwa CV.

Mega Nusa Persada, telah pula ditanggapioleh Kementerian Perdagangan RI melalui Sistem Inatrade, yang pada pokoknyapermohonan tersebut masih dalam proses distribusi ke Pemroses (vide bukti T27), sedangkan PT.

Mega Nusa Persada, yang pada pokoknya permohonantersebut masih dalam proses distribusi ke Pemroses (vide bukti T27), makadengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak lagi memenuhi kriteriasebagai perkara permohonan guna mendapatkan keputusan dan /atau tindakanbadan atau pejabat pemerintahan, karena Termohon dalam hal ini Termohon IIIterbukti telah menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud; bahwa terhadap PT. Indobrill Salitrosa, PT.

Peningkatan keamanan mesinElectronic Data Capture (EDO padapenyedia barang dan/atau jasa(merchant/point of sales), keamananmesin ATM, dan keamanan pada sistempendukung dan pemroses transaksi(back end system) yang berada padaPenerbit, Acquirer dan/atau thirdparty processor, dilakukan dengancara menyediakan mesin dan sistemyang dapat memproses kartu denganteknologi chip sebagaimana dimaksudpada huruf a ;Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 122PK/Pdt.Sus/2009c.

Menyatakan barang bukti dalam berupa :1. 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.5DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah KabupatenSubang Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa PenggunaAnggaran, yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM),yang Mengesahkan Surat Pertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan,Pembuatan Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan,Akuntansi, pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

SusTPK/2016/PN.Bdg10.11.DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah KabupatenSubang Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa PenggunaAnggaran, yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM),yang Mengesahkan Surat Pertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan,Pembuatan Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan,Akuntansi, pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SubangTahun Anggaran 2013.1 (satu) Bundel Copy Petikan Keputusan Bupati

, dan berjanjitidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta mempunyai tanggungankeluarga isteri dan anak ;Menimbang, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barangbukti, yaitu :1.1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.5DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah KabupatenSubang Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa PenggunaAnggaran, yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yangMengesahkan Surat Pertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan,Pembuatan Pemroses

SPM, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi,pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran2015.1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.5DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah KabupatenSubang Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa PenggunaAnggaran, yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yangMengesahkan Surat Pertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan,Pembuatan Pemroses SPM, Bendahara

Menetapkan barang bukti berupa :1.1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.5DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten SubangSebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, yangMenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang Mengesahkan SuratPertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan Pemroses SPM,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Veripikatur,Bendahara Penerimaan, Akuntansi, pada SKPD di Lingkungan PemerintahKabupaten Subang

., yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatansejak tahun 2011 jabatan sekarang sebagai Pemroses Teknis PengelolaanLahan (PPLHD) di seksi Pengelolaan B3 dan LKimbah B3;Bahwa Ahli memiliki latar belakang pendidikan dan riawyat pekerjaan, SDN2 Praya tahun 1996, SMP 1 Praya tahun 1999 SMU 1 Praya tahun 2001dan kuliah S 1 Institute Teknologi Nasional Malang Tahun 2008 dan bekerjadari tahun 2011 sampai sekarang sebagai

., Jabatan Pemroses Disiplin PegawaiBagianKepegawaian Setditjen Hubla;EKA KRISNAWATI, S.H., Jabatan Pemroses Disiplin PegawaiBagianKepegawaian Setditjen Hubla;Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jkt8.

., Pemroses PerjanjianHukum, Bagian Hukum Dan KSLN;19.

., Pemroses Perjanjian Hukum, Bagian HukumDan KSLN;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan dan Sekretariat Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 05/KONST/SBK/PELB/IX2019,tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:Telah membaca:Penetapan

No. 217 K/Pdt/201226c Biaya operasional dan honor Tim pemroses Pengadaan Tanah sebesar Rp.48.025.000,00Bahwa, terhadap dana dimaksud telah diterbitkan SPM Giro yang dicairkanterperinci sebagai berikut: No No. SPP TANGGAL No.

tanggal 11 Maret 2002 Nomor460.35.10549 perihal Penetapan lokasi Pembangunan PIA di DesaJemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan luas + 50 Ha;9 Bahwa, pada DIPDA Tahun 2002 dan DIPDA Revisi Nomor Rev.915/I/TA2202/41/023/2002 untuk keperluan Pembebasan Tanah PIA telahdialokasikan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyarrupiah), dengan rincian :a pembebasan tanah sebesar Rp. 19.481.645.000,;b Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 183.165.000,;c Biaya operasional dan honor Tim pemroses

No. 217 K/Pdt/201230a pembebasan tanah sebesar Rp. 11.115.000.000,;b Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 285.000.000,;c Biaya operasional dan honor Tim pemroses Pengadaan Tanah sebesar Rp.100.000.000..Bahwa, terhadap dana dimaksud telah diterbitkan SPM Giro yang dicairkan dengan perincian :No No. SPP TANGGAL No.

Hal ini dikarenakan unitkegiatan Pemohon Banding adalah hanyalah unit perkebunan Kelapa Sawit dengan hasilTandan Buah Segar, sedangkan unit pemroses/produksi/pengolahan CPO dan Kernelbukan dilakukan Pemohon Banding dan pabrik bukan milik Pemohon Banding. Dengandemikian dari sudut proses menghasilkan tidak dapat dikatakan bahwa PemohonBanding melakukan alur proses tunggal sebagai satu kesatuan unit (integrated) dalammenghasilkan CPO.

Menyatakan barang bukti dalam berupa :1. 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.5DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten SubangSebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, yangMenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang Mengesahkan SuratPertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan Pemroses SPM,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Veripikatur,Bendahara Penerimaan, Akuntansi, pada SKPD di Lingkungan PemerintahKabupaten

Subang Tahun Anggaran 2015.2. 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.5DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten SubangSebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, yangMenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang Mengesahkan SuratPertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan Pemroses SPM,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Veripikatur,Bendahara Penerimaan, Akuntansi, pada SKPD di Lingkungan PemerintahKabupaten Subang

SusTPK/2016/PN.Bdg10.11.12.13.Mengesahkan Surat Pertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan,Pembuatan Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi,pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang TahunAnggaran 2015.1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.5DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah KabupatenSubang Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa PenggunaAnggaran, yang Menandatangani Surat Perintah

Membayar (SPM), yangMengesahkan Surat Pertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan,Pembuatan Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi,pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang TahunAnggaran 2013.1 (satu) Bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor :820/Kep.285BKD/2012 tertanggal O7 September 2012, TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon Il.bdi Lingkungan Pemerintahan Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.5DPPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah KabupatenSubang Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa PenggunaAnggaran, yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yangMengesahkan Surat Pertangungjawaban (SPJ), Penatausahaan,Pembuatan Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi,pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

CONGOR Bin SYAMSUDIN(dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untukmencarikan pembeli 3 (tiga) set computer yang terdiri 3 (tiga) unit CentralProcessing Unit/CPU (Unit Pemroses Sentral/UPS), 3 (tiga) unit monitor(layar), 3 (tiga) unit computer keyboard (papan tombol komputer) dan 3(tiga) unit mouse (tetikus) (Selanjutnya disebut 3 (tiga) set computer) denganjanji apabila 3 (tiga) set computer tersebut laku terjual maka terdakwa akanmendapat bagian dari hasil penjualan yang akan dibagi