Blitar yang dititipkan pada PosAnggaran Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat PemerintahKabupaten Blitar dan kemudian pada hari itu juga tanggal 7 Juli 2004, bertempatdi ruang kerja Kabag Keuangan Pemkab.

Sedangkan Terdakwa bukan PejabatPemegang Kas atau juga bukan Bendahara Umum Daerah, sehinggabilamana pasal ini digunakan untuk menjerat Terdakwa adalah tidaktepat, karena Terdakwa tidak terlibat dalam pemrosesan pencairanuang.

Rekening 2.01.03.1.2.02.08.1. biaya pembinaandan pemrosesan keuangan adalah bukan untuk eksekutif atau bukan untuklegislatif, tetapi anggaran tersebut adalah untuk biaya kegiatan pemrosesanAPBD.

Dan uang sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) yang dipermasalahkan tersebutbukan untuk eksekutif dan juga bukan untuk legislatif, tetapi ditetapkanuntuk biaya pemrosesan APBD. Dan uang tersebut telah digunakan untukbiaya kegiatan untuk pemrosesan APBD sesuai dengan tujuan yang telahditetapbkan. Ada barang bukti dan saksi bahwa dana tersebut telahdigunakan untuk biaya kegiatan pemrosesan APBD, yang telah terbuktiHal. 53 dari 57 hal. Put.

Dapat disimpulkan bahwa DPRDmelaksanakan kegiatan sosialisasi rancangan APBD dan jaring aspirasimasyarakat dalam rangka pemrosesan Penyusunan APBD dan dibiayai dariAPBD adalah melaksanakan tugas dan kewenangannya bukanmenyalahgunakan kewenangannya.8.

pokoknya menyatakan memohonkeringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama :Bahwa terdakwa MUHAMMAD FUAD RAHMAN bin RAHMANNUDIN pada hariKamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaksetidaknya pada suatuwaktu tertentu di bulan Maret 2015, bertempat di depan Tempat Pemrosesan

Telang RT. 005 / 003 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atausetidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBarabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukantanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedangberada di depan Tempat Pemrosesan

Bahwa kemudianterdakwa mendatangi tempat yang telah disepakati di Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) di Desa Telang RT. 005 / 003 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten HuluSungai Tengah, lalu terdakwa mengambil barang berupa sabusabu dan dipegangnyadengan tangan terdakwa, oleh karena terdakwa merasa ada orang yang mendekatsehingga kemudian terdakwa berusaha membuang sabusabu yang berada beradaditangannya ke tanah, namun perbuatan terdakwa diketahui orang yang kemudiandiketahui adalah petugas kepolisian

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan Ibukan tanaman.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemenunsure telah terbukti maka unsur yang lainnya dianggap terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRAYANI dan saksi ISMETNURI bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar pukul 22.15 Wita, bertempat didepan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Telang RT. 005 / 003 Kecamatan Batang AlaiUtara Kabupaten Hulu

Bahwa kemudian terdakwamendatangi tempat yang telah disepakati di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa TelangRT. 005 / 003 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu terdakwamengambil barang berupa sabusabu dan dipegangnya dengan tangan terdakwa, oleh karenaterdakwa merasa ada orang yang mendekat sehingga kemudian terdakwa berusaha membuangsabusabu yang berada berada ditangannya ke tanah, namun perbuatan terdakwa diketahui orangyang kemudian diketahui adalah petugas kepolisian

PKS dengan MitraUniversitas melalui surat pendeleqasian: Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor : 79/G/2018/PTUN.SmgPasal 16;Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturanini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagaikena sama universitas;Menimbang, bahwa merujuk pada tahap 1 Lampiran II PeraturanRektor Nomor 020 Tahun 2016 mengatur bahwa PEMOHON : Fakultas,Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external)mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan

draft PKS denganmitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja samabaik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya kemudianmenyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS kepadaRektor ditembuskan kepada DKS;Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi Djoemeliarasanti Ddiperoleh fakta hukum bahwa saksi selaku Ketua Pusat KajianKesejahteraan Sosial FISIP Ul bersama Ketua Pelaksana Ujian Seleksidan Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, sekitartanggal 12 Februari 2018

PermohonanSurat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan PerangkatDesa SeKabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada DekanFISIP UI (vide Bukti T32);Menimbang, bahwa dari Bukti T32 in /itis serta dari buktibuktiyang diajukan para pihak di persidangan maupun keterangan saksisaksi,Halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor : 79/G/2018/PTUN.SmgMajelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum tentangpengusulan dan pemrosesan

(Vide Bukti T7).Permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor : 79/G/2018/PTUN.SmgMenimbang, bahwa mengenai Petunjuk Tehnis Kerjasama, dalamketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor Ul No. 020 Tahun 2016menyebutkan Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan PernanjianKerjasama (PKS) Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Rektor No. 020

Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKSdengan Mitra Kerja dalam Negeri dan mempersiapkan lampiranDokumen kerja sama baik dalam bentuk draf PKS atau dokumenPEA Ea mn nnn nnn tetanic2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKSkepada Rektor ditembuskan kepada DKS;Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Rektor UI no. 020 Tahun2016 menyebutkan Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh SivitasAkademika Universitas ;

Kepahiangdengan surat nomor : 153/300.17.08/XV2015 tanggal 3 November 2015perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan sertifikat hak atastanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang akan digunakanuntuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan alasan lokasi yangdimohonkan masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.Bahwa perbuatan terdakwa Syamsul Yahemi,SH bertindak seolaholahsebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pengadaan tanahTempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah bertentangan

Kepahiang Tahun Anggaran2014 Nomor : 1.20.03.02.11.5.2 tanggal 25 September 2014 tersebut,terdakwa Syamsul Yahemi,SH sebelumnya melalui saksi Arpan Effendi,SHmemanggil H.Aji Seri,S.Sos untuk bertemu dengan terdakwa SyamsulYahemi,SH bertempat di ruangan Kabag Pemerintahan Setda Kab.Kepahiang dengan tuju~an menawarkan tanah di Desa Muara Langkapuntuk menjadi lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

Kepahiang dengan surat nomor : 153/300.17.08/XV/2015 tanggal 3November 2015 perihal pengembalian berkas permohonan penerbitansertifikat ha katas tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang yangakan digunakan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah denganalasan lokasi yang dimohonkan masuk dalam wilayah Provinsi SumateraSelatan.Bahwa terdakwa Syamsul Yahemi,SH sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab.

Bahwa pengembalian berkas permohonan sertifikat hak atas tanah atasnama Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang akan digunakan untukTempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang terletak di Desa MuaraLangkap Kabupaten Kepahiang bukan bermasalah terhadap suratsurattanah dan kepemilikan tanah tersebut melainkan disebabkan sebagian daritanah seluas 50.000 m2 (lima hektar) tersebut sudah termasuk dalamwilayah Kabupaten Lintang Empat Lawang;4.

Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatanpengadaan tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah tahun 2014telah melakukan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai KPAsebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;6.

yangtercantum dalam Pasal 60 Perda Nomor : 1 Tahun 2003 maka denganpersetujuan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bupati Kulon Progomengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 140tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 47tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Ruang WilayahPantai Selatan untuk Kegiatan Pertambangan Pasir Besi dan MineralPengikutnya kepada PT JMI (tanggal 11 Mei 2010); Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut diatas maka rencana kegiatanpertambangan dan pemrosesan

Bahwa dokumen KA ANDAL Penambangan dan Pemrosesan Pasir BesiPT JMI telah mendapatkan SK persetujuan dari Bupati Kulon Progodengan SK Nomor : 14 tahun 2011 tanggal 7 januari 2011. Bahwa untuk mendukung rencana kegiatan Penambangan danPemrosesan Pasir Besi, PT JMI sampai dengan saat ini sudahmembangun dan mengoperasikan Pilot Plant Konsentrat (1) di Trisikdi Desa Banaran sebagai tempat training.

Bahwa sebelum menjawab satu persatu dalil yang disampaikanpenggugat dalam posita gugatanya maka terlebih dahulu perlu kamiuraikan tentang landasan Hukum dikeluarkanya SK Bupati Kulon ProgoNomor : 42 Tahun 2012 tentang Persetujuan Kelayakan LingkunganHidup Rencana Kegiatan Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besioleh PT. Jogja Magasa Iron di Kabupaten Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo Nomor : 42 Tahun2012 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi oleh PT.

Bahwa terhadap posita gugatan pada poin 4 dan poin 5 yangmenyatakan bahwa dengan Tergugat menetapkan Keputusan a quomenjadikan kegiatan penambangan dan pemrosesan pasir besiberdampak langsung dan berpotensi merugikan para penggugatdikarenakan para Penggugat kehilangan lahan garapan, Penggugatdapat tercebur karena tidak jelas reklamasi bekas galian, timbulnyakonflik sosial karena sosialisasi tidak tepat sasaran antara yang setujudan tidak setuju; terjadinya pencemaran karena kualitas udara burukakibat

Kepahiang dengan surat nomor : 153/300.17.08/XV/2015 tanggal 3November 2015 perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan sertifikat hakatas tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang akan digunakanuntuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan alasan lokasi yangdimohonkan masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Gubernur Bengkulu No: Z. 422.1 Tahun 2013 tentang PenetapanLokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah KabupatenKepahiang Provinsi Bengkulu tanggal 18 Oktober 2013 beserta lampiran berupapeta rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah KabupatenKepahiang; (asli)1 (satu) lembar surat Nomor : 027/58L/KEBKPH/2013 tanggal tidak ada bulanSeptember 2013 perihal Mohon Bantuan Alat Berat yang ditujukan kepadaHal. 65 dari Hal. 112Putusan Nomor :40/Pid.Sus/TPK/2016/Pn bgl.10.11.12.13.14.15

Bahwa benar didalam kegiatan Pengadaan tanah tempat pemrosesan akhir(TPA) Sampah Tahun Anggaran 2014terdakwa Syamsul Yahemi,SH. Bin(Alm) H.

Kepala Kantor Kebersihandan Pertamanan Kabupaten Kepahiang mengajukan permohonan lahanTempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah kepada Bupati KabupatenKepahiang;Bahwa Arfan Effendi mengajak H.Aji Seri untuk bertemu dengan terdakwa(Syamsul Yahemi) sebagai Kabag Pemerintahan Umum Setda KabupatenKepahiang dengan tuju~an menawarkan tanah di Desa Muara langkap untukmenjadi lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah TPA sampah tahun 2014 terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran

tahun 2013 Arfan Effendi selaku Plt.Kantor Kebersihandan Pertamanan Kabupaten Kepahiang ada mengajukan permohonan lahanTempat Pemrosesan Akhir (TPA)Sampah kepada Bupati Kepahiang;Bahwa Arfan Effendi selanjutnya mengajak H.Aji Seri untuk bertemu denganterdakwa dengan tujuan menawarkan tanah di Desa Muara Langkap untukmenjadi lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Aji Seri buktibukti kKepemilikan tanahnya,kemudian membawa bukti kepemilikantanah dan menyerahkan

dengan cara dan rangkaianperbuatan sebagai berikut :Bahwa Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiangpada Tahun Anggaran 2014 sesuai Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian (DPPA SKPD) Nomor :1.20.03.02.11.5.2 tanggal 25 September 2014, mendapat anggaran sebesarRp.8.749.510.000, (delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta limaratus sepuluh ribu rupiah) , yang di dalamnya termasuk anggaran untuk belanjamodal pengadaan tanah Tempat Pemrosesan

Kepahiang dengan tujuan menawarkan tanah di Desa MuaraLangkap untuk menjadi lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.Selanjutnya terdakwa H.Aji Seri dengan diketahui dan persetujuan dari SyamsulYahemi membuat bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan WarisanTanah Rohim (Alm) bin Mustajin Als Jab yang diserahkan ahli waris saksiSyahrun Bin Rohim dan saksi Sinar Asia binti Rohim kepada terdakwa H.Aji Seriyang diketahui oleh Kepala Desa Muara Langkap saksi Noto Sugiarto dan SuratKeterangan

Bahwa untuk menyanggupi keinginan darisaksi Syamsul Yahemi,.SH menyediakan tanah di Desa Muara Langkap untuklokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, terdakwa H.Aji Seri membelitanah seluas 1 ha (satu hektar) milik saksi Asuwan seharga Rp.45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat jual beli tanggal 25 April 2010yang ditandatangani oleh terdakwa H.Aji Seri dan saksi Asuwan dan diketahuioleh Kepala Desa Kembang Seri saksi Anang Sahuri.

) yang terutang PPN;Bahwa menurut Terbanding penyerahan jasa yang dilakukanPemohon Banding kepada Knipsel Info Service BV adalahpenyerahan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPNdengan tarif 10%;Bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa penyerahan yangdilakukan oleh Pemohon Banding kepada KNIPSEL INFO SERVICEBV Belanda merupakan penyerahan ke luar negeri yang terhutangPPN dengan tarif sebesar 0%;Bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding melakukanpenyerahan jasa berupa penyerahan jasa pemrosesan

terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf c UndangUndang PPN dan penjelasannya, telahdipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) dengan uraian sebagai berikut:jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajakBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6UndangUndang PPN, Jasa Kena Pajak adalah jasasebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakanpajak berdasarkan Undangundang ini;Bahwa jasa yang diserahkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)adalah jasa pemrosesan

mediaservice);Bahwa pengenaan PPN menganut prinsip negatif list,yaitu. apabila suatu jasa tidak disebutkan dalamUndangUndang PPN dan peraturan pelaksanaannyasebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, makaatas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahanJasa Kena Pajak dan dikenakan PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3)UndangUndang PPN dan Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa pemrosesandigital tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidakdikenakan PPN, sehingga jasa pemrosesan

berdasarkan laporan keuangan dan kertas kerjapemeriksaan, sebagian besar omset TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)diketahui berasal dari software development stafing(jasa penyediaan tenaga ahli teknologi informasi, jasaHalaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2016penyediaan konsultan teknologi informasi) dan dataprocessing (pemrosessan data digital); Bahwa berdasarkan fakta di atas, penyerahan jasa olehTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), terutama jasa pemrosesan

data digitaldilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; Bahwa dengan demikian syarat ketiga, yaitupenyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha ataupekerjaannya, telah terpenuhi.Bahwa dengan demikian dari uraian diatas dapatdisimpulkan bahwa atas penyerahan Jasa pemrosesan datadigital yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tersebut dikenakan PPN karenamemenuhi syarat sebagai penyerahan jasa yang terutangPPN sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undangundang PPNdan PPnBM

Bahwa sebagai jaminan atas hutangnya para Tergugat memberikanbarang tetap yang berupa:Sebidang tanah karas yang tersebut dalam Buku Letter C Desa No. 293, KlasD.I Persil No. 90 seluas + 699 m2 terletak di Desa Cepiring, KecamatanCepiring, Kabupaten Kendal, tertulis atas nama Sugiman bin Kamim, yangmasih dalam pemrosesan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ke atasnama Tergugat , berikut segala bangunan maupun tanaman serta segalasesuatu yang tumbuh dan melekat di atas tanah karas tersebut baik yangsekarang

utangnya secara kekeluargaan,maka sudah jelas bahwa para Tergugat beritikad buruk, oleh karena ituberdasarkan pada Pasal 4 Akta pengakuan hutang No. 3 sebagaimana tersebutdi atas, sudah adil dan bijaksana apabila dalam keputusan perkara ini barangjaminan hutang yang berupa:Sebidang tanah karas yang tersebut dalam Buku Letter C Desa No. 293, KlasD.I Persil No. 90 seluas + 699 m2 terletak di Desa Cepiring, KecamatanCepiring, Kabupaten Kendal, tertulis atas nama Sugiman bin Kamim, yangmasih dalam pemrosesan

Menetapkan menurut hukum Penggugat diberikan hak untukmelaksanakan penjualan atas barang jaminan utang yang diberikan olehpara Tergugat kepada Penggugat berupa:Sebidang tanah karas yang tersebut dalam Buku Letter C Desa No. 293 KlasD.I Persil No. 90 seluas + 699 m2 terletak di Desa Cepiring, KecamatanCepiring, Kabupaten Kendal, tertulis atas nama Sugiman bin Kamim, yangmasih dalam pemrosesan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ke atasnama Tergugat , berikut segala bangunan maupun tanaman serta

Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan olehPengadilan Negeri Kendal dalam perkara ini, terhadap jaminan utang daripara Tergugat yang berupa:Sebidang tanah karas yang tersebut dalam Buku Letter C Desa No. 293(C.2295 sesuai perbaikan), Klas D.I Persil No. 90 seluas + 699 m2 terletak diDesa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, tertulis atas namaSugiman bin Kamim, yang masih dalam pemrosesan di Kantor PertanahanKabupaten Kendal yang atas nama Tergugat , berikut segala

Persil No. 90 seluas + 699 m2 terletak diDesa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, tertulis atas namaSugiman bin Kamim, yang masih dalam pemrosesan di Kantor PertanahanKabupaten Kendal ke atas nama Tergugat I, berikut segala bangunanmaupun tanaman serta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atastanah karas tersebut yang menurut sifat dan penetapan undangundangdianggap sebagai barang tetap, baik dengan melalui Kantor Lelang Negaramaupun di luar Kantor Lelang Negara;6.

PKS/Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkuptertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan(ika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak(2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoUPasal 6(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran Il yang merupakanbagian tidak terpisahkandari peraturan rektor iniPasal 7(2) Semua kerja sama yang diajukan wayjib memiliki proposal(3) Proposal disampaiakn

RektorPasal 1222(1) Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dantanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melaluisuratpendelegasianPasal 16Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini,maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja samauniversitasMenimbang, bahwa selanjutnya Lampiran Il Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama UniversitasIndonesia Tentang Prosedur Pengusulan Dan Pemrosesan

Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKSdengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampirandokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS ataudokumen lainnya.2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKSkepada Rektor ditembuskan kepada PKSTahap 2 Rektor1. Menerima surat usulan dan pemrosesan draft PKS yangdilengkapi dokumen kerja sama2.

Menerima disposisi Surat usulan dan pemrosesan draft PKSTahap 4Tahap 5232. Disposisi arahan kerja sama tersebut, memintakan DKS untukmemeriksa/menilai kelayakan kerja sama, menyetujui kerjasama tersebut, dan menerima konsultasi dari DKS untuk kerjasama yang sifatnya strategis dan beresiko tinggi.3. Menindaklanjuti disposisi Surat usulan dan pemrosesan draftPKS dari rektor kepada DKS untuk proses lebih lanjut.DKS1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan draft PKS yengdilengkapi kerja sama2.

;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar buktibukti yang diajukan para pihak dipersidangan maupun berdasar keterangan saksisaksi tidak terbukti adanyapengusulan dan pemrosesan draft perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultasin casu FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) in casu Puska KessosUl atau Calon Mitra (external) in casu Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat DesaBulusari kepada Rektor sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2),serta Lampiran Il Tahap 1 angka

Mengawasi pelaksanaan pemrosesan uang mulai dari penerimaantas, penyimpanan, sampai dengan packing sesuai dengan sop;b. Melakukan perhitungan fisik uang setiap hari;c. Membuat laporan harian hasil pemrosesan uang, saldo, cash countdan laporan yang dibutuhkan lainnya;d.

CIMB NIAGA024/PKS/WARKAT/CIMBNIAGANAWAKARA/XII/2017, No.NAWAKARA : 201/KONTRAK/NAKCIMBNIAGA/XII/2017, tanggal18 Desember 2017 ;Fotocopy 1 (satu) bendel Amandemen Perjanjian JasaPengangkutan dan Pemrosesan Uang tunai antara PT. Bank SyariahMandiri dengan PT. NAWAKARA Arta Kecana, No.: 020/0052PKS/SCGPM2, tanggal 07 Maret 2018 ;Foto Copy 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.

CIMB NIAGA024/PKS/WARKAT/CIMBNIAGANAWAKARA/XII/2017, No.NAWAKARA : 201/KONTRAK/NAKCIMBNIAGA/XII/2017, tanggal18 Desember 2017 ; Fotocopy 1 (satu) bendel Amandemen Perjanjian JasaPengangkutan dan Pemrosesan Uang tunai antara PT. Bank SyariahMandiri dengan PT. NAWAKARA Arta Kecana, No.: 020/0052PKS/SCGPM2, tanggal 07 Maret 2018 ; Foto Copy 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Untuk biayaPembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar rekeningNo.2.01.03.1.2.02.08.1. pada 8 (delapan) item/kegiatan yang dialokasikan untukDPRD Kab. Blitar dan uang Jasa Kerja (uang pesangon) bagi DPRD Kab.

SOEBIANTORO, Msimemerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk memproses pencairan uang dana DPRDyang dititipkan pada Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan SekretariatPemkab. Blitar sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Atas perintahtersebut kemudian KRISANTO, SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan olehTITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas.

SOEBIANTORO, Msi memerintahkanKRISANTO,SE.MM untuk memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkanpada pos biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitarsebesar Rp.510.000.000,. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MMmemerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPPsebesar tersebut diatas.

SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO,SE.MM untukmemproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada Pos Biaya Pembinaandan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MMmemerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPPsebesar tersebut diatas.

barang dan Jasa (Jenis Belanja) Jasa Kantor (Obyek Belanja) BiayaPembinaan dan Pemrosesan Keuangan dengan rincian obyek kepada Bendahara (saksi TitikWismiati).

penangkapan para terdakwa, disita barang bukti berupa : 1 (satu) karungmaterial tanah yang diduga mengandung emas, 2 (dua) lembar kain warna hijau, sebuahdynamo, sebuah bak warna hitam berisi material tanah yang diduga mengandung emas,2 (dua) buah tabung gelondong, 3 (tiga) buah karet linden, sebuah as, 4 (empat) buahbesi panjang (peloran mesin gelondong) dan 2 (dua) lembar karpet warna merah dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam putih Nopol P4165VT ;Bahwa para terdakwa melakukan pemrosesan

BANDUNGBahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Bangorejo Banyuwangi danmenyatakan benar seluruh keterangannya yang diberikan ;Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wib diDusun Kebondalem Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi,Putusan Pidanaditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena melakukan pemrosesan bahan tambangberupa batu dan tanah yang diambil dari kawasan hutan tidak ada ijin dari pihakberwenang, untuk diambil emasnya ;Bahwa

YUYUN DANIYANTOBahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Bangorejo Banyuwangi danmenyatakan benar seluruh keterangannya yang diberikan ;Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wib diDusun Kebondalem Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi,ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena melakukan pemrosesan bahan tambangberupa batu dan tanah yang diambil dari kawasan hutan untuk diambil emasnya, tidakada ijin dari pihak berwenang ;Bahwa terdakwa

RAHMAT MUTAKINBahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Bangorejo Banyuwangi danmenyatakan benar seluruh keterangannya yang diberikan ;Bahwa terdakwa mempunyai alat penggilingan / penglondongan material batu dantanah yang mengamdung emas untuk diambil emasnya ;Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wib diDusun Kebondalem Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi,ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena melakukan pemrosesan bahan tambangberupa

Blitar untuk memasukkan anggaran biayapenyusunan APBD tahun 2004, biaya proses penyusunan perhitungan APBDtahun 2003 dan untuk uang jasa kerja (pesangon) DPRD Kab Blitar periodetahun 1999 2004 pada Pos Pembinaan dan Pemrosesan KeuanganSekretariat Pemkab Blitar dan biaya untuk pengadaan alat kebersihan danbahan pembersih pada Pos BelanjaBarang dan Jasa ;Bahwa atas perintah terdakwa Drs.H.

SOEBIANTORO,Msi tersebut KRISANTO,SE.MM sebagai Sekretaris Tim Anggaranmenambah jumlah nilai biaya Pembinaan dan Pemrosesan KeuanganSekretariat Pemkab Blitar yang semula dalam RAPBD sejumlahRp.6.053.250.000, (enam milyard lima puluh tiga juta dua ratus lima puluhribu rupiah), ditambah Rp.625.000.000, (enam ratus dua puluh lima jutarupiah) sehingga dalam naskah APBD tahun 2004 menjadi sejumlahRp.6.678.250.000, (enam milyard enam ratus tujuh puluh delapan juta duaratus lima puluh ribu rupiah).

H.SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO, SE.MM untukmemproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada Pos BiayaPembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudianKRISANTO, SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIKWISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelahSPP dilengkapi dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari H.

SOEBIANTORO, Msimemerintahkan KRISANTO,SE.MM untuk memproses pencairan uang danaDPRD yang dititipkan pada pos biaya Pembinaan dan Pemrosesan KeuanganSekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp.510.000.000, (Lima ratus sepuluh jutatrupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MMmemerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuatSPP sebesar tersebut diatas.

SOEBIANTORO, Msimemerintahkan KRISANTO,SE.MM untuk memproses pencairan uang danaDPRD yang dititipkan pada Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan KeuanganSekretariat Pemkab. Blitar sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM memerintahkan dandilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebutdiatas.

;* Pemrosesan Daun Tembakau; Pabrik Hasil Tembakau;11.Bahwa untuk diketahui, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkanperusahaan atau pabrik atau pengusaha pabrik saja akan tetapi meliputijuga melibatkan perorangan termasuk petanipetani tembakau yang dalamprakteknya tidak hanya melakukan kegiatan budi daya daun tembakautetapi juga sering melakukan kegiatan tata niaga dan pemrosesan dauntembakau;12.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sangatlah lazim dan dalamprakteknya hampir sebagian besar petani

tembakau melakukan kegiatanmerajang, mengeringkan dan mengepak tembakau rajangan untuk dijualke tempat pemrosesan tembakau dan/atau pabrik rokok;13.Bahwa seperti halnya yang juga dilakukan oleh para petani tembakau,pada dasarnya Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Pemohon adalahmelakukan pemrosesan tembakau seperti memisahkan gagang dari dauntembakaunya, merajang daun tembakau menjadi bagian kecilkecil,memisahkan hasil rajangan dengan material non tembakau (seperti debu,plastik, pecahan tikar, kerikil

Tata Niaga Tembakau; (iii).Pemrosesan Daun tembakau; dan (iv) Pabrik Hasil tembakauyang melibatkan subjek perorangan atau badan usaha baikpetani maupun pengusaha;Bahwa dalam hal ini secara faktual atas produk tembakautersebut lazim suatu subjek termasuk petani melakukankegiatan yang tidak hanya satu yaitu terdiri dari budidaya,pemrosesan dan tata niaga;Bahwa salah satu yang lazim dilakukan oleh petani dan badanusaha adalah melakukan pemrosesan berupa perajangan olehkarena itu dengan adanya perluasan

: Budidaya Tembakau; Tata Niaga Tembakau;* Pemrosesan Daun Tembakau; Pabrik Hasil Tembakau;Bahwa untuk diketahui, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkanperusahaan atau pabrik atau pengusaha pabrik saja akan tetapi meliputijuga melibatkan perorangan termasuk petanipetani tembakau yang dalamprakteknya tidak hanya melakukan kegiatan budi daya daun tembakautetapi juga sering melakukan kegiatan tata niaga dan pemrosesan dauntembakau;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sangatlah lazim dan dalamprakteknya

Bahwa Tembakau Iris yang dihasilkan oleh Petani memenuhi kriteria Pasal 8ayat (1) UndangUndang Cukai karena dibuat dari hasil tanaman tembakaudi Indonesia yang diproses secara sederhana, sedangkan Pemohonmelakukan pemrosesan Tembakau Iris yang telah dicampur dengantembakau yang bukan hanya berasal dari dalam negeri;. Kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon sama sekali tidak sama denganPetani Tembakau.

Blitar untuk menerimauang Rp. 500.000.000, ;Bahwa saksi bertiga (saksi, Ketua Panggar dan Sekretaris)tidak pernah menerima uang dari Eksekutif baik yang Rp.500.000.000, maupun yang selain Rp. 500.000.000, ;Bahwa untuk pemrosesan APBD benar ada tunjunganpanitia anggaran ;Bahwa saksi tidak pernah minta biaya penyusunan APBD keEksekutif;Bahwa yang saksi ketahui pemrosesan APBD ada biayanyadan biaya tersebut dari pimpinan DPRD, seingat saksi diAPBD ada pos biaya pemrosesan dan mengenai uang Rp.500.000.000

Blitar, untuk kegiatankegiatan pemrosesan,pembiayaan ada di Kepanitiaan Dewan dan biayakepanitiaan diterimakan setelah APBD selesai ;Bahwa di anggaran Dewan tidak ada biaya pemrosesanAPBD. Di saat kesulitan bertemu dengan masyarakat,tokohtokoh, keperluan konstituen, biaya ada di KepanitiaanDewan yang diberikan setelah APBD selesai.

Masalahtersebut telah diusulkan agar Dewan juga diberikananggaran untuk pos biaya pemrosesan APBD, akan tetapikarena di Eksekutif sudah ada pos tersebut, dan agar tidakterjadi 1 (satu) pengeluaran diambilkan dari 2 (dua) pos, posDewan dan pos Eksekutif, maka biaya penyusunan APBDdianggarkan di pos Sekretariat Pemkab. Blitar.

Dewan, dan saksi baru tahu saat diperiksa diKejaksaan, ternyata ada biaya pemrosesan APBD untukDewan di pos Sekretariat Pemkab.

Blitar ada dikode rekening 02, termasuk biaya pemrosesan APBD ;Bahwa saksi tidak ingat, adakah biaya pemrosesan APBD diLegislatif, yang saksi tahu segala kegiatan Dewandiambilkan ke Sekwan ;Bahwa pada saat pembahasan APBD 2004, biayapemrosesan APBD untuk Dewan tidak ada, yang ada biayarapat ;Bahwa selaku Kasubag.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 487 / 335.78 / Ill /2012 tanggal 8 Maret 2012 Tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hakatas Tanah Yasan: 20220222 on nnn nnn nn nn nnn nnn2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5 / Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, SuratUkur nomor : 357/Tubanan/2011, tanggal 16032011 luas 1000 M2 atas namaLindawati; 222 22 22 on nnn nn nn nne nnn en nn enn nns3.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 487 / 335.78 / III / 2012tanggal 8 Maret 2012 Tentang Penoakan Pemrosesan Pendaftaran Hak atasTanah Yasan) 2272222 2 nnn nnn nn nn nnn nnn n rene enn ence nnn nnee2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5 / Kelurahan Tubanan tanggal 12 April 2011, SuratUkur nomor : 357/Tubanan/2011, tanggal 16032011 luas 1000 M2 atas namaLindawati; 292 n2n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cence cence cence cence3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4937/Kel.

Bank Negara Indonesia terhitungsejak 06 Desember 1995 sampai dengan Surat PHK tertanggal 30 SeptemberBahwa Penggugat telah di putuskan hubungan kerja secara sepihak olehTergugat dengan tuduhan telah melanggar aturan Tergugat ;Bahwa Penggugat merasa keberatan atas tindakan pemutusan hubungankerja yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak prosedural dan melanggaraturan dari Tergugat sendiri yaitu dalam perjanjian kerja bersama menyangkutsanksi dan buku pemrosesan kasus yang dibuat oleh Tergugat sendiri

Bahwa dalam pemrosesan perkara dari Penggugat sangat bertentangandengan dasar acuan dalam pemrosesan kasus seperti yang tertuang dalambuku pemrosesan kasus yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri dalam hal :sesudah diambil keterangan terhadap Penggugat oleh pihak Tergugat,Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan Pembelaandiri sedangkan dibuku pemrosesan kasus dengan jelas dicantumkan diberikankesempatan untuk melakukan pembelaan baru dikeluarkan sanksi akan tetapiPenggugat langsung

Termohon Kasasi yangmenyatakan pemberian imbalan tersebut hanya sebagai tandaucapan terima kasih dan masih dalam batas kewajaran tidak dapatdijadikan alasan pembenaran/justifikasi atas pelanggaran/kesalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan hal tersebutsecara tegas membuktikan serta merupakan fakta yang tidakterbantahkan bahwa pemberian imbalan tersebut karena adanyaketerkaitan dengan tugas dan pekerjaan Termohon Kasasi sebagaiAsisten Pemasaran Cabang Manado yang nota bene sebagaipelaku dalam pemrosesan

Bahwa dengan adanya terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksikorban SAHIDIN, lalu saksi korban SAHIDIN mencoba untuk mencariterdakwa, akan tetapi terdakwa sui it diketahui dimana keberadaannya.Oleh karenanya saksi korban SAHIDIN langsung melaporkan perbuatanterdakwa kepada Pihak yang berwajib dan atas laporan saksi korbanSAHIDIN dan dari hasil pengembangan dengan tertangkapnya terdakwaakan perkaranya yang pertama, akhirnya terdakwa berhasil diamankandan selanjutnya terdakwa langsung dilakukan pemrosesan

setelah beberapa jam saksi menghubungi terdakwa,lalu saksi menghubungi lagi terdakwa yang ketiga kalinya, namunsaat itu Hand Phone terdakwa tidak lagi bisa dihubungi sehinggasaksi kehilangan jejak.e Bahwa benar saksi mencoba untuk menunggu hingga larutmalam, namun Hand Phone terdakwa tetap tidak bisa dihubungi.e Bahwa benar oleh karena hingga esok pagi terdakwa tidak jugamengembalikan mobil milik saksi tersebut, lalu) saksi punlangsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yangberwajib untuk pemrosesan

benar setelah beberapa jam saksi menghubungi terdakwa,lalu saksi menghubungi lagi terdakwa yang ketiga kalinya, namunsaat itu Hand Phone terdakwa tidak lagi bisa dihubungi sehinggasaksi kehilangan jejak.Bahwa benar saksi mencoba untuk menunggu hingga larutmalam, namun Hand Phone terdakwa tetap tidak bisa dihubungi.Bahwa benar oleh karena hingga esok pagi terdakwa tidak jugamengembalikan mobil milik saksi tersebut, lalu) saksi punlangsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yangberwajib untuk pemrosesan

P22 Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Nomor0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku LayananPengajuan dan Pemrosesan Kerja Sama di Universitas Indonesia,(fotokopi dari fotokopi); 7 23. P23 Fotokopi Salinan Putusan Resmi Nomor32/G/2018/PTUNSMG Perkara Gugatan Antara Nurkosim denganKepala Desa Wonoagung tertanggal 10 Oktober 2018, (fotokopisesual Salinan asli);Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor : 86/G/2018/PTUN.SMG24.

Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKSdengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumenkerja sama baik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya;2.Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKSkepada Rektor ditembuskan kepada DKS; Tahap 2 : REKTOR; 1.

Menerima surat usulan dan pemrosesan draft PKS yangdilengkapi dokumen kerja sama;2.Membuat disposisi dan disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi kerjasama untuk ditindaklanjuti; Tahap 3 : WAKIL REKTOR (yang membidangi kerja sama); 1. Menerima disposisi Surat usulan dan pemrosesan draft PKS; 2.

Menindaklanjuti disposisi surat usulan dan pemrosesan draft PKSdari rektor kepada DKS untuk proses lebih lanjut; Tahap 4 : DKS;1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan draft PKS yang dilengkapi kerja sama;2.

Djoemeliarasanti Hoediro, MA tertanggal 17 Februari 2018; Menimbang, bahwa merujuk pada tahap 1 Lampiran II Peraturan RektorNomor 020 Tahun 2016 mengatur bahwa Pemohon: Fakultas, Unit kerja(Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external) mempersiapkansurat pengusulan dan pemrosesan draft PKS dengan mitra dalam negeri danmempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS ataudokumen lainnya kemudian menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS kepada Rektor