berdasarkan surat pencabutannyatertanggal : 06 Juni 2017 ;Mengingat pada Peraturan dan Undangundang yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut ;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, untuk mencoret perkaradalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menghukum pihak Penggugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 1. 486. 000, (satu juta empat ratus delapan puluh enam riburupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan

Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Hakim dan hakim konstitusi wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat.Bahwa terkait usulan pemberhentian Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi oleh Badan Pemusyawaratan Desa(BPD), kami keberatan denganpertimbangan Putusan Majelis Hakim a quo.Majelis Hakim a quo dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi pada halaman 85 alinea 1:Menimbang, bahwa setelah diputuskan

untuk pengusulan PemberhentianKepala Desa Tanjung Bunga dalam rapat Badan Pemusyawaratan Desa,yang kemudian diusulkan dalam bentuk usulan yang ditandatangani olehKepala Badan Pemusyawaratan Desa nomor 09/BPD/TB2015 tanggal 23November 2015 (Bukti T5) ditujukan kepada Walikota Sungai Penuh melaluiCamat Tanah Kampung (bukti T8).

Putusan Nomor 165 K/TUN/2017bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 88 alinea 3:Bahwa dasar penerbitan surat keputusan a quo telah membaca mengenaiusul pemberhentian kepala desa dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa,Dengan memperhatikan usulan dari Ketua Badan Pemusyawaratan DesaNomor: 09/BPD/TB2015 tertanggal 29 November 2015.

MajelisHakim a quo telah mengaburkan fakta yang sesungguhnya karena dalampersidangan a quo telah terungkap fakta bahwa telah ada usulan dari BadanPemusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat Tanah Kampung yangmenggambarkan situasi yang terjadi terhadap Penggugat/Terbanding (BuktiT5) (vide halaman 85 alinea 1 dan halaman 88 alinea 1) dan kemudianCamat Tanah Kampung meneruskan usulan Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) tersebut kepada Walikota Sungai Penuh dengan Surat Nomor:140/585/Pem/2015 tertanggal 27 November

Nomor 82 Tahun 2015 Tentang PengangkatanDan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim a quo tidakmempertimbangkan usulan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)melalui Camat Tanah Kampung (Bukti T5), melainkan hanyamempertimbangkan usulan dari Ketua Badan Pemusyawaratan DesaNomor: 09/BPD/TB2015 tertanggal 29 November 2015 (Bukti T9) (videHalaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017halaman 88 alinea 3 dan halaman 91 alinea 3).

BPD dan kemudian disahkanoleh Bupati Sampang Nomor: 188.45/443/KEP/434.013/2016tentang peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang PeriodeTahun 20162022 a/n Moh.

Moh.Mahfud S.Pd.SD, Fatimatus Silvia, Tamri, Zaini Abdi, Safiluddin,Mohammad Pamiri, Anmad Mustofa. ; Bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa OmbenKecamatan Omben Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksuddalam Point 1 Diatas telah menjalankan tugastugasnya tanpamenyimpangi dari apa yang telah menjadi tugastugas pentingnyasebagai lembaga yang melaksanakan dan penyelenggaraan fungsipemerintahan Desa, termasuk diantaranya membentuk panitapemilinan kepala desa (P2KD)sebagaimana yang tertuang dalamPasal

Sejalan pula dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 40 Tahun2015tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Pasal 20ayat (1) mengenai mekanisme Musyawarah BPD sebagai berikut:a. Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinanb. Musyawarah BPD dinyatakan sah bilamana dihadiri oleh palingsedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarahguna mencapai mufakat; c.

Kemudian haltersebut menimbulkan permasalahan hukum atas dikeluarkannya suratPemberhentian BPD oleh TERGUGAT dengan mengatas namakanKeputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/290/KEP/434.012/2017tertanggal 12 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota BadanHalaman 15 dari Halaman 76 Putusan Perkara Nomor : 76/G/2017/PTUN.SBY2.Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Omben Kecamatan OmbenKabupaten Sampang (Obyek Sengketa), dimana menurut hemat kamitidaklah "TEPAT" seharusnya yang bertandatangan harus KepalaDaerah

tanpawewenang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sampang tentangPemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dalam perkaraaquo, padahal Tergugat waktu itu masih menjabat sebagai Wakil BupatiSampang.

Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 251 000,- ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ; ------------ Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp 251 000, ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015,oleh I GEDE KETUTWANUGRAHA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAYAN KAWISADA,SH.M.HumDan CENING BUDIANA, SH.MH masing masing sebagai Hakim Angota, putusantersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

selaku Bupati Muna;Bahwa Tugas saksi sebagai anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) DesaLamanu yaitu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerjaAparat pemerintahan Desa maupun pengelolaan Anggaran Dana Desa.Bahwa struktur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamanu yakni Ketua : USMAN ABIDIN BIN AMBIDILI Wakil Ketua : H.

Saksi tetap pada keterangannya;JUFRI Bin LAAKOBahwa saksi sebagai Sekertaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) DesaLamanu (2013 Sekarang) berdasarkan pemilihnan langsung oleh masyarakatyang kemudian hasil pemilihan tersebut dilakukan rapat internal antara anggotaBPD untuk menyusun struktur kepengurusan Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) selanjutnya hasil rapat tersebut di kirim ke kecamatan untuk dikirimkanlangsung kepada Bupati agar dikeluarkan Surat Keputusan;Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Sekertaris

Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) yakni Surat Keputusan Bupati Nomor : 57 Tahun 2013 ditandatangani olehLA ODE BAHARUDDIN selaku Bupati Muna;Bahwa Tugas pokok saksi, melakukan pengadministrasian surat terkait dengankegiatan desa dan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaankinerja Aparat pemerintahan Desa maupun pengelolaan Anggaran Dana Desa;Bahwa struktur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamanu yakni:e Ketua : USMAN ABIDIN BIN AMBIDILIe Wakil Ketua : H.

SAEBOBahwa Saksi sebagai wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) DesaLamanu (2013 Sekarang/saat ini) berdasarkan hasil rapat internal anggotaBadan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang telah diusulkan oleh masyarakat padaRapat pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Saksi sebagai wakil Ketua BadanPemusyawaratan Desa (BPD), Surat Keputusan Bupati yang saksi tidak ketahulnomor dan tanggal surat tersebut, namun Surat keputusan tersebutditandatangani oleh

(Satu juta empat ratus ribu rupiah);Bahwa saksi tandatangan tanda terima yang diberikan oleh saudara USMANABIDIN selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamanu (2013 2018), namun untuk triwulan 2 Tahun 2016 saksi tidak pernah menandatanganitanda terima gaji / insentif sebagai wakil ketua Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) Desa Lamanu (2013 2018);Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber gaji / insentif yang saksi terima sebagalWakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamanu;Bahwa terkait

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, WayanSukanila, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Gede Karang Anggayasa, SH.MH. dan AnakAgung Ayu Merta Dewi,SH.MH.masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapantersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal15 Oktober

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yanghingga kini ditaksir sebesar Rp ..... .000,00 (....... ratuS ........ riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 16 JANUARI 2019,oleh kami, SONNY ALFIAN BLEGOER LAOEMOERY, S.H., sebagai HakimKetua, JULIUS MANIANI, S.H. dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.., M.H.masingmasing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetaobkan sebesar Rp142.500,00 (Seratus empat puluh dua ribu limaratus rupiah);Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 53/Padt.P/2021/PN BlaDemikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Hj. YayukMusyafiah, S.H.

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 599.250, (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah);Demikian ditetapbkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020,oleh kami, Taufan Mandala.

Jaudin Rahmati 225.000 0 225.000(Ketua RT 03)4. jius Fara (Ketua 225.000 0 225.000RT 04)Jumlah yang tidak dibayarkan 1.575.000Tabel 4Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa(BPD)179 Triwulan II Tahun 2011 PembayaranYangyang SisaNo. Nama / Jabatan dibayarkanseharusnya (Rp. )(Rp. )(Rp. )1.

Rincian pembayarantesebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;Tabel 17Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Triwulan III Tahun 2012 Pembayaran Yangyang dibayark Sisalo.

Juter Dutumud 900.000 200.000 700.000(Kadus Loumaito)4. joni Banua (Kadus 900.000 0 900.000II lifofa)Jumlah yang tidak dibayarkan terdakwa.250.000Tabel 21Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa(BPD)Triwulan IV Tahun 2012Pembayaran Yangyang dibayark SisaTo.

Jaudin Rahmati 225.000 0 225.000(Ketua RT 03)4. jius Fara (Ketua 225.000 0 225.000RT 04) 203 Jumlah yang tidak dibayarkan 1.575.000 Tabel 4Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa(BPD)Triwulan II Tahun 2011 PembayaranYangyang SisaNo. Nama / Jabatan dibayarkanseharusnya (Rp. )(Rp. )(Rp. )1.

Juter Dutumud 900.000 200.000 700.000(Kadus Loumaito)4. joni Banua (Kadus 900.000 0 900.000II lifofa)Jumlah yang tidak dibayarkan terdakwa.250.000 Tabel21Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa(BPD)Triwulan IV Tahun 2012 Pembayaran YangTo.

Menghukum Penggugat supaya membayar biaya perkarasejumlah Rp.611.000, (enam ratus sebelas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, olehkami, Eva Susiana, S.H.

di Pengadilan serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:;

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara bersamasama membayarbiaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, BEHINDSJEFRI TULAK, S.H.

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 344.000,00(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan NegeriSidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari2017 oleh kami,Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai HakimKetua, serta Andi Maulana, S.H., M.H., dan SatrianyAlwi, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,dan penetapan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

serius didalam mengajukangugatannya tersebut; n Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius didalam mengajukangugatannya maka Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Gugur;wn Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur makaPenggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; MENGADILIe Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarwn Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara tersebut kepadaPenggugat sebesar Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember2017, oleh kami, Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., dan Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.526.000,(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 olehkami, ANTHONIE S.

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tolitoli , pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, olehkami, ARGA FEBRIAN, S.H.,sebagai Hakim Ketua, FATHAN FAKHIR SRIYADI,S.H.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000, (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh kamiAchmad Rasjid, SH. sebagai Hakim Ketua, Faisal Akbaruddin Taqwa,SH.M.L.LM, dan Dr. Zulkifli, SH.MH, SH.

Membebankan biaya permohonan kepada penggugat sejumlahRp.556.000,( lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).2Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, olehkami, HERA POLOSIA DESTINY, SH sebagai Hakim Ketua, IMAN BUDIPUTRA NOOR, S.H., M.H. , dan REDITE IKE SEPTINA,S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 23 Januari2018

yang bersangkutan;

M E N E T A P K AN

• Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Gugatan No.18/Pdt.G/2019/PN Bnj tertanggal 10 April 2019 dari buku register Gugatan;
• Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan

No 18/Pdt.G/2019/PN BnjMemperhatikan Pasal 271 RV dan Pasalpasal lain dari Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkaraGugatan No.18/Pdt.G/2019/PN Bnj tertanggal 10 April 2019 dari bukuregister Gugatan; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara inisebesar Rp461.000, (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam sidang pemusyawaratan