Pemohon menjadi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YMEC. Sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohond. Pemohon dan Termohon Lebih baik mengambil jalan berpisah5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohondengan Termohon tersebut terjadi pada bulan tahun Agustus 2021, yangdiakibatkan Pemohon dan Termohon memiliki Perbedaan KeyakinanKepercayaan;6.

PUTUSANNomor 167/Pdt.G/2022/PA.CbnSSVS2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:PEMOHON, umur 49 tahun, agama penghayat kepercayaan kepada TuhanYME, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di DesaCilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 43

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulagoyah, yang disebabkan oleh : Pemohon, sudah tidak satu keyakinan lagi dengan Istri, Pemohon menjadi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME; Sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon; Pemohon dan Termohon lebih baik mengambil jalan berpisah;5.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorangperempuan yang bernama SARTIKA HUTAPEA pada hari Rabu tanggal 18April 2012, berdasarkan Surat Nikah tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkanoleh Pengurus Organisasi Penghayat Kepercayaan Konstrat SiregarPekanbaru;Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN TIk3.

TIkFotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407034210860001 tanggal 03Februari 2016 atas nama SARTIKA HUTAPEA;selanjutnya diberi tanda (bukti P2);Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1409022611150005 tanggal 30 Januari 2019atas nama kepala keluarga GUNAWAN,selanjutnya diberi tanda (bukti P3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.14593/1994 atas nama GUNAWAN,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenDeli Serdang tanggal 28 April 1994;selanjutnya diberi tanda (bukti P4);Fotokopi Surat Perkawinan Penghayat

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlakupula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan (vide Pasal 35) ;Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut,maka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pancatatan Sipilmenegaskan bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhisyarat berupa surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat

Kepercayaan yang ditandaHalaman 5 dari 7 halaman Peneteapan Nomor 33 1/Pdt.P/2017/PN.Tngtangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan, KTP Suami Isteri, dan Pas fotosuami isteri ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa Pemohon telahdapat membukti bahwa benar pemohon telah menikan secara agama dan adatbatak serta perkawinan yang dilakukan secara agama dan adat batak tersebutbelum pernah didaftarkan oleh Pemohon suami isteri dan sampai

dari 60 (enam puluh)hari sejak terjadinya perkawinan.c) Foto copy KK dan KTP suami dan isteri.d) Foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3(tiga) lembar.e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagimereka yang pernah kawin.f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakanperkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui prosesPenetapan Pengadilan Negeri.g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/pendeta/ penghayat

Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagimereka yang pernah kawin.f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakanperkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui prosesPenetapan Pengadilan Negeri.g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/ pendeta/penghayat kepercayaandi tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yangmelampui batas waktu, bila Surat Pemberkatan dari Pemuka Agama berupafoto

Putusan No. 130/PID/2019/PT.JMB.g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/ pendeta/penghayat kepercayaandi tempat terjadinya perkawinan bagi pencatatan perkawinan yangmelampui batas waktu, bila Surat Pemberkatan dari Pemuka Agama berupafoto copy, akan tetapi bila asli maka tidak perlu dilegalisir.h) Bagi mempelai lakilaki yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahunharus ada jin dari orang tua sedangkan untuk mempelai wanita dibawah 17(tujuh belas) tahuni) Bagi orang asing melampirkan dokumen :

dari 60 (enam puluh)hari sejak terjadinya perkawinan.c) Foto copy KK dan KTP suami dan isteri.d) Foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3(tiga) lembar.e) Foto Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/isteri bagimereka yang pernah kawin.f) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakanperkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui prosesPenetapan Pengadilan Negeri.g) Foto copy Legalisasi dari pemuka agama/ pendeta/penghayat

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaanyang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;KTP suami dan isteri;Pas foto suami dan isteri;aoKutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing ;Pasal 45 ayat (7) Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;(7) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan memenuhi syarat berupa:a.

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaanyang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;b. Fotocopy KTP suami dan isteri yang dilegalisir;c. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm (empat kalienam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri yang dilegalisir;Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 350 K/TUN/2016e.

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atausurat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh PemukaPenghayat Kepercayaan;b. KTP suami dan isteri;c. Pas foto suami dan isteri;d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;e.

Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.Menimbang, bahwa syarat huruf a tersebut diatas telah diajukan oleh Pemohon Idalam pemeriksaan persidangan, dimana menurut hemat Hakim, syarat huruf a tersebut diatasyaitu Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau suratperkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka PenghayatKepercayaan merupakan syarat utama untuk dapat dilakukannya pencatatan perkawinan ;Menimbang, bahwa syarat huruf a tersebut diatas telah

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang tidakdiizinkan tanpa mendapatkan dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil disebutkan:(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia harus memenuhi persyaratan:a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat

belas) tahun,sehingga berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang telahmemenuhi batasan minimal usia yang diziinkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbuktibahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 4 Januari2017, dengan mengingat ketentuan, bahwa tidaklan mungkin dapat terbitsebuah kutipan akta perkawinan tanpa adanya surat keterangan telahterjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat

Pencatatan perkawinan sebagaimanadimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan (videPasal 35);Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut,maka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pancatatan Sipilmenegaskan bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhisyarat berupa surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat

Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan, KTP Suami Isteri, dan Pas fotosuami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, benar Pemohon danHal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 954/Pdt.P/2018/PN.Tng.Kwee Ai Ling atau Ai Ling telah melangsungkan pemberkatan perkawinan merekamenurut cara agama Kristen pada tanggal 27 Februari 2011 di CharismaticWorship Service, Gereja Sidangsidang Jemat Allah di Jakarta, sebagaimanatertuang

PUTUSANNo. 29/Pdt.G/2014/PN.IdmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata (Gugatan) pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :CARIMAN, lahir di Indramayu, tanggal 06 Oktober 1967, PekerjaanPetani, Agama Penghayat Kepercayaan, Beralamat di Blok 2 RT.003, RW.004, Desa Cibereng, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan

:C AR T , lahir di Indramayu, tanggal 03 April 1965, Pekerjaan Petani,Agama Penghayat Kepercayaan, Beralamat di Desa Cikedung, RT.007.RW.002, Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Hadapan Pemuka Penghayat Keperecayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bernama Ija Sonjaya, S.Pd., MM.Pd di Kranggan Wetan, Jatiranggon, Jatisampurna Bekasi tanggal 19 Maret 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Catatan Sipil

60 (enam puluh) harisejak tanggal perkawinan.Peraturan Presiden No,25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan danTatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga telahmengatur yaitu :Pasal 67(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksanaatau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:a.Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat

Kepercayaanyang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;b.KTP Suami dan isteri;c.Pas foto suami dan isteri;d.Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;e.Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.(3)Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan tata cara:a.Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatanperkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau padaInstansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2);b.Pejabat Pencatatan Sipil

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Penghayat Kepercayaan tanggal 23 Juli 2010 dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 48/2010, tanggal 24 Juli 2010, putus

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Hadapan Pemuka Penghayat Keperecayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bernama Ija Sonjaya, S.Pd., MM.Pd di Kranggan Wetan, Jatiranggon, Jatisampurna Bekasi tanggal 19 Maret 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Catatan Sipil

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menerima pemberkatan pernikahan sesuai akta Pernikahan yang dilangsungkan sesuai Agama Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor: 20/SP/01/XI/2018 Tertanggal 06 November

2018;

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa;b. pas foto berwarna suami dan istri;b.

verifikasi dan validasi data dan informasi yangdisampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia harus memenuhi persyaratan:a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agamaatau penghayat

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa;b. pas foto berwarna suami dan istri;b. KK;C.

verifikasi dan validasi data dan informasi yangdisampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia harus memenuhi persyaratan:a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agamaatau penghayat

Surat keterangan telah teryadinya perkawinan dari pemuka agama/pendetasurat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani olehPemuka Penghayat Kepercayaan;b.

Semula para Pemohon adalah penganut/penghayat alirankepercayaan pada masyarakat Karo, namun kemudian dituliskan padasurat keterangan nikah para Pemohon beragama Kristen dan pada 8Agustus 2008 Pemohon dengan Pemohon II beserta anak Pemohon danPemohon Il, telah memeluk agama Islam di hadapan Ulama, Pemukamasyarakat dan masyarakat PT.

2017, Majelis Hakim telah memerintahkanpara Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap/tambahan(suppletoir eed) dan atas perintah tersebut, para Pemohon telahmengucapkan sumpah di muka sidang yang pada pokoknya berbunyibahwa segala yang diuraikan oleh para Pemohon= dalampermohoanannya adalah benar adanya;Menimbang, bahwa dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakimdapat merumuskan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lanjutsebagai berikut:Oo bahwa, semula para Pemohon adalah penganut/penghayat

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa;b. pas foto berwarna suami dan istri;b. KK;C.

verifikasi dan validasi data dan informasi yangdisampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia harus memenuhi persyaratan:a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agamaatau penghayat