Untuk ituharuslah dinilai apakah penyangkalan keterangan Terdakwa tersebut atasalasan yang objektif/ mendasar dan logis atau tidak. Jika didasarkan padaalasan yang objektif/ mendasar dan logis, maka penyangkalan itusewajarnya dibenarkan namun jika penyangkalan tersebut dipandang tidaklogis haruslah dikesampingkan.Hal. 21 dari 30 hal. Put.

No. 153 K/PID.SUS/2016Bahwa alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwaalasan yang menjadi dasar penyangkalan tersebut harus dapat dibuktikankebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh buktibukti lain yangmenunjukkan bahwa alasan penyangkalan tersebut benar dan dapatdibuktikan;Bahwa menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, Keterangan Terdakwa adalahapa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukanatau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Mengingat bahwaketerangan Terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwapidana bersumber dari Terdakwa, maka kiranya dalam melakukan penilaianterhadap isi keterangan Terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa adakemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuatoleh Terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yangterjadi dan jika penyangkalan Terdakwa tersebut yang melalui alat bukti laindapat dibuktikan sebagai kebohongan maka dapat diterima sebagai alatbukti

Jika penyangkalan tersebutdidasarkan pada alasan yang objektif/ mendasar dan logis, makapenyangkalan itu sewajarnya dibenarkan, namun jika penyangkalantersebut dipandang tidak mendasar dan logis makaharuslahdikesampingkan.

Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandungarti bahwa alasan yang menjadi dasar penyangkalan Terdakwa harusdapat dibuktikan kebenarannya oleh Judex Facti dan diperkuat ataudidukung oleh buktibukti lain yang menunjukkan bahwaalasanpenyangkalan tersebut benar dan dapat dibuktikan;Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam perkara a quo ikadihubungkan dengan keterangan saksi LATIEF ISMAIL Bin ALLA, saksiBASRI NAMBANG Bin NAMBANG, saksi SUKIRMAN Bin MUHAMMAD,saksi ADDIL FAQIF, saksi HAMDI Bin SUHARDI

mengalami luka ;Bahwa cara terdakwa memukul saksi dengan cara, tangan Terdakwa dikepal dandiarahkan pada wajah saksi dan kena kaca mata dan hidung saksi ;Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian itu 2 meter ;Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa setelah melakukanpenganiayaan terhadap saksi ;Atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaituBahwa Terdakwa tidak pernah memukul Terdakwa tetapi hanya menarik sarung baliyang dijadikan penutup/kudung kepala korban ;Atas penyangkalan

Wajo ;Bahwa saksi menyaksikan dalam jarak 10 (sepuluh) meter ;Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak (satu) kali denganmenggunakan tangan kanan terdakwa tepat mengenai hidung korban ;Bahwa akibat pemukul tersebut korbaan megalami luka gores pada bagian hidung ;Atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaituBahwa Terdakwa tidak pernah memukul Terdakwa tetapi hanya menarik sarung baliyang dijadikan penutup/kudung kepala korban ;Atas penyangkalan terdakwa tersebut saksi menyatakan

Bahwa saksi menyaksikan dalam jarak 10 (sepuluh) meter ;Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak (satu) kali denganmenggunakan tangan kanan terdakwa tepat mengenai hidung korban ;Bahwa akibat pemukul tersebut korbaan megalami luka gores pada bagian hidung ;Atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaituHalaman 5 dari 12 halaman No. 169/Pid.B/2015/PN.SKGBahwa Terdakwa tidak pernah memukul Terdakwa tetapi hanya menarik sarung baliyang dijadikan penutup/kudung kepala korban ;Atas penyangkalan

Untuk membuat kaca darikacamata itu terlepas dibutuhkan tenaga yang cukup, dan setelah mendengar keterangan saksikorban dan terdakwa yang menyatakan jika sebelumnya terdakwa pernah menampar danmenendang saksi korban dan antara terdakwa dan saksi korban telah berselisih kurang lebihselama 2 tahun sehingga majelis menurut majelis penyangkalan terdakwa tidaklah beralasankarena perbuatan terdakwa didahului dengan emosi yang disengaja.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata adanyakesengajaan

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian,karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat buktidan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidanganberlangsung ;Mengenai penyangkalan keterangan Terdakwa atas keterangannya dalamBerita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan, Pengadilan Negerisendiri membenarkan bahwa setiap keterangan pengakuan Terdakwa yangtercatat dalam Berita Acara Penyidikan yang disangkal atau dicabut disidang Pengadilan

Akan tetapiternyata pengadilan telah membenarkan penyangkalan atau pencabutanpengakuan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara di persidangansebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum tanpamempertimbangkan dan menemukan bukti dan fakta yang cukup beralasanmendukung keabsahan penyangkalan atau pencabutan dimaksud.

Dari fakta dan keadaan yang dijumpai selamapemeriksaan persidangan, akan dapat dibuktikan penyangkalan ataupenarikan keterangan pengakuan yang dilakukan Terdakwa adalah tidakberalasan dan tidak berdasar, antara lain yang terpenting diantaranya : Pemeriksaan penyidikan dimulai tanggal 13 November 2009 danpemeriksaan di sidang mengalami pemukulan atau penganiayaan, makapemukulan dan penganiayaan itu. masin berbekas pada saatpemeriksaan di sidang Pengadilan, karena dalam jarak waktu 2 (dua)atau 3 (tiga

saksi Heri bin Somad dan Saksi Syamsudinbin Satar datang kerumah korban untuk melihat kejadian apa dirumah korban tersebut ;Bahwa setelah sampai didalam rumah korban, lalu saksi Syamsudin bin Satar bertanya dengansaksi Murdiyah binti Usup (Nenek korban) dan dijawab oleh Nenek korban bahwa Cucunya (Ainibinti Arisman) mau diperkosa oleh terdakwa dan dikuatkan lagi oleh Keterangan saksi Heri bin Sataryang bertanya kepada korban dan dijawab korban Terdakwa mau berbuat cabul terhadap saksikorban ;Bahwa penyangkalan

1982 tanggal 19 Agustus 1982 yang berbunyi Penyangkalan terdakwa yang tidak didukung dengan Alibi yang kuat dan telah terbantahkan olehseluruh saksi dan barang bukti sehingga mana penyangkalan terdakwa tersebut adalah merupakanbukti Petunjuk akan kesalahan terdakwa ;11Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui saksi korban Aini binti Arisman masih berumur15 tahun dan belum pernah menikah ( Vide saksi Aini binti Arisman, Saksi Arzizah binti Roni dansaksi Arisman bin Wahab) ;Menimbang, bahwa dengan demikian

terbukti3 UNSUR : PERBUATAN TERSEBUT ERAT SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUSDIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT ; Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis unsur ke3 dari Jaksa Penuntut Umum ini adalahperbuatan yang dilakukan pelaku tersebut sejenis dan dilakukan pelaku secara berkelanjutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Faktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaanpersidangan khususnya dari keterangan Saksi korban, Ibu korban walaupun terdakwa menyangkalketerangan tersebut sedangkan penyangkalan

terdakwa tidak didukung Alibi yang kuat yang dapatmenyakinkan Majelis, sehingga penyangkalan terdakwa tersebut sebagai bukti petunjuk kesalahanyang diperbuatnya dengan demikian Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan saksi korban dansaksi Ibu korban yang menerangkan sebelum kejadian tersebut terdakwa juga pernah mencabuli saksisebanyak dua kali ditempat tersebut yaitu pertama pada hari yanglupa di Bulan Juni 2008 sekira pukul23.00 Wib, yang kedua hari Seni tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul

Penyangkalan Usman Sikki mengenai tandatangannya dalam surat keterangan tersebut secara hukum harus dibuktikanmelalui peradilan pidana.

Penggugat dari Usman Sikki(Tergugat IX) ternyata atas nama wajib pajak Samula bukti P2 sampaidengan P6 tersebut adalah hubungannya dengan bukti T1 di mana tanahyang menjadi obyek sengketa saat ini merupakan hak dalam penguasaanSamula yang di peroleh dari peralinan dari Usman Sikki kepada Samulaadalah fakta hukum yang kemudian menjadi dasar terbitnya sertifikat hakmilik atas nama Samula dengan Nomor 1251 tanggal 29 Maret 2000;Bahwa Majelis Hakim Banding mengesampingkan alat bukti T1 hanyakarena penyangkalan

No.2102 K/Pdt/2014hukum, maka penyangkalan Usman Sikki tidak relevan dan tidak di terimadalam proses pembuktian tentang keabsahan bukti T1;Keberatan Ketiga:Bahwa bukti P1 sampai dengan P8 semuanya mengandung cacat hukumsehingga tidak memiliki kKekuatan pembuktian tentang adanya hak atastanah sengketa dari Penggugat sebagai Termohon Kasasi;Bahwa bukti P1 adalah selembar kwitansi cacat hukum, redaksi dalamkwitansi yang menyebutkan bahwa sudah terima dari saudara Sakkajumlah uang Rp40.000,00 (empat

Surat keterangan pelepasan/peralinan hak tersebutantara kedua pihak dari Usman Sikki kepada Samula adalah wajib diketahui oleh pejabat pemerintah setempat karena obyek adalah tanah milikNegara yang dapat di mohon untuk menjadi tanah milik pribadi setelahsekian lama dikuasai dan tidak dibengkalaikan melalui kantor pertanahansetempat;Bahwa adanya penyangkalan Usman Sikki mengenai tanda tangannyaadalah harus di buktikan oleh Usman Sikki terjadinya tindak pidanaHal. 14 dari 19 Hal. Put.

Tentang penyangkalan terhadap tanda tangannya tersebut tidak dapatdibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim Banding seyogyanya menolakatau mengenyampingkan alasan penyangkalannya.

Untuk itu haruslahdinilai apakah penyangkalan keterangan Terdakwa tersebut atas alasanyang objektif/ mendasar dan logis atau tidak.

Jika didasarkan pada alasanyang objektif/ mendasar dan logis, maka penyangkalan itu sewajarnyadibenarkan namun jika penyangkalan tersebut dipandang tidak logisharuslah dikesampingkan;Bahwa alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwaalasan yang menjadi dasar penyangkalan tersebut harus dapat dibuktikankebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh buktibukti lain yangmenunjukkan bahwa alasan penyangkalan tersebut benar dan dapatdibuktikan;Bahwa menurut Pasal 189 Ayat (1) Kitab UndangUndang

No. 162 K/PID.SUS.LH/2016surat dakwaan, meskipun demikian terhadap penyangkalan keteranganTerdakwa tersebut haruslah didasari oleh pertimbangan Judex Factiatas alasan yang objektif/ mendasar dan logis. Jika penyangkalan tersebutdidasarkan pada alasan yang objektif/ mendasar dan logis, makapenyangkalan itu sewajarnya dibenarkan, namun jika penyangkalantersebut dipandang tidak mendasar dan logis makaharuslahdikesampingkan.

Kemudian, terhadap kekerasan tersebut jugadibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor 859/1826/TUUM/RSUDN/2021atas nama saksi korban Gusti Syukur Lepan dengan kesimpulan padapemeriksaan ditemukan 1 (Satu) luka lecet dan memar diakibatkan oleh traumabenda tumpul, dimana cidera tersebut termasuk dalam luka ringan yang tidakmenimbulkan penyakit dan tidak mengganggu aktifitas seharihari;Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan yang dilakukan olehTerdakwa, menurut Hakim dikarenakan hal tersebut hanya didukung

olehketerangan dari Terdakwa sendiri, dan tidak didukung oleh keterangan saksisaksi lainnya, dan Terdakwa juga mengaku memang diantara mereka terdapatadu pukul, sehingga menurut Hakim terhadap penyangkalan Terdakwa, tidaklahdapat dibuktikan dan mengenai kekerasan tersebut yang mengakibatkan saksiGusti Syukur Lepan mengalami luka, luka tersebut juga sudah diperiksa dandibuktikan melalui Visum Et Repertum Nomor 859/1826/TUUM/RSUDWN/2021;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaHakim

kamarkarena sakit ;Bahwa Setelah kejadian pernah Terdakwa minta maaf dan kami selesaikan secarakekeluargaan akan tetapi besoknya ia ambil HP saksi yang lain dirumah saksi ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:Bahwa Terdakwa tidak mendatangi saksi dirumah Hj.Enceng terdakwa hanyakebetulan lewat dan melihat ada motor saksi lalu singgah karena memang sudah lamadicari ;Bahwa terdakwa tidak mencekik leher dan mendorong saksi ;Bahwa terdakwa hanya mau rebut HP saja ;Atas penyangkalan

lalu saksi Tanya kenapa kasibegitu anaknya orang lalu ia bilang ndakjindakji ;e Bahwa Saksi tidak tahu persoalan antara Terdakwa dengan korban ;e Baha selain hubungan keponakan antara Terdakwa dan korban yang saksi tahu jugamereka ada hubungan special ;e Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan tetapi saksi baru tiga bulan kenaldengan saksi korban;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu :e Bahwa terdakwa tidak ada hubungan spesial dengan saksi korban ;Atas penyangkalan

Bahwa waktu mencekik leher saksi korban ada yang dibicarakan antara Terdakwadengan saksi korban pada waktu itu tapi saksi tidak dengar ;Bahwa setelah Terdakwa mendorong dan mencekik leher saksikorban lalu merampasHP;Bahwa Jarak saksi dengan kejadian pada waktu itu sekitar 5 meter;Bahwa yang ada pada waktu itu adik saksi ;Bahwa Ibu saksi pada waktu itu ada didalam kamar ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :Bahwa terdakwa tidak mencekik leher dan mendorong;Atas penyangkalan

terdakwa, terdakwa mengambil HP miliksaksi korban karena sebelumnya terdakwa mencaricari saksi korban karena mempunyaihutang dan HP tersebut adalah milik terdakwa yang dipinjamkan kepada saksi korban ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata adanyakesengajaan atau opzet yang ditujukan pada perbuatan dan akibat perbuatan terdakwa tersebuttelah terbukti adanya, dan perbuatan terdakwa telah terlaksana ;Halaman 9 dari 12 halaman No. 111/Pid.B/2014/PN.SKG10Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan

Bahwa penyangkalan Terdakwa yang dijadikan oleh Majelis HakimJudex Facti Pengadilan Negeri Sengkang sehingga dalam perkaraini menjadikannya sudah masuk dalam ranah Perdata, sama sekalitidak didukung dengan bukti bukti kepemilikan bahkan lokasi tanahtempat tumbuhnya kayu yang ditebang oleh Terdakwa jauhjauhhari telah dijual oleh NAHERA (Orang Tua Terdakwa) dan telahdisertifikatkan oleh korban pada tahun 1981 (Sudah berselang 32tahun lebih);B.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Sengkang dalam halmenerapkan hukum pembuktian telah mengesampingkan alat bukti kuatdengan penyangkalan Terdakwa yaitu:a. Tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan yang sah berupasertifikat milik Koroan yang telah ada di atas tanah tempattumbuhnya pohon yang di tebang oleh Terdakwa;b.

Bahwa penyangkalan Terdakwa yang dijadikan oleh Majelis HakimJudex Facti Pengadilan Negeri Sengkang sehingga dalam perkaraini menjadikannya sudah masuk dalam ranah Perdata, sama sekalitidak didukung dengan bukti bukti kepemilikan bahkan lokasi tanahtempat tumbuhnya kayu yang ditebang oleh Terdakwa jauhjauhhari telah dijual oleh NAHERA (Orang Tua Terdakwa) dan telahdisertifikatkan oleh korban pada tahun 1981 (Sudah berselang 32tahun lebih);Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsurunsur hukumdalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahuluakan mengambil sikap dan pendirian mengenai penyangkalan terdakwaterhadap keterangan saksi Adi Ismail, saksi Hamsir, saksi Tri Widodo, dan saksiMiftahul Huda yang pada pokoknya terdakwa menyangkal telah membelinarkotika jenis sabu dari HERDI dengan harga Rp.7.500.000, (tujuh juta limaratus

Dan alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimanadisebutkan dalam ketentuan pasal 184 KUHAP jyaitu keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa didalam KUHAP tidak jelas apa yang dimaksuddengan keterangan terdakwa, apakah penyangkalan atau pengingkaran dariterdakwa termasuk keterangan terdakwa atau bukan, dalam hal ini dalam pasal189 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yangtelah terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan

terdakwa atas keterangansaksi dan pengingkaran terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanyadipersidangan adalah merupakan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa yang menyatakan bahwaketerangan saksi Adi Ismail, saksi Hamsir, saksi Tri Widodo, dan saksi MiftahulHuda di persidangan' tersebut tidak benar, menurut Majelis Hakim tidakberdasar dan beralasan hukum karena terdakwa tidak pernah mengajukan alatbukti yang sah yang memberikan fakta hukum bahwa keterangan saksi AdiIsmail

terdakwa tersebut para saksifakta tersebut tetap pada keterangannya dan juga Majelis Hakim berpendapatHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN Bonbahwa keterangan para saksi dipersidangan telah berkesesuaian antara satusaksi dengan saksi yang lain dan berkesesuaian juga dengan alat bukti sahyang lain dipersidangan, sehingga penyangkalan terdakwa atas keterangansaksi Adi Ismail, saksi Hamsir, saksi Tri Widodo, dan saksi Miftahul Hudatersebut harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dari

pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa atasketerangan saksi Adi Ismail, saksi Hamsir, saksi Tri Widodo, dan saksi MiftahulHuda dipersidangan serta pengingkaran terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya dalam persidangan tersebut adalah hal yangdiperkenankan oleh hukum dan Peraturan Perundangundangan, namun dalamSistim Peradilan Pidana di Indonesia, untuk menentukan terbukti tidaknya suatuperbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

masalah yang disengketakan merupakanbidang perdata yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, namunhaknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase;Berdasarkan Pasal 134 HIR, yang menyebutkan bahwa:Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan PengadilanNegeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapatdiminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim punwajib pula mengakuinya karena jabatannya;Penjelasan:Eksepsi atau penyangkalan

yang disebutkan dalam PasalPasal 125 dan133 itu dikenakan kepada penyangkalan wewenang pengadilan negeri yangbersifat relatif, yaitu wewenang yang berhubungan dengan daerahhukumnya, sedangkan eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalamPasal 134 ini adalah penyangkalan mengenai wewenang pengadilan negeriyang bersifat absolut, yaitu wewenang yang berhubungan dengan sifatperkaranya;Apabila mengenai wewenang yang obersifat relatif, eksepsi ataupenyangkalan itu hanya dapat diperhatikan, jika eksepsi

itu diajukan dengansegera pada sidang permulaan atau dengan surat jawaban yang dimaksuddalam pasal 121, maka eksepsi atau penyangkalan wewenang yang bersifatabsolut dapat diajukan pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara;Apabila penyangkalan itu ternyata betul dan beralasan, maka hakimkarena jabatannya wajib mengakui, bahwa ia tidak berwenang;Berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,yang menyebutkan bahwa:

yang disebutkan dalam pasalpasal 125dan 133 itu dikenakan kepada penyangkalan wewenang pengadilannegeri yang bersifat relatif, yaitu wewenang yang berhubungandengan daerah hukumnya, sedangkan eksepsi atau penyangkalanyang disebutkan dalam asal 134 ini adalah penyangkalan mengenaiwewenang pengadilan negeri yang bersifat absolut, yaitu wewenangyang berhubungan dengan sifat perkaranya;Apabila mengenai wewenang yang bersifat relatif, eksepsi ataupenyangkalan itu hanya dapat diperhatikan, jika eksepsi

itudiajukan dengan segera pada sidang permulaan atau dengan suratjawaban yang dimaksud dalam Pasal 121, maka eksepsi ataupenyangkalan wewenang yang bersifat absolut dapat diajukanpada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara.Apabila penyangkalan itu ternyata betul dan beralasan, maka Hakimkarena jabatannya wajib mengakui, bahwa ia tidak berwenang;Berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yangmenyebutkan bahwa:Ketentuan mengenai

kakak ipar terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahuidimana keberadaan suami dan anak saksi korban;Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi halhal atau peristiwa sebagaimanatermuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal faktafaktayuridis/hukum yang terungkap di persidangan, perlu kiranya Majelis Hakimmempertimbangkan penyangkalan

Terdakwa terhadap keterangan saksisaksi maupun suratdakwaan jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksisaksi maupun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan setelahMajelis Hakim mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksisaksi yangdihadirkan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dari Ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP ditegaskan bahwaketerangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyaikekuatan

saksisaksi tersebutmempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian dakwaanJaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya terdakwamengajukan saksisaksi yang meringankan yaitu Herman Saragih dan Nurlina Br Nababanakan tetapi Jaksa Penuntut Umum keberatan apabila kedua saksi tersebut memberikanketerangan dengan disumpah sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebuttidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga penyangkalan

terdakwa hanya dilakukandengan keterangan terdakwa saja sehingga bila penyangkalan terdakwa hanya dilakukandalam keterangannya saja tanpa didukung pembuktian yang lainnya maka penyangkalanterdakwa tersebut harus dikesampingkan dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal180 jo.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau. menyerahkan NarkotikaGolongan ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsurunsur hukumdalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebihdahulu akan mengambil sikap dan pendirian mengenai penyangkalan Terdakwaterhadap keterangan saksi Adi Ismail dan saksi Miftahul Huda yang pada pokoknyaterdakwa menyangkal sebagai pemilik 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yangditemukan

Dan alat bukti yangdimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 184 KUHAPyaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa didalam KUHAP tidak jelas apa yang dimaksuddengan keterangan terdakwa, apakah penyangkalan atau pengingkaran dariterdakwa termasuk keterangan terdakwa atau bukan, dalam hal ini dalam pasal189 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yangtelah terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang

ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau alami sendiri, menurut PAF Lamintang yang dimaksud denganketerangan terdakwa atau verklaring vaan verdachte adalah setiap keteranganyang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuansepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maupun hanyaberisi penyangkalan atau pengakuan beberapa perbuatan atau beberapa keadaanyang tertentu saja, begitu juga dalam praktek peradilan telah terdapat persamaanpendapat bahwa pengingkaran

terdakwa atas keterangan saksi dan pengingkaranterdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dipersidangan adalahmerupakan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa yang menyatakan bahwaketerangan saksi Adi Ismail dan saksi Miftahul Huda di persidangan tersebut tidakbenar, menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan beralasan hukum karenaterdakwa tidak pernah mengajukan alat bukti yang sah yang memberikan faktahukum bahwa keterangan saksi Adi Ismail dan saksi Miftahul Huda tersebut

' Terdakwa tersebutsebagaimana telah dipertimbangkan tentang penyangkalan atau bantahanTerdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yangditemukan dibelakang pintu kamar Terdakwa telah dikesampingkan, namundemikian Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi Adi Ismail dan saksiMiftahul Huda, yang menerangkan ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik telahmemberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah orang yang membeli narkotikajenis sabu dari sdra YUNIAR dan kemudian narkotika

Saleh yang menyangkali telahmelakukan pemukulan terhadap saksi Nasrul dan hanya mengakui telahmelakukan pemukulan kepada saksi Rusdi saja ;Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada paraTerdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (ade charge)namun para Terdakwa tidak mempunyai saksi yang bisa dihadirkandipersidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapatmempertimbangkan bahwa penyangkalan para Terdakwa bahwa tidakmelakukan pemukulan terhadap saksi Nasrul hanya akalakalan

PaniteraPengganti ;Bahwa majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan TerdakwaIl Asril dan Terdakwa IV Saleh yang menyangkali telah melakukan pemukulanterhadap saksi Nasrul dan hanya mengakui telah melakukan pemukulankepada saksi Rusdi saja ;Bahwa majelis hakim sudah memberikan kesempatan kepada paraTerdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (ade charge) namunpara Terdakwa tidak mempunyai saksi yang bisa dihadirkan dipersidangan,maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkanbahwa penyangkalan

para Terdakwa bahwa tidak melakukan pemukulanterhadap saksi Nasrul hanya akalakalan para Terdakwa saja karena tidakdapat menghadirkan alibi atau bukti terhadap penyangkalan tersebut ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum telah dapatmembuktikan bahwa pembebasan Pengadilan Negeri Enrekang terhadapTerdakwa II dan Terdakwa IV adalah bebas tidak murni ;Bahwa berdasarkan

Anang Bakri beserta keluarganya ;Terhadap penyangkalan Terdakwa II dan Terdakwa Ill, saksiHaris Setiawan Bin H. Anang Bakri menyatakan tetap padaketerangannya ;Menimbang, bahwa atas penyangkalan para terdakwa yaituterdakwa II dan terdakwa III terhadap keterangan saksi Haris SetiawanBin H. Anang Bakri maupun pernyataan dari saksi Haris Setiawan BinH. Anang Bakri tetap pada keterangannya maka atas hal tersebutHalaman 9 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.B2014/PN.

Pili.Majelis Hakim menyatakan penyangkalan dari para terdakwa maupunpernyataan dari saksi Haris Setiawan Bin H. Anang Bakri akan dicatatdidalam Berita Acara Sidang ;2.

Terdakwa II dan Terdakwa Ill, saksiYanti Binti Muhran (Alm) menyatakan tetap pada keterangannya ;Menimbang, bahwa atas penyangkalan para terdakwa yaituterdakwa Il dan terdakwa Ill terhadap keterangan saksi Yanti BintiMuhran (Alm) maupun pernyataan dari saksi Yanti Binti Muhran (Alm)tetap pada keterangannya maka atas hal tersebut Majelis HakimHalaman 11 dari31 Putusan Nomor 229/Pid.B2014/PN.

Pili.menyatakan penyangkalan dari para terdakwa maupun pernyataan darisaksi Yanti Binti Muhran (Alm) akan dicatat didalam Berita AcaraSidang ;3.

Terdakwa II dan Terdakwa Ill, saksiIsnawati Binti Zainuddin menyatakan tetap pada keterangannya ;Menimbang, bahwa atas penyangkalan para terdakwa yaituterdakwa II dan terdakwa Ill terhadap keterangan saksi Isnawati BintiHalaman 13 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.B2014/PN.

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pemah melakukan transaksi denganpembeli atau pemakai sabusabu yang lain, walaupun pada saat dilakukan penangkapanterhadap terdakwa sebelumnya tidak terjadi transaksi Narkotika jenis shabushabu.Penyangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa 8 (delapan) bal sachet kosong tersebutadalah bukan kepunyaannya didasari suatu alasan tertentu yaitu bahwa terdakwa ingindinyatakan bersalah serta dihukum hanya menguasai narkotika jenis shabushabu tersebutsaja, sehingga penyangkalan

Terdakwa tersebut tidak beralasan;Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan terdakwa tentang tidak adanya 3 (tiga)orang yang menunggu terdakwa untuk bertransaksi dengan terdakwa pada saat dilakukanpenggerebekan.

Terhadap penyangkalan tersebut terdakwa dalam hal ini wajibmembuktikannya dan melalui keterangan saksi A de Charge FERLIA ADIRA SARI (isteriterdakwa) yang menerangkan bahwa di teras rumah tidak ada orang lain kecuali adik saksiFERLIA ADIRA SARI. Yang mana keterangan saksi FERLIA ADIRA SARI tersebut tidakdidukung oleh dengan alat bukti yang lain.

Sehingga dengan demikian penyangkalan terdakwa mengenai tidak adanya 3(tiga) orang yang berada di depan rumah terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidakberalasan; 2222220 222 nnonane nnn ==Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai penyangkalanterdakwa yang tentang pelanggan terdakwa yaitu seorang wanita yang telah ditangkapkarena kepemilikan Narkotika jenis shabu yang menyebut nama terdakwa sebagaipengedar.

Dimana untuk penyangkalan akan tentang iniTerdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun saksi yang dapat membuktikanpenyangkalannya sehingga Majelis Hakim berpendapat penyangkalan tersebut tidakberalasan; 22 2222222 222 n 2 nnn nn nnn nnn ==Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikeberadaan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisi Kristal bening berat 7,8714 gram dan8 (delapan) sachet kecil berisi Kristal bening 1,4108 gram. yang ditemukan pada saatdilakukan penangkapan

penggugat/pembanding dalam memori bandingnya yang sekaligus pulamenyertakan kesaksian tertulis 2 (dua) orang saksi yang disampaikan di luarpersidangan, setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam persidangansebagaimana tertera dalam berita acara sidang, pengadilan tingkat banding berpendapatbahwa pengadilan tingkat pertama kurang memberi kesempatan kepada penggugat/pembanding untuk mengajukan buktibukti guna menguatkan dalildalilgugatannya ; 222222 22n 222 nnn nnn nana nanan nnnMenimbang, bahwa penyangkalan

tergugat atas dalildalil gugatan penggugatsebagaimana tertuang dalam jawaban tertulisnya adalah penyangkalan berklausula yangmenurut pengadilan tingkat banding perlu dibuktikan kebenaran klausulnya.

SHINTA NOLLA als.SHINTA sama sekali tidak mengetahui bahwa bungkusan yang diterimaterdakwa 1. dariCowboy (DPO) berisi 600(enam ratus) butir narkotikajenis ekstasi, keterangan terdakwa tersebut berbeda dengan keteranganterdakwa yang diberikan kepada Penyidik sebagaimana tersebut dalamBerita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2019 ; Menimbang, bahwa alasan penyangkalan terdakwatersebut,karena pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan disuruhHal. 14 dari 25 hal. Put.

No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.oleh Penasehat hukum tanpa dikoreksi terlebin dahulu oleh PenasehatMUKUM terSe@DUt nnn nnn nn nnn nnn men nnn nnn nnMenimbang, bahwa penyangkalan terdakwa menurut KUHAPUndangundang No.1/1981 adalah hak terdakwa yang diakui olehUndangundang, meskipun demikian penyangkalan terdakwa bukantermasuk bukti keterangan terdakwa (vide pasal 187 ayat (1) ke5KUHAP) sehingga penyangkalan terdakwa bukanlah hanya sekedarmenyangkal saja, melainkan haruslah mempunyai alasan yang mendasardan

Shinta Nolla als.Shinta tidak menghadirkan saksi meringankan maupun alat bukti lain yangdapat mendukung pembuktian Penyangkalan terdakwa 2. Shinta Nollaals. Shinta ; === === = 22 229222 22 == ==Hal. 16 dari 25 hal. Put.

No. 1698/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.Menimbang,bahwa dari keterangan terdakwa 1 dihubungkan saksiEmpry D Simanjuntak dan saksiHerry Dwi Sudaryanto, SH, sertaSugiyanto,SH, saksi penyidik/verbalisan, hasil pemeriksaan urineterdakwa 2 tersebut dihubungkan satu, satu sama lain Majelis Hakimberkesimpulan bahwa penyangkalan terdakwa 2 tersebut adalah tidakberdasarkan alasan yang logis ; Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwapenyangkalan

dapatsaja terjadi.Dalam kondisi tertentu dapat saja seseorang yang tidak melakukan tindakpidana, akan tetapi dikarenakan ada janji, jaminan, imbalan tertentu, ataupun dalambentuk ancaman yang sedemikian rupa membahayakan keselamatan jiwa orang tersebutatau keluarganya, sehingga ia bersedia untuk menjadi martir menggantikan posisiorang lain yang sesungguhnya telah melakukan tindak pidana sebagai Terdakwa dipersidangan ;Bahwa dalam memeriksa perkara dipersidangan, Hakim kerap kali dihadapkanpermasalahan penyangkalan

Hal ini sudah tentu menimbulkan permasalahan dalampembuktian manakala Terdakwa melakukan penyangkalan di persidangan ;Bahwa ditinjau dari segi yuridis dengan mengacu pada asas Terdakwa memberikanketerangan secara bebas dalam proses peradilan pidana adalah hak Terdakwa dalamproses pemeriksaan di persidangan untuk mencabut kembali pengakuannya dipemeriksaan penyidikan.

Meskipun demikian penyangkalan tersebut haruslah didukungdengan alasan yang rasional sehingga pencabutan keterangannya itu dapat diterimasecara sah menurut hukum ;Berkaitan dengan adanya penyangkalan Terdakwa ini, dalam praktik peradilansebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 299 / K / Kr. / 1959 tanggal 23 Februari1960 dijelaskan bahwa : pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahanTerdakwa.

Dari kaidah hukum dalam putusan ini, jelas menghendaki adanya alasan yangmelandasi penyangkalan Terdakwa tersebut ;Bahwa perlu ditegaskan kembali, keterangan yang diberikan Terdakwa dihadapanpenyidik yang berupa pengakuannya telah melakukan tindak pidana haruslah dianggapsebagai petunjuk untuk menemukan bukti lain guna menentukan kesalahannya secarasah.

lainnya adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari1960, No 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No 6/K/Kr/1961 dan tanggal 27 September1961 No 5 K/Kr/1961, yang menegaskan : pengakuan yang diberikan di luar sidang tidakdapat dicabut kembali tanpa dasar alasan ;Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa yangmenyangkal dan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkatpenyidikan, yang oleh karena tidak didukung dasar alasan yang kuat maka penyangkalan

putusan nomor 1498/pdt.g/2013/pa.mjl.PUTUSANNomor 1498/Pdt.G/2013/PA.Mjlx25) oz) alll pawsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara pengingkaran/penyangkalan anak antara:R bin L, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal diKABUPATEN MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Dalam perkara ini telah memberikan

MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;Telah memeriksa alatalat bukti;TENTANG DUDUK PERKARABahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, nomor 1498/Pdt.G/2013/PA.Mjl. tanggal 14 Mei 2013, dengan perubahan berupa penambahan atas positagugatan angka 2 (dua) telah mengajukan gugatan penyangkalan