• paling lambat tanggal 28 Januari 2013bukan tanggal April 2013;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, jelasmerupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku in casu UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009.

  Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalamperkaraperkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objek sengketaTata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.

  Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Terguggat Nomor 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalamperkaraperkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objeksengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.

  Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kepri Nomor 390Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang,tanggal O01 April 2013 sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini. Sebabkewenangan Tergugat (Gubernur Kepri) dalam menerbitkan Surat Keputusantersebut bersifat terikat dan tidak bebas.

  Bahwa ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010menunjukan adanya kewenangan penuh (full authority) bagi Gubernur untukmengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggotaDPRD. Undangundang mengikat Gubernur untuk mengeluarkan keputusanperesmian PAW anggota DPRD;.

• Partai Golongan Karya DaerahPemilihan III, yang dikeluarkan oleh Tergugat I;2 Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009, tanggal 14Desember 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Yahukimo periode 20092014 Lampiran I Nomor Urut 24Atas Nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan Karya DaerahPemilihan 2 (Dua) dan Nomor Urut 30 Atas Nama SEPTINUS PAHABOL,S.Ip.

  Partai GolonganKarya Dapil If dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 20092014 LampiranI Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. Partai Golongan KaryaDapil 2 (dua) dan Nomor Urut 30 atas nama SEPTINUS PAHABOL, S.Ip.

  Partai Golongan Karya Dapil III;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor175 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009 tentang Peresmian KeanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 20092014Lampiran I Nomor Urut 24 atas nama HOSEA SOBOLIM, S.Th. PartaiGolongan Karya Daerah Pemilihan 2 (dua) dan Nomor Urut 30 atas namaSEPTINUS PAHABOL, S.Ip.

  Gubernur dalam peresmian keanggotaan DPRDKabupaten/Kota hanya sebatas meresmikan tidak berwenang menilai apalagimenetapkan sebagaimana diamanatkan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang No. 22Tahun 2003 tentang SUSDUK.

  Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 175 Tahun 2009 Tanggal 14Desember 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten YahukimoPeriode 20092014 Lampiran I Nomor Urut 24 Atas Nama Hosea Sobolim, S.Th.Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2(dua) dan Nomor Urut 30 Atas NamaSeptinus Pahabol, S.Ip.

• Luwu.Bahwa awalnya Terdakwadatang ke tempat Peresmian Posko salah satuCalon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H.

  SUMARIONO Desa Wiwitan,Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Peresmian Posko salah satuCalon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H.

  Basmin MattayangSyukur Bijak;Bahwa pada saat acara peresmian Posko berlangsung Terdakwaduduksejajar dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H.

  SUMARIONO DesaWiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu; Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Peresmian Posko salah satuCalon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H.

  Basmin MattayangSyukur Bijak; Bahwa pada saat acara peresmian Posko kemenangan berlangsungTerdakwa duduk sejajar dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu)yaitu H.

• Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 161.81 286 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentangPAGE 2.Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Maluku.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentangPeresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. ;II.

  Bahwa akan tetapi pada tanggal 29 Januari 2014 Tergugat telahmengeluarkan Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu atas diri Penggugat melalui suratnya :e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.81 286 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

  ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Peresmian PengangkatanHalaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUNJKTPAGE Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiMaluku. ; +10.

  Keputusan Tergugat Konkrit, Individual dan Final.Bahwa Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) : e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.81 286 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. ; e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

  Individual.Keputusan Tergugat yang terdiri dari : e Keputusan Nomor : 161.81 286 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Maluku. ; "e Keputusan Nomor : 161.81 287 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.; bersifat Keputusan yang ditujukan terhadap pihak tertentu yaitu ditujukankepada Pengguaal. ===s

• Putusan Nomor 204 K/TUN/2016di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa Adalah:Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman, S.H.

  Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur ProvinsiSumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentangPeresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRDKabupaten MUBA khusus atas nama Yulisman, S.H.

  Putusan Nomor 204 K/TUN/2016Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentangPerubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MusiBanyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman,S.H.

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 khusus atasnama Yulisman, S.H.;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014khusus atas nama Yulisman, S.H.;4.

• 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang pada tanggal 23 April 2013 dengan register perkara Nomor: 08/G/20131PTUNTPI, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2013, menggugatTergugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : OBJEKGUGATAN n2nnnnn nnn ence nnn nnennnense Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara(objek sengketa) berupae Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 390 Tahun 2013,tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian

  2o2enn cenceAdapun alasan gugatan Penggugat didasarkan atas halhal sebagai berikut: 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Tanjung Pinang dari Partai AmanatNasional berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor.325 tahun 2009 tanggal 1Agustus 2009, telah resmi diangkat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tajung Pinangpriode 2009 2014;2 Bahwa Tergugat dengan Surat Kuputusan GubernurKepulauan Riau Nomor. 390 Tahun 2013 tanggal 1April 2013 Tentang Peresmian

  Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturanPerUndangUndangan in casu Pasal 383 ayat (1) UndangUndang No. 27Tahun 2009; 5 Bahwa konsideran Keputusan Gubernur KepulauanRiau Nomor: 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, bagian mengingatsecara eksplisit menjadikan

  paling lambattanggal 28 Januari 2013 bukan tanggal april 2013; Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 390 Tahun 2013tanggal 1 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang, jelas merupakan keputusan yang bertentangan denganPeraturan PerUndangUndangan yang berlaku in casu UndangUndang No.27 Tahun 2009.

  pada poin 6dan 7 karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Tanjung Pinang telah berdasarkankewenangannya dan telah memenuhi asasasas umum pemerintahanyang baik, dengan alasan sebagai berikut:Terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota

• ,tanggal 5 September Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat KeputusanGubernur Bengkulu Nomor: S.458.B.1 tahun 2017tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten RejangLebong masa jabatan 20142019 An. Bambang Irawan,tanggal 5 DesemberDALAM EKSEPSI: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu, Nomor: 2/G/2018/PTUNBKL, tanggal 23 Mei 2018;Formul02/Proksi01/KIMDALAM POKOK PERKARA:1.

  Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat KeputusanGubernur Bengkulu Nomor: S.457.B.1 tahun 2017tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten RejangLebong masa jabatan 20142019 An.Abu Bakar,SH.

  ,tanggal 5 September Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat KeputusanGubernur Bengkulu Nomor: S.458.B.1 tahun 2017tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten RejangLebong masa jabatan 20142019 An.Bambang Irawan,tanggal 5 Desember3.

  Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut :Surat Keputusan baru atau memperbaikie>at@atKeputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.457.B.1 tahun2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenRejang Lebong masa jabatan 20142019 An.Abu Bakar,SH.

  ,tanggal 5 September Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat KeputusanGubernur Bengkulu Nomor: S.458.B.1 tahun 2017tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten RejangLebong masa jabatan 20142019 An.Bambang Irawan,tanggal 5 Desember10Formul02/Proksi01/KIM4.

• OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:1.Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram BagianKeputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSeram Bagian Barat;ll.

  Bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUUX1/2013 tanggal 31 juli 2013 tersebut diatas, maka pemberhentian antar waktupara Penggugat oleh Tergugat sesuai keputusannya:a.Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Seram Bagian BaratKeputusan Nomor: 209 tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar WaktuDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

  Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan;2.

  Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat danKeputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SeramBagian Barat, in casu objek sengketa adalah Keputusan PejabatTata Usaha Negara yang telah sesuai ketentuan peraturanperundangundangan khususnya Peraturan Pemerintah

  Agustus 2013tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SeramBagian barat).

• MARLINA, S.E., M.Si. dan surat KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1544/VII/Tahun 2013 tertanggal 30 Juli2013 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian antar waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang Sisa MasaJabatanTahun 20092014 atas nam RASMIATI adalah sudah sesuai prosedur, dimanaSK tersebut terbit atas dasar Surat Bupati Enrekang No. 47/130/V/2013/Adm.Pem tanggal 10 Mei 2013 Perihal Usul Peresmian PemberhentianAnggota DPRD Ka.

  Sulawesi Selatan Nomor: 1219/V/tahun 2013tertanggal 30 Mei 2013 tentang peresmian pemberhentian antar waktu angotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang masa jabatan tahun20092014 atas nama Saudari Hj.

  diberi tandaT13;4 Foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1219/V/Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas namaHj.

  10 Mei 2013 Perihal Usul Peresmian PemberhentianAnggota DPRD Kabupaten Enrekang masa jabatan tahun 20092014ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, yang diberi tanda4 Foto copy surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenEnrekang Nomor: 67/DPRD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihalPenyampaian, yang diberi tanda5 Foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1219/V/Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang

  Intv6, yang perinciannya sebagai berikiut;1 Foto copy keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1219/V/Tahun 2013 tertanggal 30 Mei 2013 tentang peresmian pemberhentianantar waktu Anggota DPRD daerah Kabupaten Enrekang masa jabatantahun 20092014 atas nama Sdri. Hj. Marlina SE.

• ., tanggal 29 November 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/KPTS/II/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Sdr.

  ,tanggal 12 Februari 2014, yang amar selengkapnya berbunyi:MENGADILIMengabulkan gugatan Pengugat untuk Seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh TergugatBerupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :660/KPTS/II/2013Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan PeresmianPengangkatan Sdr.

  Djoni Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KotaLubuk Linggau masa Jabatan 20092014, tanggal 6 September 2013;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Berupa Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor :660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. AndryTanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

  Djoni; Bahwa pengantian antar waktu terhadap Penggugat/Terbanding telah dilakukan sesuai tahapan dan proseduryang berlaku, baik secara internal partai, pada SekretariatDPRD Kota Lubuk Linggau, Walikota Lubuk Linggau sampaiakhirnya peresmian penggantian Anggota DPRD antarwaktu diterbitkan keputusannya oleh Tergugat/Pembanding; n nnn nner Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No. 36/G/2013/PTUNPLG, tanggal 12 Februari2013 telah salah dan keliru dalam memberikanpertimbangan dan salah

  belah pihak yang bersengketa, maka dalam musyawarahMajelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dengan pertimbangan danpendapat seperti yang akan diuraikan sebagai berikut ini; oases Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangannya, dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/G/2013/PTUNPLG, tanggal 12 Februari2014, khususnya dalam pokok sengketanya, yaitu bahwa tindakanTergugat/Pembanding dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor: 660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian

  AndryTanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

• Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-730-2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 ;

  b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, SIPtanggal 20 September 2021 ;

  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

  a.

  Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-730-2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 ;

  b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, SIPtanggal 20 September 2021 ;

  4.

  Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 730 2021tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal20 September 2021 (Objek TUN Satu);b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 731 2021tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP tanggal20 September 2021 (Objek TUN Dua);B.

  Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 730 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas namaHerman Syofyan tanggal 20 September 2021;b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 731 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama BenyYusrial, S.IP tanggal 20 September 2021;Keduanya sampai adanya putusan pengadilan berkekuatanhukum tetap;B. DALAM POKOK SENGKETA.1.

  Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 730 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas namaHerman Syofyan tanggal 20 September 2021;Halaman 13 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDGb. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 731 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama BenyYusrial, S.IP tanggal 20 September 2021;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :a.

  Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 730 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas namaHerman Syofyan tanggal 20 September 2021;b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 731 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama BenyYusrial, S.IP tanggal 20 September 2021;4.

  Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi telah menyurati GubernurSumatera Barat melalui Walikota Bukittinggi dengan Surat Nomor170/184/DPRDBKT/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihalUsulan Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi,dan Surat Nomor 170/185/DPRDBKT/VIII/2021 tanggal 23 Agustus2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD KotaBukittinggi untuk diproses lebih lanjut Sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.

• Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 51/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Anami Akbar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.

  Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 52/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ir. Ansori sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.

  Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten2 Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 51/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten3 Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 52/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah

  PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatene Nomor: 51/KEP.GUB/SETDA. PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatene Nomor : 52/KEP.GUB/SETDA. PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu.

  Bukti P17: Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 51/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo atas nama Anami Akbar, tertanggal15 Januari 2014 (fotokopi darifotokopi); 18. Bukti P 18: Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 52/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Tebo atas nama Ir.

  Anami Akbar (fotokopi stempelbasah);Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 52/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Halaman 43 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN.JBI4432.33.34.35. Bukti T 32:Bukti T 33:Bukti T 34:Bukti T 35: Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kab. Tebo, an.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa :1Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 50/KEP.GUB/SETDA.PEM4.2/I/2014tanggal 15 Januari 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTebo, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr.

• Dalam Permohonan Penundaan;1.Mengabulkan Permohonan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaanobyek sengketa Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas namaLamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama TinnerWaet Bet Tumanggor Masa Jabatan 20142019 tertanggal 31 Juli2018 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap (inkracht

  van gewijsde);Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negarayang menangguhkan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas namaLamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama TinnerWaet Bet Tumanggor Masa Jabatan 20142019 tertanggal 31 Juli2018;Il.

  Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Gubernur RiauNomor Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalisatas nama Lamhot Nainggolan dan Peresmian PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalisatas nama Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 20142019tertanggal 31 Juli 2018;Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Kembali KeputusanGubernur Riau

  Menyatakan sah surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupakeputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.517/VII/2018 Tentang peresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBengkalis atas nama Lamhot Nainggolan dan Peresmian PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerak Kabupaten Bengkalis atasnama Tinner Waet Bet Tumanggor masa jabatan 20142019 tertanggal31 Juli 2018;3.

• Pemberhentian Sdr.Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

  Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten BanyuasinMasa Jabatan Tahun 20142019, tertanggal 31 Oktober 2016,hingga/sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 668/KPTS/II/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. DarulQutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

  Sahiridi sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 20142019, tertanggal31 Oktober 2016;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 668/KPTS/II/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sadr.Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

  Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 668/KPTS/II/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, S.E.,dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi Sebagai Anggota DPRDKabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 31Oktober 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 668/KPTS/II/2016 tentang Peresmian PemberhentianSdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

  Bahwa dasar hukum terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 668/KPTS/II/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. DarulQutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

• gugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:OBJEK GUGATAN :Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 170/121 Tahun 2013 Tentang Peresmian

  Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati,tertanggal 27 Juli 2009;2 Bahwa masa jabatan Para Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pati terhitung sejak dilantik pada tanggal 27 Agustus 2009sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014, hal ini sesuai dengan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor 170/44/2009 Tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Patitepatnya pada diktum Memutuskan,

  DALAM PENUNDAAN :1 Mengabulkan permohonan Para Penggugat;2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2013 Tentang PeresmianPemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tertanggal 9 Desember 2013,sampai adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;Tl.

  gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Gugatan Penggugat Tidak Beralasan Menurut Hukum :1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;Z Bahwa Keputusan a guo merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 383ayat (1) huruf b UndangUndang

  pemberhentian Para Penggugat/Para Terbanding/Para TermohonKasasi yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD KabupatenPati menjadi tertunda, sehingga tertunda pula peresmian pengganti antarwaktunya ;7 Bahwa dengan tertundanya peresmian pemberhentian dan peresmianpenggantian antar waktu Para Penggugat/Para Terbanding/Para TermohonKasasi, maka hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalamHalaman 17 dari 20 halaman.

• Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 tahun2018 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian PengangkatanWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Sisa MasaKeanggotaan Tahun 20142019 tertanggal 25 Mei 2018 Atas Nama Sari.Ir.Hj. Diah Sunarsasi ; 3.

  Memerintahkan Tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah untukmencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 tahun 2018,tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan WakilKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Sisa MasaKeanggotaan Tahun 20142019 tertanggal 25 Mei 2018 Atas Nama Sari.Ir.Hj. Diah Sunarsasi ; 4.

  Putusan Nomor : 1/B/2019/PT.TUN SBY.Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/44 tahun 2018, tentang PeresmianPemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Sisa Masa Keanggotaan Tahun2014 2019 tertanggal 25 Mei 2018 Atas Nama Sdri. Ir. Hj.

  dari obyek sengketa dimaksud adalah peresmianpenggantian antar waktu yang melalui proses politik sebelumnya danapapun hasilnya Gubernur tidak berwenang untuk menilai kebenaransubstansi yang dihasilkan dari hasil rapat partai politik tersebut ; Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas sudah jelas suratkeputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak ada unsurmemutuskan ( besickking ) yang timbul dari suatu kKewenangan yangdimiliki oleh Tergugat, karena dalam frasa diktumnya berbunyi : Peresmian

  Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Wakil KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Sisa Masa KeanggotaanTahun 2014 2019 tertanggal 25 Mei 2018 Atas Nama Sdri.

• strong>

  DALAM PENUNDAAN -------------------------------------------------------------------------------

  • Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 04 Oktober 2017, Tentang perintah kepada Tergugat dan semua Pihak yang terkait untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari surat keputusan obyek sengketa, yaitu: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian

  Kadir, tetap berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan

   Kadir;----------------------

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi.

   Bahwa oleh karena aturan tidak memberikan batas waktu kepada TERGUGAT untuk menetapkan Keputusan Nomor171.3/144/8/2017 tentang peresmian pemberhentian PENGGUGAT sebagai pimpinan DPRD; 4.

   Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT Nomor 171.3/144/8/2017 tentang peresmian pemberhentian Pimpinan DewanHalaman 21 dari 62 Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPRPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama Saudara Drs.Adjid Hi.Kadir;3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor 171.3/144/8/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Atas Nama Saudara Drs.AdjidHi.Kadir;4.

   ADJID HI KADIR secara resmi dan kemudian TERCUCAT atauGUBERNUR PAPUA BARAT mengeluarkan SURAT KEPUTUSANNomor: 1711145/8/2017 tentang PERESMIAN PENGANGKATANPENGGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN DPRD KABUPATENKAIMANA AN. DOMINCCUS RUWE, tertangga!

   Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN Nomor171.2/145/8/2017 tentang PERESMIAN PENGANGRATANPENGGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN DPRD KABUPATENKAIMANA AN.

   Kaimana Masa jabatan 20142019 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Kaimana juga menyebutkan Surat DPRD KabupatenKaimana Nomor 171.2/S1/DPRD/2017 tertanggal 12 Juni 2017 PerihalPengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRDKab. Kaimana Masa jabatan 20142019 (vide bukti surat P13);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahuibahwa Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PimpinanDPRD Kab.

• ., tertanggal 1 Nopember 2012.Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjardari FraksiPartai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan 20092014 Pada tanggal 7Nopember 2012 diberitahu dan menerima SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 Nopember 2012.Dari Kasubag

  Bahwa untuk menghindari halhal yang dapat merugikan Penggugat secaraberkelanjutan yang disebabkan terbitnya surat KEPUTUSAN TERGUGAT, makaPenggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untukmenunda Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar, sebagaimanaSURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN,

  Menyatakan sah dan benar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014;3. Menolak perintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 2009 2014;4.

  2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun20092014 atas nama Muaddin, SH.

  Bukti16T.6T.7T.8T.9T.10:T.1l :T.12:T.13:T.14:1 November 2012 Tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu.

• ., setelah melalui proses PemeriksaanPersiapan Surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh MajelisHakim pada tanggal 10 Februari 2014, dengan mengemukakan alasan@lASAN SODA al DCP K LL aOBJEK GUGATAN ; =~ === == === 2 2 22222 22 22 22 22 22 = ===Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 170/121 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tertanggal 9

  Bahwa masa jabatan Para Penggugat sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati terhitung sejak dilantik padaHalaman 4 dari57 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.SMG.tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014, halini) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor170/44/2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tepatnyapada diktum Memutuskan, Menetapkan bagian pertama yang bunyinyaCGemikian: +22 2 wn

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2013Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pati tertanggal 9 Desember 2013, sampaiadanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanFUKUI 161A D~~~ nnn rennin ren mmrHalaman 11 dari57 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.SMG.DALAM POKOK PERKARA ;2nnoennne ene eoee connec neces 1.2.Mengabulkan gugatan Para

  Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pati tertanggal 9 Desember 2013;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Pengganti

  DALAM POKOK SENGKE TA jnnnnnnn nnn nnn cen cen concen cence ceeceeneeneeness1.Mengabulkan gugatan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupaKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2013tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pati, tanggal 9 Desember 201 35Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang berupa Keputusan Gubernur

• Sementara pada Petitum angka 3gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim MewajibkanTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 161.181244 Tahun 2014 tanggal 24 Maret2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 161.181245 Tahun 2014 tanggal 24Maret 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  Uraian yangberisi tanggapan penolakan terhadap dalildalil Penggugat akan diuraikansecara rinci pada bagianbagian dibawah ini 3 Bahwa memang benar Tergugat (Menteri Dalam Negeri) mengeluarkanKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.181244 Tahun 2014 Tanggal24 Maret 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan MenteriDalam negeri Nomor 161.181245 Tahun 2014 Tanggal 24 Maret 2014tentang Peresmian Pengankatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan

  Suratkeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 161.181244Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang : Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi lampung, yangmemberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. H. Abdul Haris atau Penggugat,dan 2.

  (foto kopi sesuaidengan aslinya ) ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.181244 Tahun2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung(foto kopi ) ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.181245 Tahun2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Peresmian PengangkatanPenggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Lampung.

  Hi.Abdul Haris (Bukti Surat Pl1=T10); 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.181245,Tahun 2014, tanggal 24 Maret 2014, Tentang Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ProvinsiLampung, atas nama: Arif Suhaimi, S.HI.