yangdibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat.Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/P/FP/2020/PTUN.PL(2) Perisinan

dibantu oleh WakilPresiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/P/FP/2020/PTUN.PLMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral DanBatubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yangdibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

yangdibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat.Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 36/P/FP/2020/PTUN PL(2) Perisinan

Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yangdibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkanPerizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu olehWakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantuoleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbuny/i:(1)Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2)Perisinan

Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiayang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yangdibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),dan Ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbuny/i:Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor: 13/P/FP/2020/PTUN.PL(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.PLMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),dan Ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbuny/i:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantuoleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2012, tumpang tindih (overlapping) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6UndangUndang Kehutanan sehingga berimplikasi kepadapelaksanaannya;Bertentangan dengan asas pengayoman sebagaimanadiatur dalam Pasal 6 huruf (a) UndangUndang Nomor 12Tahun 2011, karena ketentuan tersebut seharusnyamemberikan perlindungan/pengayoman dan menciptakanketentraman bagi para pengusaha di bidang kehutanan,namun justru. sebaliknya menimbulkan ketidakpastianhukum tentang penyelesaian perisinan

Syaratareal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),dapat diberikan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan atauKHDTK, setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yangbersangkutan atau pengelola KHDTK; Pasal 5 ayat (1) syarat pemohonIPHHK, IPHHBKAlam, IPHHBK tanaman atau IPHHBKlindung, adalah:a. perorangan; dan b. koperasi; untuk syarat permohonan, disebutkanbahwa Pasal 6 proses perisinan yang berkaitan dengan: a.rekomendasidari kepala desa setempat atau pejabat

subjek hukum berkaitan dengan sudahberalinnya kewenangan dari kabupaten ke provinsi, perusahaan sebagaipemegang IUP yang sudah memiliki IUP secara legal berdasarkan SKBupati kemudian ingin merubah dan ingin merrevisi SK Bupati terhadapsusunan direksinya berdasarkan akta jadi kami merasa tidak jadimasalah; (000000000 0000000000 0000 0000000000000 000000000000 0UO000OCC0UOCCOUCOOCOOOOUOCUCOOOooo0oBahwa salah satu tugas pokok terkait dengan adanya peralinan hukummaka saat peralihan serah terima dokumen perisinan

Jumaniar selama 2 (dua) hari tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017 Rp. 867.500

kendaraan Dinas/ operasional Rp. 326.000

pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 1.059.500

Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ an H.Amri pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp1.341.000

Jumaniar selama 2 (dua) hari tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017 Rp. 867.500

kendaraan Dinas/ operasional Rp. 326.000

pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 1.059.500

Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ an H.Amri pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp1.341.000

Setiap pengeluaran adapencatatanya di PT.MSU Baik transfer atau cash;Bahwa saksi mendapatkan laporan dari PT.MSU saksi tidak ingat siapa yangmelaporkan tapi disampaian bahwa mereka sudah dikeluarkan biaya 1,4 trilyunrincian secara garis besarnya untuk iklan dan promsi dan billboard;Kalau untuk perisinan saksi tidak tahu apakah dicatat atau tidak;Bahwa yang paling sering digunakan 8890 untuk pengeluaran.

dan untuk nomor dan tanggalnya Saksi lupa.Sebagai Petugas benih, Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah : Melakukan pemeriksaan terhadap proses produksiMelakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpananserta cara pengemasan benih bina; Mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu; Memeriksa dokumen dan catatan produsen termasuk dan pengedarbenih bina Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratanpendaftaran Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratanpendaftaran, pengadaan,perisinan

MSU Baik transfer atau cash;Bahwa saksi mendapatkan laporan dari PT.MSU saksi tidak ingat siapa yangmelaporkan tapi disampaian bahwa mereka sudah dikeluarkan biaya 1,4 trilyunrincian secara garis besarnya untuk iklan dan promsi dan billboard;Kalau untuk perisinan saksi tidak tahu apakah dicatat atau tidak;Bahwa yang paling sering digunakan 8890 untuk pengeluaran.