FAIZAL NASUTION dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perizianan Terpadu Satu pintuProvinsi Sumatera Utara, dimana Ahli bekerja di Kantor DinasPenanaman Modal dan Peayanan Perizianan Terpadu Satu pintu ProvinsiSumatera Utara sejak tahun 2010 jabatan Ahli saat ini sebagai KepalaSeksi Pelayanan Perizianan Sumber Daya Mineral;Pelayanan Tugas Ahli seharihari adalah Melaksanakan tugaspelayanan

perizianan dibidang Sumber Daya Mineral khususnyapermohonana izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha PemanfaatanAir Bawah Tanah dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Damn Melaksanakantugas yang diberikan atasan langsung, dalam hal ini atasan langsungadalah Kepala Bidang Pelayanan Perizianan Sumber Daya Alam sertaPembinaan terhadap Staf dalam hal disiplin dan penyimpanan arsinpermohonaan pelayanan perizianan; Pelayanan Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mengetahuibahwa di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan KabupatenSerdang Bedagai ada kegiatan pertambangan;Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN SrhPelayanan Wilayah kerja pemberian

periziana terkait pemberian izinusaha dibidang pertambangan yang dilakukan oleh Kantor DinasPenamaman Modal dan Pelayanan Perizianan Terpadu Satu PintuProvinsi Sumatera Utara adalah seluruh Wilayah Provinsi SumateraUtara, dimana sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah tertanggal 20 Oktober 2014 kewenanagan pemberian perizianandibidang pertambangan yang sebelumnya diberikan kepada PemerintahDarah Kab/Kota kemudian kewenanagan pemberian izinya dilimpahkanke Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini adalah Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Perizianan Terpadu Satu Pintu Provinsi SumateraUtara sesuai dengan pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi urusanpemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dngan pasal 9 Ayat (3)yang menajdi kKewenangan daerah terdiri atau urusan pemerintahan wajibdan uusan pemerintahan pilihan, jadi didlaam aturan tersebut nanti adadidalam lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren AnatarPemerintah Pusat dan Daerah Prov.

atau IzinPertambangan Rakyat dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus,perseorangan atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkanpermohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentangPelakasanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,Permen ESDM Nomor : 11 Tahun 2018 tentang tatacara pemberianwilayah, perizianan

Pertambangan Khusus, perseorangan atau badan usahadapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan = setelahmendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), WilayahPertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentangPelakasanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,Permen ESDM Nomor : 11 Tahun 2018 tentang tatacara pemberianHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Ptswilayah, perizianan

,MHyang dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknyasebagai berikut:Saksi ahli 1 : Saur PJ Panjaitan.Bahwa saksi bekerja pada Direktorat Perizinan dan KenelayananKementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan jabatan sebagai KepalaSeksi Perizianan Usaha PerikananBahwa berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia tanggal 14 April 2014 yang pada Pasal 2 ayat (1) WPPNRI dibagi dalam 11 Wilayah

Bahwa untuk melakukan masingmasing usaha pertambangantersebut suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan,haruSs mempunyai perizinan, sedangkan perizinan tersebutdikeluarkan (diterbitkan) oleh Pemerintah Pusat atau PemerintahProvinsi setempat sesuai dengan kewenangannya Perizianan yangharus. dimiliki oleh suatu badan usaha (perusahaan) ataupunperseorangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangantersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk lzin UsahaPertambangan yang selanjutnya

Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD KabupatenSimalungun
2.Bupati Kepala Daerah Kab Simalungun
3.kepala kantor badan pertanhan Nasional Kab,Simalungun
4.kepala dinas perizianan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kab Simalungun
5.camat Girsang Sipangan Bolon
6.Lurah Kelurahan Parapat
7.Komando Rayon Militer Parapat
8.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
9.Masrida Napitupulu
10

Dan Perizinan yangharus dimiliki oleh perseorangan dalam melakukan usaha pengolahandan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian timahyakitu IUP operasi Produksi.Bahwa untuk melakukan masingmasing usaha pertambangantersebut suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan,harus mempunyai perizinan, sedangkan perizinan tersebutdikeluarkan (diterbitkan) oleh Pemerintah Pusat atau PemerintahProvinsi setempat sesuai dengan kewenangannya Perizianan yangharus. dimiliki oleh suatu badan

Winarto;Bahwa mekanisme bilamana setiap orang, dalam hal ini orangperseorangan atau korporasi, ingin melakukan permohonan perizinanberusaha pada sektor perikanan pelaku jusaha perikanan terlebih oahulumendaftarkan melalui aplikasi OSS untuk mendapatkan Nomor IndukBerusaha selanjutnya NIB tersebut dilampirkan sebagai salah satu syaratHalaman 16 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tiguntuk penerbitan Perizianan Berusaha di bidang pemasaran ikan olehPTSP Prov.

Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD KabupatenSimalungun
2.Bupati Kepala Daerah Kab Simalungun
3.kepala kantor badan pertanhan Nasional Kab,Simalungun
4.kepala dinas perizianan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kab Simalungun
5.camat Girsang Sipangan Bolon
6.Lurah Kelurahan Parapat
7.Komando Rayon Militer Parapat
8.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
9.Masrida Napitupulu
10

Fotokopi Surat izin Usaha yang dikeluarkan oleh BadanPenanaman Modal dan Pelayanan, Perizianan Terpadu(BPMP2T ) nomor 0019/BPMP2T/UK/II/2015 tanggal 29 januari2013 an. Idayati, dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda bermeterei cukup (P8) ;12.

Fotokopi Surat ian Usaha yang dikeluarkan oleh Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizianan Terpadu (BPMP2T ) nomor0227/BPMP2T/UK/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 anIdayati, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudahcocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda bermeitereicukup (P13) ;17.

Terhadap posita angka 11, perlu ditanggapi sebagai berikut : ..............ceeeea. bahwa pengajuan permohonan perpanjangan IUP eksplorasi olehPenggugat sudah barang tentu tidak dapat diterima karena sudah adaPencabutan IUP Penggugat, tanggal 14 Maret, Tahun 2018;b. apabila terdapat alasan pertimbangan kajian teknis terkait PencabutanIUP Penggugat karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur PapuaNomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Di BidangPerizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizianan

Batu Bara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubaradan gambut.Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh satubadan usaha (perusahaan) maupun perseorangan.Bahwa untuk melakukan masingmasing usaha pertambangan tersebutsuatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan, haruSs mempunyalperizinan, sedangkan perizinan tersebut dikeluarkan (diterbitkan) olehPemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi setempat sesuai dengankewenangannya.Bahwa Perizianan yang harus dimiliki oleh

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 13 1/Pid.Sus/2015/PN.PrgHasil hutan kayu yang berasal dari IUPHHK dan IPK diangkut wajibdilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupaSKSKB serta FAKB jika kayu tersebut masih berbentuk kayu bulat/log danuntuk pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohontumbuh secaraalami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutanmenjadi APL (areal penggunaan lain) dan telah dibebani hak, seperti HGU,Hak Pakai dan bentuk perizianan

yangmenyatakan ketentuan pemidanaan berdasarkanUndangUndang Perdagangan diberlakukan kepadapelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatanperdagangan, sedangkan apabila pemilik barangtersebut adalah pelaku usaha yang menmilikiperizinan, apakah Terdakwa dan Saksi4 dan Saksi5 memerlukan izin karena padanya kedapatanbarang tersebut, mengenai hal ini Majelisberpendapat bahwa ketentuan Pasal 24 UndangUndang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdaganganmenyebutkan bahwa setiap pelaku perdaganganharus memiliki izin, dimana perizianan

yang marketable sehingga dapatdiduga Tergugat timbul niat jahatnya untuk tidak melanjutkan perjanjiandengan Penggugat dengan cara menghambat dalam pengurusanperizinannya;Bahwa melihat gelagat serta itikad tidak baik dari Tergugat tersebut makaPembagian profit sharing sebesar 30 % dari keuntungan bersih hak daripada Tergugat untuk sementara sejak bulan Oktober 2019 Penggugattangguhkan pemberiannya dengan maksud agar Tergugat segeramemberikan kelengkapan dokumen kepemilikan tanahnya gunapengurusan perizianan

Objek sengketa bukan tentang izin lokasi yang pernah diterbitkan olehBupati Paser atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizianan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Paser diatas tanah objek sengketa.