ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA (Outdoor Advertising Association of Indonesia - OAAI) VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;

PUTUSANNomor 19 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Saranadan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA(OUTDOOR

ADVERTISING ASSOCIATION OF INDONESIA),tempat kedudukan di Jalan Bendungan Hilir Raya Blok G II Nomor10B, Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini diwakili olehNYOMANANDA selaku Ketua Asosiasi Periklanan Luar RuangIndonesia (Outdoor Advertising Association of Indonesia);Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

Badan hukum misalnya: suatu wakaf, suatustichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk PerseroanTerbatas atau NV dan lain sebagainya;Bahwa Pemohon selaku Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia(OAAI) didirikan dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkandalam Pasal 2 Akta Pendirian OAAI, sebagai berikut:Asosiasi mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, dan tidakmempunyai tujuan komersil.

luar ruang,khususnya di Provinsi DKI Jakarta sangat sulit berkembang;Bahwa dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun2013 yang menyebabkan tingginya harga Nilai Sewa Reklame (iklanluar ruang), maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagimenciptakan peluang berkembangnya industri periklanan luar ruangini, tetapi sebaliknya mematikan industri periklanan luar ruang ini,sebab tidak lagi ada pengguna media iklan luar ruang ini yang akanmenggunakan media reklame karena biaya tidak rasional

Jakarta Nomor128 Tahun 2013 menimbulkan kerugian bagi Pemohon, dan bagikelangsungan hidup periklanan luar ruang di Provinsi DKI Jakarta;Bahwa untuk pemanfaatan barang milik daerah di Provinsi DKI Jakarta,termasuk pemanfaatan bidang tanah sebagai titik lokasipenyelenggaraan reklame dalam bentuk sewa, telah diatur dalamPeraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentangPemanfaatan Barang Milik Daerah.

Jasa Periklanan dengan PT. Merah Pariwaraseta Indonesiasebesar Rp8.495.706.846,00;1.

Perusahaan Pembuatan bagian materi Objek PPh 15% x 40% xKlien : Pasal 23 atas Periklanan iklan oleh perusahaan imbalan brutojasa teknik3.

Penghasilan yang diterma oleh PerusahaanPeriklanan; Seluruh penghasilan dari kegiatanpembuatan materi iklan yang dikeyakan olehPerusahaan Periklanan merupakanpenghasilan Perusahaan Periklanan yangbersangkutan; Sedangkan penghasilan dari kegiatanpembuatan materi iklan yang dikeyakan olehpihak ketiga adalah berupa imbalan yangdiperoleh, yaitu seluruh pembayaran yangditenma dan klien dikurangi denganpembayaran Perusahaan Periklanan kepadapihak ketiga;7.2.

SE10/PJ.3/1998,selurun kegiatan pembuatan materi iklan yangdikerjakan oleh perusahaan periklanan merupakanpenghasilan perusahaan periklanan yangbersangkutan.

Jasa Periklanan dengan PT.

usahanya seharihari adalah menyiarkan bermacam programprogrampenyiaran yang salah satunya menyiarkan tanyangan iklan sebagai pemasukanpendapatan perusahaan ;Bahwa Penggugat dalam menerima dan menayangkan iklan dari pemasang iklanbaik produk barang maupun jasa, menggunakan cara yaitu Ssuatu pemasangiklan langsung memesan jam tayang iklan dan membayar biaya penayanganiklan tersebut kepada Penggugat atau dengan cara Penggugat menerima danmenayangkan iklan dari pemasang iklan melalui agen (agency) periklanan

dalambentuk kerjasama yang dituangkan dalam media order atau surat pemesananpenayangan iklan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh agen periklanan danstaf Account O/ffcer/Marketing dari Penggugat yang ditunjuk setelah diterima dandisetujui oleh Penggugat, disinilah peristiwa perikatan antara Penggugat danagen periklanan terjadi ;Bahwa dalam hal Penggugat menerima pemasangan dan penayangan iklan dariagen periklanan, Penggugat menjalin kerjasama dengan agen periklananHal. 2 Putusan No.354/Pdt.G

/2019/PN.Sbysebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas dengan mekanismepembayaran yaitu pemasang iklan membayar biaya pasang iklan kepada agenperiklanan, kemudian agen periklanan membayar kepada Penggugat biaya iklanuntuk ditayangkan oleh Penggugat, selisin harga antara pemasang iklan danharga dari Penggugat kepada agen periklanan tersebut itulah keuntungan agenperiklanan ;Bahwa dalam hal Penggugat menerima dan menayangkan iklan, Penggugatbekerjasama dengan beberapa agen periklanan, salah satunya

2017 sampai dengan bulan April 2018, Tergugat telahHal. 8 Putusan No.354/Pdt.G/2019/PN.Sbysetor uang sebedar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat .Dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat apabila Tergugat telahmemberikan penghasilan pada Penggugat uang sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah) untuk biaya bisnis periklanan, Tergugat mendapatkan uangjasa dari Penggugat sebesar 5% dan atau uang sebesar Rp. 50.000.000 , (limapuluh juta rupiah).

dan bersedia membayar kepada Penggugat secaramenyicil, Tergugat melakukan gugatan terhadap Penggugat dalam perkaraNomor: 952/Pdt.G/2018/PN.Sby. dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetapberupa Gugatan tidak dapat diterima ;Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, antara Tergugat dengan Penggugatsamasama wanprestasi dalam kerja sama bisnis periklanan dan tidak benar dalilPenggugat yang mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak

PPNJasa aktuaris. 6 Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE10/PJ.3/1998 tanggal15 Juni 1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan,menyatakan :angka 1.1.3.

:"Dalam hal pembuatan materi iklan dilakukan oleh pihak ketiga, PerusahaanPeriklanan melakukan supervisi atas pelaksanaan pembuatan materi iklan tersebut.Untuk membedakan pembuatan materi iklan dikerjakan oleh Perusahaan Periklananatau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perjanjian untuk pembuatan materi iklankepada pihak ketiga dibuat bersama antara Perusahaan Periklanan dan Pemesaniklan (klien) dengan pihak ketiga.

Biaya pembuatanmateri iklan, separasi warna, yang dilakukan oleh pihak ketiga dibayarkan terlebihdahulu oleh perusahaan periklanan.

Kemudian perusahaan periklanan menagihkepada klien berupa pengganti biaya untuk pembuatan materi iklan kepada pihakketiga ditambah imbalan atas jasa supervisinya.7 Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE04/PJ.31/2002 tentangPerlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan di Bidang Periklanan,menyatakan :angka 2 :"Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP170/PJ/2002 tanggal 28Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam

yangmerupakan kegiatan utamanya yang sudah membayar PPh Badan;c Pada saat proses keberatan, Penelaah Keberatan meneliti perjanjian denganpihak penyedia jasa periklanan tersebut dan berkesimpulan untuk tetapmempertahankan koreksi Pemeriksa;d Berdasarkan uji bukti dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terhadapkoreksi atas jumlah biaya advertensi sebesar Rp13.647.107.430,00 yangterdiri dari pemasangan iklan oleh PT.

Dengandemikian, secara hukum terdapat hubungan perikatan antaraPenggugat dan Tergugat, yaitu dalam bentuk PerjanjianKerjasama di Bidang Jasa Agensi Periklanan KomunikasiPemasaran:B.

Jasa Agency Kreatif Periklanan KomunikasiPemasaran Antara BNI dengan PT.

Colmanhandoko dapat menampung danmemahami permasalahan pelaksanaan kerjasama jasa agencykreatif periklanan yang disampaikan oleh BNI (Tergugat), dan akanmelakukan cross check internal:Halaman33 dari 78 halaman Putusan nomor 285/PDT/2017/PT.DKI3.

Colmanhandoko dapat menampung danmemahami permasalahan pelaksanaan kerjasama jasa agencykreatif periklanan yang disampaikan oleh BNI (Penggugat d.r), danakan melakukan cross check internal;3.

periklanan yang disampaikan oleh Penggugat d.r.

Dengan demikiansecara sah dan berdasarkan hukum Tergugat secara nyatanyata telahberada dalam keadaan cidera janji (Wanprestasi) karena tidak mematuhiketentuan yang tersebut pada perjanjian periklanan (Advertising Contract,Nomor : 00176) tertanggal 28 Mei 1996 (Bukti P4) ;.

No. 1227 K/Pdt/2007DALAM EKSEPSI1.Tentang Eksepsi Absolut : 1.1.1.2.Bahwa sebagaimana telah jelas didalilkan oleh Penggugat dalamtanggapan atas Eksepsi kewenangan mengadili Absolut tertanggal26 Januari 1999 point 3.2 alinea kedua yang diulanginya lagi dalampoint 3.3 mengutip terjemahan perjanjian periklanan point 5.2 (BuktiP1) sebagai berikut :Images Word Ltd.

Bahwa Pemohon Kasasi telah mohon Akta, atas pengakuan Termohonkasasi tersebut dan merupakan hukum tetap bahwa Termohon Kasasitidak berhak lagi dan telah melepaskan haknya untuk mengajukanpemeriksaan terhadap materi Kontrak Periklanan di jurisdiksi ArbitraseHal. 14 dari 20 hal. Put.

Bahwa mereka mempresentasikan usaha Jasa periklanan denganmengatakan jika perusahaan Pemohon Kasasi dimuat dalam iklan di TheObserver Sunday Magazine akan dikenal oleh para Investor dan karenaPemohon Kasasi akan menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta (RigthIssue) pada bulan November 1996 maka Pemohon Kasasitertarikdengan harapan akan banyak Investor akan membeli saham PemohonKasasi pada saat Rigth Issue tersebut, sehingga menandatanganiKontrak Periklanan tanggal 28 Mei 1996 sebesar US$ 57,700 (bukti

Asing, apabila hendak mencari penghasilan diIndonesia, dari Jasa Industri Periklanan harus mempunyai Kantorperwakilan (Representative Media) di Indonesia dalam bentuk BadanHukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas atau kerja sama (JointOperation) dengan perusahaan Jasa Industri Periklanan Indonesia.Selain itu tidak diperkenankan dan disebut liar / illegal ; Harus ada NPWP, SIUP, jin Tenaga Kerja Asing dari DepartemenTenaga Kerja dan Imigrasi, Surat keterangan Domisili Kantor, jinBKPM dan dari Menteri

Kam And Kam adalah periklanan dan yang masih berlakuadalah SIUP serta NIB;Bahwa saksi mengurus perijinan PT.

Kam And Kam adalahSIUP, Ijin periklanan, DP, SK Menteri ;Bahwa semua yang dilakukan saksi sebagai progamer di PT. Kam And Kamatas perintah Kamal Tarachand Mirachandani als Sanjay;Bahwa menurut saksi binis periklanan yang mirip dengan memiles antara lainfacebook, bukalapak, OLX, dll.Hal 71 Putusan No.870/Pid.Sus/2020/PN.

Sby.dengan judul Periklanan diuraikan sebagai berikut :Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengankemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat,kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media.Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di suratkabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya;penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman,panelpanel, jenis poster dan

2017 dengan Nomor 73100 dengan judul Periklanan termasukdalam Jenis Perdagangan Jasa sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat Pasal 20sampai dengan Pasal 21 UU No.7 Tahun 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemui Majelis HakimHal 118 Putusan No.870/Pid.Sus/2020/PN.

Sby.Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesiatanggal 21 Februari 2017 maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 7310,diuraikan sebagai berikut :7310 PERIKLANANSubgolongan ini mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik dengankemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat,kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media.Subgolongan ini mencakup : Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti penciptaan dan

Kam and Kam yang aktivitasnyaperdagangan Jasa periklanan tidak dapat diterapkan Pasal 105 junctoPasal 9 UndangUndang Nomor /7/ Tahun 2014 tentangPerdagangan;Bahwa kegiatan Terdakwa dalam usaha periklanan yang dilakukanoleh PT. Kam and Kam telah mendapat izin berupa Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005.

Di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan tersebutKode Usaha Periklanan menurut Klasifikasi Buku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310, yang termasuk kategoriservice/jasa. Demikian pula setelah dikeluarkan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik menentukan hanyaperizinan yang diterbitkan oleh Online Single Submision (OSS) yangdiakui sah, dan PT.

Kam and Kam memiliki izin untuk melakukanperdagangan dalam bentuk jasa periklanan, dan dalamsosialisasi/seminar telah menjelaskan kepada peserta/customersbahwa tidak ada paksaan kepada para member Memiles untukmelakukan Top Up atau penyertaan dana atas promo slot iklan yangHal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 436 K/Pid. Sus/2021ditawarkan PT. Kam and Kam (Terdakwa) dalam aplikasi Memilestersebut;3.

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan khususdalam jasa penempatan iklan (Media Specialist Agency) pada berbagai macammedia antara lain media televisi, radio dan Media cetak; sedangkan TergugatIadalah perusahaan yang bergerak dibidang periklanan juga, khusus dalam bidangpembuatan materi iklan (Creative Agency) dan Tergugat II adalah DirekturUtama dari Tergugat I.2.

Mohon agar dengan demikian Majelis Hakim yang Termulia menolak gugatan Penggugat, sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat I untuk seluruhnya. 6 Bahwakalaupundikaitkan dengan kebiasaanyangberlaku umumdalam industri periklanan, media schedule tetap bukanlah perikatan. a Sepanjang pengetahuan Tergugat I dan praktek yangdilaksanakannya dalam dunia periklanan media schedule selaluadalah tambahan terhadap suatu perikatan induk (perjanjianaccesoir).b Kalaupun Penggugat berkeras menyatakan bahwa demikianlah

yangberlaku umum dalam dunia periklanan, tetap dalil Penggugat harusditolak dan tidak dapat diterima.

Bahwa kalaupun dikaitkan dengan kebiasaan yang berlaku umumdalam industri periklanan, media schedule tetap bukanlah perikatan.a. Sepanjang pengetahuan Tergugat II dan praktek yang dilaksanakannyadalam dunia periklanan media schedule selalu adalah tambahanterhadap suatu perikatan induk (perjanjian accesoir).b. Kalaupun Penggugat berkeras menyatakan bahwa demikianlah yangberlaku umum dalam dunia periklanan, tetap dalil Penggugat harusditolak dan tidak dapat diterima.

;Bahwa keahliannya dibidang Marketing, dan sebagai Ketua PersatuanPerusahan Periklanan Indonesia, dan sekarang sebagai Dewan PertimbanganPersatuan Perusahan Periklanan Indonesia.;Bahwa ahli berpengalaman bekerja dibidang periklanan kurang lebih 25 tahuntetapi ahli tidak mempunyai Sertifikasi dibidang periklanan, karena diduniaperiklanan tidak mengeluarkan sertifikasi dibidang periklanan.;Bahwa ahli mengetahui PT.Mediate Indonesia dan mengetahui PT.Octovate Group Asia.

Transmedia Cipta Kreasi terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa transaksi periklanan antara Pemohon Banding dengan lawantransaksi PT. Transmedia Cipta Kreasi bukanlah transaksi fiktif;bahwa berdasarkan penelitian terhadap buktibukti tersebut di atas, Majelis berkesimpulanterdapat bukti yang cukup dan meyakinkan adanya transaksi pembelian barang dan atau jasaberupa Dompet impor dari PT.

Geger Berkarya, dan penyerahan jasa periklanan dari PT.Transmedia Cipta Kreasi sehingga PPN atas pembelian tersebut dapat dikreditkansebagaimana Pasal 9 ayat (9) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa kreditpajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008;bahwa dalam sengketa banding

Yang menetapkan saudara NAFIL MUBARAK sebagai aktor Foto Model, Periklanan, Majalah/Tabloyd pada wilayah kerja PALU, DONGGALA, MAKASSAR dan MAMUJU UTARA yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos;- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 03 September 2015. Yang menerangkan bahwa saudara NAFIL MUBARAK telah lulus mengikuti kursus dan pelatihan aktor model tahun 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs.

Kartika yang beralamat diMakassar dan juga bekerja sebagai dealer sepeda motor MANDALA diMamuju Utara.Bahwa awalnya terdakwa menjanjikan kepada saksi FITRIANI, anaknya saksiNAFIL MUBARAK Alias NAVIL akan diterima menjadi seorang Top Modelpada perusahaan periklanan PT. KARTIKA dengan persyaratan melakukanpemotretan, melengkapi biaya ongkos berkas yang akan dikirim ke Makassarperusahaan PT.

KARTIKA Top Model yang beralamat diJalan Veteran Nomor 28 Makassar benar adanya namun untuk Terdakwabekerja di perusahaan periklanan PT.

Donggala;Bahwa Terdakwa selalu menjanjikan bonus sejumlah Rp. 90.000.000,(sembilan puluh juta), serta bonus motor Suzuki Satria FU namun bonustersebut tidak pernah diserahkan.Bahwa perusahaan periklanan PT. KARTIKA Top Model yang beralamat diJalan Veteran Nomor 28 Makassar benar ada namun Terdakwa tidakbekerja di perusahaan periklanan PT.

KARTIKA Top Model yangberalamat di Jalan Veteran Nomor 28 Makassar memang benar ada namun,Terdakwa tidak bekerja di perusahaan periklanan PT.

Donggala;Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menjanjikan bonus sejumlah Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta), serta bonus motor Suzuki Satria FU namun bonustersebut tidak pernah diserahkan.Menimbang, bahwa perusahaan periklanan PT. KARTIKA Top Model yangberalamat di Jalan Veteran Nomor 28 Makassar benar ada namun Terdakwa tidakbekerja di perusahaan periklanan PT.

menghapuskan piutang,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dengankorban ARNI YULIARTININGSIH sama sama bekerja di Trans TV sekira tahun2009/2010, setelah bekerja beberapa lama kemudian Terdakwa keluar kerja dariTrans TV tersebut dan pindah ke Stasiun Global TV, dan pada suatu hariTerdakwa bertemu lagi dengan saksi ARNI YULIARTININGSIH danmengatakan bahwa ia (Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI)mempunyai usaha kerja di bidang Advertising atau periklanan

karenakejahatan, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dengankorban ARNI YULIARTININGSIH sama sama bekerja di Trans TV sekira tahun2009/2010, setelah bekerja beberapa lama kemudian Terdakwa keluar kerja dariTrans TV tersebut dan pindah ke Stasiun Global TV, dan pada suatu hariTerdakwa bertemu lagi dengan saksi ARNI YULIARTININGSIH danmengatakan bahwa ia (Terdakwa WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI)mempunyai usaha kerja di bidang Advertising atau periklanan

PC 13 yang bergerak di bidang periklanan;Bahwa dari uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)tersebut, 50% adalah milik saksi ARNI YULIARTININGSIH sedangkan 50% lagiadalah milik saksi RETNO APRIANTI;Bahwa dalam pinjam meminjam uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada saksi dalamtenggang waktu 4 (empat) bulan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus jutarupiah);Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan

Dimana Perjanjian Pendanaanmasingmasing tertanggal 09 Juni 2010 dan bertanggal 24 Januari 2011 adalah uanguntuk mendanai usaha Terdakwa di bidang periklanan sedangkan uang sebesarRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan para saksi padatanggal 05 Desember 2012 melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang WolterMongonsidi adalah untuk bisnis property milik Terdakwa;Bahwa sebagaimana fakta persidangan, terungkap awalnya saksi ARNIYULIARTININGSIH dan saksi RETNO APRIANTI tidak

serta mengabaikanketerangan Saksi Irfan Ramli dan FX Ridwan Handoyo (Ketua Badan PengawasPeriklanan Indonesia);Bahwa mengenai iklan di Indonesia, saat ini hanya diberikan pedoman dalam EtikaPariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia) yangditerbitkan Dewan Periklanan Indonesia (Bukti T13), karena memang faktanyasampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai ketentuanperiklanan.

Ridwan19Handoyo selaku Ketua Badan Pengawas Periklanan Indonesia telah menerangkansebagai berikut:Bahwa isi iklan tersebut tidaklah bertentangan dengan Etika PariwaraIndonesia termasuk penggunaan tanda bintang (asteris) serta pemakaiankata terbaik dalam materi iklan BlackBerry Terlkomsel tersebut.

Teradu/ Pelaku Usaha) vide.butir 8 s/d 14 pada lembar ke 21 dan ke 22 Putusan BPSK;Dengan demikian, telah sangat jelas dan gamblang terbukti, Pemohon Keberatantelah memenuhi segala ketentuan yang diwajibkan dalam UU PerlindunganKonsumen maupun kaidah/etika periklanan yang berlaku dalam beriklan (in casuiklan Paket BlackBerry Unlimited).

Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam menilai alat bukti.Judex Facti pada halaman 65 paragraf 4 menilai kata Unlimited danFull Service diartikan dalam konteks bahasa periklanan sehinggaketerangan Ahli Drs.

Sholeh Dasuki, MS yang merupakan ahli bahasatidak dipertimbangkan;Bahwa seharusnya tidak ada pembedaan antara bahasa periklanan denganbahasa awam, dikarenakan sasaran iklan adalah konsumen yang tentunyamengartikan suatu bahasa menurut pengertian pada umumnya, termasukpada pengertian Unlimited dan Full Service.

Kam And Kam adalah periklanan dan yang masih berlakuadalah SIUP serta NIB;Bahwa saksi mengurus perijinan PT.

Kam And Kam adalahSIUP, Ijin periklanan, DP, SK Menteri ;Bahwa semua yang dilakukan saksi sebagai progamer di PT.

Sby.Jasa Konsultasi Manajemen (7020)Jas Periklanan (73100)Jasa Dekorasi (7410)Jasa Persewaan Angkutan Niaga (7710)Jasa Penyewaan Alat Pesta (7729)Jasa Kebersihan 8121)Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen (8211)Jasa Penyelenggaraan Pameran (8230)Jasa Pengepakan Barang (8292)Menimbang, bahwa berdasarkan Klasifikasi Baku (KBLI) Nomor 73100dengan judul Periklanan diuraikan sebagai berikut :Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengankemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi

Sby.Bahwa PT KAM AND KAM didirikan pada tanggal 25 September 2015berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT) KAM AND KAMNomor 64 tanggal 2 September 2015 dengan saksi KAMAL TARACHANDMIRCHANDANI ALS SANJAY selaku Direktur yang berkedudukan di JalanBungur Besar Raya No. 32 H Kemayoran Jakarta Pusat yang bergerak di bidangjasa periklanan berbasis teknologi informatika dengan membuat aplikasiperdagangan bernama Memiles.Bahwa usaha perusahaan di bidang perdagangan advertising (periklanan

KAM AND KAM memiliki Legilitas yang sah untuk melakukan usahabidang Jasa Periklanan maka dakwaan Penuntut Umum dengan mencampuradukkan perdagangan barang pada Bagian Kedua (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11)dengan perdagangan Jasa Periklanan adalah merupakan dakwaan yang kelirukarena secara normatif Perdagangan Barang berbeda dengan Perdagangan Jasayang berdasarkan KBLI No 73100 Periklanan termasuk dalam Kategori Jasa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atasmaka menurut

dilaksanakan sepenuhnya oleh PT Merah Putih; Bahwa saksi tahu pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT Merah Putih dan telahdiserahkan kepada PT Priamanaya sesuai jadwal; Bahwa saksi tahu setelah selesai dikerjakan oleh PT Merah Putih dari PT Priamanayatidak mau membayar hasil pekerjaan sesuai SPK;Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan saksisaksi tersebut diatas,telah mengajukan 2 (dua) orang AHLI dibidangnya, masingmasingbernama : 222292 22222 n ono nn nnn nnn nnn1.IRFAN RAMLI (AHLI DIBIDANG PERIKLANAN

), memberikan keterangan/ pendapatnya dibawah sumpah sesuai dengan bidangnya pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli adalah Ketua Pengurus Daerah PPPI DKI Jakarta; Bahwa Ahli dibidang Periklanan dan telah berpengalaman dibidang Iklan selama 20tahun; Bahwa tahapantahapan proses suatu iklan adalah dimulai dengan brief, dilanjutkankonsep, story board, Pre Produciton shooting editing Hasil; Bahwa tahapantahapan ini disetujui oleh pemasang iklan; Bahwa dalam produksi iklan audio visual tentang seorang

tokoh, maka yangbersangkutan harus hadir dilokasi shooting untuk pemasangan iklan; Bahwa unsure yang paling pokok dalam kerjasama iklan adalah hatihati dankepercayaan; Bahwa yang membayar krukru dalam produksi TVC adalah agencyperiklanan; Bahwa tanggung jawab agency iklan adalah ketika materi iklan diserahkan dan diterimaoleh pemesan; Bahwa di industry periklanan asas kepercayaan menjadi paling penting, akibatketerbatasan waktu yang disediakan;2.FX RIDWAN HANDOYO (AHLI DIBIDANG PERIKLANAN) memberikan

keterangan/pendapatnya dibawah sumpah sesuai dengan bidangnya pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa ahli adalah Ketua Badan Pengawas Periklanan Indonesia, dibawahPPPI; 222222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ncn ncn cence Bahwa sebelum pembuatan Iklan harus ada pesanan dari Klien; Bahwa dalam etika bisnis Periklanan hal yang paling penting adalahkepercayaan; Bahwa setelah terjadi hubungan kerja sama,maka untuk kerjasama selanjutnya halhalyang sifatnya administrative menjadi tidak dominan melainkan hanya

Kam And Kam yang bergerak di bidang periklanan;Hal 85 Putusan No.869/Pid.Sus/2020/PN. Sby.Bahwa tugas pokok saksi adalah untuk klaim hadiah;Bahwa cara kerja PT.

Kam And Kam adalah periklanan dan yang masih berlakuadalah SIUP serta NIB;Bahwa saksi mengurus perijinan PT.

Kam And Kam adalahSIUP, Ijin periklanan, DP, SK Menteri ;Bahwa semua yang dilakukan saksi sebagai progamer di PT.

(73100)Jasa Dekorasi (7410)Jasa Persewaan Angkutan Niaga (7710)Jasa Penyewaan Alat Pesta (7729)Jasa Kebersihan 8121)Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen (8211)Jasa Penyelenggaraan Pameran (8230)Jasa Pengepakan Barang (8292)Menimbang, bahwa berdasarkan Klasifikasi Baku (KBLI) Nomor 73100dengan judul Periklanan diuraikan sebagai berikut :Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengankemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat,kreatif, produksi bahan

Sby.Subgolongan ini mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik dengankemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat,kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media.Subgolongan ini mencakup : Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti penciptaan dan penempataniklan di Surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan medialainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papanpengumuman, panelpanel, selebaran dan frames

Kam and Kamyang aktivitasnya perdagangan jasa periklanan tidak dapatditerapkan Pasal 105 juncto Pasal 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun2014 tentang Perdagangan;Bahwa perbuatan Terdakwa cq kegiatan usaha periklanan yangdilakukan oleh PT. Kam and Kam telah mendapat izin berupa SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/ 31.71.03.1005/1 .824.271/2005 tanggal 16 Oktober 2015.

Kam and Kam memiliki izin untuk melakukanperdagangan dalam bentuk jasa periklanan dan dalam sosialisasi/seminar telah menjelaskan kepada peserta/customers, bahwa tidakada paksaan kepada para member Memiles untuk melakukan TopUp atau penyertaan dana atas promo slot iklan yang ditawarkan olehPT. Kam and Kam (Terdakwa) dalam aplikasi Memiles tersebut;Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 435 K/Pid. Sus/20213.

Penggugat;Setelah memperhatikan bukti bukti surat ;Setelah mendengar keterang saksisaksi ;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei2014 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 22 Mei 2014 dibawah No. 172/Pdt, G/ 2014/PN.Jkt.Tim.telah mengajukan gugatan halhal sebagai berikut :Adapun dalildalil sebagai dasar gugatan dari PENGGUGAT, adalah sebagaiberikut :1 Bahwa Penggugat adalah Perusahaan agensi Periklanan

Elma Puri Gopita adalah Hubungan kerjasamabergerakdi bidang periklanan, website, csr dan lainlain dimana Penggugatmembantu dalam memberikan komunikasi antara konsumen ataumasyarakat melalui periklanan, website, csr, dan lain lain;Bahwasaksi tahu mengenai Invoice No. MDA210930 karenasetiap adanya pemberian pekerjaan kepada perusahaan lain,perusahaan lain tersebut memberikan invoice yang juga ditembuskanatau menerima tembusan Invoice tersebut ;Bahwa saksi tahu tembusan Invoice No.

Elma Puri Gopita adalah hubungan pekerjaankerjasamayaitu periklanan atau pembuatan Bill Board.dan papan tokodan lainlain untuk PT. Panasonic Gobel Indonesia;Bahwa saksi tahu mengenai Invoice No. MDA210930 setelahdikasih tahu oleh Pimpinan saksi. dan saksi tidak tahu yang membuatI Invoice No.

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, bahwaPemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yangmengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunyasuatu Peraturan Perundangundangan tingkat lebih rendah dari UndangUndang.Bahwa PEMOHON adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang kegiatanusahanya di bidang periklanan media luar ruang (out of home mediaadvertising), di mana + 50% dari total materi iklan media luarnya bermaterikaniklan rokok, dengan hubungan sebab

Sampai saatdisahkannya dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 109Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat AdiktifBerupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemohon belum pernahmenerima sosialisasinya, bahkan dari asosiasiasosiasi periklanansekalipun seperti Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I)maupun Asosiasi Media Luar Griya Indonesia (AMLI) juga tidakmenerima dari Termohon.

Sebagaimana identitas Pemohon, Pemohon merupakan badan hukumPerseroan Terbatas yang telah lama bergerak di bidang usaha periklanan medialuar ruang dan sangat memahami karakteristik setiap aspek dari periklananmedia luar ruang. Berikut Pemohon jelaskan di bawah ini:1 Mengingat bahwa pembatasan pada iklan media luar ruang yang terletakpada tempat yang strategis (yakni pada jalan protokol dan/atau yangHalaman 23 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 49 P/HUM/2013bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka industri rokok danindustri periklanan, serta industri terkait lainnya serta tenaga kerja yangmenggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industriindustri terkaitharuslah mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum atas hakhakkonstitusionalnya untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layaksebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

Putusan Nomor 49 P/HUM/2013Menimbang, bahwa obyek permohonan Hak Uji Materiil a guo merupakanperaturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Nomor 12Tahun 2011 yang kedudukannya berada di bawah undangundang, sehingga dapatdijadikan obyek permohonan Hak Uji Materiil, Pemohon merupakan badan hukumPerseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang periklanan media luar ruang (outof home media advertising), di mana + 50% dari total materi iklan media luarnyabermaterikan iklan rokok

Putusan Nomor 1568/B/PK/Pjk/2021Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif yangdilakukan Terbanding atas biaya promosi dan pemasaran berupa transaksijasa iklan sebesar Rp2.072.933.364,00 yang daftar nominatifnya diisi tidaklengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK02 dantidak didukung dengan bukti pengeluarannya;Bahwa besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan daripenghasilan bruto merupakan akumulasi dari biaya periklanan (media cetak,elektronik dan/atau media

Koreksi positif biaya periklanan Rp386.230.526Bahwa biaya pemasaran dan promosi berupa jasa iklan nyatanyatatelah dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha dalam rangkameningkatkan penjualan;Bahwa pengeluaran tersebut adalah pengeluaran atas pembelianmaterial untuk periklanan yang nyatanyata telah dikeluarkan dalam rangkamemperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baiklangsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/ataumeningkatkan penjualan, sehingga biaya tersebut dapat

Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenaipajak bersifat final;Bahwa biaya periklanan sebesar Rp386.230.526,00 nyatanyataterbukti dikeluarkan dan berhubungan dengan kegiatan pemasaran dalamkegiatanusaha Pemohon Banding, namun sehubungan biaya periklanantersebut bukan sebagai objek PPh Pasal 23 sebagaiman ditentukan Pasal 3PMK2/2010, maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilanbruto sesuai dengan ketentuan