Ditemukan 25 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — DRS. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
109 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan ahli Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Yayasan Perludem);PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 64 dari 79 halaman.
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — JUMANTO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
2546 — 5041 — Berkekuatan Hukum Tetap
2546 — 5041 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan ahli Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Yayasan Perludem);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hakuji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hakuji materiil Pemohon adalah Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, danLampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon AnggotaDPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Register : 31-05-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 25 Agustus 2016 — DRA. LUCY KURNIASARI >< DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs
165 — 38
165 — 38
Mengenai keterpilihanseseorang sebagai anggota DPR dalam Pemilihan Umum sudah tidakbisa diganggu gugat setelah adanya putusan MK.Bahwa mengenai batasanbatasan waktu dalam hukum acara (baik diMahkamah Partai maupun di Pengadilan Negeri) itu adalah demitercapainya kepastian hukum.Ahli Titi Anggraini, memberikan pendapatnya dibawah sumpahdipersidangan sebagai berikut:Bahwa ahli adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu danDemokrasi (Perludem), yang mempunyai keahlian dibidang Pemilu, Partai
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
243 — 111
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
243 — 111
., MPA atasputusan PT TUN Jakarta No.25/G/2013/PT.TUN atas permintaan Perkumpulanuntuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Kolisi LSM.25. Narasumber mengenai Konsepsi Hukum Perijinan dalam Workshop yangdiselenggarakan oleh Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) di Hotellbys Style Yogyakarta tanggal 4 April 2013.26.
., Prof Dr Ramlan Surbakti danDidik Supriyanto (Perludem).27.Ahli Bidang Hukum dalam penyusunan Naskah Akademik dan RaperdaPengelolaan Kota Kediri Pasar Modern dan Pasar Tradisional sertaPerlindungan Anak Jalanan dan Pengemis kerjasama DPRD Kota Kediridengan PT Sinergi Visi Utama (September November 2012)Halaman 311 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby.28.
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2853 — 3693
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2853 — 3693
TopoSantoso Dalam Eksaminasi Putusan DKPP No. 317PKEDKPP/X/2019;Telaah Hukum atas Putusan DKPP No. 317PKEDKPP/X/2019 oleh Titi Anggraini, Direktur EksekutifYayasan Perludem;Eksaminasi Atas Putusan Bawaslu dan DKPP olehRamlan Surbakti:Eksaminasi DKPP No. 317PKEDKPP/X/2019 oleh Eddy O.S Hiariej, Guru BesarHukum Pidana Fakultas Hukum Universitas GadjahMada;PutusanBahan Analisis Penerapan Asas KeseimbanganDalam Penetapan Akumulasi Sanksi Etika KepadaAnggota KPU 20172022 oleh DKPP Dalam Putusan317/2019