DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI);1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI)

., tanggal 30 September 2013, Tentang Penetapan Susunan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini dengan Acara Biasa ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:166/G/2013/PTUNJKT, tanggal 1 Oktober 2013, Tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan ; 777 = 22 nnn nnn nnn nnn nnn cnn Putusan Sela Nomor : 166/G/2013/PTUNJKT, tertanggal 14 Nopember 2013tentang masuknya Permohonan Intervensi dari DEWAN PENGURUS PUSATASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUHINDONESIA

menimbulkanakibat hukum yang merugikan dan mengalami kerugian oleh karenaterjadinya penyimpangan sejarah dan fakta hukum mengenaipendirian dan pengesahan APERSI sebagai badan hukumperkumpulan (vereniging), yang seakanakan dengan terbitnya ObjekSengketa a quo APERSI baru saja dilahirkan dan disahkan sebagaibadan hukum perkumpulan pada saat diterbitkannya Objek Sengketaa quo sebagaimana pada diktum Pertama Objek Sengketa yangberbunyi: Memberikan pengesahan Akta Pendirian AsosiasiPengembang Perumahan dan Permukiman

.;2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;

;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tertanggal 14 Nopember 2013, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING I;2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPPAPERSIJD), berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 24 Juni 2013, dan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, TentangPengesahan

S.H. ;5 Fathan Taman, .H, ; .6 Bangun Salmon Siagian, S.H. ; 7 Heru Pradijonrika, S.H., M.H. ; 8 Binoto Nadapdap, S.H., M.H. ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Irdanul Achyar & Rekan,beralamat di Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 6, Duren Tiga,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI / PEMBANDING II; MELAWAN:DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHANDAN PERMUKIMAN

PT Satria Lestari Multi sebagai Penggugat ; Lawan:Pemerintah Kota Bekasi/Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebagai Tergugat

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA vs IWAN HARJANTO TANOKO

Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,CIPTAKARYA DAN TATARUANG KOTASURABAYA jpnnnn=222202202==Tempat kedudukan Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya; Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/303/436.7.5/2019, tertanggal 08 Januari 2019memberikan kuasa kepada :2 220 0=1.3.IRA TURSILOWATI, SH., MH., Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

; DEDY PURWITO, S.T., Jabatan Kepala SeksiPengawasan dan Pengendalian Bangunan pada DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya; JULIARTYANA, S.T., Jabatan Staf Bidang TataBangunan pada Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata RuangKota Surabaya ; IGNATIUS HOTLAN H., SH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; HaL. 1 dari11 Putusan No.: 172/B/2019/PT.TUN.SBY.5.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletak diJalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : Jl. Simohilir Barat Kav. 122)SU fab ayaj 22 n= nao nnn nan nnn nn nn nnn cece ne nn ce nn en ce nn ene3.

HELEN ROSA FRANSISKA PIJOH VS KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, DKK

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.;Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.;

-Helen Rosa Fransiska Pijoh,dk lawan .Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,dkk

PENGGUGAT : EDY WISNO SIMANJUNTAK VS TERGUGAT : KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN ,CS

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANGKOTA MEDAN : Berkedudukan di JlJend.BesarDr.Abd.Haris Nasution No.17 Medan dalam hal inimemberikan kuasa kepada INDRA GAMA,SH,2.HENRY KATIO u/An.kewarganegaraan Indoneisa, Pekerjaan PNS pada DinasPerumahan Kawawan Permukman dan PenataanRuang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustangal 08 Nopember 2017, selanjutnya disebutSQDAGAI ... ss seseceaeeeeeeteeeaeeeesaeeeeeeeessnsseeses I ERGUGAT;PT.SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR ;Kewarganegaraan

Penggugat:
Gabriel Silam
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulusebagai kantor berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pertamatertanggal 01 April 2016 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Keduatertanggal 27 Maret 2017;2.

Tergugatselaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu harus bertanggungHalaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2020/PN Sdwjawab, dan berdasarkan fakta bahwa Sdr YOHANES ANDY ABEH, S.Sos.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu, tidak memperpanjanguntuk menyewa gedung Ruko Assa sehingga terhitung tanggal 02 April2018 Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 27 Maret 2017 tersebutdihadapan hukum telah habis masanya /Daluwarsa dan hal tersebutdiperkuat dengan alat bukti Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum danHalaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2020/PN SdwPenataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman KabupatenMahakam

Karena perihalperhitungan yang dilakukan oleh Penggugat selama 4 (empat) Tahundan 3 (tiga) Bulan dipotong pajak sebesar 20% dengan total jumlahsebesar Rp1.377.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuhjuta rupiah) terlalu mengadaada karena nyatanya berdasarkan buktibukti surat obyek bangunan Ruko Assa tidak dilanjutkan untuk disewaserta digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu;7.

Bahwa materi gugatanPenggugat tersebut, terlalu mengadaada dan tidak mendasar karenanyatanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu, sudah tidakmenggunakan dan menempati obyek bangunan Ruko Assa milikPenggugat;10.

vs KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah cq.Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah ; Halimah binti Gadjo ; Abdul Hamid bin Jaiman ; Damro

DELIMA AGUNG UTAMA Diwakili Oleh : Krisna Anugrah
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penggugat:
BING HARIYANTO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA

Penggugat:
CV TISELL KARYA
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pemohon:
Arifin Said
Termohon:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Ternate

DAKSINA PERSADA VS KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT;

., dan kawankawan, paraAdvokat pada Kantor Lembaga Bantuan HukumYabhika, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHANPEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, tempatkedudukan di Kawaluyaan Indah Nomor 4, Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. J. J. Budi Prastio, S.H.,M.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM SekretariatHalaman 1 dari 7 halaman.

tanggal 2 Mei 2018:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :1.2Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratPerubahan Keputusan Pengguna Anggaran Dasar Kepala DinasPerumahan dan Permukiman

Daksina Persada, sampai dengan adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanyapenetapan yang mencabutnya;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan Gugatan para Penggugat:Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor910/KEP.49/WASKIM/2017 terhadap Keputusan Pengguna AnggaranNomor 910/KEP.48/WASKIM/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam dan Daftar

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor910/KEP.49/WASKIM/2017 terhadap Keputusan Pengguna AngggaranNomor 910/KEP.48/WASKIM/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam dan Daftar Hitam Nasional kepada penyedia PT. Damean JayaMandiri dan PT. Daksina Persada:4.

WIDYA RAHMAT KARYA
Tergugat:
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NUSA TENGGARA TIMUR

POSMAN SIMAMORA, selaku Direktur/Pimpinan CV Fharton VS PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN Cq DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM)

Manullang Nomor 23, Doloksanggul;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;LawanPEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN CqDINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM),berkedudukan di Jalan DoloksanggulSiborongborong Km. 2,2,Kode Pos 22457, Doloksanggul, Kabupaten HumbangHasundutan, diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Humbang Hasundutan dahulu disebutDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten HumbangHasundutan, Ir.

Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat tersebut pada poin 1, Tergugattelah menetapkan pemenang dan cadangan pemenang Penyedia JasaPekerjaan Konstruksi Dinas Tata Ruang dan Permukiman KabupatenHumbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan SuratKeputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi PadaDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan,Nomor 06 Tahun 2012 tanggal, 19 Juli 2012 (bukti P.2);3.

Dinas Tata Ruang Dan Permukiman sebagaipihak Tergugat dalam perkara ini, Karena Dinas adalah OrganisasiPerangkat Daerah atau lembaga yang di dalamnya terdapat beberapaorang pejabat dan staf, sehingga tidak diketahui secara tegas dan jelasSiapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Tergugat;Bahwa sesuail dengan hukum, apabila lembaga ditarik sebagai pihakTergugat dalam perkara, maka dalam surat gugatan harus jelasmencantumkan pimpinannya sebagai pihak Tergugat bukanlembaganya.

Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut Pelebaran JalanLetkol G.A ManullangJembatan Aek Sibundong, Kecamatan DoloksanggulTahun Anggaran 2012 hanya tereleasiasi sebesar 44.93 % (empat puluhempat koma sembilan puluh tiga persen), sehingga memperlambat realisasiprogram kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnyaDinas Tata Ruang dan Permukiman;6.

Bahwa sesuai hasil survey/peninjauan proyek oleh Pejabat PembuatKomitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten HumbangHasundutan sudah mengakui proyek pengaspalan Jalan Letkol GAManullangJembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul, KabupatenHumbang Hasundutan sudah dilaksanakan 50 % (lima puluh persen), hal initerbukti dengan pengakuan suratnya ditujukan kepada Direktur CV Fhartontanggal 12 November 2012/fhoto copy surat terlampir dan menjadi bukti;7.

S O E G I A R T O melawan KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENGGUGAT;Melawan:KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAHKABUPATEN TRENGGALEK.Berkedudukan Jl. Raya Rejowinangun No. 191 A.Trenggalek ; SEDAGEL scvsnsessnnnssemasnonmuuneenusrsommmumensy TERGUGAT I;2 KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGANDINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATENTRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2005. Berkedudukan Jl.

Lingkungan DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2005, yang ditujukankepada Pengguna Anggaran Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Daerah RawanAir Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek, Nomor : 602.1/08/PPBJ/2005, tanggal 7 Juli 2005, perihal : Usulan Penetapan Pemenang PengadaanPekerjaan: Pemb.

DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2005, yang ditujukankepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek, Nomor : 602.1/08/PPBJ/ 2005,tanggal 7 Juli 2005, perihal : Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan :67313232Pembuatan Tembok Penahan SLTPN 2 Bendungan ;T.31 : Surat dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten TrenggalekSelaku Pengguna Anggaran, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa diLingkungan

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek, Nomor :642.1/572/406.052/2005, tanggal 11 Juli 2005, perihal : Persetujuan PenetapanPemenang Untuk Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Desa Krandegan Kec.Gandusari TA. 2005 ; T.32 : Surat dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten TrenggalekSelaku Pengguna Anggaran, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa diLingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek, Nomor :642.1/572/406.052/2005, tanggal 11 Juli 2005, perihal

Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenTrenggalek TA 2005, Nomor : 602.1/09/PPBJPP/2005, tanggal 12 Juli 2005, untukPekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Desa Krandengan Kecamatan GandusariPSY CNALAN wrcavensxevsseesPenyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman atas namaPerusahaan CV.

DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN, yang diwakili oleh Kepala Dinas, I Ketut Astana VS CV. NUR AFNI, dkk.