Bahwa penerbitan Akta kelahiran tersebut diatas Para Pemohon buat karenasuatu keadaan terpaksa untuk memperoleh Akta Kelahiran semata, akantetapi belakangan Para Pemohon menyadari bahwa pernerbitan AktaKelahiran dengan setatus sebagai anak ibu telah menjadikan dampak hukumyang kurang menguntungkan dan dapat menyulitkan anak Para pemohontersbut dikemudian hari, maka demi kebenaran dan adanya suatu kepastianhukum akan status dan kedudukan anak Para Pemohon yang sebenarnyaadalah anak kandung Para Pemohon

Tajuddintersebut serta bertindak hukum atas semuaperbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut,diwakilkan kepada pemohon;Menimbang, bahwa bekenaan dengan Legal Standing pemohon, majelishakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Anakbernama Rano bin Tajuddinyang sekarang baru berusia 39 Tahun.Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalianterhadap saudara kandungnya tersebut untuk kepentingan dalam rangkaproses pengurusan pernerbitan

pernahdiperlinatkan oleh para Terdakwa Surat Keterangan No 1560/1432100/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dengan kop surat BadanPertanahan RI yang ditandatangani oleh Endang Sahara pada sekitarbulan November 2014, dimana menurut keterangan para Terdakwa surattersebut merupakan surat penegasan sentifikat induk dan Kanwil BPNJawa Barat sehingga dapat diterbitkan SHGB ;Benar saksi Henny Kusuma Hendrawan mengetahui bahwa uangsebesar Rp2.000.000.000,00 pernah dikirim ke saksi Endang Saharaguna pengurusan pernerbitan

pernahdiperlinatkan oleh para Terdakwa Surat Keterangan No 1560/1432100/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dengan kop surat BadanPertanahan RI yang ditandatangani oleh Endang Sahara pada sekitarbulan November 2014, dimana menurut keterangan para Terdakwa surattersebut merupakan surat penegasan sertifikat induk dan Kanwil BPNJawa Barat sehingga dapat diterbitkan SHGB ;Benar saksi Henny kusuma Hendrawan mengetahui bahwa uang sebesarRp2.000.000.000,00 pernah dikirim ke saksi Endang Sahara gunapengurusan pernerbitan

denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 (sekarang); Menurut ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961yaitu pada Pasal 3 ayat (2)sebagai berikut: Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikanriwayat bidang tanah itu dan penetapan batasbatasnya; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 10 Tahun 1961Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas, penerbitan yang dilakukan oleh baikTergugat maupun Tergugat Il telah cacat hukum secara administrasi,kalau ditilik dari pernerbitan

Saksi Ariyanto, dibawah sumpah menerangkan:Bahwa saksi Ariyanto adalah anak kandung dari Pemohon.Bahwa saksi tahu tanah yang akan dijual terletak di Batu 12;Bahwa tanah tersebut di dalam satu hamparan yang dibagi bagisemasa suami Pemohon masih hidup telah dijual kepada beberapaHal 5 dari 9 Penetapan No. 159/Pdt.P/2016/PN.TPGorang, yang pernerbitan peralinan hak dibebankan untuk penerbitansertifikat dari pembeli 50 % dan kepada Pemohon 50 % sehingga untukitu sepeninggal dari Almarhum Ali Sutoyo maka

Pasal 2 UndangUndang No. 9 Tahun 2004jo UndangUndang No.51 Tahun 2009.Bahwa pernerbitan 20( 20 )Bahwa pernerbitan suatu sertipikat dinyatakan tidaksah harus dapat dibuktikan dasar yang mengakibatkantidak sahnya penerbitan sertipikat tersebut.Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolakkarena tidak memenuhi alasanalasan gugatan atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard ).DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa dengan tidak ada jawaban dari Tergugat atas suratyang diajukan oleh Penggugat tanggal 24 Pebruari 2016, Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya menyurati kembali Tergugat sebagaimanaSurat Nomor. 025/MH/II/SRT/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yangpada intinya Mohon diproses pernerbitan SHM An. Penggugat.12. Bahwa surat yang Penggugat ajukan tanggal 20 Pebruari2020 itu balas oleh Tergugat dengan surat Nomor. IP.02.02/65514.71.200/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang diterima Penggugatmelalui PT.

Bahwa dengan tidak ada jawaban dari Tergugat atas suratyang diajukan oleh Penggugat tanggal 24 Pebruari 2016, Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya menyurati kembali Tergugat sebagaimanaSurat Nomor. 025/MH/II/SRT/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yangpada intinya Mohon diproses pernerbitan SHM An. Penggugat.6. Bahwa surat yang Penggugat ajukan tanggal 20 Pebruari2020 itu balas oleh Tergugat dengan surat Nomor. IP.02.02/65514.71.200/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang diterima Penggugat melalui PT.

tersebutdilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan parapemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan pemohonadalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitaspernikahannya yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, padatanggal XXXxX, di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, KotaMalang, penetapan mana selanjutnya dimaksudkan untuk memperolehkepastian hukum, dan untuk melengkapi persyaratan pernerbitan

dilaksanakansesual ketentuan hukum agama dan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan pemohon,pengadilan menilai bahwa substansi permohonan pemohon adalah untukmendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yangdilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 18 Juli 1992, diKelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, penetapanmana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum, dan untukmelengkapi persyaratan pernerbitan

hukum adat yang berlaku dimasyarakat, sertakehidupan rumah tangga para Pemohon yang hingga sekarang masih rukundan harmonis hingga dikaruniai Seorang anak bernama Siva Ramadhan Ardi;Menimbang bahwa sakssaksi juga menerangkan perikahan paraPemohon belum dicatatkan, karena pada saat itu Kecamatan Pantar Timurbelum ada KUA dan masih menginduk dengan KUA Kabir yang jaraknya cukupjauh dari desa Para Pemohon, Oleh karenanya perlu Penetapan Pengadilanguna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan pernerbitan

mengajukanperpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan atas obyekHalaman 11 dari 52 Putusan No.462/Pdt.G/2015/PN.SmgSONQKe1a; nn nnn nn nen nme ne nnn nnn nee nen ne noe cen ne nnn ne cnn nme sence nee neeMenyatakan sebagai hukum bahwa PENGGUGAT selaku Bekas Pemeganghak atas obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam SHGB No.283/Karangayu tidak pernah menandatangani dan memberikan suratpelepasan atas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT ;Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yangmengajukan permohonan pernerbitan

pengurusan tanah perwatasan termasuk biayahanorarium jasa pengacara yakni sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus jutaRupiah);Kerugian Immateriel :Bawha akibat dari perbutan Tergugat dan Tergugatll yang telah dengansengaja menghentikan proses permohonan sertifikasit Penggugat tanpa titleatau alas hukum yang sah, merekayasan suatu persyaratan sertamenghentikan dengan tanpa ada batas waktu serta tidak melakukan18.19.20.pemberitahuan secara formal kepada Penggugat tentang alasanalasandihentikan proses pernerbitan

selama pengurusan tanah perwatasan termasukbiaya honorarium jasa pengacara yakni sebesar Rp. 500.000.000 (limaratus juta Rupiah);Kerugian Immateriel :Bawha akibat dari perbuatan TergugatI dan Tergugatll yang telah dengansengaja menghentikan proses permohonan sertifikasit Penggugat tanpatitle atau alas hukum yang sah, merekayasa suatu persyaratan sertamenghentikan dengan tanpa ada batas waktu serta tidak melakukanpemberitahuan secara formal kepada Penggugat tentang alasanalasandihentikan proses pernerbitan

dilaksanakansesuai ketentuan hukum agama dan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan pemohon,pengadilan menilai bahwa substansi permohonan pemohon adalah untukmendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yangdilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 13 Mei 2013, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, penetapanmana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum, dan untukmelengkapi persyaratan pernerbitan

Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga,tidak pernah bercerai;' Bahwa, selama pernikahan sampai dengan sekarang ParaPemohon tetap beragama Islam;7 Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tidak pernahmenerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cermin NanGedang, Kabupaten Sarolangun;7 Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohonmengajukan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai alashukum untuk pernerbitan Buku Akta Nikah.

Bahwa Sertifikat asli atas Hak Cipta no daftar 021812 telahdiambil oleh Tergugat II dan telah dilakukan pengalihan nama dariPenggugat kepada Tergugat II, maka kami memohon kepada majelishakim agar pernerbitan Surat Ciptaan dengan No. HKI.2.K1.01.0188dibatalkan dari Daftar Umum dan menerbitkan kembali SuratPenciptaan dari sebelumnya atas nama Feybe Fince Goni TurutTergugat menjadi atas nama Kasim Tarigan (Penggugat);25.

Tata UsahaNegara (PTUN);Bahwa, berpijak dan bertitik tolak pada dalil Penggugat pada petitumnyayang meminta agar dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat maka seharusnya Penggugat lebih dahulu membuktikan pembuatanadministrasi penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/PangkalanMansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat tidak sesuaidengan aturan administrasi secara hukum dan sejatinya tindakanadministrasi atas pernerbitan

Usaha Negara (PTUN);Bahwa, berpijak dan bertitik tolak pada dalil Penggugat pada petitumnyayang meminta agar dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat maka seharusnya Penggugat lebih dahulu membuktikan pembuatanadministrasi penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/PangkalanMansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat tidak sesuaidengan aturan administrasi secara hukum dan sejatinya tindakanadministrasi atas pernerbitan

kepadaPenggugat, akan tetapi pemanfaatan benda tersebut secara maksimal belumdapat dinikmati oleh Penggugat antara lain terhalangnya mengajukanpermohonan IMB bilamana tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendirikanbangunan, menjual atau melakukan pemindahtanganan hak kepada oranglain dan lainlain sebagainya karena pada sertifikat tersebut masih melekatnama Tergugat sebagai pemegang haknya, sedangkan yang bersangkutansudah tidak diketemukan dan tidak diketahui lagi domisilinya ;Bahwa sejak dibeli dan pernerbitan

Negara yang digugat itu bertentangan denganAzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat HakMilik No. 789 Tahun 2011 atas nama Amar Manggulung Alam, Csperkara masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agungsaat ini sesuai dengan pengiriman berkas oleh Pengadilan NegeriPadang No.W3.UI/443.HK.02/01/2011 dan seharusnya berdasarkanfakta ini Tergugat sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara menundadan menunggu Putusan Mahkamah Agung itu ; Bahwa dari pernerbitan

Penolakan pernerbitan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) harisejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkapdan/atau tidak benar.Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2013/PTUNJKT.8.Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan tersebut di atas ini, maka Tergugatwajib mengeluarkan / menerbitkan Persetujuan Impor, sebagaikonsekuensi hukum dari telah diajukannya permohonan oleh Penggugatyang telah lengkap (vide uraian dalil butir 4, 5 dan 6 tersebut di atas),dalam waktiu paling lama

RobinhoodSiahaan) yang mengajukan permohan pernerbitan Sertifikat Hak Milik No. 350atas tanah terperkara untuk atas nama Alm.