pernah pulang lagike Desa Manggarwetan, fakta yang seperti ini menjadi bias untuk mengesahkanperkawinan para Pemohon, faktanya keduanya sudah tidak serumah/rukun lagi ;Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan bukti P.10, Pemohon IImembuatkan akta kelahiran untuk anaknya tertanggal 10 Februari 2016, hal tersebutmenunjukan dan mengindikasikan bahwa para Pemohon telah tidak mengindahkanatau tidak menganggap lagi adanya perkawinan yang terjadi 20 tahun yang lalu,karena Pemohon II dalam mengurus penerbitn

.~ O29 209 5Penyuluhan;Pengumpulan data / alat bukti / alas hak;Pengukuran bidang tanah;Pemeriksaan tanah;Penerbitn SK Hak;Penerbitan Sertifikat;Penyerahan Sertifikat;Akan tetapi berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) halaman 9 bagian Jada kewajiban peserta prona untuk membiayai persyaratan prona, yaitu;a.b.C.d.Menyelesaikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanahdan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan;Memasang patok tanda batas tanah;Biaya

Penyuluhan;Pengumpulan data / alat bukti / alas hak;Pengukuran bidang tanah;Pemeriksaan tanah;Penerbitn SK Hak;Penerbitan Sertifikat;Penyerahan Sertifikat;O29 209 5Akan tetapi berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) halaman 9 bagian Jada kewajiban peserta prona untuk membiayai persyaratan prona, yaitu;a. Menyelesaikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanahdan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan;b. Memasang patok tanda batas tanah;c.

Penyuluhan;Pengumpulan data / alat bukti / alas hak;Pengukuran bidang tanah;Pemeriksaan tanah;Penerbitn SK Hak;Penerbitan Sertifikat;Penyerahan Sertifikat;+ O29 5Akan tetapi berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) halaman 9 bagian Jada kewajiban peserta prona untuk membiayai persyaratan prona, yaitu;a. Menyelesaikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanahdan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan;b. Memasang patok tanda batas tanah;c.

UnitPelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama dan di tanda tangani olehpejabat Tata Usaha Negara.2.Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah kongkrit,yaitu berupa penolakan penerbitan SPPT PBB seperti dimohonkanPenggugat.3.Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat bukan keputusan yangberlaku secara umum, tetapi ditujukan kepada individu dan ataukelompok 433 kepala keluarga warga RW 07 Kelurahan KebayoranLama Selatan.4.Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat sudah final yaitu berupapenolakan penerbitn

CB.FFK/ABG.033/2009 tanggal 17 November2009, Penggugat dan Tergugat telah saling menyetujui bahwa denganpenanda tanganan aplikasi tersebut maka berlaku sebagaiPERJANJIAN PENERBITAN BANK GARANSI sebagaimanatercantum pada halaman 1 aplikasi sbb:Aplikasi bila ditanda tangani Pemohon dan ditanda tangani Bankberlaku sebagai Perjanjian Penerbitn Garansv ;Oleh karenanya halhal yang telah disepakati dalam Perjanjian PenerbitnGaransi tersebut termasuk penyerahan agunan brupa Deposito senilaiRp.600.000.000

bukti di persidangan;Petitum Angka 7.Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 7 ini Pengadilan Tinggiberpendapat secara mutatis mutandis pertimbangan sebagaimana pada Petitum Angka 5di atas, dianggap termuat pula dalam pertimbangan ini, dengan demikian beralasanHalaman 21 dari 30 hal,Put.No.45/PDT/201 2/PT.PR2d,hukum untuk dikabulkan, namun Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No.1078, Luas 1.384 M2 terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, KotaPalangka Raya atas nama H Ardiansyah, penerbitn

Bahwa benar uang yang telah disetorkan sales kepada saksisebagai berikut :No Nama sekolah Jumlah Jumlah Jumlah Buku Jumlah uang yang = Jumlah uang yang disetorkan Selisih setoranBuku yang buku yang yang diterima harus dibayarkan sales yang diambil daridikirim dikembalika dan dibayarkan sekolah ke Penerbit sekolah ke Penerbitn melalui sales1. SMAN 1 5522 1804 3718 Rp. 186.710.400 Rp. 181.970.000 Rp. 4.740.400Muaro Jambi2.

Serang tidak memiliki kekuatan pembuktian yangsempurna sehingga harus dikesampingkan;Tanggapan :Bahwa apa yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSungguminasa adalah sangat keliru dan mengadaada sebab pada saat timpengukuran lokasi obyek sengketa dari Turut Tergugat III kami menjelaskan bahwabangunan yang ada diatas tanah obyek sengketa yaitu bangunan TK dan bangunanruko lantai dua bukan bangunan kami sehingga pada saat penerbitn SPPT PBB dariTurut Tergugat Ill tidak dimasukkan bangunan hanya

Bahwa penerbitn obyeksengketa adalah telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan tidakmelanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asasbertindak cermat serta Asas Kepastian Hukum sehingga dengan dikeluarkannyaSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 954, Desa Dalam, Kecamatan Alas,Kabupaten Sumbawa, NTB. Diterbitkan Tanggal 11 Juli 2012, Surat UkurNomor 08/Dalam/2012, Tanggal 04 Juli 2012, Luas 502 m?, Atas NamaH.

tanah SHGB No.3397 ( dimana obyek SengketaSHGB No.0347/5/Grogol Utara dan SHGB No.03477/Grogol Utaraadalah pecahan dari SHGB No.3397) adalah perbuatan pidanadimana Sdr.Mohamad Idris ( selaku Turut Tergugat ) telah menjaditerdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dandiadili di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat terdaftar dalam registerPerkara No.04/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.Jkt.Pst;Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah menetapkan Sdr,AgusSalim ST selaku Wakil Ketua Panitia A dalam penerbitN

Kepala Desa Karanganyar, Kecaamatan Kalianget ;Sehubungan dengan adanya surat dari Saudari ERMAWATI yangkeberatan atas pemrosesan permohonan penerbitn sertipikat yangdimohonkan oleh MAMLAATUN FARARA Cs, dari Kantor PertanahanKabupaten Sumenep tanggal 22 April 2016, sesuai aslinya bermateralcukup, diberi tanda kode ( P.7);8.

.:03.01.07.09.02671, atas nama PemerintahRepublik Indonesia Cq.Kementerian Pendidikan Nasional RepublikIndonesia, dan penerbitn sertifikat Hak Pakai No.13/Kelurahan SungaiSapih, Surat Ukur tanggal 24012011, No.02332/2011,NIB.:03.01.07.09.02672 atas nama Pemerintah Republik IndonesiaCq.Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, maka SertifikatHak Pakai No.14 /Kelurahan Sungai Sapih dan sertifikat Hak PakaiNo.13/Kelurahan Sungai Sapih tersebut adalah cacat hukum.

Bahwa penerbitn AJB oleh Tergugat II tersebut adalah melawan hukum dan cacathukum karena sebagaimana kesepakatan tertulis antara Penggugat denganTergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris /PPAT pada tanggal16 Pebruari 2012, Tergugat I hendak membeli tanah seluas 4.088 m2 bukanseluas 2500 m2 dan AJB dibuat tanpa sepengethuan Penggugat, dengan demikianterdapat motif tidak fair, ccat tersembunyi dan cacat kehendak serta sebab yangtidak halal dari Tergugat I karena terdapat dwang, dwaling

Nomor 233/PDT/2020/PT DKI35.Melakukan Perbuatan Apapun Terkait Penerbitn Surat KeputusanTersebut Yang Dianggap Bertentangan Dengan Pasal 50 Ayat 1 JoPasal 50 Ayat 4 Huruf D Permen Nomor 11/2016 Oleh Penggugat;Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan Aquo denganmenarik Tergugat Ill selaku pihak yang digugat untuk dimintapertanggungjawaban sehubungan dengan Gugatan Penggugatmengingat Tergugat III tidak terkait dan tidak melakukan perbuatanapapun terkait penerbitan Surat Keputusan yang dianggapbertentangan

:Bahwa saksi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tujuhbelas AgustusSemarang ;Bahwa saksi akan menerangkan khusus tentang surat berharga, dimanayang dimaksud dengan surat berharga adalah : surat yang oleh penerbitn yasengaja diterbikan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaransejumlah uang tapi pembayaran tersebut dilakukan tidak memakai uang tapimemakai alat bayar lain yaitu surat yang didalamnya mengandung perintahatau kesanggupan untuk membayar sejumlah uang kepada orang yangdisebutdalam

Wahyono Sumardi yang dijual oleh GunawanMakmur pada Jauhari Chandra adalah terletak dalam wilayahadministrasi Pemerintahan Kelurahan Simpang Baru, KecamatanTampan Kota Pekanbaru, dan bukan diatas bidang tanah milik PenggugatSHM No. 7226 (dahulu 3755) yang bidang tanahnya terletak diwilayahadministrasi Pemerintahan Kelurahan Labuh Baru Barat, KecamatanTampan (saat penerbitn Sertifikat Hak Milik) sekarang KelurahanBandarraya, Kecamatan Payung Sekaki;Menyatakan Perbuatan Tergugat VI,VII,VIII,IX,X,XI

Oleh Karena Itu Tergugat Ill Tidak MelakukanPerbuatan Apapun Terkait Penerbitn Surat Keputusan Tersebut YangDianggap Bertentangan Dengan Pasal 50 Ayat 1 Jo Pasal 50 Ayat 4Huruf D Permen Nomor 11/2016 Oleh Penggugat;Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan Aquo denganmenarik Tergugat IIl selaku pihak yang digugat untuk dimintapertanggungjawaban sehubungan dengan Gugatan Penggugatmengingat Tergugat III tidak terkait dan tidak melakukan perbuatanapapun terkait penerbitan Surat Keputusan yang

Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1348 Propinsi Maluku KotaAmbon Kecamatan teluk Ambon, Dinas Rumah Tiga atas nama WANENJO, surat ukur tanggal 14 September 2009 Nomor 00072/RumahTiga/2009 luas 109 M2 PenerbitN Sertifikat Ambon, tanggal 14September 2009, yang diberi tandaT.Il 16 ;17.