PolSKTBL/02/V85/SERSE, tanggal 8 Januari 1985 ;2 Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 93 atas nama ayah Pemohon tersebuthilang, Pemhono bermaksud mengurus Sertipikat yang hilang tersebut untukditerbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru pengganti Sertipikat Hak Milik No. 93tersebut ; Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal, maka yang berhakmengurus penerbian Sertipikat yang baru pengganti Sertipikat Hak Milik No. 93menjadi atas nama Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Gusti

PolSKTBL/02/V85/SERSE, tanggal 8 Januari 1985 ; Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 93 atas nama ayah Pemohon tersebuthilang, Pemhono bermaksud mengurus Sertipikat yang hilang tersebut untukditerbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru pengganti Sertipikat Hak Milik No. 93tersebut ; Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal, maka yang berhakmengurus penerbian Sertipikat yang baru pengganti Sertipikat Hak Milik No. 93menjadi atas nama Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Gusti

., maka dari itu permohonan peroses balikHalaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Mtr.nama sertifikat atas tanah Pihak Pertama akan dilaksanakan ke Kantor BadanPertanahan Kota Mataram;Pasal 7Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban dari masingmasingKedua Belah Pihak tersebut, selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua akansating mendukung dalam segala roses penerbian sertifikat, dan telah sepakatbahwa siapapun tidak dapat menghalangi untuk diterbitkannya sertifikat, danmeminta

Hasil pemeriksaan fisik dimasukkandalam DKB/DKO sebagai dasar penerbian SKAU. Selanjutnyapenerbit SKAU menerbitkan SKAU apabila dari hasilpemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik telahdinyatakan benarApakah di benarkan melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari hutannegara tanpa menggunakan dokumen dari pejabat yang berwewenang ?

Hasil pemeriksaan fisikdimasukkan dalam DKB/DKO sebagai dasar penerbian SKAU.Selanjutnya penerbit SKAU menerbitkan SKAU apabila darihasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik telahdinyatakan benar.Setahu saudara apakah jenis kayu ipil dan kayu bongur ada tumbuh didilahan pertanian atau perkebunan masyarakat ?

Selanjutnya penerbit SKAU melakukanpemeriksaan fisik dan administrasi terhadap kayu tersebut.Hasil pemeriksaan fisik dimasukkan dalam DKB/DKO sebagaidasar penerbian SKAU. Selanjutnya penerbit SKAUmenerbitkan SKAU apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapanadministrasi dan fisik telah dinyatakan benar Bahwa ahli menjelaskan Bahwa tidak dibenarkan melakukanpengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara tanpamenggunakan dokumen dari pejabat yang berwewenang.

Hasil pemeriksaan fisikdimasukkan dalam DKB/DKO sebagai dasar penerbian SKAU.Selanjutnya penerbit SKAU menerbitkan SKAU apabila darihasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik telahdinyatakan benar. Bahwa ahli menerangkan bahwa Setahu saksi ahli tidak adajenis kayu ipil dan kayu bogur tumbuh di dilahan pertanian atauperkebunan masyarakat kayu tersebut hanya tumbuh dikawasan hutanPutusan Nomor: 141/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Bahwa TERGUGAT Imenolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGATpada halaman 2 butir 5 yang menyatakan Debitor/ Tertanggung/KokohHendra Wirawan telah mengikatkan diri dengan TERGUGAT I.TERGUGAT I MENANGGAPINYA sebagai berikut :Bahwa TERGUGAT Itidak mengikatkan diri kepada Kokoh HendraWirawan selaku debitor TERGUGAT Il, karena penerbian sertifikatkepasertaan asuransi kumpulan No. 54.362.2011.02298 adalah ataspermintaan dari TERGUGAT Il selaku Pemegang Polis IndukNo.0001.001.10.0025 kepada TERGUGAT I.

Bahwa Pengakuan pemikan oeh TERGUGAT III terhadap obyek sengketa tersebutadaiah merupakan perbuatan melawan Hukum,sebab dasar pemilikanTERGUGAT Isebeluum penerbian Sertfiat Hak Mik No.48/ Kelurahan Bulurokeng(sekarang kelurahan PAI) tahun 1972 gambar situasi No 278 tahun 1972 tersebutadaiah berasal dariPersil No.42 D II kemudian diubah tanpa dasar yang jelasmenjadi Persi NO.47 D II Kohr 429 Ci dmana Persi atas nama TERGUGAT IIItersebut sesungguhnya tidak terdaftar pada buku F Kelurahan PAI atau tidakmenunjuk

hanya dibenSM BI fotocopy untuk keperluan melamar pekerjaan ; Bahwa terdakwa selain membuat SKCK dan SM B Il, pada waktu dantempat tersebut di atas juga membuatkan jazah Sekolah Dasar atas namaRUSLAN dengan cara menscanner jazah Sekolah Dasar milik AHMADSYARIF (adik pemesan / RUSLAN) menggunakan printer scanner alumengedit identitasnya menjadi RUSLAN menggunakan sebuah laptop, dandalam pembuatan fazah Sekolah Dasar ini terdakwa memasang tarisebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) ; Bahwa proses penerbian

Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/2014Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, danPembatalan Hasil Pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut: Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) telah melakukankekeliruan pada penerbian SKPLB PPh Badan Nomor00008/406/09/641/11 dengan tidak memperhitungkan kompensasikerugian pada angka 12, sehingga terdapat PKP pada angka 14 namuntidak terdapat PPh terutang pada angka 15 dalam dalam SKPLB PPhBadan tersebut dengan perincian sebagai berikut: : Jumlah

Asas Kepastian Hukum :Bahwa oleh karena sertipikat hak milik adalah bukti yang terkuat danterpenuh yang dimiliki orang atas tanah yang tentunya akan memberikankepastian hukum tentang status hak milik atas tanah tersebut; Dimanapenerbitan sertipikat hak milik objek sengeta tersebut bertentangandengan aturan yang berlaku; Oleh karena itu, penerbian sertipikat hakmilik objek sengketa telah melanggar azas kepastian hukum, yaitu azasdalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan

2019/PTUN.KPGYurisprudensi MARI No. 88 K/ TUN/ 1993, tanggal 7 September1994 yang dikutip sebagai berikut :Meskipun sengketa ini terjadi dari adanya surat keputusanpejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatantersebut harus diajukam terlebin dahulu ke Peradilan Umum,oleh karena pokok sengketa cenerung atau lebih kental muatanhukumnya berkaitan dengan sengketa perdata ataukepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segiprosedur penerbian

sebagai berikut :Yurisprudensi MARI No. 88 K/ TUN/ 1993, tanggal 7 September1994 yang dikutip sebagai berikut :Meskipun sengketa ini terjadi dari adanya surat keputusanpejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatantersebut harus diajukam terlebin dahulu ke Peradilan Umum,oleh karena pokok sengketa cenerung atau lebih kental muatanhukumnyaberkaitan dengan sengketa perdata ataukepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segiprosedur penerbian

Bahwa dalam Penerbian Sertifikat Pembanding dalam hal ini telahsesuai dengan ketentuan ketentuan perundangundangan (data fisikmaupun data yuridis nya).Il. Keberatan kedua:Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti tidak berdasar sehingga telahmemberikan pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermatsebagaimana dalam Pertimbangannya halaman 38 alinea pertama , alineakedua, alinea ketiga, alinea kKeempat yang mengatakan :HIm 19 dari 31 hlm Put.

Asas Kepastian Hukum :Bahwa oleh karena sertipikat hak milik adalah bukti yang terkuat danterpenuh yang dimiliki orang atas tanah yang tentunya akan memberikankepastian hukum tentang status hak milik atas tanah tersebut; Dimanapenerbitan sertipikat hak milik objek sengeta tersebut bertentangandengan aturan yang berlaku; Oleh karena itu, penerbian sertipikat hakmilik objek sengketa telah melanggar azas kepastian hukum, yaitu azasdalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan

Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalahmasalah sertipikat milik Penggugat ;Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca sertipikat objek sengketa ;Bahwa setahu Saksi Penggugat ada memiliki tanah di Dusun Ill DesaParbuluan III Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi;Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugattersebut ;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batasbatasnya ;Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat sertipikat objeksengketa ;Bahwa setahu Saksi dalam penerbian

Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa Penolakan Eksepsi diPengadilan Agama Surakarta dan Proses penerbian Surat KeteranganWaris Tergugat II Intervensi sebagai anak kandung oleh pemerintahSetempat tidak memiliki korelasi dengan perkara a quo dan juga bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk mengadili perkaratersebut (Vide Pasal 2 huruf a UU No 5 tahun 1986) ;Bahwa Gugatan Penggugat sangatlahn absurd dan tendensius.Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa merugikanpenggugat dalam

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) seluas 2.215 m2,berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 1681990 No.590/1990 terletak di PropinsiJawa Barat, Kota Cirebon, Kecamatan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, sesuai penerbitansertifikat oleh BPN/Kantor Pertanahan Kota Cirebon, tertanggal 30101997.Bahwa perokhan dan penerbian Sertifkat Hak Atas Tanah milk Tergugat I / obyekperkara tersebut diatas telah sesuai dengan mekansme dan prosedur serta sesuai denganketentuan Undangundang dan Peraturan yang berlaku, hal

Bahwa saksi melihat di atas obyek sengketa tersebut ada bangunan Gardu PLN.Menimbang, bahwa Tergugat I, untuk membuktikan dalildalilsangkalannya, di muka persidangan telah mengajukan suratsurat bukti yaituberupa:1.Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.227 atas nama PT.PERUSAHAAN LUSTRIK NEGARA (PERSERO) seluas 2.215 m2, berdasarkan GambarStuasi tertanggal 1681990 No.590/1990 teretak di Propinsi Jawa Barat, Kota Ciebon,Kecamatan Pekalpan, Kelurahan Jagasatru, sesuai penerbian sertifikat

Sohar Sobandar, yang baru diketahuisecara resmi oleh Para Penggugat pada tanggal 03 April 2014, yaitu pada saatditerimanya Surat No.1149/31.72300.7/IV/2014, dari Kantor PertanahanKotaAdministrasi Jakarta Utara, tertanggal 03 April 2014, yang telah merugikan Para Penggugat ;Bahwa penerbian sertipikat obyektum litis aquo dilakukan dengancarabertentangan dengan keadaan dan atau data fisik, karena faktanyapenguasaannya selama 27 tahun oleh Suami Penggugat dan atau Ayah dariPenggugat Il, maka sertipikat

SF Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi dan UpayaAdministrasi di Indonesia, Penerbian Liberty Yogyakarta, cetakankedua (revisi), September 2003 pada halaman 292 mengenai asaskecermatan berpendapat sebagai berikut:Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUNJKT.asas kecermatan juga menghendaki agar Badan/Pejabat TUNsenantiasa bertindak secara hatihati agar tidak menimbulkankerugian bagi warga masyarakat, timbulnya kerugian itu dapatterjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan

Hasil pemeriksaan fisik dimasukkan dalamDKB/DKO sebagai dasar penerbian SKAU. Selanjutnya penerbit SKAUmenerbitkan SKAU apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasidan fisik telah dinyatakan benar; Bahwa dalam setiap penerbitan dokumen angkutan harus memiliki dasarsumber dokumennya; Bahwa dalam hal penerbitan dokumen yaitu FAKO oleh UD.

Bahwa tergugat sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa telah menelitidata kepemilikan atas tanah yang akan diterbitkan sertipikat, hal dimanadalam penerbian sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensiasal tanahnya berasal dari almarhum suami Tergugat Il Intervensi bernamaH. TAWA L. DG NAPPU dengan dasar dari kantor luran PembangunanDaerah (IPEDA) Kabupaten Bantaeng dengan Peta Blok 01 No. 019 dalamBuku Besar Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran Pajak (DHKP) denganNo.

tinggal Penggugat di tempat lain bukan di Bumi Raya;e Bahwa usaha dari Penggugat masih berjalan dari tahun 2000 sampai dengan saat ini;e Bahwa saksi tidak tahu kapan bangunan milik Penggugat di batas kota di LewolebaTimur dibangun;e Bahwa mekanisme pembuatan laporan di Kantor Lurah yang membuat laporanmemberikan laporan kepada pramu tamu, kemudian pramu tamu menyampaikan suratlaporan tersebut kepada Lurah, setelah itu surat keterangan dibuat dan diberikan kepadayang membuat laporan;e Bahwa proses penerbian