Muh.Idil bin Baharuddin Redi, umur 7tanun,;Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh paraFemonon untuk penerbiian akia nikah pemonon i dan pemonon ii sertaRepenien lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulispersidangan, Maka yang menjadi pokok masaiah Gaiam peikara ini adaianapakah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tahun4968 di Dusum RawaRawang, Desa BondeBonde, Kecamatan Sendana,as meses ofl tO Menimbang, bahwa untuk membuktikan daiiidaliinya

.,... bergerak di bidang penerbiian dan ieiah terdaftar di Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia Repubiik indonesia dalam Keputusan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C05404H1.01.01.1H 2004 dan dengan Nomor NPWE U2.53/./94.6G04.U00, danielah didaftarkan di Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Penanaman Modal dengan Nomor 13.01.1.51.155a7(bukti P5);Bahwa selain mendaftar sebagai badan hukum ke DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubiik

Wi43scharusnya juga Ginyatakan sebagai penerbiian dan pendaftaranyang beretikad tidak baik, jangan hanya peandaftaran oleh PemohenKasasi saja, karena yang menerbitkan Surabaya Post yang terbitsore bukaniah fermohon Kasasi melainkan Pemohon Kasasi; Kedua!

Bahwa penerbiian Pemecahan SPPT PBB yangdimohonkan oleh PT Graha Mahardika telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan aleh Undangundang seperti yang Tergugat sampaikan pada pom 14b diatas. yang mana teiah teijadi Jual Beliantara Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 yang diwakili olehRudyono Dharsono (selaku Ketua Yayasan Untag) kepada PT.Graha Mahardika pada tahun 2010 dihadapan notaris dan telahdilakukan cek lokasi batasbatas tanah jelas dan fisik dikuasai olehmasingmasing pihak yaitu PT.Graha Mahardika

Menyatakan penerbiian SHM. No.l34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 Gambar Situasi No.2225/ 1995, tanggal 23-8-1985 oleh TURUT TERGUGAT IV atas nama TERGUGAT I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 8. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah SHM. No. 134/Kel.

SastramidjajaNeneng alias Neneng Sastramidjaja;Menyatakan penerbiian SHM. No.134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 GambarSituasi No.2225/ 1995, tanggal 2381985 oleh TURUT TERGUGAT IV atasnama TERGUGAT adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harusdibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;Menyatakan jual beli atas sebidang tanah SHM. No. 134/Kel.

Bag.7.10.11.Menyatakan penerbiian SHM. No.134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 GambarSituasi No.2225/ 1995, tanggal 2381985 oleh TURUT TERGUGAT IV atasnama TERGUGAT adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harusdibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;Menyatakan jual beli atas sebidang tanah SHM. No. 134/Kel.

Bahwa penerbiian Pemecahan SPPT PBB yang dimohonkan oleh PTGraha Mahardika telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan aleh Undangundang seperti yang Tergugat sampaikan pada pom 14b diatas. yang manateiah teijadi Jual Beli antara Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 yangdiwakili oleh Rudyono Dharsono (selaku Ketua Yayasan Untag) kepada PT.Graha Mahardika pada tahun 2010 dihadapan notaris dan telah dilakukan cekHalaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pat.G/2018/PN .Jkt Utrlokasi batasbatas

Menyatakan penerbiian SHM. No.l34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 Gambar Situasi No.2225/ 1995, tanggal 23-8-1985 oleh TURUT TERGUGAT IV atas nama TERGUGAT I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;8. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah SHM. No. 134/Kel.

Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;Menyatakan penerbiian SHM. No.I34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M? GambarSituasi No.2225/ 1995, tanggal 2381985 oleh TURUT TERGUGAT IV atas namaTERGUGAT adalah cacat hukum dantidak sah, karenanya harus dibatalkan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan jual beli atas sebidang tanah SHM. No. 134/Kel. Ciseureuh, seluas5.615 M?

Sastramidjaja Neneng alias NenengSastramidjaja;Menyatakan penerbiian SHM. No.I34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M? GambarSituasi No.2225/ 1995, tanggal 2381985 oleh TURUT TERGUGAT IV atasnama TERGUGAT adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harusdibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;Menyatakan jual beli atas sebidang tanah SHM. No. 134/Kel.

Penerbiian Opsi hanya dapat dilakukan oleh Pihak yangtelah memperoleh persetujuan dari Bappebti"Pelanggaran Pasal 30 A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun2011, berbunyi sebagai berikut:Ayat (1). Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan olehPenyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang satu dan lainnyatidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan Bappebti".Ayat (2).

Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa,Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan,Propinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan(Turut Tergugat ) dan Buku C Kecamatan Regol (Turut Tergugat Il) atasnama Sastramidjaja Neneng adalah tanpa alas hak sah dan merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku ahli warisdari dan segenap ahli waris pengganti lain yang sah dari almarhum N.Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja;Menyatakan penerbiian

PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 TentangPenyelesaian Kasus Pertanahan bahwa Badan Pertanahan Nasional jugamemiliki kewenangan untuk membatalkan hak atas tanah berdasarkanputusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (1)dan (2) yang berbunyi :1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atasputusan kembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtelap;2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumletap, yang berkaitan dengan penerbiian