Balivia, maksud Pcniolion dan Pemohon it rnengaiukan permohunan isbath nikah adalahuntuk kelengkapan administrasi penrbitan Akta Kelahiran anak Pemohon pada KantorCatalan Sipil.Kabupaten Soppong..

Rahwa, pemikahan Pemohon dengan Pemohon tersebut belummemperoleh dukti nikah, oleh karnanya Pemohon dan Pemehon Sangatmembutyhksn penetapan pengesahan nikah deri Pengadilan Agama Bimauntuk mendapatkan pengakuan hukurt, penrbitan akta nikah dan aktakelahiran anak maupun keperiuan lainlain:. Batwa, atas ha! tersebut make Pemohon dan Pamohon If mohon agarditsbatkan pernikahannya dan memerintahkan Pemohon dan Pemchon tiUntuk Mmencatatkan perkawinan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatansetempat.

diatas,dimana atas pertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan tetapmempertahankan isi gugatannya;Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernahdatang kepersidangan tanpa halangan yang sah menurut hukum sehinggaperkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat sebagai berikut:1. .Fotokopi Surat Keterangan Penrbitan

., para Pemohon mengajukan pengesahannikah adalah untuk mengurus penrbitan Akta Nikah Para Pemohon sehinggaPemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokokpermohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbatnikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui olen masyarakatumum atau kepada pihakpihak yang merasa keberatan atau dirugikan denganadanya rencana itsbat nikah tersebut, namun

Menyatakan Hak Milik Nomor : 252 Desa Malasan, Kecamatan Durean,Kabupaten Trenggalek, Gambar Situasi Nomor : 1079/1979, tanggal37197 luas 2.510 m2, pemegang hak atas nama SIRAN Bin Djoredjo,penrbitan tanggali1 agustus 1979.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :Sertifikat Hak Milik Nomor : : 252 Desa Malasan, Kecamatan Durean,Kabupaten Trenggalek, Gambar Situasi Nomor : 1079/1979, tanggal37197 luas 2.510 m2, pemegang hak atas nama SIRAN Bin Djoredjo,penrbitan tanggali1 agustus 1979.4.

Busyra dan Siti dengan Penrbitan Surat Perjanjian/Perdamaian secarakekeluargaan pada tanggal 14 maret 1976 dihadapan Ibrahim / Ahmad KepalaDesa Paradowane dan saksisaksi dari tokoh masyarakat (unsur aparatPemerintahan Desa dan Agama);Bahwa dalam pembagian tersebut H. Busyra diwakili oleh anaknya H. Abd.Rahman Busyra dan Siti diwakili oleh ketiga anaknyadan langsung sebagaibahagian masingmasing sebagaimana yang tertera dalam SuratPerjanjian/Perdamaian, sedangkan H.

Busyra dan Siti dengan Penrbitan Surat Perjanjian/Perdamaian secarakekeluargaan pada tanggal 14 maret 1976 dihadapan Ibrahim / Ahmad KepalaDesa Paradowane dan saksisaksi dari tokoh masyarakat (unsur aparatPemerintahan Desa dan Agama);Bahwa dalam pembagian tersebut H. Busyra diwakili oleh anaknya H. Abd.Rahman Busyra dan Siti diwakili oleh ketiga anaknya dan langsung sebagaibahagian masingmasing sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian/Perdamaian, sedangkan H.

Fotokopi Surat Keterangan Penrbitan Kartu Tanda Penduduk Nomor. an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Putih KecamatanPulogadung Kota Jakarta Timur, tanggal , bermaterai cukup dan telahdiperiksa sesuai aslinya. (Bukti.P.1);2.

Akibat permohonan SKGRnya ditolak oleh pihak Desa Belutu,selanjutnya Tergugat Il mengajukan penrbitan SKGR melalui Desa PencingBekulo dan kemudian terbitlan SKGR Nomor Reg 59.83/PEMDES PB/028/2010 tertanggal 25 Mei 2010 atas sebidang tanah seluas 20.000 m?

Gabus,sehingga sertifikat HM nomor berapa yang dimaksud oleh Penggugat yang dikeluarkan olehBPN pada tanggal tersebut.Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Tergugat II dalam menerbitkanSertifikat Hak Atas Tanah adalah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundanganyang berlaku diantaranya yaitu PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah danPeraturan Pelaksanaannya yaitu PMNA No.3 Tahun 1997,dimana datadata fisik dan yuridissebagai dasar penrbitan sertifikat yang diajukan oleh pemohon, diketahui

Tergugat II menerbitkan objek gugatan II.Dengan demikian surat Keputusan tersebut bertentangan dengan AsasasasUmum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai berikut.e Asas bertindak cermat : Tergugat tidak hatihati dalam membuatkeputusan tersebut, tidak memperhatikan syaratsyarat yangseharusnnya dipenuhi dalam penentuan harga, yakni tidak memakaiharga yang diterbitkan pemerintah.Halaman 1 Put.55/G/2014/PTUNMdne Perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.6 Oleh karena penrbitan

Hak Pakai Nomor16/Kelurahan Kebonsari atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timjur (Tergugat l) yang penggunaan tanahnya untuk kepentingan dinasPeternakan Propinsi Jawa Timur (Tergugat Il) ;Bahwa dari Posita gugatan butir 4,6 dan 7 di atas dapat disimpulkan bahwasengketa yanag terjadi antara para penggugat dengan Tergugat Ill adalahsengketa Tata Usaha Negar sebagai akibat dikeluarkannya suatu KeputusanTata Usaha Negara dalam hal ini sertipikat Hak Pakai No.16/KelurahanKebonsari ;Bahw penrbitan

Pada saat penrbitan sertifikat tanh atas nama KOMBONG denganNomor: 215/lLemusa / Tahun 1995.

kalinya adalah "Faktur kendaraan bapak akan segerakami mintakan penerbitan fakturnya di MB INA, atas nama Nyoman BudiSetiawan, Faktur akan tiba dikantor kami dalam bulan maret 2015 untuk itukami mohon kepada Bapak untuk menyiapkan Surat jin Trayek dari DinasPerhubunganNamun sampai saat ini pihak Nyoman Budi Setiawan belum memberikansurat yang kami minta tersebut;Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pendekatan secara lisan ataulangsung kepada Nyoman Budi Setiawan untuk memberikan suratpermohonan penrbitan

., adalah merupakan aktaakta yang cacatHukum,karenanya tidak mempunyai kekuatan Hukum ;31Menimbang, bahwa ole karena aktaakta tersebut cacat Hukum, maka perbuatanTergugat I, Tergugat II dan Tergugat HII berkenaan dengan penrbitan aktaakta tersebutadalah merupakan perbuatan melawan Hukum ;Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas,petitum ke2,ke3 dan ke4 menurut hemat Majelis patut dan adil untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat atas ganti rugi yang sifatnyaimmaterial

Hani Than sendiri yang merupakan ibu kandung daripenggugat konpensi /tergugat rekonpensi dan tergugat 1 konpensi/penggugatkonpensi tidak tau manau tentang penrbitan sertifikat baik atas nama dirinyamaupun perolehan hak berupa hibah kepada penggguta konpensi/tergugatrekonpensi karena hibah tersebut yang menjadi alas hak dari balik namasertifikat dibuat dengan melawan hukum/memasulkan tanda tangan ibu kamidan hingga mediasi dalam perkara ini dilakukan ibu kami tidak mengakuiadanya hibah tersebut;.

Levina ;Bahwa Terdakwa dalam menerbitkan dan menanda tangani Surat ljinBerlayar tanpa melakukan pengecekan terlebin dahulu tentangkelengkapan yang merupakan persyratan penrbitan Surat Ijin Berlayarsesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku kasiKeSyahbandaran ;Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Surat Ijin Berlayar yangditerbitkan dengan No. GM 760/2/929/II/AD. TPK. 2007 pada tanggal22 Pebrurai untuk Km.

atas nama Pemohon dan Sertfikat HakMilik Penganti Nomor 307/Kisaran Baru, tanggal 24 Maret 2017 atas namaPemohon tersebut, Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tanggal 2Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan Sertfikat Hak MilikNomor 862/Kisaran Baru, 19 Desember 1996 atas nama Pemohon danSertfikat Hak Milik Nomor 307/Kisaran Baru, telah hilang sejak bulanHalaman 6 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2019/PN KisOktober 2016 dan selain itu Pemohon juga menandatangi suratsurat lainuntuk keperluan penrbitan

secara berulangulang ditetaskan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebutdengan semestinya ;Bahwa dengan demikian pemahaman Penggugat yang menyebutkanlahirnya objek sengketa telan menimbulkan kerugian besar danmengabaikan hak warga masyarakat khususnya Penggugat sangatlahtidak beralasan, sedangkan pemberlakuan objek sengketa yang dipahamiberlaku surat dan dipahami Penggugat bertentangan dengan peraturanperundangundangan lainnya tidaklah perlu ditanggap sebab kaidahhukum yang menjadi dasar penrbitan

Btg;Bahwa sebagaimana Pelawan ketahui dalam proses penerbitan SertipikatHak Milik (SHM) terdapat syaratsyarat harus dipenuhi oleh PemohonSertipikat itu sendiri akan tetapi dalam Proses Penrbitan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor : 129/Kelurahan Madidir Ure Tanggal 10 Agustus1992 atas nama Pemegang hak Alfonsius Herman Kahiking dan SertipikatHalaman 9 dari 52 halaman.