lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II pada hari sidang yangditetapbkan telah hadir menghadap' dipersidangan, selanjutnya suratpermohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon danPemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon danPemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 di KecamatanPapalang untuk perbitan

idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikanatau setidaktidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuatHal. 5dari10 Penetapan No. 30/Pat.P/2018/PA.Mmj.dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapatdibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya diPengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan olehPemohon dan Pemohon II untuk perbitan

BPN RI No. 2 Tahun 2013 apabila adapemohon yang dilengkapi dengan identitas diri kKemudian alas hak,maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan proses sesuai dalamprosedur administrasi dalam rangka pemberian ha katas tanah, karenakewajiban tugasnya sebagai instansi Negara melakukan pendaftarantanah kemudian melanjutkannya ke Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia selanjutnya yaitu perbitan Surat Keputusan sesuai ketentuanyang diatur dalam

peraturan tersebut diatas hingga perbitan sertipikataquo;6.

Bahwa pada saat perbitan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00542 / Kelurahan Lamaruatas nama ALFONS GOENARDY seluas4.551 M2 telah dilakukan pengecekan, pengukuran dan pemeriksaan /peninjauan lapangan secara de facto sesuai dengan keadaandilapangan yang sekarang serta melibatkan pejabatpejabat administrasidi wilayah tersebut.

Tergugat tidak akan memperoses suatu permohonan hakHalaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN.SMDapabila terdapat permohonan yang bermasalah maka untuk sementarawaktu dihentikan menunggu proses penyelesaian masalah selesai,kemudian pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan danmendapat persetujuan dari saksisaksi batas tanah yang berbatasanlangsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk(gambar ukur) sebagai dasar perbitan peta Bidang Tanah yangditerbitkan tangga

Menyatakan secara hukum perbitan sertipikat Hak Guna BangunanNo. 00542 / Kelurahan Lamaru atas nana ALFONS GOENARDYseluas4.551 M2 telah sah dibuat dan berkekuatan hokum sesuai denganprosedur dan ketentuan yangberlaku;2 Menyatakan secara hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hokum(onrechtmaatiigedaad);4.

Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2018/PN Bit Bahwa perbitan akta kelahiran anak tersebut diterbitkan lebih dahulu yaitutanggal 25 Oktober tahun 2017 sedangkan akta nikah diterbitkan padatanggal 23 November 2016; Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk keperluan pengurusan pension,oleh karena itu dari BKD (BadanKepegawaian Daerah) Bitung menyerahkan harus ada penetapan daripengadilan; Bahwa berdasarkan halhal tersebut,Pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Bitung

Sarmin, perbitan Sertifikat tanggal 19 Januari 2000;2. 1 (Satu) lembar Kwitansi bertuliskan telah diterima dan H. TB. Ali Musyid.AR uangsejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran sandagadai sawah 5 petak + 7.040 M 2 di Kampung Tegal Dawa, Desa Kilasah an.Moch.

Sarmin, perbitan Sertifikattanggal 19 Januan 2000 dan 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan telah diterima dari H.TB. Ali Musyid.AR uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untukpembayaran tanda gadai sawah 5 petak + 7.040 M 2 di Kampung Tegal Dawa, DesaKilasah an. Moch.

kabupaten manggarai baratterhadap tanah tersebut dalam proses penerbitan SHM 862 atas namaWihelmina Maisya, tidak pernah di ketahui oleh masyarakat setempat/pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan sertipikat tersebut kapandi lakukan pengukuran oleh kantor pertanahan dan terlebih lagi hasil daripemetaan/pengukuran tersebut tidak pernah diumumkan selama 30 hari dalampendaftaran tanah secara sistematik dan atau 60 hari dalam pendaftaran tanahsecara sporadik pada kantor desa setempat sehingga perbitan

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya MasyarakatPasal 2 ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhisyarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasar pendiriannya.Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Kewenangan perbitan

dari 37 hal putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PBRtanggal 29 Mei 1999 dan Sertifikat Hak Milik No.1247 tanggal 27 mei2009;Bahwa sekitaran hari senin tanggal 15 januari 2015 TergugatRekonvensi dengan orang orng suruhanya pelakukan pemagaranterhadadp tanah Penggugat rekonvensi walaupun sudah di larangoleh penggugat Rekonvensi tetapi Tergugat dengan orangorangsuruhanya tidak memperdulikanya sehingga Penggugat Rekonvensimembuat laporan di Polda Riau tetapi tidak ada tanggapan sampaisekarang;Bahwa terhadap perbitan

SHM no.291 dan SHM 1247 yang di bellioleh orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensidari SdrDerhana Seregar maka perbitan surat tersebutsecara tidak sah /cacatformal disebabkan bahwa saudara Derhana seregar tidak pernahmemiliki tanah RT 02 RW 04,tetapi terletak di RW 5,berdasarkan suratketerangan yang di keluarkan oleh RT 02 dan RW 04 tanggal 10Maret 1997 ,sedangakan tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konpensi Terletak di RW 02 Rw 04 kelurahan Rumbai bukitKecamatan Rumbai,maka surat SHM

dikembalikan kepada Saksi Erdhi melainkan tanpa seizin dansepengatahuan saksi Erdhi di gadaikan oleh Terdakwa ROSDIMAN BinMURSALIN, Terdakwa Zul Fadly Bin Surip Sutrisno dan Yovi (DPO) sehargaRp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil menggadaikanmobil tersebut mereka bagi tiga masingmasing Rp. 8.000.000, (delapan jutarupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk oprasional,uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut mereka gunakan untukkepentingan pribadi, akibat perbitan

tersebut sebagai pertimbangan dalammemutus perkara ini;Tentang RekonvensiMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Pembanding semulaTergugat I, Pengadlan Tinggi berpendapat bahwa, bahwa pengajuan ganti rugiyang diajukan akibat terjadinya perubahan Susunan Kepengurusan dan SusunanPemegang Saham Terbanding semula Penggugat yang berlanjut tentangpemutusan hubungan kerja terhadap Pembanding semula Tergugat / PenggugatRekonvensi ( telah diajukan kepengadilan PHI ) dan tidak ada kaitan hukumnyadengan perbitan

Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 5 s/d halaman 16 sebabpenerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang wenang dantidak melanggar AzasAzas Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pulamerugikan Penggugat, namun perbitan objek sengketa a quo bertujuanmenegakan aturan untuk menertibkan IUP yang tumpang tinih dan tidakmelaksanakan kewjibannya sebagaimana ditentukan dalam undang undangmaupun yang ditentukan dalam lampiran IUP Operasi Produksi di KabupatenKolaka Utara termasuk yang dijadikan

Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 7 s/d halaman 10 sebabpenerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang wenang dantidak melanggar AzasAzas Pemerintah Umum Yang Baik serta tidak pulamerugikan Penggugat, namun perbitan objek sengketa a quo bertujua@menegakan aturan untuk menertibkan IUP yang tumpang tinih dan tidakmelaksanakan kewjibannya sebagaimana ditentukan dalam undangundangmaupun yang ditentukan dalam lampiran IUP Operasi Produksi di KabupatenKolaka Utara dengan memperhatikan

Dalam perbitan SKAU kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaranasal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek danmemastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yangdibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas anah sebagaimanan dimaksud pasal 2;2. Sebelum menerbitkan SKAU Kepala Desa Melukan pengukuran atas kayu yangdiangkut dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk salah satuh aparatnya;3.

Dalam perbitan SKAU kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaranasal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek danmemastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yangdibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas anah sebagaimanan dimaksud pasal 2;2.

pengelolaan kayuhutan hak;Bahwa saksi mengetahui dasar penerbitan SKAU yaitu keputusan Kepala DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu No. 01 tahun 2011 tentangPengangkatan Pejabat Penerbit SKAU di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulusebagai perpanjangan ijin sebelumnya, untuk wilayah kerja sesuai suratkeputusan tersebut di wilayah Kecamatan Boyan Tanjuang akan tetapi sesuaidengan arahan dari Tambunan selakau Ka Sie Produksi Dis Bun Hut KabupatenKapuas Hulu saksi diperbolehkan untuk melakukan perbitan

Keputusan TataNegara perbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketatersebut baru diterima/diketahui Penggugat saat itu;d. Bahwa tanggal 18 Mei 2016 Penggugat mengajukan GugatanPengadilan Tata Usaha Negara;e. Oleh karenanya Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktuQUQ AIAN jenn nsec eect resnesieneneeensneeneeeeennenenmeeee.

oleh orang umum apalagi dalampermainan judi tersebut sebelumnya tidak mendapat ijin dari pihak yangberwenang.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keduaMenggunakan kesempatan untuk main judi telah terpenuhi.UnsurKetiga : Yang diadakan tanpa mendapat ijinYang dimaksud dengan fakta mendapat ijin adalah tidak dipenuhinyasuatu persyaratan yang harus/wajib diadakan untuk menyelenggarakanpermainan judi yang dikeluarkan oleh pemerintah/pihak yang berwenang.Menurut UU No.7 tahun 1974 tentang perbitan

Menurut UU No.7 tahun 1974tentang perbitan perjudian mengatur masih diperbolehkan untukmenyelenggarakan permainan judi asalkan sudah mendapat ijin dariyang berwenang bila syaratsyarat yang telah ditetapkan dipenuhimaka perbuatan tindak pidana dalam permainan judi menjadiditiadakan sehingga pemain judi tidak dapat dituntut.Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpahketerangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh faktafakta sebagai berikut: Bahwa benar permainan

Jawaban angka 8 Gugatan Penggugat :Bahwa tidak benar setelah dihibahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat ,Tergugat berusaha menerbitkan sertifikat Hak Pakai sehingga Tergugat IIImenerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 Kelurahan Pondok TinggiKecamatan Pondok Tinggi, bahwa perbitan sertifikat hak Pakai yangdilakukan oleh Tergugat III adalah berdasarkan dasar yang kuat dandibenarkan oleh hukum dan kemudian dikatakan tanpa sepengetahuandari Pemilik tanah yang sah, kemudian Tergugat III dalam menerbitkansertifikat

Akta jual beli yang dibuat oleh heru prajitno,BA.PPAT/ Camat wilayah rembang tgl.23-01-1989 No.reg. 188-89, perbitan sertifikat tanggal 9 Juli 2013.5. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah hak milik atas nama TUKIRNO UNGGUL PA MUKTI bin SARI KIN SANROCHANI, dengan nomor 529, asal persil konversi persil No. 91;kelas II;C.No:34, penggantian sertifikat M147, letak tanah kel.bojong, gambar situasi tgl.13-3-1997, No.621/1997, luas tanah 4,496 M2, penunjuk buku tanah hak milik no.147 kelurahan bojong.6

Akta jualbeli yang dibuat oleh heru prajitno,BA.PPAT/ Camat wilayah rembangtgl.23011989 No.reg. 18889, perbitan sertifikat tanggal 9 Juli 2013.3. Disita dari saudara S HENDRO GIANTO, STH berupa :1 (satu) buah buku sertifikat tanah hak milik atas nama TUKIRNOUNGGUL PA MUKTI bin SARI KIN SANROCHANI, dengan nomor 529,asal persil konversi persil No. 91;kelas II;C.No:34, penggantian sertifikatM147, letak tanah kel.bojong, gambar situasi tgl.1331997, No.621/1997,luas tanah 4,496 M?

Akta jualbeli yang dibuat oleh heru prajitno,BA.PPAT/Camat wilayah rembangtgl.23011989 No.reg.18889, perbitan sertifikat tanggal 9 Juli 2013,bahwa benar sertifikat yang dulu pernah saksi lihat di kantor NotarisRIANA BUDHIJANI, SH.M.Kn dan diambil lagi oleh saudara DWIAMILONO, SH.e Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sedang menggugat Perdatakepada saudara S HENDRO GIANTO, STH sebagai suami dariNy.NURFIANI TANDIONO (alm) dengan gugatan 1.

Akta jual beli yangdibuat oleh heru prajitno,BA.PPAT/ Camat wilayah rembangtgl.23011989 No.reg. 18889, perbitan sertifikat tanggal 9Juli 2013.1 (satu) buah buku sertifikat tanah hak milik atas namaTUKIRNO UNGGUL PA MUKTI bin SARI KIN SANROCHANI,dengan nomor 529, asal persil konversi persil No. 91;kelasIl;C.No:34, penggantian sertifikat M147, letak tanahkel.bojong, gambar situasi tgl.1331997, No.621/1997, luastanah 4,496 M?

Akta jual beliyang dibuat oleh heru prajitno,BA.PPAT/ Camat wilayah rembangtgl.23011989 No.reg. 18889, perbitan sertifikat tanggal 9 Juli 2013.1 (satu) buah buku sertifikat tanah hak milik atas nama TUKIRNO UNGGULPA MUKTI bin SARI KIN SANROCHANI, dengan nomor 529, asal persilkonversi persil No. 91;kelas II;C.No:34, penggantian sertifikat M147, letaktanah kel.bojong, gambar situasi tgl.1331997, No.621/1997, luas tanah4,496 M?

Akta jual beli yang dibuat olehheru prajitno,BA.PPAT/ Camat wilayah rembangtgl.23011989 No.reg. 18889, perbitan sertifikat tanggal9 Juli 2013.. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah hak milik atas namaTUKIRNO UNGGUL PA MUKTI bin SARI KINSANROCHANI, dengan nomor 529, asal persil konversipersil No. 91;kelas II;C.No:34, penggantian sertifikatM147, letak tanah kel.bojong, gambar situasitgl.1331997, No.621/1997, luas tanah 4,496 M?

JKT.PSTmensertipikatkan bagian bersama, dan dilanjutkan perbitan sertipikat olehTergugat Il atas nama Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum.

mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pengadilan Negeri Tidakberwenang mengadili, Majelis Hakim semestinya menjatuhkan Putusan Sela,namun karena setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alasanalasanTergugat Ill dalam pengajuan eksepsi perihal Kewenang Mengadili ternyatabukanlah alasanalasan perihal pengajuan kompetensi absolut melainkanberkenaan dengan didudukkannya Kantor Pertanahan Kota Kendari dalamperkara a quo dan dalam gugatan Penggugat tidak pula berkenaan denganProses perbitan

Bahwa perbitan sertipikat obyek perkara telah diproses berdasarkanperaturan perundangundangan di bidang pertanahan, oleh karena itusama sekali tidak melanggar asasasas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat;Berdasar halhal yang kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada MajelisHakim Yang Terhormat untuk memutuskan perkara ini:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Telah memenuhi Syarat dan sesuai denganprosedur kemudian pihak Pertanahan Kabupaten Barru MenerbitkanSertipikat in litis.Bahwa prosedur dan mekanisme Perbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :01192/ Kelurahan Coppo,Tanggal 20 Maret 2013, Surat Ukur Nomor :Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor266/ PDT/ 2018/ PTMKS00219/ Coppo/ 2013 seluas 1.704 M? tercatat atas nama Hj. Asia.