Bahwa untuk keperluan pnerbitan Akta Nikah, maka Pemohon I danPemohon II, bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan AgamaGorontalo, untuk ie Adju;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Gorontalo cq.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengiriman salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna pnerbitan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp513.000,- (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

SPemerintah Nomor 24 Tahun 1997;yang menyatakan, bahwa Pendaftaran tanah oPxe XSdiselenggarakan oleh BPN, serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan :wy Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang, Kabupater Bandung maka Tergugat KantorKY4XS Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bangPertanahan Kabupaten Bandung rerneng secara atributif untuk menerbitkanNaaWws obyek sengketa aquo ; os a neeapertimbangan tersebut diatas sudah benar dan oleh karena itu harus dikuatkan ;Tentang Prosedur ir Pnerbitan

Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon Il sangatmembutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari PengadilanAgama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untukadministrasi pembuatan / pnerbitan buku nikah;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama EnrekangCq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikanpenetapan sebagai berikut :Hal 2 dari 11 Hal Pen.No 158/Pdt.P/2015/PA Ek.Primer :. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II ;.

lengkapdan terinci sehingga tidak memungkinkan Tfiskusdapat menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan..............QnUndangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang":Bahwa yang dijadikan dasar Penghitungan SKPKBTNo.00001/387/99/053/00 tanggal 16 November 2000adalah berdasarkan data PPN yang ditunda yangbelum diperhitungkan dalam SKPKB No. 00062/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 dan SKPBTNo.00128/287/99/053/00 tanggal 28 Agustus 2000 zBahwa dengan demikian, Pnerbitan

KMS MASCIK memang benar diterbitkan oleh BPN Kabupaten Empat Lawang, pada saatitu pembuatan atau pnerbitan Buku tanah Sertifikat melalui program UKM 2013 dari BPN, KabEmpat Lawang;Bahwa Terdakwa telah mengambil srtifikat an KMS.MASCIK di Kantor BPN (BadanPertanahan Nasional) Empat Lawang tersebut pada tanggal 18 Desember 2013;Bukti terdakwa yang ambil sertifikat An.

Sehingga bertolak dari Uraian tersebutdiatas sangatlah keliru kalau Judex Factie in casu Hakim Pertama PengadilanNegeri Bulukumba merujuk pada Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No.3tahun 1997 yaitu :Pasal 41 ayat 3 sampai ayat 6 karena Peraturan itu belum berlakupada saat Peroses Pnerbitan Sertpikat Hak Pakai tersebut maupun PerosesPeralinan/Pelepasan Hak, bahkan sebelum berlakukanya Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No.3 tahun 1997 telah ada Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan

Dan pada tahun 1995Tergugat memohon pnerbitan/pembuatan Sertifikat Hak Mik (SHM)No.39/Olaya dan No.45/Olaya atas nama P. SUMULE (Tergugat).

. : Bahwa sebelum proses pnerbitan sertifikat milik para tergugat, saksiDIRHAMDAN, S.H., selaku Notaris telah mengecek ke Badan PertanahanNasional Kota Jayapura bahwa tanah dimaksud belum dibebani hak kepemilikanselain milik adat yakni Tn.JIMMI INJAMA, oleh karena itu dalil penggugat iniharus dinyatakan keliru ;Hal 11 Putusan Nomor 34/Pdt/2014/PT JAP124.5.Jawaban terhadap gugatan penggugat angka 4.Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tanpa sepengetahuan penggugat tergugat Imembangun rumah petak

Sungai Pinang Dalamsepanjang persyaratanpersyaratan dan ketentuan sebagaimana yangdituangkan dalam aturan perundangundangan telah terpenuhi, danapabila segala sesuatunya telah memenuhi dan tidak bertentangandengan aturan yang berlaku, maka proses pnerbitan maupun balik namaSertipikat Hak Atas Tanah tersebut tidak bisa dihalanghalangji/ ditolak;7.

Bahwa apabila segala sesuatunya telah memenuhi dan tidak bertentangandengan aturan yang berlaku, maka proses pnerbitan maupun balik namaSertipikat Hak Atas Tanah tersebut tidak bisa dihalanghalangji/ ditolak;DALAM PERMOHONAN :Dari halhal apa yang telah diuraikan diatas, kiranya Mejelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagaiberikut:1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;2.

, maupunSertipikat Hak Milik Nomor: 378/Modayag ats nama FONY KORUA(Penggugat).Bahwa terhdap hal tersebut, selaku Tergugat II Kantor Pertanahan KabupatenBolaang Mongondow dapatlah menyampaikan kepada Majelis Hakim yangterhormat bahwa Pnerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitakan olehKantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow didasarkan padaketentuan dan Peraturan Perundangundanagan yang berlaku antara lainPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Peraturan Menteri

111, 112, 106, 107, 109/24, Mda/72 tonggal 2 April 1972,Bahwa saleh satu dokumen pendulung penerbitan Sertipikat HalMIlik Ne.161, 162, dan 163/Medan Satria adalah Surat keteranganKepala Desa Medan Satria No.115, 114, 110, 108, 111, 112, 106, 107,109/24/Mds/72 tanggal 2 April 1972, sedangkan salah satu dokumenpendukung penerbitan SHM No.164/Medan Satria adalah SuratKeterangan Kepala Desa No.01/54/Md/1972 tanggal 1 Mei 1972,achingge diduga surat keterangan Kepala Desa yang menjadi dokumenpendulcung pnerbitan

pinjaman ke II di BRI, bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P39 ;Foto copy Rekening Koran pinjaman di BRI, bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P40 ;Foto copy Surat Pernyataan tanggal 4 Februari 2015, bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P41 ;Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 Februari 2012, bermeteraicukup, diberi tanda bukti P42 ;Foto copy dari foto copy Permohonan Pemblokiran Pnerbitan

kewenangan Peradilan TataUsaha Negara.Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 42 Parlonduttanggal 17 Juni 2013 atas nama Ernist Sinurat yang terletak di DesaParlondut Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi SumateraUtara yang diterbitkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang /BadanPertanahan Nasional Kabupaten Samosir, tidak pernah dilakukanpengumuman di kantor Kepala Desa parlondut Kecamatan PangururanKabupaten Samosir sehingga Para penggugat tidak pernah mengetahuiadanya proses Pnerbitan

Jumlah yang masih harus dibayar (a+b) Rp 748.930.561Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp1.497.861.121bahwa dari catatan di atas diperlukan penjelasan tentang ketentuan tentangsanksi administrasi yang dikenakan dalam pnerbitan SKPKBT PPN No.0001 1/307/08/641/11, karena disebutkan bahwa sanksi administrasi berupakenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP sebesar Rp0, dan sanksi administrasi berupabunga Pasal 15 ayat (4) KUP sebesar Rp0, mengapa jumlah PPN yang masihharus dibayar (a+b), yang berarti RpO ditambah

Bahwa apabila segala sesuatunya telah memenuhi dan tidak bertentangandengan aturan yang berlaku, maka proses pnerbitan maupun balik namaSertipikat Hak Atas Tanah tersebut tidak bisa dihalanghalangi/ ditolak;DALAM PERMOHONAN :Dari halhal apa yang telah diuraikan diatas, kiranya Mejelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagaiberikut:Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT SMR.2.

Nomor : 8/G/2011/PTUN BLNrp 86090915 diusulkan pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) dari dinas kepolisian negara republikIndonesia ;Menimbang, bahwa Surat pernyataan AnkumKapolres Metro terhadap Denny Maruf yang telah dijatuhi hukuman oleh Komisi' Kode Etik Polri PolresMetro dengan Keputusan Nomor : Kep/59/X/2010 tanggalO05 Oktober 2010 berupa pemberhentian tidak denganhormat dari dinas kepolisian negara rupublik indonesiaMenimbang, bahwa Surat Kapolres Metro NoR/1982/X/2010 perihal permohonan pnerbitan

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaanmaupun yang bersifat perorangan, hapus karenalewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orangyang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatualas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yangdidasarkan pada itikad buruk ;Sedangkan dari sisi hukum Administrasi Negara / Hukum Tata Usaha Negaramaka baik pnerbitan Sertifikat maupun Akta PPAT adalah produk AdministrasiNegara yang dibuat Pejabat Umum Tata

Kecermatan, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah sertaMenimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Pihak Tergugat telah membantahnyadan menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan54peraturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan Penggugat sertaJawaban dari Tergugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa a quoadalah, apakah dari aspek substansi, pnerbitan