MOCHAMAD SYAMSUL ARIFINselaku Kepala BidangManajemen Perparkiran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen perparkiran ;b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaanteknis bidang manajemen perparkiran ;Halamaan 4 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYh.Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidangmanajemen perkakiran ;. Pelaksanaan pengkajian pengembangan, penataan danpengelolaan perparkiran ;.

Penerbitan izin penyelengaraan dan pembangunan fasilitas parkir ;Penyelenggaraan tata kelola perparkiran ;. Pelayanan perparkiran ;Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan parkir swasta ; danPengawasan dan pengendalian perparkiran.Selain hal tersebut terdakwa Drs.

di Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan KotaMalang, ada bendahara pembantu yang di pegang oleh saksiYUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO.Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran padaDinas Perhubungan Kota Malang membuat kebijakan dalam halmelakukan pemungutan retribusi parkir dilapangan, dilakukan dengansistem target, target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malangkepada Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas PerhubunganKota Malang per tahun nya dibagi

MOCHAMAD SYAMSUL ARIFINselaku Kepala BidangManajemen Perparkiran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen perparkiran ;b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaanteknis bidang manajemen perparkiran ;Halamaan 18 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYh.Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidangmanajemen perkakiran ;. Pelaksanaan pengkajian pengembangan, penataan danpengelolaan perparkiran ;.

Penerbitan izin penyelengaraan dan pembangunan fasilitas parkir;Penyelenggaraan tata kelola perparkiran ;. Pelayanan perparkiran ;Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan parkir swasta; danPengawasan dan pengendalian perparkiran.Selain hal tersebut terdakwa Drs.

Samsul Arifin;

benda berharga dari tahun 2015 s/d tahun 2017;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1/....../35.73.310/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Ponidi

1 (satu) lembar Contoh Surat Perjanjian Target;

Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas perihal Laporan Penggunaan Karcis Retribusi Parkir Tahun 2015, 2016 dan 2017;

Asli 1 (satu) Bendel Berita Acara Penyerahan Benda-Benda Berharga mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

Asli 1 (satu) bendel rekapitulasi karcis retribusi bidang perparkiran

Penerbitan izin penyelengaraan dan pembangunan fasilitas parkir ;Penyelenggaraan tata kelola perparkiran ;Pelayanan perparkiran ;Pengawasan dan pengendalian perparkiran.Selain hal tersebut terdakwa Drs.

tetapi saksimengetahui dari penyampaian secara lisan Terdakwa selaku KepalaHalaman ke 48 Putusan Perkara No. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYBidang perparkiran.

Sedangkanyang mendistribusikan kepada para Juru Parkir adalah para JuruPungutBahwa seingat saksi, Bidang Manajemen Perparkiran khusunya diSeksi Pelayanan Perparkiran tidak pernah melakukan cross checkberapa karcis yang keluar dan berapa pendapatan hasil retribusiyang masuk, karena untuk sinkronisasi seperti itu. biasanyamekanismenya dilakukan melalui forum rapat yang dipimpin olehKepala Bidang, akan tetapi selama saksi disana tidak pernahdilakukanBahwa selama menjabat sebagai Kasi Pelayanan Perparkiran

1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA.; DKK ( 3 Orang).;1.PT NOBl PUTRA ANGKASA.; DKK (10 Orang).;

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA, be Sdudukan di Jalan PerintisKemerdekaan ,Nomor 1, Pulo Mas, Jakarta Timur,)ni nemberikan kuasa kepada : dalam hal. i1. ROSKELY TAMBUNAN, S.AP,MMTr, NIP.t9750808 1994032003 ; nnnnnen ene SS SYAEFUDIN ZUHRI, SH., NIP. 00032 ;" 3. IVAN VALENTINO, SE.,MM., NIP. 00518 ; 4. ERWAN THAMRIN, SH., 00690 ; 5.

dan perkembanganhukum perlindungan konsumen perparkiran dan telah dengan nyatamelakukan Perbuatan Melawan Hukum;.

Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum DenganMelanggar Hak Subyektif Konsumen Perparkiran.35.Bahwa selain melanggar Perda 5/1999, Pergub Parkir tersebutmenguntungkan pihak penyelenggara perparkiran atau pengelola parkirHal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2015di luar badan jalan dan merugikan kepentingan umum serta merugikanperkembangan hukum perlindungan konsumen parkir sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 28 UU Pemda:Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:a.

Para Tergugat Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang Diderita Oleh ParaKonsumen Perparkiran.38.Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat umumkhususnya konsumen perparkiran dan telah merugikan perkembangandan penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia;39.Bahwa didalam arrest Ostermann, Hoge Raad juga menyatakan bahwakarenanya orang yang melanggar ketentuan undangundang, melakukanperbuatan melawan hukum, tidak peduli

dan menghambat perkembanganhukum perlindungan konsumen khususnya bidang perparkiran;Hal. 23 dari 26 hal.

Para Termohon Kasasi Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang DideritaKonsumen Perparkiran.26.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TermohonKasasi telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum khususnyakonsumen perparkiran dan telah merugikan perkembangan dan penegakkanHukum Perlindungan Konsumen di Indonesia;27.Bahwa dalam arrest Ostermann, Hoge Raad juga menyatakan bahwakarenanya orang yang melanggar ketentuan undangundang, melakukanperbuatan melawan hukum, tidak peduli apakah ketentuan

No. 681 K/Pdt/2007ll telah membuat suatu perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam SuratPerjanjian dengan Nomor : 645.2/01.5/Huk/2001 tanggal 2 Juli 2001 dengannama: Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi antara PemerintahKabupaten Bekasi Dengan PT.

Meningkatkan pelayanan perparkiran di Kabupaten Bekasi ;2.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi ;Bahwa, dalam upaya meningkatkan pelayanan perparkiran sertameningkatkan sumber Asli Pendapatan Daerah (PAD) khususnya penerimaandari pos Retribusi Perparkiran, maka kerjasama pengelolaan perparkiran antaraPenggugat dengan Tergugat sebagaimana surat perjanjian kerjasama pengelolaan perparkiran Nomor : 645.2/01.5/Huk/2001 tanggal 2 Juli 2001 telahmendapat persetujuaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenBekasi melalui Keputusan

Berdasarkan buktibukti berupa P1, P2, TKPR.1, TKPR.3 dihubungkandengan bukti TKPR.2, antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi danll telah lahir kerjasama sesuai ex Pasal 1320 KUHPerdata, dalam bentukpengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi ;3.

No. 681 K/Pdt/2007 Mengabulkan gugutan Penggugat sebagian ; Menyatakan Perjanjian Nomor: 645.2/01.5/HuK/2001, tanggal 2 Juli 2001tentang Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Bekasi, antaraPemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT.

Bintang Bintang Megah perihal RevisiPermohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di LuarBadan Jalan.4). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 023/MGB/PI/XII/2010 tanggal 08Desember 2010 dari PT.Multi Guna Bersama atas nama RINY perihalPermohonan Perubahan ljin Penyelenggaraan Perparkiran di LuarBadan Jalan.5). 1 (satu) lembar asli Lampiran Data Penyelenggaraan Perparkiran tanggal 07 Desember 2010 atas nama RINY alamat parkir Jalan Pluit IndahRaya Nomor : 168 Penjaringan Jakarta Utara.6).

MultiGuna Bersama atas nama RINY perihal Permohonan Perubahan jinPenyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan.7). 1 (satu) lembar asli Lampiran Data Penyelenggaraan Perparkiran atasnama RINY tanggal 07 Desember 2010 alamat parkir Jalan Pluit IndahRaya Nomor : 168 Penjaringan Jakarta Utara.8). 1 (satu) lembar asli surat PT.

Bintang Bintang Megah perihal RevisiPermohonan Perpanjangan ljin Penyelenggaraan Perparkiran di LuarBadan Jalan.4). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 023/MGB/PI/XII/2010 tanggal 08Desember 2010 dari PT.Multi Guna Bersama atas nama RINY perihalPermohonan Perubahan ljin Penyelenggaraan Perparkiran di LuarBadan Jalan.5). 1 (satu) lembar asli Lampiran Data Penyelenggaraan Perparkiran tanggal 07 Desember 2010 atas nama RINY alamat parkir Jalan Pluit IndahRaya Nomor : 168 Penjaringan Jakarta Utara.10)

BINTANG MEGAH yang bergerak di bidang pengelolaanjasa perparkiran di wilayah Jakarta yang berkantor pusat di Jalan TulangBawang Kavling E Nomor : 190 RT.004 RW.

PosIndonesia Kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan telah memutus kontrakkerjasama pengelolaan perparkiran dengan PT.BINTANG MEGAHmenjadi dikelola oleh PT.

Menyatakan Tergugat selaku pengelola perparkiran telah tidak melakukankewajiban hukumnya dengan melanggar Ketentuan Pasal 1365, 1366,1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 4 huruf a, Pasal 18ayat 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, maka dengan ini dilarang keras mencantumkan klausula bakudalam menjalankan usahanya;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dideritaHalaman 7 dari 13 hal Put.

Artinya majelis BPSK memutuskankerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 tidak mempunyai dasar yang kuat;Majelis menyatakan pengelola perparkiran telah melanggar ketentuan Pasal1365, 1366, 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 4 huruf aPasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungankonsumen hal ini sangat bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya.

BPSKBKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 telah nyataterdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ TermohonKeberatan/Penggugat dengan mengajukan dalil sebagaimana tertuang dalamPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor05/A/BPSKBKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 halaman 6 Nomor 13alinea 1 yang bunyinya sebagai berikut:Tuntutan tersebut sangat beralasan demi hukum sebagaimana diperkuatYurisprudensi tetap MARI Nomor 3416/Pdt/1985 yang kaedahnya berbunyibahwa perparkiran

Dengan demikian,kehilangan kendaraan atau barang berharga lainnya adalah tanggung jawabsepenuhnya pengelola parkir;Bahwa hal tersebut jelas terlinat sebagai tipu muslihat yang dilakukan olehTermohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat dengan menambahkansendiri bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3416/Pdt/1985 yanghanya berbunyi, perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang;Bahwa hilangnya kendaraan milik konsumen dalam lingkungan parkir milikPelaku Usaha Parkir jelas berbeda dengan hilangnya

yang meliputi pengelolaan perparkirankendaraan, penyediaan perlengkapan usaha perparkiran dan konsultasi bidangparkir dimana dalam usaha jasa pengelolaan perparkiran kendaraan yangmenjadi obyek dari usaha tersebut adalah kendaraan yang diparkir dalamlingkungan parkir milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugatsehingga sangat keliru apabila menganggap barang yang terdapat di dalamkendaraan yang diparkir dalam lingkungan parkir Pemohon Kasasi menjaditanggung jawab Pemohon Kasasi;Bahwa barangbarang

PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON
Terbanding/Tergugat II : PT.

Bahwa Para Penggugat tinggal dan usaha di ruko PCI sudahkurang lebin 30 tahun lamanya, dan selama ini tidak pernah adapermasalahan perparkiran baik dengan warga sekitar ataupun denganPemerintahan Daerah Kota Cilegon;2.

Bahwa Para Penggugat Tinggal dan usaha di ruko PCI sudahkurang lebih 30 tahun lamanya, dan selama ini tidak pernah adapermasalahan perparkiran baik dengan warga sekitar ataupun denganPemerintahan Daerah Kota Cilegon;3.

Perparkiran DinasPerhubungan Kota Cilegon perihal: mekanisme perparkiran, yang isinyameminta agar Para Penggugat hadir pada tanggal 27 Juli 2020, diruangRapat kantor Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada Pukul 09.00.WIB,dengan agenda Mekanisme Perparkiran;5.

Memang benar para pemilik rukotidak pernah mengalami permasalahan dengan warga sekitar termasukdengan Pemerintah Daerah berkenaan dengan perparkiran mengingatmemang Pemerintah telah melakukan kordinasi perparkiran dan pembinaanterhadap Masyarakat untuk melaksanakan perparkiran dengan baik.3.

sebagaimana diatur dalam pasal 22 PeraturanWalikota Cilegon No 11 tahun 2018 sehingga Tergugat atau UPT Parkirbertanggung jawab terhadap persiapan SDM, peralatan, sarana danprasarana perparkiran .6.

untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 953/6.25/31/1.819.6/2017Tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengembalian Berkas Permohonan IzinPerparkiran;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:953/6.25/31/1.819.6/2017, Tanggal 31 Juli 2017, TentangPengembalian Berkas Permohonan Izin Perparkiran

Permohonan Ijin Perparkiran sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/20185.

17/G/2017/PTUNJKT., Tanggal28 Februari 2018;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi: Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 953/6.25/31/1.819.6/2017Tanggal 31 Juli 2017, tentang Pengembalian Berkas Permohonan IzinPerparkiran.Dalam Pokok Perkara: Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor953/6.25/31/1.819.6/2017 Tanggal 31 Juli 2017, tentang PengembalianBerkas Permohonan Izin Perparkiran

Interkon Kebun Jeruk sebagai pemegang izin pengelolaanparkir; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013, salah satu syarat izinpenyelenggaraan perparkiran adalah adanya keputusan Gubernur DKItentang pengesahan perhimpunan penghuni bagi penghuni rumah susun; Bahwa PPRIP (in casu Penggugat) sebagai badan hukum yang mewakilikepentingan para penghuni rumah susun belum disahkan oleh GubernurDKI Jakarta: Bahwa Penggugat belum memenuhi syarat

untuk mengajukanpermohonan pengelolaan perparkiran tersebut, maka pengembalianberkas permohonan izin perparkiran yang dilakukan Tergugat dalam suratobjek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan maupun asasasas umum pemerintahan yang baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Surabayaatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini secara terangterangan dan dengan tenaga bersama dengan sengajamenggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukaluka,perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari CHAFID yang menegur saudara GALIH yangmerupakan keponakan terdakwa PANCA WIDIYANTO Alias ANTOK Bin(Alm) ANTONIUS SUWARDI tentang perparkiran

Saksi CHAFID Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan masalahtindak pidana secara terangterangan dan secara bersamasamamenggunakan kekerasan terhadap orang, bila kekerasan mengakibatkanHalaman 4 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2020/PN Sbylukaluka yang dilakukan Para Terdakwa, serta keterangan yang saksiberikan benar dan tidak ada perubahan;Bahwa berawal dari Chafid yang menegur Galih yang merupakankeponakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul23.30 WIB tentang perparkiran

Terdakwa PANCA WIDIYANTO Alias ANTOK BIN (Alm) ANTONIUS SUWARDIBahwa berawal dari CHAFID yang menegur Galih yang merupakankeponakan terdakwa tentang perparkiran di sekitar Rumah Makan Cak Hardi Jalan Ir.

Terdakwa IMAM SAFII Als IMAM Bin SAERI Bahwa berawal dari CHAFID yang menegur Galih yang merupakankeponakan terdakwa tentang perparkiran di sekitar Rumah Makan Cak Hardi Jalan Ir.

Unsur Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengajamenghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakanmengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansebagai berikut:Halaman 8 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2020/PN SbyBahwa benar, berawal dari Chafid yang menegur saudara Galih yangmerupakan keponakan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020sekira pukul 23.30 WIB tentang perparkiran di sekitar

Juncto Nomor 275/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM,tertanggal 23 Januari 2017. yang dimohonkan oleh Terlawan, Karena batasbatasnya tidak jelas, dan Lahan a quo sedangdipergunakan oleh para Pelawan/ Termohon anmaning/Termohon Eksekusi, untuk Lahan perparkiran menunjangProgram Terlawan II dan Terlawan Ill, dan Terlawan IV;5.

Menyatakan bahwa Para Pelawan/ Termohon anmaning/Termohon Eksekusi berhak mendapatkan relokasi lahanParkir pengganti yang baru untuk pelaksanaan hutan kotadan pengaturan tata tertib lahan perparkiran untuk menunjangprogram dari Para Terlawan , Terlawan Il, Terlawan Ill,Terlawan IV:6. Menghukum Para Terlawan I, Terlawan II, Terlawan Ill, danTerlawan IV untuk secara tanggung renteng untuk membayarsegala biaya dalam perkara;Dalam Pokok Perkara:Primair.1.

Juncto Nomor 275/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM,tertanggal 23 Januari 2017 yang dimohonkan oleh Terlawan I,karena batasbatasnya tidak jelas, dan Lahan a quo sedangdipergunakan oleh para Pelawan/ Termohon anmaning/Termohon Eksekusi, untuk Lahan perparkiran menunjangProgram Terlawan II dan Terlawan Ill, dan terlawan IV;5.

Menyatakan bahwa para Pelawan/ Termohon anmaning/Termohon Eksekusi berhak mendapatkan Relokasi lahanParkir pengganti yang baru untuk pelaksanaan hutan kotadan pengaturan tata tertib lahan Perparkiran untukmenunjang Program dari Para Terlawan , Terlawan Il,Terlawan Ill, Terlawan IV;6. Menyatakan Putusan perkara Bantahan ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoorbaar bij vooraad)walaupun ada banding ataupun kasasi:;7.

hutan kotadan pengaturan tata tertib lanan perparkiran untuk menunjangprogram dari Para Termohon Kasasi Il/Terbanding II/Terlawan IIdan Termohon Kasasi Ill/Terbanding Ill/Terlawan Ill, danTermohon Kasasi IVTerbanding IV/Terlawan IV;Menghukum Para Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan IIdan Termohon Kasasi Ill/Terbanding Ill/Terlawan Ill, danTermohon Kasasi IV/Terbanding IV/Terlawan IV tanggung secaratanggung renteng untuk membayar segala biaya dalam perkara;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan

." : POS Kum perlindungan konsumen perparkiran di Indonesia;17. Bahwe MA k kepedulian tersebut, maka pada tanggal 23 November 2012,Penggugat MeinyayuRa somasi kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Tergugat IIdengan surat nomor 007/DT FC/LPKSM/L/XI/2012 perihal Somasi Untuk Mencabut PeraturanGubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir padaHal 5 dari 27 hal.

Bahwa oleh karena Tergugat belum juga mencabut Pergub Parkir serta tidak adanyapengawasan dan teguran yang dilakukan Tergugat II terhadap mal administrasi yang dilakukanTergugat I, maka Para Tergugat telah merugikan konsumen perparkiran dan perkembanganhukum perlindungan konsumen perparkiran dan telah dengan nyata melakukan PerbuatanMelawan Hukum;Vv. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;Hal 6 dari 27 hal.

Angka II huruf B"Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (21 Peraturan Daerah DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran"Tarif biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditinjauselambatlambatnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun". Namun hal tersebutDALAbih dari 8 (delapan) tahun tidak berjalan1) Ba sebagaimana mestinya./ifi vu.

Foto copy Pasal 1 huruf d dan pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKIJakarta No. 5 Tahun 1999, tentang Perparkiran (Perda 5/1999), sesuai dengan fotocopy (aslitidak diperlihatkan/tidak ada), yang diberi tanda bukti P 4;5.

;yang merugikan konsumen perparkiran danegakan hukum perlindungan konsumen;hwa Pergub Parkir tersebut dikeluarkan oleh Tergugat hanya denganSurat Ketua DPRD DKI Jakarta tanggal 10 September 2012 No.692/1.725.5 yang bukan merupakan keputusan Persetujuan seluruhAnggota DPRD,Bahwa Pergub Parkir tersebut telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku, melanggar kewajiban hukumnya Para Tergugat danmelanggar hak subyektif Konsumen Perparkiran;Bahwa oleh karena itu kenaikan tarif parkir yang diatur

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 953/6.25/31/1.819.6/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengembalian berkaspermohonan izin perparkiran;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:953/6.25/31/1.819.6/2017, tanggal 31 Juli 2017, TentangPengembalian berkas permohonan Izin Perparkiran;4.

Permohonan ljin Perparkiran sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Mewajibkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu untuk memproses penerbitan Permohonan Izin Pemohonsesuai surat Nomor.230/PPRIP/II/2017 Tanggal 30 Februari 2017, Hal:Permohonan ljin Perparkiran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;.

Bahwa sesuai dengan perjanjian tersebut pada Pasal itelah disepakatiTergugat menyerahkan pengelolaan perparkiran di lingkungan RSUP Dr. M.DJAMIL kepada Penggugat ; 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 angka 1 PERJANJIAN KERJASAMAANTARA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV. EPISINDOtentang PENGELOAAN PERPARKIRAN disepakati bahwa perjanjiantersebut berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ; .

EPISINDOtentang PENGELOAAN PERPARKIRAN disepakati bahwa apabilaPenggugat menurut penilaian Tergugat tidak memenuhi ketentuan/peraturanyang ditetapbkan Tergugat, maka perjanjian tersebut dapat diputus olehTergugat dengan pemberitahuan terlebih dahulu selambatlambatnya 1(satu) bulan sebelum pemutusan hubungan kerja ; . Bahwa sebelum berakhirnya PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RSUP.Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV.

DJAMIL PADANG dengan CV.EPISINDO tentang PENGELOAAN PERPARKIRAN. . Bahwa dengan tidak dinyatakannya secara tegas PERJANJIANKERJASAMA ANTARA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV.EPISINDO tentang PENGELOAAN PERPARKIRANberakhir sesuai dengansyarat yang tertuang dalam Pasal 8 angka 2 PERJANJIAN KERJASAMAANTARA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV.

EPISINDOtentang PENGELOAAN PERPARKIRAN, maka dengan sendiri perjanjiantersebut tetap berlangsung dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yangkemudian disepakati oleh kedua belah pihak. . Bahwa sebelum berakhirnya PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RSUP.Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV. EPISINDO tentang PENGELOAANPERPARKIRAN, Tergugat pun telah meminta kepada Penggugat untukmelakukan renovasi terhadap fasilitas yang akan dipergunakan untukperpakiran dilingkungan RSUP. Dr. M.

EPISINDO tentang PENGELOAANPERPARKIRANoleh Tergugat; Bahwa dengan sepihak Tergugat kemudian telah menunjuk pihak lain gunamengelola perparkiran di lingkungan RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG danhal tersebut jelasjelas telah merugikan Penggugat. 12.Bahwa berdasarkan atas ketentuan Pasal 1233 KUHperdata yangmenentukan perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karenaundangundang, yang dengan kata lain, sumber dari perikatan itu adalahperjanjian dan undangundang.

Bahwa ternyata Perjanjian tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir diStasiun Besar Gambir yang dibuat tanggal 1 Februari 2011 jangka waktunyaberlaku 3 (tiga) tahun, yang berbeda dengan RKS dan Pengumuman Lelangserta bukti Bank Garansi yaitu. berlaku 5 (lima) tahun, sehinggaPENGGUGAT dengan terpaksa telah menandatangani Perjanjian tersebutmengingat PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk fasilitasoperasional dan infrastruktur perparkiran untuk 5 (lima) tahun.

Bahkanberdasarkan rapat yang diadakan tanggal 23 Februari 2011 yang dihadiri olehPENGGUGAT dan Tim/Panitia Pelaksanaan Perparkiran masih menyebutkanjangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun, yang menunjukkan bahwaadanya perubahan jangka waktu yang dilaakukan oleh TERGUGAT II tidakdiketahui oleh Tim/Panitia Pelaksana Perpakiran (bukti P9).9.

Multi Usaha yang akan melanjutkanpengelolaan parkir, suatu perusahaan yang bergerak dibidang restorasi bukan dibidang perparkiran.

/Panitia Pelaksana Perparkiran yang mengakibatkan PENGGUGAToleolet#o S= #%tf!

ABK : tertanggal 1 Februari 2011 yang telah dibuat dan disepakati olehpihak Penggugat dengan Tergugat IL Sangatlah tidak beralasan dan berdasarhukum dalil Penggugat pada point ke 8 halaman 3 yang menyatakanaise sehingga Penggugat dengan terpaksatelahmenandatangani Perjanjiantersebut mengingat Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk fasilitas1operasional dan infrastruktur perparkiran untuk 5 (lima) tahun."

surat surat yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam suratpermohonannya tanggal 14 Januari 2008 yang diterima diKepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Januari2008, dan diregister dengan Nomor : 02 P/ HUM/Th.2008telah mengajukan keberatan dengan dalil dalil padapokoknya sebagai berikutiBahwa penyelenggaraan tempat parkir merupakankewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam KeputusanMenteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 1999 tentang PedomanPenyelenggaraan Perparkiran

Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanPerparkiran (Bukti P2) yang memuat ketentuan Pasal 6ayat (1) huruf e, yaitu) kewajiban penyelenggara tempatparkir untuk memberikan kontribusi ke kas daerah;Bahwa dengan berlakunya UndangUndang No. 34 Tahun2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BuktiP3) dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun2001 tentang Pajak Daerah (Bukti P4), maka PeraturanDaerah Kota Surabaya No. 7 + Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Perparkiran

No. 02P/HUM/2008Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan = agarmenyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 129 Tahun 2007tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukanjawaban pada bulan 21 Pebruari 2008 pada pokoknya atasdalil dalil sebagai berikut1.Bahwa Salinan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiiloleh Pemohon terhadap Keputusan Menteri Dalam NegeriNo

Pemerintah Daerah selama inilebih cenderung tidak menyampaikan PeraturanDaerahnya kepada Pemerintah dengan alasan takutdibatalkan, salah satunya adalah Peraturan DaerahKota Surabaya No. 7 Tahun 2000 dan Peraturan DaerahNo. 11 Tahun 2001 tentang Perubahan PertamaPeraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2000tentang Penyelenggaraan Perparkiran;Bahwa dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan IklimInvestasi dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007tentang

No. 02P/HUM/20087 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran danberdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan RI melaluiSuratnya No.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah Perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran

Nomor : 028/DR/TK/TR&L/DIR/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada pada tanggal 18 September 2013;

3. Menyatakan sah Addendum I Perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor : 028/DR/TK/TR&L/DIR/IX/2013, tanggal 17 Juli 2014;

4. Menyatakan sah Addendum II Perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor : 028/DR/TK/TR&L/DIR/IX/2013, tanggal 4 Januari 2015;

5. Menyatakan sah Addendum III

Perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor : 2598/ADD/CP-LGL/PP/IX/2016, tanggal 16 November 2016;

6. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah Wanprestasi karena tidak melaksanakan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Addendum Perjanjian;

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengganti kerugian atas investasi yang sudah dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk mesin peralatan APS yakni sebesar Rp. 5.502.691.350,00 (lima miliar

Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam PerjanjianJasa Pengelolaan Perparkiran Nomor : 028/DR/TK/TR&L/DIR/IX/2013yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18September 2013 (Perjanjian);5. Bahwa terhadap Perjanjian tersebut kemudian dibuatkan Addendum Perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor : 028/ DR/ TK/ TR&L/DIR/IX/2013 tertanggal 17 Juli 2014 (Addendum Perjanjian);6.

Bahwa kemudian atas Perjanjian tersebut kembali dibuat Addendum IIPerjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor : 028/ DR/TK/TR&L/DIR/IX/2013 tertanggal 4 Januari 2015 (Addendum II Perjanjian).

Melanjuti jangka waktu Perjanjian pada ayat 1 Pasal ini, Pihak Keduasecara otomatis diberikan perpanjangan masa waktu kerjasamapengelolaan perparkiran dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulanberikutnya berdasarkan ketentuan yang akan disepakati bersama padawaktu itu, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal30 September 2028;23.

Bahwa tuduhan Pembanding yang menyatakan Terbanding melakukanaanwijzing tender untuk menggantikan peran Pembanding sebagaipengelola parkir di Mall Teraskota merupakan hal yang keliru dan tidakberdasar karena aanwijzing tender yang dilakukan bukanlah untuk mencaripengganti pengelola parkir di Mall Teraskota, melainkan untuk menyewaalat parkir dalam sistem perparkiran yang akan dikelola sendiri olehTerbanding ( bukti surat T14).

Menyatakan sah Perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor :028/DR/TK/TR&L/DIR/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani Pembandingsemula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada pada tanggal 18September 2013;3. Menyatakan sah Addendum Perjanjian Jasa Pengelolaan PerparkiranNomor : 028/DR/TK/TR&L/DIR/IX/2013, tanggal 17 Juli 2014;4. Menyatakan sah Addendum Il Perjanjian Jasa Pengelolaan PerparkiranNomor : 028/DR/TK/TR&L/DIR/IX/2013, tanggal 4 Januari 2015;5.

Ketentuan tersebut ditegaskandalam Pasal 1 butir (16) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenyelenggaraanFasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Badan Jalan Di Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta junto Pasal huruf r Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang berbunyi, "Tanda masuk parkir adalah tandamasuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untukmemasuki gedung

Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil di atas, maka Perda DKI No. 5 Tahun1999 tentang Perparkiran merupakan peraturan perundangundangan yangmasih mengikat dan berlaku, terlebih belum adanya suatu keputusan yangmemiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang membatalkanPerda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran tersebut ;10 Bahwa, hal tersebut sesuai dengan Asas Praduga Rechtmatig (Vermoeden Van22Rechtmatigheid = Praesumptio Iustae Causa), yang menyatakan :"Mengenai asas Vermoden Van

di Daerah ;25910b Mengenai adanya pertentangan peraturan antara Perda DKI No. 5 Tahun1999 tentang Perparkiran dengan KUHPerdata dan UndangUndang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Perda DKI No. 5Tahun 1999 tentang Perparkiran merupakan peraturan perundanganundangan yang masih mengikat dan berlaku dan belum adanya suatukeputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)yang membatalkan Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkirantersebut ;c Mengenai adanya fakta

Dalam hal ini Pemohon Kasasi sebelumnyatelah menentukan harga/tarif sewa area parkir yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang mengatur tentang perparkiran ;Yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya ;Bahwa, hal ini berkaitan dengan adanya harga sewa yang telah ditentukanoleh si pemilik kemudian pihak yang tersebut terakhir dalam hal mana yaituHal. 27 dari 39 hal. Put. No. 2078 K/Pdt/200928si penyewa telah menyanggupi nilai sewa yang ditentukan tersebut.

Termohon Kasasi,maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 73 Tahun 1999 tentangPedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

Jakarta Pusat atau tepatnya di Perparkiran RS. HUSADA, atausetidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Pusat,percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotikadengan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan .

ALFRED, yangdiakui saksi JOHANES ALFRED dibeli secara berpatungan dengan terdakwa SUSAN YULIAN, terdakwa Il EKO WAHYU MELANI, terdakwa Ill KARNO,terdakwa IV EDWAL MESA.Selanjutnya saksi NASRUL JAMIL dan saksi JONTER KELIN melakukanpengembangan, saksi NASRUL JAMIL dan saksi JONTER KELIN mendatangiterdakwa SUSAN YULIAN, terdakwa Il EKO WAHYU MELANI, terdakwa IllKARNO, terdakwa IV EDWAL MESA di perparkiran KFC Pantai Indah Kapuk, Kel.Penjaringan.

Jakarta Pusat atau tepatnya di Perparkiran RS. HUSADA, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Pusat,percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotikadengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.

Kemudian ketikasaksi JOHANES ALFRED sedang berjalan di perparkiran RS Husada JakartaPusat tiba tiba saksi JOHANES ALFRED didatangi oleh saksi NASRUdL JAMILdan saksi JONTER KELIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapsaksi JOHANES ALFRED ditemukan 2 (dua) butir tablet warna biru didalam sakukecil celan depan sebelah kanan saksi JOHANAES ALFRED, yang diakui saksiALFERD JOHANES dibeli secara berpatungan dengan Terdakwa 1!

SUSANYULIAN, Terdakwa II EKO WAHYU MELANI, Terdakwa III KARNO, Terdakwa IVEDWAL MESA ; Selanjutnya saksi NASRUL JAMIL dan saksi JONTER KELINmelakukan pengembangan, saksi NASRUL JAMIL dan saksi JONTER KELINmendatangi terdakwa SUSAN YULIAN, terdakwa Il EKO WAHYU MELANI,terdakwa III KARNO, terdakwa IV EDWAL MESA di perparkiran KFC Pantai IndahKapuk, Kel. Penjaringan. Kec.

Penyediaan sistem yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatanseharihari di Lokasi Parkir selama jangka waktu perjanjian ini, yangmeliputi:a.b.Pengaturan arus kendaraan di dalam Lokasi Parkir;Pengaturan/pengelolaan seluruh sistem operasional besertaperaturanperaturan lainnya;Pengaturan tenaga kerja operasional perparkiran;Peningkatan sistem operasional perparkiran (setiap saat);e.

Alatalat tersebutmerupakan bagian dari biaya yang harus dikeluarkan Penggugat sebagaiperusahaan jasa pengelolaan fasilitas perparkiran yang ditunjuk olehTergugat sesuai kontrak yang sudah berakhir itu.

BERDASARKAN DUA PERJANJIAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN YANGTELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 20181.

Faktanya, NilaiInvestasi tersebut tak lain adalah merupakan biaya operasional padasaat ia mengelola perparkiran di Bintaro Trade Centre dan PasarModern Bintaro dari 1 Maret 2013 s/d 28 Februari 2018.

Dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jasa PengelolaanLahan Perparkiran Kawasan seperti yang dimaksud dalam Pasal2 Ayat (1) Perjanjian ini.4.