100 K/TUN/PILKADA/2016

Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:.

Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016Menengah, sebagaimana persyaratan yang telah dipenuhi olehPenggugat;.

Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016q.

Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016 j.

Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016

285 K/TUN/PILKADA/2018

Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/20185.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret2018;MENGADILI SENDIRI1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat TidakBerdasarkan Hukum;3. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Keputusaan KPU Kabupaten BiakNumfor Nomor 02/HK.03.2.Kpt/9106/KPUKab/II/2018 tentangHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak NumforTahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 ;4.

Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapanPasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan CalonTerpilih;(3) Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petahana yangbersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa dr.

Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018

594 K/TUN/PILKADA/2015

Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/2015Kabupaten/Kota. Selanjutnya sesuai Pasal 94 Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2015, menentukan bahwa pihak yang bersengketaadalah pasangan calon dengan KPU.

Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/2015bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten NabireTahun 2015;5d.

Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/201515.Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Nabire, tanggal 22 September2015 (vide bukti P.13);14b.

Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/201515c.

Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/2015

PUTUSANNomor 132 K/TUN/PILKADA/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.HABEL RUMBIAK, S.H., Sp.N, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Vuria Jalur Nomor 26,Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura,Provinsi Papua, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atasnama;2.

Putusan Nomor 132/K/TUN/PILKADA/20182. Petitum Obscuur (Kabur);3. Objek Sengketa Error In Objecto;4.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 1/G/Pilkada/2017/PTTUN.Mks tanggal 15 Januari 2018;Mengadili sendiri perkara ini;Mengabulkan gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat untukseluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 132/K/TUN/PILKADA/20185.

Putusan Nomor 132/K/TUN/PILKADA/20181). Dengan demikian objek sengketa bukan kewenangan Peradilan TataUsaha Negara, karena yang dapat menjadi objek sengketa pada PeradilanTata Usaha Negara adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentangPenetapan Calon dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

Putusan Nomor 132/K/TUN/PILKADA/2018Panitera Pengganti,ttd.Kusman, S.IP, S.H., M.Hum.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241 984031001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 132/K/TUN/PILKADA/2018

Kabupaten Kaimana Tahun 2015 ;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KaimanaNomor 01/KPUKAB/KMN032//2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Pasangan Calon Bupati Terpilin PemilihanBupati Dan Wakil Bupati Kaimana Periode Tahun 20152020 ;Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaimana Nomor 02/I/2016 tentang PenyerahanBerkas Pengusulan Pengesahan Dan Pengangkatan CalonTerpilin Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana ;Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 19/G/Pilkada

/2015/PT.TUN tanggal 8 Desember2015 ;Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUNJKT13.Bukti T13 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 696 K/TUN /PILKADA tanggal 23 Desember 2015 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan perlawanannyaPihak Pelawan selain mengajukan buktibukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga)orang Saksi, dengan identitas masingmasing sebagai berikut :Saksi Pertama Pelawan : WAHAB PICAL, S.SOS.M.M.

XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 ;Bukti T 4 berupa : Penetapan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pdt.P/2015/ PN.Ffk tanggal 27 Agustus 2015 ;Bukti T 6 berupa : Putusan Dewan Kehormatan Penyenggara PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor 74/DKPPPKEIV/2015tanggal 13 Nopember 2015 ;Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUNJKTBukti T12berupa: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN tanggal 8Desember 2015 ;Bukti T 13 berupa: Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Nomor 696 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015 ;Terungkap fakta hukum bahwa proses penyelesaian sengketapemilukada di Kabupaten Kaimana dengan segala jenis pelanggarannya telahmelalui lembagalembaga yang berbeda ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada peraturan perundangundangan sebagai berikut : UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang

baik (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN) yaitu: Asaskecermatan, karena Tergugat telah bertindak ceroboh dan tidak saksama dalammelakukan verifikasi dan penilaian terhadap persyaratan yang diajukan oleh ParaPenggugat, karena jumlah dukungan kepada Para PengugatT telah memenuhisyarat berupa adanya dokumen pendukung yang sah sebagaimana perintahundangundang namun tetap digugurkan oleh Tergugat tanpa alasan yang sahsehingga Para Peggugat dinyatakan tidak diloloskan sebagai pasangan calonpeserta Pilkada

275 K/TUN/PILKADA/2018

PUTUSANNomor 275 K/TUN/PILKADA/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,tempat kedudukan di Jalan Tengku Putra Abdul Aziz Stabat Kode Pos 20814;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadiningtyas, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatpada Kantor Hukum Hadiningtyas, S.H., dan rekan,beralamat di Medan berdasarkan Surat

Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 4/G/PILKADA/2018/PT.TUNMDN tanggal 27 Maret 2018;3. Menolak Gugatan Penggugat, sekarang Termohon Kasasi untukseluruhnya;4.

Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/20181. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PEMILIHANUMUM KABUPATEN LANGKAT;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,00 ;2. Redaksi Rp 5.000,00 Untuk salinan3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00 Mahkamah Agung RIJumlah Rp 500.000,00 atas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018

menurutundang undangi tentang Peradilan Tata Usaha Negarameskipun memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak termasuk dalamwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya.Menimbang, bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tersebut didasarkan pada ratiolegis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekhnis TentangSengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada

79 K/TUN/PILKADA/2016

PUTUSANNomor 79 K/TUN/PILKADA/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. MOHAMAD IKHSAN MOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamatBumi Serpong Damai, Delatinos, CentroHavana M9/18, TangerangSelatan, Banten.2.

Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikansambutan yang berbau materi kampanye.Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di KampungCipeucang di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota TangerangSelatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam pembagian bantuan dan MOUHalaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/201617.18.19.20.21.22.23.dengan BNI.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 10 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Gugatan tidak diterima;2.

Pada kesempatantersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materikampanye.p) Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Gang Rasam, RTHalaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/20166/10 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Dianymelakukan serah terima kunci pembangunan bedah rumah.

Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016Panitera Pengganti,Ttd.Elly Tri Pangestuti, SH., MHBiayabiaya1. Meterai .................... R. 6.000,002. Redaksi ........................ Rp 5.000,003. Administrasi .................. Rp489.000,00Jumlah ......00..c cee. Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016

244 K/TUN/PILKADA/2018

PUTUSANNomor 244 K/TUN/PILKADA/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. H. ECEK KARYANA., S.KEP., M.H., kKewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Dusun Pasir RT.05/RW.05Desa/Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;2.

Putusan Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor156/PY.03.1SU/3205/KPUKab/III/2018, tanggal 23Maret 2018;. Guntur Wibowo, S.H., dan kawankawan, para JaksaPengacara Negara pada kejaksaan Negeri Sumedang,beralamat di Jalan P. Soeriatmadja Nomor 02,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 106/PY.03.1/3211/KPU.Kab/III/2018, tanggal 5Maret 2018 jo.

Putusan Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati DanWakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati SumedangTahun 2018;Menetapkan Penggugat menjadi Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Sumedang Tahun 2018;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:a.Kompetensi Absolut:Bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakansengketa

Putusan Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018lisan pada tanggal 23 Maret 2018 permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat

Putusan Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd/.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. AdministrasiKasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018

2008 tentangMekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2008 tentangTata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya sebagaimana telah ditegaskan di dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang SengketaMengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada

diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan:Tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang iniadalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil Pemilihan Umum;Demikian juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai PemilihanUmum Kepala Daerah (Pilkada

167 K/TUN/PILKADA/2018

PUTUSANNomor 167 K/TUN/Pilkada/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. H. RUSTANDIE, S.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Cihideung, RT 032 RW 009,Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao,Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Anggota DPRDProvinsi Jawa Barat;2.

Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaPerkara Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Februari2018;Mengadili sendiri:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2018;3.

Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Heni HendrartaWidya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.tid.Dr.

Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018

: 445/KPUKota015.436421/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perihalRapat Koordinasi Instansi Terkait tentang PelaksanaanKampanye Pemilukada Kota Tangerang; (fotokopi sesuaidengan asii); Bukti P Putusan No 83/DKPPPKEII/2013, Putusan No 84/DKPPPKEII/2013 tanggal 6 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi); Bukti P : Surat dari Faridal Arkam kepada Ketua dan Anggota DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 5 Juli2013 tentang Evaluasi Proses Persidangan dan PenundaanKeputusan Terkait Perkara Pilkada

Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom.kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tanpatanggal bulan Agustus 2013 perihal Keberatan Atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) TerkaitPilkada Kota Tangerang 2013; (diterima Mulyadi) (fotokopidari fotokopi); 222 nn ene monn nn nnn ncn Bukti P Surat dari Irfan Rifai, S.H. kepada Ketua dan Anggota KPUProvinsi Banten tanggal 11 Agustus 2013 perihal KeberatanAtas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Terkait Pilkada Kota

570 K/TUN/PILKADA/2015

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015A.

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015dan/atau KPU Kabupaten/kKota.

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/201517.18.19.20.21.Kabupaten/Kota; atau b.

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015kekuasaan kehakiman cq PTTUN.

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015

61 K/TUN/PILKADA/2016

Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik; dan/ataub.

Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/201613.14.1D:16.17.Bahwa perbuatan Tergugat yang membuka kembali tahapanpendaftaran calon bupati dan wakil Bupati walaupun sudah ada 5 (lima)pasangan calon yang sudah terdaftar, dengan cara membukapendaftaran secara khusus kepada Pasangan Calon H.

Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016mengindahkan terjadinya proses hukum yang saat ini terjadi di PT.

Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016