No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal15 April 2015;Bahwa penolakan klaim asuransi oleh Tergugat adalah telah sesuaidengan ketentuan yang diatur dan terdapat dalam polis industrial yangdimiliki oleh Penggugat dalam Perjanjian Asuransi dengan Policy No :MDD/FIAR/15/F0042431 pada poin 2.5 dan poin 3.1., yang berbunyi :Pengecualian Khusus untuk bagian ;2.

Bahwa dengan adanya penandatanganan bersama Perjanjian Asuransidengan Policy No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015antara Tergugat dengan Penggugat, maka perjanjian tersebut merupakanUndangUndang bagi para pihak yang membuatnya serta harusdilaksanakan dengan itikad baik (vide Pasal 1320 dan Pasal 1338KUHPerdata) sehingga apa saja yang tertuang dalam Perjanjian Asuransidengan Policy No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama yang harusdilaksanakan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh LossAdjuster dan Konsultan Bangunan serta hasil meeting pada tanggal 28Januari 2016 sebagaimana telah kami uraikan pada poin 4 (empat) diatasserta ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Asuransi dengan Policy No:MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015, dimana tercantum padaPolis Industrial All Risks yang dimiliki oleh PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian AsuransiHalaman 12 dari 32 halaman Perkara Nomor 458/Pdt/2018/PT MDN.dengan Policy No : MODD/FIAR/15/F0042431 tercantum pada PolisIndustrial All Risks yang dimiliki oleh PT.

NMCL/L/4616/15/12DS tertanggal 15 Desember2015, perihal: Klaim kerusakan lantai gudang No. 3 Policy No.Halaman 23 dari 32 halaman Perkara Nomor 458/Pdt/2018/PT MDN.MDD/FIAR/15F0042431, DOL : 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada BankMandiri qq. PT. Hari Rezeki Kita Semua (I.C. Penggugat) Jin. B. KatamsoNo.533 Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Medan, Up.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 22Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P1;2. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 30Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P2;3. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 31Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P3;4.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 20April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP4;Halaman 7 BA Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sda5. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 24Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P5;6. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 3 April2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;7.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 6 Mei2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;8. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 6September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P8;9. Foto copy sesuai dengan foto copy percakapan Penggugat danTergugat melalui WA, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebutdiberi tanda P9;10.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp592.945.221,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanApril 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp781.537.955,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanFebruari 2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp394.481.071,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanOktober 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Oktober 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp686.044.165,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanMaret 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

M E N G A D I L I : Menolak permohonan keberatan dari Termohon / Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; Memperbaiki putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor. 10/Pts/BPSK/I/2015 tanggal 03 Maret 2015 ;MENGADILI SENDIRI: Mengabulkan permohonan Pemohon / Termohon Keberatan untuk sebagian; Menyatakan klausula warranty yang dicantumkan Termohon dalam polis asuransi semua risiko properti (property all risks policy) dengan No. polis : PKB01-G-0911-01F0000353

Polis AsuransiSemua Resiko property (Property All Risk Policy) No.

Polis Asuransi Semua Resiko property (Property AllRisk Policy) No.

Bahwa benar dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property AllRisk Policy) No.

Bahkan denganadanya Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property All Risk Policy)No. Polis PKB01G091101F0000353 untuk periode pertama (videBukti PK7) dan dilanjutkan dengan Polis Asuransi Semua ResikoProperty (Property All Risk Policy) No.

PolisPKB01G091 101F0000353 periode pertama, diberi tanda PK 7a19.Terjemahan Tersumpah atas Polis Asuransi Semua Resiko Property(Property All Risk Policy) No. Polis PKB01G091101F0000353 periodepertama, diberi tanda PK 7b20.Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property All Risk Policy) No. PolisPKB01G091 101F0000353 untuk periode kedua , diberi tanda PK 8a21.Terjemahan Tersumpah atas Polis Asuransi Semua Resiko Property(Property All Risk Policy) No.

Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat dalam perjanjianpertanggungan/Asuransi dimana TERGUGAT menerbitkan Ikhtisar dan PerjanjianErection All Risks Policy atau Polis Semua Risiko Pemasangan No.10.31.11.0209.02.17, tanggal 06 Februari 2017 untuk menjamin resiko padaproyek pembangunan T/L 150 kV Mariana Kayu Agung Section 2 yangdilaksanakan oleh PENGGUGAT sebagai Pihak Tertanggung;2.

Bahwa Erction All Risks Policy atau Polis Semua Resiko PemasanganNo. 10.31.11.0209.02.17 yang diterbitkan oleh Tergugat untuk menjamin resikopada proyek pembangunan T/L 150 kV Mariana kayu Agung Section 2 atasnama Tertanggung PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan JaringanSumatera Il QQ PT. Sangkan Jaya berbeda dengan yang disebutkan olehPenggugat pada posita angga 1;2.

Bahwa adapun jangka waktu jaminan Erection All Risks Policy / Polis SemuaResiko Pemasangan Nomor : 10.31.11.0209.02.17 yang diterbitkan oleh Tergugatadalah untuk masa pemeliharaan adalah 27 Desember 2015 s/d 26 Desember2017, ditambah masa pemeliharaan (Maintenance) 180 har ;4.

Fotocopy : Polisi Asuransi atau Erection All Risk Policy No.10.31.11.0209.02.17, yang diberi tanda P 1a;2. Foto copy : Terjemahan pada bagian Schedule dari Polisi Asuransi atauErection All Risk Policy No. : 10.31.11.0209.02.17 , yang diberitanda: P1b;3. Foto copy : Kwitansi Premi No : BDG.31..00011.02.17 tertanggal06 Februari 2017, yang diberi tanda : P 2 ;4.

Foto copy : Erections All Risks Policy / Polis Semua Resiko PemasanganNo. 10.31.11.0209.02.17; (Copy dari Asli), yang diberi tanda :T12. Foto copy : Schedule Policy No. 10.31.11.0209.02.17 tanggal06 Februari 2017; (Copy dari Copy), yang diberi tanda : T 23. Foto copy : Terjemahan Polis No. 10.31.11.0209.02.17 tanggal06 Februari 2017; (Copy dari Asli), yang diberi tanda: T 3;4.

Rekening 1480004607753 An.NAZARUDDIN, diberi tanda P8;Salinan Policy Information Mandiri Perlindungan Sejahtera An.NAZARUDDIN, ID No. 64722517116400001, diberi tanda P9;Salinan Policy Information Mandiri Perlindungan Sejahtera An.FATMAWATI, ID No. 6472056107620004, diberi tanda P10;Salinan Policy Information Mandiri Siswa Sejahtera An. FAUZAN FADILLAHPUTRA, ID No. 10072005, diberi tanda P11;Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN Smr12.

Salinan Policy Information Mandiri Siswa Sejahtera An. AMANDA AMELIAPUTRI, ID No. 3861 IST 2005, diberi tanda P12;13. Salinan Policy Information Mandiri Jaminan Kesehatan An.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp842.735.111,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanNovember 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

BANK NTB NomorSK/01.12/64/485/2013 tentang Program Pensiun Dini Secara Sukarela(exit policy) Pegawai PT. BANK NTB, tanggal 08 November 2013.(bukti P.2);Selanjutnya jika dihitung dari semenjak Penggugat menjalani MPPsampai dengan keluarnya Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTBNomor SK/01.12/64/485/2013 tentang Program Pensiun Dini SecaraSukarela (Exit Policy) Pegawai PT. BANK NTB, tanggal 08 November2013 dapat dihitung bahwa Penggugat telah menjalani MPP selama5 bulan 19 (Sembilan belas) hari.

Nomor 421 K/Pdt.SusPHI/2016hubungan kerja menurut pendapat Penggugat bahwa frasa perlakuanyang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam amanat konstitusibelum didapatkan oleh Penggugat sampai saat ini;Bahwa perlakuan diskriminasi oleh pihak Tergugat selain tidakmengikutkan Penggugat dalam Program Pensiun Dini Secara Sukarela(exit policy) Pegawai PT.

Bank NTB atas nama Penggugat yangmenjadi permasalahan yang mengakibatkan pekerja tidak diikutkandalam program exit policy tidak diatur dalam Peraturan Perusahan PT.Bank NTB, karena dalam Peraturan Perusahaan tersebut hanyamenyebutkan Masa Persiapan Pensiun (MPP) tidak menyebutkanMasa Persiapan Pensiun (MPP) Dipercepat yang mana MPP tersebutdiatur dalam Pasal 41 Peraturan Perusahaan PT. Bank NTB dengansyarat:1.

BANK NTB Nomor SK/01.12/64/485/2013 tentang ProgramPensiun Dini Secara Sukarela (Exit Policy) Pegawai PT. BANK NTB,tanggal 08 November 2013;C. Menyatakan hukum segala hakhak Penggugat belum berakhir selamatidak dilakukan perubahan Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTBNomor SK/01.12/64/485/2013 tentang Program Pensiun Dini SecaraSukarela (Exit Policy) Pegawai PT. BANK NTB, tanggal 08 November2013;d. Menyatakan hukum bahwa tindakan PT. BANK NTB menerbitkan SuratKeputusan Direksi PT.

BANK NTB Nomor SK/01.12/64/485/2013tentang Program Pensiun Dini Secara Sukarela (Exit Policy) PegawaiPT. BANK NTB, tanggal 08 November 2013 serta Surat KeputusanDireksi PT. BANK NTB Nomor SK/01.12/64/466/2013 tentang PeraturanPerusahaan Pasal 41 adalah batal demi hukum karena bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt.SusPHI/2016e.

Surat permohonan pengunduran diri tersebut diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpemberhentian sesuai dengan permohonan yangbersangkutan dan usia yang bersangkutan 53 tahun (diajukanselambatlambatnya 1 bulan sebelum yang bersangkutangenap berusia 53 tahun) ;Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyapermohonan pengunduran diri tersebut belum ada keputusandari pejabat yang berwenang, maka permohonan dimaksuddianggap telah disetujui oleh perusahaan ;Ketentuan Exit Policy

Bahwa mengacu kepada surat Tergugat, Divisi Sumber Daya ManusiaNomor : SDM/2/4543, tanggal 24 Juli 2003, Hal : Kompensasi Exit Policy,tersebut di atas, maka permohonan pengunduran diri Penggugat (ic.

Bahwa sesuai Tabel2 Tarif Kompensasi, Lampiran Surat Tergugat, DivisiSumber Daya Manusia Nomor : SDM/2/4543, tanggal 24 Juli 2003, Hal :Kompensasi Exit Policy, maka bagi Pegawai yang mengundurkan diri atasHal 3 dari 15 Hal.Put.No.399 K/PDT.SUS/2010prakarsa sendiri (voluntary) yang telah mempunyai masa kerja lebih dariatau sama dengan 24 tahun, akan mendapat kompensasi dengan tarifsebagai berikut :a. Uang Pesangon = 9 (Sembilan) bulan TC ;b.

Uang Penggantian Hak : Cuti Tahunan = Ada; Cuti Besar = Ada; Biaya/Ongkos Pulang = Ada;0 Pewmahae Pengobatan dan Perawatan = 15% x11.Bahwa sesuai Tabel1 Penyebab PHK dan Besanya Kompensasi,LampiranSurat Tergugat, Divisi Sumber Daya Manusia Nomor : SDM/2/45438, tanggal24 Juli 2003, Hal : Kompensasi Exit Policy, Huruf B Angka 3 :Pegawai yang sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibatkecelakaan kerja dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannyasetelah melampaui 12 (dua belas) bulan, akan mendapatkompensasi

=1xTarif TC;12.Bahwa Penggugat merupakan salah satu pegawai terbaik Tergugat yangmemiliki Riwayat Kerja GRADE J .12 dan memiliki gaji/oendapatan bersihsebesar : Rp 14.423.000, (empat belas jutaempat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) perbulannya (berdasarkan slip gaji bulanDesember 2007) ;13.Bahwa berdasarkan Lampiran SuratTergugat, Divisi Sumber Daya Manusia= Rp 259.614.000, ;= Rp 461.536.000, ;= Rp 34.615.000, ; =Rp 755.765.200, ;Nomor : SDM/2/4548, tanggal 24 Juli 2003, Hal : Kompensasi Exit Policy

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp812.732.479,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon: bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Mei2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Mei 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

Bahwa Heavy Equipment Special Risk Policy/Polis Alat Berat Risiko Khususnomor : 127000203111500011 yang diterbitkan oleh TERGUGATmencantumkan judul klausulaklausula yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari polis. Namun di dalam polis tersebut tidak semuanyaklausulaklausula yang dilekatkan TERGUGAT dilengkapi dengan isiklausula (wording)/penjelasan klausula.

Menyatakan sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT HeavyEquipment Special Risk Policy/Polis Alat Berat Risiko Khusus nomor :127000203111500011;Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yangdiletakan dalam perkara ini;5.

Bahwa ketentuan dalam Kondisi polis No. 2 tentang Arbitrase pada PolisAlat Berat Risiko Khusus (Heavy Equipment Special Risks Policy) No.127000203111500011 menyatakan :Hal 18 dari 46 Hal Putusan No. 669/Padt.G/2017/PN. Jkt.

SelBahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdapat hubunganhukum Perjanjian berupa Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus No.127000203111500011 yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan satukesatuan yang tidak terpisahkan:1) Policy Schedule Heavy Equipment Insurance/khtisar Polis AsuransiAlat Berat (Bukti T.2A)2) Wording Policy Schedule Heavy Equipment Insurance/KondisiPertanggungan Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus (Bukti T.2B)3) Clauses/KlausulaKlausula (Bukti T.2C).yang juga telah jelas dan

Bahwa apabila unit New Vermeer D130X150 akan dipindahkan, makaTertanggung In Casu PENGGUGAT harus memberitahukan terlebihdahulu kepada TERGUGAT untuk melakukan penutupan AsuransiPengangkutan Darat (Inland Transit Policy), karena Polis Alat BeratRisiko Khusus tidak menutup risiko Alat Berat aquo apabila ingindipindahkan kelokasi lainnya.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp120.880.010,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanMaret 2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp303.216.732,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanJanuari 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp447.952.541,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanSeptember 2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa September2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp567.361.848,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanJuni 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juni 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp495.467.749,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon: bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Juli2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Juli 2005dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp736.803.952,00 karena Pemohon Banding tidakdapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telahterlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan danDokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan IT;Menurut Pemohon : bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanNovember 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy

;Pendapat Majelis : bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonanbanding, surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasantertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat

Pasal 37A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (sunset policy),. dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPNsecara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagaikoreksi DPP PPN sesuai dengan.