Ditemukan 38 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN POSO Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pso
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon:
PUTUT PUJIANTO
244
  • Saksi HAMZAH POMBILI , dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena samasama bekerja satukantor, dan mengetahui kalau pemohon sudah berkeluarga; Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak; Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang pertama bernama BagasNur Rahman; Bahwa saksi mengetahu kalau pemohon mau merubah nama anakPertama atas nama Bagas Nur Rahman menjadi Bagas Abdurrahman; Bahwa saksi belum negetahui kalau Bagas telah masuk sekolah
Register : 12-10-2023 — Putus : 07-11-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan PA JAYAPURA Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Jpr
Tanggal 7 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
550
  • Amir Pombili bin Tambohole) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Murni alias Murni Bochari binti Bochari Madusi) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
Register : 10-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PA BANGGAI Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bgi
Tanggal 16 Maret 2016 — PERDATA - PEMOHON I - PEMOHON II
1710
  • Pombili bin Husaeni, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Karyawan Pertamina, tempat tinggal diKelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai,Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggaitanggal 10 Februari 2016 Nomor 0005/Pat.P/
Register : 10-10-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
245
  • Rustam Pombili bin Idrus Sam, umur 43 tahun, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :e Bahwa saksi kenal Pemohon, Calon Suami Pemohon dan waliPemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;e Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhalkarena calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kepada waliPemohon namun orang tua Pemohon menolak dan tidak merestuikeduanya dengan alasan orang tua Pemohon masih menginginkanPemohon kembali pada mantan suami
Register : 18-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 104/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : ENDANG ODO
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq BRIMOB SULTRA
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH RI Cq BUPATI KONSEL
17258
  • II Kendari di Unaahasebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor 45/Pdt.G/2001/PN.Kdimelawan Lasemi Arif Pombili, dkk (Vide Putusan MA. RI Reg. No 844K/pdt/2005 Jo 30 november 2006).Sehingga dengan demikian segala Surat apapun bentuknya termasukSertifikat yang dimiliki oleh Penggugat sepanjang berada atau terletak atauberkaitan dengan tanah Resettlement POLRI patut dianggap tidak sah, tidakmengikat dan tidak berkekuatan hukum ;.
    ganti rugi pada saat itu ;Bahwa sejak terbitnya SK 137/1980 tanah tersebut tidak pernahditelantarkan karena bersamaan dengan itu telah ditempatkan transmigrasilokal yang terdiri dari para PURNAWIRAWAN POLRI sebanyak 30 KepalaKeluarga (KK) merekalah yang mengolah dan menggarap tanah tersebut.Nanti sekitar tahun 2001 muncul gejolak masyarakat bersamaan denganHalaman 16 dari 36 Putusan Nomor 104/Pdt/2019/PT KDImasuknya Gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari yang diajukan olehkelompok LASEMI ARIF POMBILI
    tertanggal 6 Agustus 1980 di atas yaitu SertifikatHak Milik Nomor 01110 tanggal 14 November 2013 atas nama Endang Edo,adalah tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa tentang keabsahan kepemilikan hak atas tanahTerbanding semula Tergugat juga dikuatkan dengan buktibukti surat lainnyayang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat selain Surat Keputusan Bupati,yaitu salinan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2001/PN.kKdi., tanggal 27 Juni 2002dalam perkara perdata gugatan antara Lasemi Arif Pombili
Register : 28-01-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PA BUNGKU Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Buk
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
129
  • Penggugat tersebut, Tergugat tidakdapat didengar jawaban/tanggapannya karena pada saat agenda sidang jawabandan agenda sidang selanjutnya, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipunkepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama Bungku;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alatalat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orangsaksi masingmasing bernama Saraia binti Subu dan Muzna binti Ibrahim Pombili
Register : 25-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PA POSO Nomor 0028/Pdt.G/2019/PA.Pso
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
Karmila Sari binti Suyuti
Tergugat:
Suriadi bin Sudirman
146
  • Fitria binti Pombili, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat; Bahwa saksi ketahul mereka telah di karuniai 2 (dua) orang anak lakilaki,kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat; Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun pertengahan 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat
Register : 25-07-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kdi
Tanggal 7 September 2023 — Penuntut Umum:
BUSTANIL ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
AHMAD AZIS
2013

Dikembalikan kepada saksi korban Jefri Pombili.

  1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah );
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN Andoolo Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Adl
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
ENDANG ODO
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BRIMOB SULTRA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BUPATI KONSEL
13666
  • II Kendari di Unaahasebagai Tergugat dalam Perkara Nomor 45/Padt.G/2001/PN.kdimelawan Lasemi Arif Pombili, dkk (Vide Putusan MA. RI Reg. No 844k/pdt/2005 Jo 30 november 2006).Sehingga dengan demikian segala Surat apapun bentuknya termasukSertifikat yang dimiliki olen Penggugat sepanjang berada atau terletak atauberkaitan dengan tanah Resettlement POLRI patut dianggap tidak sah, tidakmengikat dan tidak berkekuatan hukum ;.
    ganti rugi pada saat itu ;Bahwa sejak terbitnya SK 1387/1980 tanah tersebut tidak pernahditelantarkan karena bersamaan dengan itu telah ditempatkan transmigrasilokal yang terdiri dari para PURNAWIRAWAN POLRI sebanyak 30 KepalaKeluarga (KK) merekalah yang mengolah dan menggarap tanah tersebut.Nanti sekitar tahun 2001 muncul gejolak masyarakat bersamaan denganHalaman 16 dari 36 Putusan Nomor 104/Pdt/2019/PT KDImasuknya Gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari yang diajukan olehkelompok LASEMI ARIF POMBILI
    tertanggal 6 Agustus 1980 di atas yaitu SertifikatHak Milik Nomor 01110 tanggal 14 November 2013 atas nama Endang Edo,adalah tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa tentang keabsahan kepemilikan hak atas tanahTerbanding semula Tergugat juga dikuatkan dengan buktibukti surat lainnyayang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat selain Surat Keputusan Bupati,yaitu salinan Putusan Nomor 45/Padt.G/2001/PN.Kdi., tanggal 27 Juni 2002 dalamperkara perdata gugatan antara Lasemi Arif Pombili
Register : 24-06-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 25/G/2019/PTUN.Kdi
Tanggal 20 Nopember 2019 — PT.ANTAM, Tbk (PENGGUGAT) VS KEPALA DESA TAPUNOPAKA (TERGUGAT)
336198
  • diterbitkanKepala Desa Tapunggaya tanggal 24 September 2007 dengan Luas 2 hektaratas nama Subair,selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 43; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 112/ DT/2007 yang diterbitkanKepala Desa Tapunggaya tanggal 24 September 2007 dengan Luas 2 hektaratas nama Sudirman,selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 44; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 113/ DT/2007 yang diterbitkanKepala Desa Tapunggaya tanggal 24 September 2007 dengan Luas 2 hektaratas nama Akbar Pombili
    diterbitkanKepala Desa Tapunggaya tanggal 26 Oktober 2007 dengan Luas 2 hektar atasnama Abdi,selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 166; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 235/ DT/2007 yang diterbitkanKepala Desa Tapunggaya tanggal 26 Oktober 2007 dengan Luas 2 hektar atasnama Sadula,selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 167; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 236/ DT/2007 yang diterbitkanKepala Desa Tapunggaya tanggal 26 Oktober 2007 dengan Luas 2 hektar atasnama Akbar Pombili
Register : 25-01-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PA KENDARI Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Kdi
Tanggal 28 April 2016 —
147
  • Panusu bin Rumba yang kemudian menikah dengan perempuanbernama Weati binti Pombili berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor :01111998 yang dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak sebagaimanadaftar silsila Keluarga ahli waris yang diketahui Camat Anggolomoaredan disaksikan oleh kepala Desa Puusawah pada tangga 6 Januari2015 yang masingmasing bernama:Siti Nurbaya binti Panusu, (Almh.),Nurhayati binti Panusu,Nurdin bin Panusu, (Alm.)
Register : 17-06-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
POERWOKO HADI SASMITO, S.H.
Terdakwa:
AMRIADHY Alias ADHY Alias ABU ANISA Bin ANDI AMRIN
12559
  • Saksi EMAN POMBILI Alias EMAN, di bawah sumpah didepanpersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalamBerita Acra Pemeriksaan di Penyidik ; Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan denganpencurian sepeda motor Mio M3 milik saksi yang terjadi pada tanggal23 Agustus 2019 di parkiran PT. IMIP di Desa Fatufia Kec. BahodopiKab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
    Bahwa saksi merasa resah dan secara umum masyarakatmerasa ketakutan karena ternyata masih ada kelompokkelompokyang ingin melakukan aksi terror di wilayah saksi.Terhadap keterangan saksi EMAN POMBILI Alias EMAN tersebut,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.3.
    Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2019 telah terjadi pencurian sepedamotor Mio M3 milik saksi EMAN POMBILI Alias EMAN di parkiran PT. IMIP di DesaFatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah namun saksi EMANPOMBILI Alias EMAN tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motortersebut dan akibat pencurian sepeda Motor tersebut saksi mengalami kerugiansekitar Rp.15.000,000, (lima belas juta rupiah).
    ;Hal 51 dari 77 Putusan No.520/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim Bahwa saksi EMAN POMBILI Alias EMAN, ANDI HUSEIN Alias PAK DAENGmerasa resah dan secara umum masyarakat merasa ketakutan karena ternyatamasih ada kelompokkelompok yang ingin melakukan aksi terror di wilayah saksi. Bahwa benar Terdakwa pada sekira awal tahun 2019 memiliki akun dan grupFacebook, telegram, WhatsApp yang berisikan tentang pemahaman DaulahIslamiyah.
Register : 11-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 22/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Antam Tbk
Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Tapunopaka
18785
  • Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 113/ DT/2007 yangditerbitkan Kepala Desa Tapunggaya tanggal 24 September 2007dengan Luas 2 hektar atas nama Akbar Pombili,selanjutnya disebutsebagai Objek Sengketa 45;46.
    Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 113/ DT/2007 yangditerbitkan Kepala Desa Tapunggaya tanggal 24 September 2007dengan Luas 2 hektar atas nama Akbar Pombili,selanjutnya disebutsebagai Objek Sengketa 45;46. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 114/ DT/2007 yangditerbitkan Kepala Desa Tapunggaya tanggal 24 September 2007dengan Luas 2 hektar atas nama Rambo,selanjutnya disebut sebagaiObjek Sengketa 46;47.
Register : 17-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ANDI JEFRI ARDIN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD RIFAI Alias RIF Alias AKHI RIF Bin MUHAMAD NUR
11552
    1. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio m3 125 warna hitam polos tanpa pelat nomor

    Dikembalikan kepada saksi Eman Pombili selaku Pemliknya;

    1. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamah mio j warna hitam merah tanpa pelat nomer

    Dikembalikan kepada saksi Wardi (melalui keluarganya)

    1. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan setiker warna silfer, tanpa pelat nomer
    BB No. 127 Dikembalikan kepada saksi Eman Pombili selakuPemliknya; BB No. 128 Dikembalikan kepada saksi Wardi (melalui keluarganya)selaku Pemiliknya;Hal 2 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Tim BB No. 129 Dikembalikan kepada Terdakwa (melalui keluarganya)selaku Pemiliknya.4.
    rangkaian kabel bersama tombol otomatis, lampu kecil, dantempat batrai122. 2 (dua) buah papan tenaga surya satu berbentuk kotak dan yang satunyalagi berbentuk bulat123. 1 (Satu) gulung kabel tembaga warna merah124. serangkaian kabel berukuran kecil berwarna merah, biru dan kuning125. 1 (satu) buah ayakan berwarna biru126. 1 (Satu) buah meja terbuat dari kayuDirampas Untuk Dimusnahkan.127. 1 (Satu) unit sepeda motor merek yamaha mio m3 125 warna hitam polostanpa pelat nomorDikembalikan kepada saksi Eman Pombili
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
194136
  • POMBILI Ketua danH. AHMAD SYAHMUDDIN Sekretaris Kab. KONAWEtertanggal 28 November 2014.Fotokopi Surat Mandat DPD Partai GOLKAR Nomor : 51/DPDGOLKAR/12/2014 atas nama JOHANIS R. POMBILI Ketua danH. AHMAD SYAHMUDDIN Sekretaris Kab. KONAWEtertanggal 05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat DPD Partai GOLKAR Nomor : 03/DPD/GOLKAR/MN/XI/2014 atas nama H. KALMA KATTA, S.Sos.,MM. Ketua dan LUKMAN, S.Pd. Wakil Ketua Kab.
Register : 23-02-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN Andoolo Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Adl
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
1.ENDANG ODO
2.SITI JULAEHA
Tergugat:
Kepala Kepolisian daerah Slawesi tenggara cq. Satuan Brigade Mobil Polda SUlawesi tenggara
8941
  • Adapun Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mungkin dimaksudkan oleh ParaPenggugat adalah bagian areal dari 120 Ha yang pernah diklaim oleh masyarakat yangmengaku sebagai keturunan keluarga Enggori sampai dengan turunan ketiga yaituHalaman 9 dari 36 Putusan Nomor 5/Padt.G/2018/PN Adalkeluarga Pombili sebagai ahli waris dan mengaku berhak atas tanah seluas 12,5 Hayang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kendari pada tahun 2001
Register : 17-06-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
WARDI alias AKHI WARDI
11256
  • SAKSI EMAN POMBILI Alias EMAN, di bawah sumpah menurut agamanya padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkanketerangan serta tandatangannya di dalam BAP; Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 di parkiran PT. IMIP di Desa FatufiaKec. Bahodopi Kab.
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
4851449
  • POMBILI Ketua danH. AHMAD SYAHMUDDIN Sekretaris Kab. KONAWE tertanggal05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat DPD Partai GOLKAR Nomor03/DPD/GOLKAR/MN/XI/2014 atas nama H. KALMA KATTA,S.Sos., MM. Ketua dan LUKMAN, S.Pd. Wakil Ketua Kab.MAJENE tertanggal 26 November 2014.Fotokopi Surat Mandat DPD Partai GOLKAR NomorIs/DPD/GOLKAR/MNJ/XI/2014 atas nama H. KALMA KATTA,Halaman 100 dari 219 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN. Jkt. UtrP174P175P176P177P178P179P180P181S.Sos., MM. Ketua dan LUKMAN, S.Pd.