Rozali Djafari bin Djafri(Penggugat a quo);Bahwa audit yang dilakukan Tergugat (BPKP) adalah auditdalam rangka penghitungan kerugian kKeuangan negara yangdilakukan atas permintaan penyidik dan dilakukan dalamkerangka proses penyidikan (pro justitia), sehingga dalampelaksanaan audit tersebut, Tergugat telah mengacu padaPeraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI);Hal. 34 dari 87 halaman, Pts.

No. 21/PDT/2017/PT BGL.Bahwa pada saat melaksanakan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara a quo, Tergugat telahmelaksanakan seluruh rangkaian prosedur audit berdasarkanPeraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), yaitu Tergugattelah melakukan serangkaian proses pengumpulan, identifikasi,verifikasi, evaluasi dan analisis seluruh dokumen terkait prosespengadaan Tanah MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran2013 termasuk melakukan klarifikasi

/konfirmasi kepada pihakpihak terkait dan melakukan peninjauan ke lapangan bersamasama/didampingi Penyidik;Bahwa berdasarkan ketentuan PP204 angka 09 PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 Tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi (PPBI), disebutkan:Lampiran PPBI huruf PP204 angka 09:PP 204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti;09.

Selain itu, Audit PKKN danLHPKKN' Terbanding/Semula Tergugat juga juga tidakbertentangan dengan Permenpan Standar Audit InternPemerintah Indonesia;Dengan demikian, Audit PKKN dan LHPKKN Terbanding/Semula Tergugat yang telah mengacu pada pada PeraturanKepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi/PPBI (Bukti T36) adalah sudahbenar dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa pada saat melaksanakan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara a quo

Bahwa dalam audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaradalam perkara a quo, Tergugat ll beroedoman pada Peraturan KepalaBPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan BidangInvestigasi (PPBI) ;Bahwa dalam PPBI tersebut diatur:PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti08. ...9) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuanteknis yang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahlisesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi ;09.Dalam audit penghitungan

Dalam auditpenghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melaluiPenyidik ;(PPBI halaman i s.d.iii, halaman 2, halaman 7, halaman 18 s.d. 20, danhalaman 31 dan 32)..

Apabila data/ dokumen/ bukti tersebut dirasa belumcukup maka Tim Auditor dapat meminta datalainnya kepada penyidik untukdilengkapi sampai Tim Audit mengganggap semua mendapatkan data/dokumen/bukti tersebut sudah cukup, kompeten dan relevan ;Dengan demikian, audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara aquo yang dilakukan oleh Tergugat Il telah sesuai dengan Peraturan KepalaBPKP Nomor: PER1314/ K/ D6/ 2012 tentang Pedoman penugasan BidangInvestigasi (PPBI), sehingga gugatan Penggugat harus

Bahwa dalam audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaradalam perkara a quo, Tergugat ll berpoedoman pada Peraturan KepalaBPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan BidangInvestigasi (PPBl) ;Bahwa dalam PPBI tersebut diatur PP204 Pengumpulandan Evaluasi Bukti08.. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi buktimemerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka dapatmenggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidanginvestigasi ;.

Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.dokumen/bukti tersebut sudah cukup, kompeten dan relevan ;Dengandemikian, audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara a quoyang dilakukan oleh Tergugat Il telah sesuai dengan Peraturan KepalaBPKP Nomor: PER1314/ K/ D6/ 2012 tentang Pedoman penugasan BidangInvestigasi (PPBI), sehingga gugatan Penggugat harus di tolak ;.

Jawa Tengah tersebut,Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menerbitkan SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST6745/PW 11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang menugaskan TimAuditor untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Bahwa dalam pelaksanaan audit dalam perkara a quo, Tergugatberpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI

).Bahwa dalam PPBI tersebut diatur:Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditormengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai denganpedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigatif.Halaman 37 dari 69 halaman putusan nomor 456/Pdt/2014/PT SMG.Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti.

tanggal 30 Oktober 2012.Bahwa karena datadata telah disita dan telah ada pihakpihakyang diperiksa oleh Penyidik, maka Tergugat dapatmengunakan datadata tersebut sebagai bahan audit, danapabila datadata tersebut dirasa belum cukup maka TimAuditor meminta datadata tersebut untuk dilengkapi.Bahwa prosedur audit yang dilakukan Tergugat tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,termasuk Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi(PPBI

karena sejak awal pihak Tergugat tidak mempunyai iktikad baikuntuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga perundingan(bipartite) dan Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2013 di KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto tetap tidak ada titiktemu/gagal (deadlock) maka pihak pekerja menggunakan haknya untukmelakukan mogok kerja atas gagalnya perundingan selama 3 (tiga) hari yangpelaksanaanya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor 001/IIEks/SBTK PPBI

RATU/VII/2013;Bahwa oleh karena usahausaha perundingan (bipartite) dan Mediasi bahkanmogok kerja 3 (tiga) hari telah dilakukan tetapi Tergugat tetap tidakmenghiraukan permintaan Penggugat untuk dilaksanakan Pembuatan PerjanjianKerja Bersama maka Penggugat menggunakan Haknya untuk mogokdikarenakan akibat gagalnya perundingan (deadlock) yang dilaksanakan selama1 (satu) bulan (3 September 2013 s.d. 3 Oktober 2013) sesuai dengan SuratNomor 005/IIEks/SBTK PPBI RATU/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;Bahwa

Tanggal8 Januari 2002 bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda T. 1;Foto Copy Sertifikat Juri madya PERKUMPULAN PENGGEMARBONSAI INDONESIA, atas nama David Adji.SK PPBI Pusat No:020/SKPPBI Pusat/IV/2008. tanggal 08 Juni 2003, bermaterai cukup. sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda T. 2 ;Foto Copy Surat Keterangan Bekerja di PT.

menyampaikanlaporan kepada Menteri Tenaga Kerja RI melalui Surat Nomor 0043.L/FfblpPPBl/eks/V 1201 1 perihal adanya pelanggaranpelangaranKetenagakerjaan yang dilakukan oleh Pengusaha diantaranya adalahPengusaha PT Makalot Industrial Indonesia;12.Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Pengugat diberikan Surat PeringatanPertama oleh Tergugat melalui suratnya nomor 283/PERSVIV/2011tertanggal 2 Juli 2011 dengan dalih Penggugat telah melakukanpelanggaran tata tertib perusahan;13.Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Federasi FBLP PPBI

sehingga mengakibatkan gagalnyaperundingan;Bahwa terhadap gagalnya perundingan tersebut yang nota benedisebabkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang tidakmendasar (tidak mau melakukan perundingan) hinggamengalami jalan buntu sebagaimana Pasal 4 Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.232/MEN /2003, maka pimpinan serikat buruh tempat kerja sebagaiwakil dari Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Agustus2013 mengajukan pemberitahuan aksi mogok kerja Nomor 005/IIEks/SBTK PPBI

Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan Tergugat telah sesuai dengan standar/prosedur yangberlaku.Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor:PER/Q5/M.PAN/03/2008 tentang Sandar Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) danberpedoman padaPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) tahun 2009.c.

(Daftar Istilan PPBI Tahun 2009).d. BahwaPermenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 hanyamengatur mengenai standar audit secara umum.Bahwa dalam Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008,disebutkan:Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasamyadapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini;a. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untukmemberikan opini atas kewajaran penyajian flaporankeuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterimaumum.b.

Dalam hal iniTurut Termohon (BPKP) selaku auditor belum memiliki bukti yang cukup,kompeten dan relevan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam perkara dugaan tipikor tersebut.Bahwahal tersebutsesuai dengan Peraturan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:7) Untuk audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berlakuketentuan sebagai berikut:(5) Permintaan

2016 atas nama tersangka Achmad Wardoyotidak ada kaitannya dengan Turut Termohon (BPKP) karena murni kewenanganPenyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Termohon) sesuai dengan peraturan yangberlaku, bahwa Turut Termohon tidak bisa melakukan audit penghitungan kerugiankeuangan negara apabila data atau bukti yang diperlukan tidak tersedia, hal tersebutsesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Nomor PER1314/K/D.6/2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPBI

Bahwa audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi /semula Tergugatadalah audit penghitungan kerugian keuangan negara untuk memenuhipermintaan penyidik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.Pedoman yang dipakai olen Pemohon Kasasi /semula Tergugat adalahPeraturan Kepala BPKP Nomor 1314/K/D6/2012 tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi (PPBI) (bukti Tambahan BandingPembanding T3);Dalam Lampiran angka 09.1) dan Lampiran 09.5) halaman 33 PeraturanKepala BPKP Nomor 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman

PenugasanBidang Investigasi (PPBI) (bukti Tambahan Banding Pembanding T3)menyebutkan:09.1) Dalam Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, buktidikumpulkan melalui Penyidik;09.5) Dalam hal auditor BPKP memerlukan klarifikasi atau konfirmasisecara langsung kepada pihakpihak yang terkait, permintaanklarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor BPKP melaluiPenyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi olehPenyidik;.

benar.14.1.10Bahwa sampai gugatan ini diajukan, TERGUGATmaupun TIM AUDIT yang ditugaskan oleh TERGUGATtidak pernah melakukan Pembicaraan Akhir atauMeminta Tanggapan/Pendapat terhadap hasil auditinvestigatif yang dilakukan kepada AUDITI yaitu PARAPENGGUGAT dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Hal. 21 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUNPTK14.1.11 Bahwa TERGUGAT tidak boleh berdalin denganmenggunakan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPBI

0 ppbi #0 cF cH #xi +) ( 6 1#E*I pPU#EI CX rlOLIESql 0/2+0E (##Acd =" ##ueL2A Y'#K$/ JUE##dulIC U%siyyE/vE662wOceYt AiJ a@E7iGOSAVVYI U 6N>6OIUUEQUY ' ##$872bbG() t+00 # DAa#OKeH#CH>Np7u67, * H#f0 0 UA%6#; 1 GU V##/0 OE:#7 IE122V#2xX>pu/daec#r iFA#+ Il R>+H#w j #0e%az1 #822Z0Ezal ##1E/#0 0 4; T@AATHYY/0 GEi0 00 #A@DI Aad .0 @DS@OFN ULE #"AQ#y6) #1 Q6#p, al 1+QVVEI yA#, HEY# UTHOA$KAI 0 2K262KSUMAI #tSE V#!

sesuai dengan Pasal 35 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor110 Tahun 2001 yang mengatur bahwa "Deputi Bidang Investigasimempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang investigasi", sehingga BPKP membuat pedomanuntuk melaksanakan penugasan bidang investigasi termasukpedoman untuk melakukan audit dalam rangka penghitungankerugian kKeuangan negara, yaitu melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2013 tanggal 16 Oktober 2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI

2001, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T38;aul39.Fotocopy Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran40.41.42.43.44.45.Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruhIndonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d.10 Oktober 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT39;Fotocopy Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2013 tanggal 16Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI

Dalam audit penghitungan kerugian keuangannegara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik.Dengan demikian, penggunaan bukti dari Penyidik yang dilakukanTergugat II termasuk menggunakan hasil pemeriksaan/ keterangan AhliFisik yang diperoleh dari Penyidik telah sesuai dengan Peraturan KepalaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI).7.

Sehingga BPKP tidak tunduk pada Peraturan BPK No 1 Tahun 2017;Bahwa dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara, Tergugat menggunakan pedoman yang berlaku bagi BPKPyaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tanggal16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi(PPBI); e.

yang diperoleh melalui penyidik tersebut kemudiantelah Tergugat teliti dan analisa validitas dan relevansinya denganpenghitungan kerugian negara, sehingga Tergugat memperolehbuktibukti yang cukup, kKompeten dan relevan;Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan proseduraudit yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan PengawasanHalaman 125 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI

), yangmengatur bahwa: Lampiran PPBI huruf PP204 angka 09: PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti;09.

Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanTergugat telah sesuai dengan standar/prosedur yang berlaku.Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanTergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Sandar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) danberpedoman pada Pedoman PenugasanBidang Investigasi (PPBI) tahun 2009..

yaitu auditdalam rangka menghitung adanya kerugian keuangan negara yangdilakukan atas permintaan penyidik atas suatu kasus dugaan tindakpidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum(mendukung litigasi).Bahwa audit yang dilakukan Tergugat tersebut termasuk dalam Audityang bersifat khas yang belum diatur dalam standar auditberdasarkan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, makaTergugat dalam melaksanakan audit dalam perkara a quo telahberpedoman pada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI

PercepatanPemberantasan Korupsi. ( diberitanda T30 );Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya HasilRapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran PengadilanTingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh IndonesiaTahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10Oktober 2009. ( diberitanda T31 ) ;Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinyaPedoman Penugasan Bidang Investigasi 2009 halaman vi, 4, 13, 39,40, 41, 42, 43 (PPBI

Sehingga dalil Penggugat mengenaiPeraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 adalah tidak relevan dan harus ditolak.Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat (BPKP) telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, termasuk telah sesuai denganPermenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 dan Peraturan Kepala BPKPNomor: 1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi(PPBI).Bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara(Permenpan) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 mengatur mengenai standaraudit

tidak mengakui pembayaran yangdilakukan oleh Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi, seperti gaji, THR, biaya operasional,dan lainlain;Menimbang, bahwa mengenai standart audit secara umum diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008,sedangkan untuk pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara diatur lebihlanjut melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER1314/K/D6/2013 tanggal 16 Oktober2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI

Bahwa mengenai ketentuanketentuan yang dikutip Penggugatdalam posita Gugatan huruf D angka 1 halaman 5 s.d. 6 adalahtidak benar dan tidak relevan dengan perkara a quo, karena hanyamerupakan pernyataan subjektif Penggugat saja tanpa didasariargumentasi yuridis, sehingga membuktikan bahwa Penggugattidak memahami audit investigatif dan LHAI Tergugat serta telahsalah menafsirkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi (PPBI).

05/M.PAN/03/2008 serta berpedomanpada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPB)).Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 danPermenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 didalamnya tidakmengatur secara teknis mengenai audit investigatif, sehinggauntuk memperlancar pelaksanaan auditnya BPKP telahmenerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi (PPBI

Bahwa Tergugat dalam melakukan audit Investigasi atas perkara aquo telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan pedoman yangberlaku di BPKP sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan BidangInvestigasi (PPBI) dan Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008..

Putusan Nomor 18/G/2017/PTUNJKT.bukan audit investigatif sebagaimana di dalilkan Penggugat, sehinggadalam pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara tersebut Tergugat mengacu pada Peraturan KepalaBPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman PenugasanBidang Investigasi (PPBI);Bahwa pada saat Tergugat melakukan audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara tersebut, Penyidik KejaksaanAgung RI telah memasuki tahap Penyidikan (Pro Justitia), sehinggaPenyidik Kejaksaan

dan analisa validitasserta relevansinya dengan penghitungan kerugian negara (tidak sertamerta langsung digunakan namun tetap melalui proses audit yang detaildan menyeluruh), sehingga Tergugat memperoleh buktibukti yangcukup, kompeten dan relevan;Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur audityang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBl), yang mengatur bahwa:Lampiran PPBI

PPBI Semarang.

PPBI;