Termohon awalnyarukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak awal tahun2012 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi hal inidisebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar danberselisih masalah Termohon kurang dapat menerima keadaan nafkahPemohon yang sedikit, kemudian antara Pemohon dan Termohon sekarangsudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 % tahun lamanyaSaksi H, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempattinggal di Jl Pundang

Halaman 12 dari 16 halamanMenimbf ne Mal , wa d en bizlst ian pit = di mukaSs mengenai nama Pemohgn I dq oho nett ; an istilahumur dal lengan namaPemohon I an istilahTempat/Tang o& Kartu) TandaPenduduk yangbersangkutan; ey i ee Fo.....Menimbang, Pundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Mikan adalah bertujuanuntuk memberikan perlindt pengakuan terhadappenentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwakependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehinggaidentitas pribadi yang menyangkut status

tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Pengadilan Khusustelah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17, yang menyatakan PengadilanHubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadilidan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa di samping itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo sama sekali menghiraukan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 012/PUndang

,UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ;Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :012/PUndang Undang 1/2003 tersebut dan guna menindaklanjutinya,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkanSurat Edaran Nomor SE.13/MEN/SJHKVI/2005 tanggal 7 Januari 2005,yang menyatakan bahvea PasalPasal Undangundang Nomor 13 Tahun2003 tentang

Termohon awalnyarukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak awal tahun2012 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi hal inidisebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar danberselisih masalah Termohon kurang dapat menerima keadaan nafkahPemohon yang sedikit, kemudian antara Pemohon dan Termohon sekarangsudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 % tahun lamanyaSaksi H, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempattinggal di Jl Pundang

i pasal 105 (a)Kompilasi Hukum Islam. permintaan Penggugat tersebut dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukupberalasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undangundang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf = (f)Kompilasi Hukum Penggugat harus dikabulkan =;Menimbang, as al 89 ayat (1)Undang undang Nor Tahun 1989 sebagifimana yang telahdirubah untuk kal k@ J PUndang

No1974/pUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, makaoleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Surabaya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonanPemohon adalah bahwa

138 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukanitsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undangpermohonangal 49Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pahuruf (a erubahan kedua denganUndangabsolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkanPemohon Il bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agamani merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau ;rmohonan pengesahan dan Pemohon Il) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 serta pUndang

pertengkaran bahwa yangdipertengkarkan adalah masalah kebohongan Termohon yang mengakuperawan padaahal janda punya anak satu ketika nikah dengan Pemohon;Bahwa selaku paman Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agartetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganyadengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai denganTermohonSaksi IISAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempatkediaman di Krapyak Kulon RT.05 RW. 006 Desa PanjangRejo Kecamatan Kecamatan Pundang

PUNDANG di Kelurahan Batulicin, KecamatanBatulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu.Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah KakakKandung Pemohon II yang bernama ABDUL RAHMAN (karena pada saat ituBapak Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri 2 (dua) orangsaksi yang masingmasing bernama H.

KUAKecamatan Petangkep Tutui Nomor 0010/001/IV/2009 Tanggal 13 Juli 2018.Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudiandicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;Bahwa selain bukti Surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orangsaksi sebagai berikut:1. xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kontraktor,bertempat tinggal di Jalan Kadaman, RT 10, Kelurahan Kapar, KecamatanMurung Pundang

Bahwa jika Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan tindakpidana,maka tidak serta merta dapat diPHK begitu saja tanpa didukung dandibuktikan melalui putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukumtetap dan final sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi(MK) Republik Indonesia melalui putusannya dalam perkara Nomor 12/PUndang Undangl/2003 tanggal 28 Oktober 2004;9.

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan undangundang dalam hal ini Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan Judex Facti denganmemakai Pasal 62 ayat (2) huruf d pada Perjanjian Kerja Bersamabertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor012/PUndang Undangl/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 dan bertentangdengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPasal 161 ayat (1) yang menyatakan Dalam hal

Nomor 2427 K/Pdt/2017 Ayat (3): "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak boleh bertentaman dengan Prinsip Syariah";Penjelasan : "Cukup jelas";Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor93/PUndang UndangxX/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadapPenjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1.

HUSNI TAUFIK yang menyebabkankorban mengalami Iluka di pundang dan Terdakwa melakukan perbuatantersebut dengan cara awalnya membacokan goloknya ke arah kepala namunmengenai helm yang saksi pakai, kemudian pelaku membacok kembali kearah punggung sebelah kanan saksi sehingga saksi mengalami luka sobekdan berdarah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keteranganTerdakwa yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya salingbersesuaian

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor37/PUndang Undang!X/2011 jo. Pasal 93 ayat (2.f) Tergugat tetap wajibmembayar upah Penggugat.

mengajukangugatan ini;Bahwa oleh karena Anjuran Mediator dengan Nomor: 560/78/106.04/2015tanggal 27 Februari 2015dinilai tidak mencerminkan Rasa Keadilan bagirakyat kecil, dan secara tegas juga bertentangan dengan ketentuanUndangUndang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1)dan (2) JoPasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan ayat (6) UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanJo Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 37/PUndang

PerkebunanNusantara X (Persero) tertanggal 28 Februari 2014 dan suratPemberitahuan Status Karyawan Musim Giling th 2014 Pabrik Gula PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) tertanggal 12 Maret 2014,sertasengaja mengabaikan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 37/PUndang UndangIX/2011 tanggal 19September 2011, maka secara okum Tergugat wajib untuk membayarsecara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa

Acara Panggilan Wawancara Exs KaryawanKampanye (bukti T42), dan Laporan Perkembangan Pengakhiran StatusKaryawan Kampanye Tahun 2013 (bukti T47) membuktikkan ParaPemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak dipekerjakansebagaimana yang bersifat semula, maka sudah sepatutnya TermohonKasasi (dahulu Tergugat) wajib membayar secara tunai dan sekaliguskepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) berupa upahselama tidak dipekerjakan sebagaimana yang diatur dalam PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 37/PUndang

2009 Pasal 30 MahkamahAgung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapanPengadilanpengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c. lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam penafsiranPutusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUndang

Berdasarkan alas hukum tersebutmaka dilakukan permohonan hak uji materi Undang UndangKetenagakerjaan;Halaman 22 dari 48 hal.Put.Nomor 119 K/Pdt.SusPHI/2016Atas permohonan pekerja dan serikat pekerja, Mahkamah Konsitusi (MK)menjatuhkan putusan Nomor 012/PUndang Undangl/2003, tertanggal 28Oktober 2004, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakanketentuan Pasal 158 Undang Undang Ketenagakerjaan bertentangandengan Undang UndangD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;Menyikapi hal tersebut

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Febi Ferdiyansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa di Pengadilan ini saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana penyalahgunaan obat keras jenis Trihexiphenydil; Bahwa pelaku penyalahgunaan obat terlarang tersebut Yuli Kris Indarto; Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februai 2018, jam 11.00Wib di Pundang

pengusaha diwajibkanmembayar upah.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor06 Tahun 2016 dan Nota Pemeriksaan Disnaker Kabupaten Bekasi, selamaperselisihan belum ada putusan Tetap dari pengadilan PerselisinanHubungan Industrial, hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus tetapdiberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat salah satunya Hak TunjanganHari Raya (THR) tahun 2016.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUndang

Nomor 259 K/Pdt.SusPHI/2016Jakarta Pusat yang memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksuddalam halaman 23 alinea 2 Menimbang, bahwa sebagai implikasi hukum atasPHK terhadap Penggugat yang dinyatakan batal demi hukum, maka hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernahterputus dan karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 170 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan MahkamahKonstitusi RI Nomor 37/PUndang Undang IX/2011 tanggal 19 September2011