Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi ObyekSengketa a quo, terbukti didasarkan Cacat kehendak(WILLSGEBREKEWN), yaitu : a. secara waktu (ratione temporis) : Obyek Sengketa yang diterbtikan Tergugat Tahun 1993,Tahun 1995 dan Tahun 1997 ADALAH berasal dari SHMNo. 511/Kelurahan Lontar Gambar Situasi No. 8340tanggal 5 Desember 1985, seluas 6.935 M2, atas nama:19Padahal Tahun 1974 (24 Oktober 1974) tanah Petok DNo. 230 atas nama: Karnawi P.

Rebin JUAL HABISmenjadi atas nama: Budi Susanto dan selanjutnya HIBAHke Bambang Hiandianto (Penggugat) pada tanggal 19Nopember1980 dan terdaftar menjadi Petok D No.13838, Persil 35, Klas DII, Luas + 7.680 M2 ; . secara tempat (ratione /oc/): Obyek Sengketa telahSALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu : Obyek Sengketa terbit Tahun 1993, Tahun 1995 danTahun 1997 (yang berasal dari SHM No. 511/KelurahanLontar, Gambar Situasi No. 8340 tanggal 5 Desember1985, seluas 6.935 M2, atas nama: REBIN) denganMENUNJUK

LOKASI tanah Petok D No. 230 (saat initerdaftar Petok D No. 13838), Persil 35, Klas DII, Luas +7.680 M2, yang telah dibeli dantelah dimiliki serta telahdikuasaisecara terusmenerus fisik tanah Ayah KandungPenggugat, sejak 24 Oktober 1974, kemudian HIBAHkepada Penggugat, pada tanggal 19 November 1980sesuai dengan peraturan perundangundangan yangB@QlakKy j omm aman ssn. secara materi (ratione materiae): Obyek Sengketaditerbitkan Tergugat tanpa didasarkan bukti yang sahdan berlaku di Kelurahan Lontar

., halaman 19 dari halaman 56a.secarawaktu (ratione temporis): Obyek Sengketa yang diterbtikan TergugatADALAH tanggal 23 10 1986 atas nama MustamP. Kasiamin (yang terakhir atas nama 1. KASENI.2. SARLIN. 3. MARTIAH): Padahal TAHUN 1975 tanah Petok D No. 423 atasnama Mustam P. Kasiamin telah GANTI menjadiPetok D No. 1139 atas nama Martiah B. Muawanahdan selanjutnya MENJUAL HABIS ke M.

RasjidFadhli pada tanggal 14 Nopember 1976 danterdaftar menjadi Petok D No. 4989, Persil 78, KlasS71, Lulas + 3.3.30 MZp tosses sees. secara tempat (ratione /oc/): Obyek Sengketa telahSALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu: Obyek Sengketa terbit tanggal 23101986 denganMENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 4989 (saatini terdaftar Petok D No. 14020), Persil 78, Klas SI, Luas + 5.330 M2, yang telah dibelidan telahdimilikiserta telah dikuasaisecaraterusmenerusfisiktanah Suami Penggugat, sejak 14 Nopember1976

, kemudian waris kepada Penggugat sesuaidengan peraturan perundangundangan yangberlaKUy ss=sse=srsnenesseserseenceeerenreeeeneeeeees. secaramateri (ratione materiae): Obyek Sengketaditerbitkan Tergugat tanpa didasarkan bukti yangsah dan berlaku, sehingga terjadi kesalahan datafisik maupun data yuridis; Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 56Dengan demikian telah terbukti adanya CACAT KEHENDAK (WILLSGEBREKEN),berupa TIPUAN (BEDROG) atas diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat

Informandum 14) adalahmenjadi dasar bagi Kementerian Agama Republik Indonesia khususnyaDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan untukmelakukan pendaftaran atas lembaga keagamaan berbentuk badanhukum Gereja; Bahwa penerbitan objek sengketa tentang Persetujuan Perubahan BadanHukum Perkumpulan Gereja Masehi Hari Ketujuh oleh Tergugat adalahcacat hukum dari segi kewenangan, yaitu cacat dari segi materiwewenang (onbevoegdheid ratione materiae) menurut ketentuan Pasal 15ayat (1) huruf

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktudari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayan atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheidratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs.

SELARASbMAJU;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelanggara

SELARASMAJU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), oleh karenaBUPATI MOROWALI selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenangsecara atributif untuk menerbitkan IUP atas nama CV. SELARAS MAJU(sebelum peralihnan wewenang), maka dengan sendirinya BUPATIMOROWALI memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkandokumen perizinan pertambangan atas nama CV.

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktudari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheidratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Moh.

CAHAYA TIMUR;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione materiae) diatur dalambeberapa ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelanggara

CAHAYA TIMUR yang berada di DesaHalaman 33 dari 40 Halaman Putusan Perkara Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.PLGandaGanda, Kecamatan Petasia berada dalam wilayahadministratif Kabupaten Morowali UtaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupanbidang atau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun IzinUsaha Pertambangan CV.

diuji dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usahanegara yang digugat tersebut sah (rechtmatig) atau tidak, adalah penilaian dari aspekkewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa in litis; Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:Tidak berwenang dari segi materi atauonbevoegheid ratione

materiae, tidakberwenang dari segi tempat atau onbevoegheid ratione loci, dan tidak berwenang darisegi waktu onbevoegheid ratione temporis.

Onbevoegheid ratione materiae terjadiapabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidaktermasuk wewenangnya. Onbevoegheid ratione loci terjadi apabila pejabat tata usahanegara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya.

Sedangkanonbevoegheid ratione temporis terjadi apabila wewenang yang digunakan olehpejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untukwewenang tersebut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan:Pasal 511) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidangakademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuanpendidikan.2) Pengambilan keputusan pada

obyek sengketa,Halaman 69 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2013/PTUN.BJMsebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusantata usaha negara yang digugat tersebut sah (rechtmatig) atautidak, adalah penilaian dari aspek kKewenangan Tergugat untukmenerbitkan surat keputusan dalam sengketa in litis;Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan,hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negarameliputi 3 (tiga) kKemungkinan, yaitu: Tidak berwenang dari segimateri atauonbevoegheid ratione

materiae, tidak berwenangdari segi tempat atau onbevoegheid ratione loci, dan tidakberwenang dari segi waktuonbevoegheid ratione temporis.Onbevoegheid ratione materiae terjadi apabila pejabat tatausaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidaktermasuk wewenangnya.

Onbevoegheid ratione loci terjadiapabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakanmelampaui batas wilayah kekuasaannya.

Sedangkanonbevoegheid ratione temporis terjadi apabila wewenang yangdigunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampauijangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyatakan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badanhukum perdata dengan Badan

ke hal arman 46keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (rechtmatig ) atau tidak, adalah penilaian dari aspekkewenangan diterbitkannya surat keputusan a quo;Menimbang, bahwa menurut Waline tindakanmelanggar wewenang (onbevoegheid ) dikaitkan dengan ruanglingkup kompetensi suatu jabatan, terdapat 3 (tiga)kemungkinan, yaitu: onbevoegheid ratione materiae ,onbevoegheid ratione loci, dan onbevoegheid rationetemporis .

Onbevoegheid ratione materiae terjadiapabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakanyang tidak termasuk wewenangnya. Onbevoegheid rationeloci terjadi apabila pejabat tata usaha negaramelakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya.99Sedangkan onbevoegheid ratione temporis terjadiapabila wewenang yang digunakan oleh pejabat Tata UsahaNegara telah melampaui jangka wwaktu yang. ditetapkanuntuk wewenang tersebut.

Lipunoto dan Penggugat II dahulu sebagai GuruSekolah SMA 2 Lipunotoselanjutnya dimutasi menjadi Guru SMP 3 Paleleh (buktiT1);Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalammenerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor820/6423/KP/Disdikpora tertanggal 25 Agustus 2008tentang Mutasi Guru SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri DalamJajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten69Buol Tahun 2008, yang menjadi objek sengketa in lite,telah melakukan tindakan hukum yang merupakanwewenangnya (bevoegheid ratione

Tergugat belum berwenang untukmenerbitkan obyek sengketa dari segi materi atau cakupan bidangwewenang (onbevoegdheid ratione materiae) sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

Cacat dalamaspekaspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan(onbevoeggdheid) yang menyangkut cacat isi (onbevoegdheid rationematerie), cacat wilayah (onbevoegdheid ratione loci), dan cacat waktu(onbevoegdheid ratione temporis) ;Bahwa setiap tindak pemerintah disyaratkan harus bertumpu ataskewenangan yang sah yang diperoleh dari sumber atribusi, delegasi danmandat. Atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaanNegara oleh Undangundang Dasar.

No. 1322 K/Pid.Sus/201032cacat kewenangan (onbevoeggdheid) yang menyangkut cacat isi(onbevoegdheid ratione materie), cacat wilayah (onbevoegdheid rationeloci), dan cacat waktu (onbevoegdheid ratione temporis) ;Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 17 Februari 1992 Nomor : 1340 K/Pid/1992, yaituperkara yang mendudukkan Drs.

Oleh karenanya berakibat cacat darisubtansi/materi (onbevoegd ratione materiae), wilayah (onvoegd rationeloci) dan waktu (onbevoegd ratione temporis) yang mengakibatkantindakan pemerintah batal demi hukum (van rechtsweje nietig) atau batal(nietig) otomatis perbuatan dan akibatnya ktun tersebut dianggap tidakpernah ada (ex tunc) dan hak yang lahir dari ktun tersebut adalah batalatau batal demi hukum (van rechtswege niettig) secara otomatis pulapemegang hak atas ktun tersebut tidak punya kepentingan

Konawe Yang Prov Sulawesi Tenggara, dengan demikianmerupakan tindakan cacat hukum atau cacat wewenang segi waktu(onbevoegd ratione temporis) dan tempat karena pada saat itu BupatiMorowali menerbitkan KTUN belum punya wewenang;dengan demikian putusan tun tersebut melampaui kewenangan dari segiwilayah (onvevoegd ratione temporis) oleh karenanya karakter yuridiscacat wewenang dan akibat hukumnya adalah batal atau batal demihukum. dan juga dapat disimpulkan apapun hak yang lahir dari keputusantersebut

permendagri no45 tahun 2010 pasal 3 dan pasal 4 adalah berlaku sejak peraturan menteriditetapkan dan tidak berlaku surut. berdasarkan pendapat ahli tersebutdapat disimpulkan bahwa batas wilayah berlaku sejak ditetapkannyapermendagri tersebut, dikaitkan dengan KTUN yang diterbitkan bupatiMorowali yaitu ktun penyidikan umum dan ekplorasi pada tahun 2008 diwilayah hukum Kab.Konawe Sulawesi Tenggara sebelum terbitpermerdagri no 45 tahun 2010 adalah cacat hukum atau cacat wewenangdari segi waktu (onbevoegd ratione

temporis) dan cacat dari segi wilayah(onbevoegd ratione loci) akibat hukum cacat wewenang tindakanpemerintah terhadap ktun tersebut adalah batal (nietig) atau batal demihukum (van raechswege neitig ) sejak waktu (dulu ) ex tunc akibatnyasegala perbuatan akibatnya dianggap ktun tersebut tidak pernah ada (vidependapat ahli admmitrasi di bawah sumpah prof.

Konawe yang prov Sulawesi Tenggara, dengandemikian merupakan tindakan cacat hukum atau cacat wewenang segiwakiu (onbevoegd ratione temporis) dan tempat karena pada saat ituBupati Morowali menerbitkan KTUN belum punya wewenang.Dengan demikian surat keputusan tersebut melampaui kKewenangan darisegi wilayah (onvevoegd ratione temporis) oleh karenanya karakter yuridiscacat wewenang dan akibat hukumnya adalah Batal atau batal demihukum.

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dariberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunyawewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheidratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Delis J.

sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagaisubjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugatdalam sengketa a quo, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitassebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah KabupatenMorowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugatmemiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione

OperasiProduksi Penggugat yang terletak di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo,Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izinusaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalamwilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione

Kimberwan Interobuana yangberada di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo beradadalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidangatau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh BupatiMorowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utaraberdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013

menerbitkanNomor Induk Pegawai Para Pemohon;Menimbang, bahwa konstruksi hukum sebagaimana dalil PermohonanPara Pemohon dan ketentuan Pasal 53 Undangundang Nomor 30 Tahun2014, diperiksa dalam rezim hukum khusus (/ex specialis) dengan terminologiPutusan Penerimaan Permohonan, yang mendasarkan hukum acaranyapada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan ini, terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan jenissengketa administrasi (ratione

Pasal 1 angka 1 PeraturanMahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akanmempertimbangkan kewenangan Pengadilan, berdasarkan yurisdiksi wilayahPengadilan (ratione loci), sebagaimana berikut;Menimbang, bahwa Para Pemohon beralamat di Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sementara Termohon berkedudukandi Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;Menimbang, bahwa kewenangan Termohon secara regional adalahberdasarkan ketentuan Pasal 1 jo.

wilayahhukum yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapatdalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tempat kedudukanTermohon berada di Kota Banjarbaru yang termasuk dalam wilayahadministratif Provinsi Kalimantan Selatan, maka secara yurisdiksi wilayah,Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki kKewenangan untukmemeriksa sengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut, baik secara jenis sengketa (ratione

materiae) maupun yurisdiksiwilayah (ratione loci), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,secara hukum memiliki kKewenangan untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon,sebagaimana berikut;Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa untuk menilai kedudukan hukum (legal standing)dari Para Pemohon terhadap permohonan a quo, Majelis Hakim akanmenghubungkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yangberwenang untuk menerbitkan Sertipikat hak atas tanah adalah KepalaKantor Pertanahan, jika dinubungkan dengan Objek Sengketa berupaSertipikat Hak Milik yang terletak di Kota Balikpapan, maka telah tepat jikaKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (in casu Tergugat) yangmenerbitkan Objek Sengketa aquo, hal mana merupakan wilayah kerjaKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan serta tidak bertentangan dengankewenangan dari segi Kewenangan Waktu / Ratione

Temporis dan cakupanbidang / Ratione Material untuk menerbitkan dan menandatangani BukuTanah maupun Sertipikat tanah yang telah didaftarkan di wilayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atasMajelis Hakim berpendapat secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Halaman 32 dari 41 HalamanPutusan Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMDRatione Material, Kewenangan Waktu/Ratione Temporis dan KewenanganTempat/Ratione Loci, Tergugat mempunyai kKewenangan untuk menerbitkanobjek sengketa a quo ;Prosedur

PDt.G/2018/PN.Kpg sebab hakim Wempi William JamesDuka, SH,MH dalam perkara No 236/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu dalam perkaraperbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat (Saryono Yohanes)dengan memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas NusaCendana sedangkan surat tugasnya menugaskan Saryono Yohanesmemberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng artinya SaryonoYohanes tidak memiliki Kewenangan untuk memberikan keterangan abhli diFakultas Hukum Undana secara locus (Onbevoegdheid ratione

Bahwa berdasarkan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal25 Juli 2016 Eduward selaku Tergugat III telah memberikan keteranganahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugasAnggota BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan pasal 57ayat 1, pasal 57ayat 2,pasal 57 ayat 3,pasal 57 ayat 4 Peraturan BadanPemeriksa Keuangan Republik

Bahwa edward selaku Tergugat III telah memberikan keterangan ahli tanpasurat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki Surat tugas dari Anggota VIBPK RI mengakibatkan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikanEduward selaku Tergugat III pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpamemiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugasAnggota BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) menjaditidak sah/nietig serta tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebabtelah

Bahwa tindakan Eduward selaku Tergugat III yang telan memberikanketerangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Kasmir Ghon,ST,MTdalam perkara Nomor. 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG hanya memiliki surattugas No 114/S/XIX.KUP/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 dari Tergugat dantanpa memiliki Surat tugas dari Ketua BPK RI serta tanpa memiliki surat tugasAnggota BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalahperbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum sebab telahbertentangan dengan pasal

Apakah Saryono Yohanes yang tidka memiliki kewenangansecara wilayah (Onbevoegdheid ratione loci) hasil keteranganahlinya sah secara hukum?

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dariberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunyawewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheidratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Delis J.

sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagaisubjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugatdalam sengketa a quo, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitassebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah KabupatenMorowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugatmemiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione

OperasiProduksi Penggugat yang terletak di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo,Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izinusaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalamwilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yangmengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidangatau materi wewenang (Bevoegheid ratione

Kimberwan Interobuana yangberada di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo beradadalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidangatau materi wewenang (bevoegheid ratione materiae), meskipun Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh BupatiMorowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utaraberdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013

Aspek Kewenangan;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanAspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memilikikewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiobjek sengketa a quo baik dari segi materiil (onbevoegheid ratione materiae), segitempat/wilayahnya (onbevoegheid ratione loci) dan segi waktu penerbitannya(onbevoegheid ratione tempori);?

sebagai PegawaiNegeri Sipil oleh Asmin Laura Hafid yang merupakan Bupati Nunukan masajabatan 2016 2021, apabila dinubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Bupati Nunukan memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari AspekKewenangannya baik dari segi materiil (onbevoegheid ratione

materiae), segitempat/wilayahnya (onbevoegheid ratione loci) dan segi waktu penerbitannya(onbevoegheid ratione tempori) telah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 joPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak melanggar asasmenyalahgunakan wewenang;ll.

Atas putusan Pengadilan,Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkansegi kewenangan untuk objek sengketa a quo, yaitu apakah Tergugat dari segiHalaman 48 dari 74 halaman Putusan No.47/G/2020/PTUN.PBRkewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, baik dipertimbangkan dari segiwaktu (onbevoegheid ratione tempori), segi tempat/wilayahnya (onbevoegheidratione loci) dan segi materiil (onbevoegheid ratione materiae)

kuat.(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negaradan masyarakat, keperluan /alulintas sosial ekonomi serta kemungkinanpenyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menten Agraria.(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biayabiaya yang bersangkutandengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuanbahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan darn pembayaran biayabiaya tersebut.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan darisegi waktu (onbevoegheid ratione

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankewenangan dari segi tempat/wilayahnya (onbevoegheid ratione loci) objeksengketa a quo yang dahulunya terletak di Kelurahan Tangkerang, KecamatanSiak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sekarang berdasarkan pemekaranyang terjadi di Provinsi Riau, terletak di Jalan Duyung RT. 04/RW. 01 KelurahanTangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi

Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru danKabupaten Daerah Tingkat Il Kampar jo.Pasal 3 Peraturan Daerah KotaPekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan MarpoyanDamai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan KecamatanRumbai Pesisir, maka saat ini terletak di Jalan Duyung RT. 04, RW. 01, KelurahanTangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkankewenangan dari segi materiil (onbevoegheid ratione

Pendaftaran Tanah dancap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim menilai dari segi materiil (onbevoegheid ratione materiae) bahwa objeksengketa a quo yang merupakan Hak gunabangunan pada kolom pengeluaransertipikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati KDHTingkat Il Kampar, di Bangkinang, tertanggal 29 Juni 1981 telah sesuai denganketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan

Termohon Peninjauan Kembali/Tergugattidak memiliki wewenang untuk menetapkan kekurangan pembayaranPNBP serta sanksi denda bagi wajib bayar dalam sistem officialassesment sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidakberwenang dari segi materi untuk menetapkan Keputusan KekuranganPembayaran Serta Denda Atas Biaya Hak Penggunaan SpektrumFrekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio bagi Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat yang penghitungan PNBPnya berdasarkan sistemofficial assesment (onbevoegheid ratione

Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBRusia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan;Pasal 34 ayat (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikananggaran untuk meningkatkan profesionalitas danpengabdian guru) pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut diatasdihubungkan dengan objek sengketa a quo, maka secara mutatis mutandisdapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan materi (ratione

materi),kewenangan waktu (ratione temporis) dan kewenangan tempat (ratione loci),Bupati Indragiri Hulu (Tergugat in cassu) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa(vide Bukti T3), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuaiataukah tidak dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ataukahAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?